NTT, Topnewsntt.com., Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2018 ; jumlah desa tertinggal turun 481 desa di 2018 menjadi 1.094 (35,89%) dari 1.544 (63,81%) pada 2014. Demikian antara lain yang menonjol dari rilis hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2018 yang dirilis BPS Provinsi NTT lewat Kepalanya Maritje Pattiwaelapia pada Senin, 10/12 di Press Confress Room yang langsung dilansir berbagai media cetak dan elektronik.
Menurut Maritje perkembangan positif ini karena program pembangunan dari daerah pinggiran yang digalakkan oleh Presiden RI Jokowi (Nawa Cita), dan juga penyerapan Dana Desa Rp.1 milyar per tahun serta pengawasan terhadap penyerapannya dengan ancaman hukuman. Hal-hal tersebutlah yang menjadi pecut perubahan didesa.
“Potret perkembangan potensi desa sebagai hasil pendataan Podes 2018 menunjukkan adanya penurunan angka jumlah desa tertinggal sejak 2014 hingga 2018. Dari hasil pendataan terbaca jumlah desa tertinggal di 2014 adalah 1.544 desa (63,81%) atau turun 481 desa menjadi 1.094 desa (35,89%) di tahun 2018. Dan ini berkat adanya program Nawa Cita ke 3 yaitu Pembangunan dari daerah pinggiran dan juga pemberian dana desa Rp.1 milyar per tahun.” Jelas Maritje.
Sasaran pembangunan Desa dan Kawasan perdesaan skala nasional, jelas Maritje adalah bagaimana mengurani jumlah desa tertinggal sampai dengan 5.000 desa, dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.
Pendataan Podes 2018 adalah kegiatan sensus terhadap seluruh wilayah administrasi terrendah setingkat desa/kelurahan, termasuk pendataan kecamatan dan Kabupaten/kota, dalam rangka menuju Sensus Penduduk 2020.
Hasil Podes 2018 ini adalah dalam rangka mendukung program presiden RI Jokowi Nawa Cita ketiga yaitu “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dari desa dalam kerangka kerja negara kesatuan.”. Pembangunan Desa juga dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan UU No.6/2014 tentang Desa, serta mengawal pencapaian target-target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Pendataan Podes dilakukan tiga kali setiap 10 tahun yanh medahului kegiatan Sensus yang dilakukan oleh BPS. Pendataan Podes terakhir pada 2018, yaitu tahun jelang Sensus Penduduk 2020.
Sedangkan siklus pendataan dalam Podes 2018, yaitu Sensus Podes – SP, Sensus Ekonomi, Sensus Penduduk, Podes – ST, Sensus Pertanian dan Podes-SE. Hal-hal yang dihasilkan dalam Pendataan Podes adalah data Sosial, Ekonomi, Sarana, Prasarana wilayah, dalam rangka menyediakan karateristik infrastruktur yang ada di daerah-daerah pinggiran, membentuk Indeks Pembangunan Desa (IPD), menghasilkan Data klasifikasi/toplogi desa, sumber data pemutahiran peta wilayah kerja statistik dan informasi dasar untuk Sensus Penduduk 2020.
Pendataan Podes sudah dilaksanakan pada Bulan Mei 2018 diseluruh wilayah di Indonesia. Pendataan Podes 2018 mencakup : – Desa/kelurahan/unit pemukiman transmigrasi (UPT)/Satuan Pemukiman Transmigrasi (SPT), Kecamatan, Kabupaten/Kota.
Sedangkan syarat desa/kelurahan/UPT/SPT yang didata adalah, ada wilayah, ada penduduk, dan ada pemerintahan.
Hasil pendataan podes 2018 (tahun 2014-2018) adalah bahwa ada 3.353 wilayah administrasi setingkat desa yang meliputi 3.048 desa dan 305 kelurahan di provinsi NTT (22 Kabupaten dan satu kota). Dan ada 309 kecamatan, dan 22 kabupaten/Kota.
Pada 2014 jumlah desa/keluraha/UPT/SPT pada 2014 hanya 3.270 dan meningkat pada 2018 menjadi 3.353. Jumlah kecamatan pada 2014 dari 300 meningkat menjadi 309, sedangkan jumlah kabupaten dan kota tidak alami perubahan sejak 2014 hingga 2018.
Di NTT sendiri berdasarkan hasil Pendataan Podes adalah 7 pulau terluar dengan 5 kabupaten, 28 kecamatan fan 294 desa/keluahan dipulau terluar itu.
Ketujuh pulau terluar itunadalah di Alor, Rote, Sabu, Batek, Ndana, Mangudu dan Dana.
Indeks Pembangunan Desa (IPD) terdiri dari lima (5) Dimensi yaitu Ketersediaan Pelayanan Dasar (Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan) dari 46,72 % di 2014, meningkat menjadi 49,54% di 2018 atau naik 2,82%; Kondisi Infrastruktur (Infrastruktur ekonomi, Sumber Air Minum, Komunikasi, Dan Listrik meningkat 2,55% menjadi 28,96% di 3018 dari 26,41% di 2014; Aksesibilitas/transportasi : Jenis Jalan, Angkutan Umum dan Transportasi Ke kantor Camat dan bupati meningkat 2,44 menjadi 81,79 di 2018 dari 79,35 di 2014; Pelayanan Umum (Penanganan KLB dan Gizi Buruk) dan Fasilitas Olah Raga meningkat 4,51 menjadi 42,77 di 2018 dari 38,26 di 2014; Penyelenggaraan Pemerintah meliputi Kelengkapan pemerintahan desa bahwa staf desa sudah rata-rata berpendidikan minimal SMA, serta otonomi desa dan Aset Desa meningkat 12,61% menjadi 74,14 di 2018 dari 61,53. IPD membagi desa menjadi tiga kategori yaiti Desa Mandiri 9 (0,30%), Desa Berkembang 1.945 (64,81%) dan Desa Tertinggal 1.094 (35,89%) dari 3.048 desa di NTT.
Kepala BPS berharap dari data Podes ini maka pemerintah bisa membangun desa menjadi lebih baik. Dan pembangunan bukan hanya sebatas masalah infrastruktur saja tetapi juga masalah Indeks Pembangunan Manusia.
Sedangkan perkembangan pembangunan Desa 2014-2018, diperoleh data jumlah Desa menurut status IPD 2014 yaitu Desa Mandiri berjumlah 2 (0,07%), Desa Tertinggal berjumlah 1.544 (51,86%) dan Desa Berkembang berjumlah 1.431 (48,07%).
Sedangkan jumlah Desa Menurut Status IPD 2018 yaitu Desa Mandiri berjumlah 9 desa (0,30%), 1.063 Desa Tertinggal (35,71%) dan 1.905 Desa Berkembang (63,99%). Perbandingan statis IPD ini dilakukan untuk desa-desa yang sama dengan tahun 2014 yaitu sebesar 2.977. Sedangkan secara nasional jumlah desa tertinggal banyak terdapat di Provinsi Papua, Maluku dan Kalimantan.
“Demikian gambaran potret potensi desa dari tahun dua ribu empat belas sampai tahun.dua ribu delapan belas berdasarkan hasil pendataan potensi desa dua ribu delapan belas. Dan kita berharap ini jadi input yang menjadi dasar penyusuna RPJMD dan RPJMP Provinsi NTT lima tahun kedepan dalam rangka percepatan permbangunan dari daerah pinggiran seperti program Nawa Cita presiden RI Joko Widodo.” Ujar Maritje Pattiwaelapia diakhir press confress kami.**))juli br
