NTT, Topnewsntt.com., Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI hadiri dan membuka Konferensi Perempuan Timur 2018 di Kupang. Konferensi Perempuan Timur 2018 ini di gelar selama hari pada Senin dan Selasa, 10-11/12 di Aula El Tari Kantor Gubernur NTT.
Konferensi Perempuan Timor 2018 mengangkat Thema : “Perempuan Timur Untuk Pemenuhan Hak Korban Kekerasan” dengan Tujuan mendorong pengesahan UU Penghapusan Kekerasan Seksual KPT2018 digagas oleh tiga lembaga yang fokus pada upaya penegakan HAM khususnya perempuan. Ketiga lembaga itu adalah Komnas Perempuan, Forum Pengada Layanan (FPL) dan Yayasan Bakti, dengan dukunhan penuh dari Program MAMPU, Kemitraan Australia dan Indonesia untuk Keseteraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. KPT2018 akan hadirkan sekitar 500 peserta dari 12 Provinsi di kawasan Indonesia Timur, yaitu NTT, NTB, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.
Ketua Panitia Bersama KPT2018, Maria Filiana Tahu dalam sambutan awali pembukaan kegiatan KPT2018 menyatakan bahwa : “KPT2018 adalah ruang saling menguatkan dan berbagi pengalaman, gagasan, prakarsa dari para pelaku pembangunan dan aktor di berbagai level dalam rangka pemenuhan hak perempuan korban kekerasan. Ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan Konfrensi Perempuan Timur.”
Konferensi tahun 2018 adalah perluasan dari KPT I dan II yang di laksanakan pada 2016 dan 2017. Dan saat itu berfokus pada permasalah perempuan yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste.
Sedangkan Kristen Bishop (Counsellor Kedutaan Australia untuk Indonesia untuk Pembangunan mengatakan bahwa Australia berkomitmen untuk bekerja dengan Indonesia untuk memajukan perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender. Melalui program MAMPU, Australia membantu memperkuat upaya-upaya Pemerinah Indonesia dan Organisasi masyarakat sipil dalam meningkatkan akses perempuan terhadap layanan dasar dan mendukung percepatan pembangunan, khususnya di wilayah Timur Indonesia.
Dengan latar belakang tingkat kemiskinan di kawasan Timur yang masih tergolong tinggi, dan jumlah orang miskin sebesar 9 82% dari total penduduk Indonesia, sebagian besar menduduki wilayah kawasan Timur Indonesia. Seperti di Papua dan Maluku (21,20%), Pulau Bali dan Nusa Tenggara (14%), Pulau Sulawesi (10,64%), dan Kalimantan (6,9%) berdasarkan data BPS 2018. Pada RPJMN 2015-2019 Pemeringah Indonesia berusaha memperkecil kesenjangan antara Indonesia Bagian Barat dan Timur dengan memperioritaskan pembangunan berbagai sarana dan prasarana.
Ketua Komnas Perempuan Azriana Manalu menyatakan bahwa awal lahirnya konferensi ini adalah sebagai upaya menjawab berbagai persoalan yang melekat pada isue perempuan yang umumnya bermuara pada kemiskinan dan kurangnya akses pada layanan dasar bagi perempan di Indonesia, terlebih perempuan yang ada di kawasan Indonesia Timur.
Dasar pelaksanaan KPT2018 adalah tingginya kemiskinan dan kesenjangan di bagian Timur Indonesia yang menjadi pemicu meningkatnya kerentanan perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, perkawinan anak, kematian pada persalinan, gizi buruk, putus sekolah, migrasi dan perdagangan anak.
KOMNAS Perempuan mencatat pada 2017 ada 2.796 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP) yang dilaporkan di Indotim. Dan Provinsi NYT tercatat dengan kasus kekerasan tertinggi (677 kasus), peringkat kedua Sulteng (416 kasus), Sulut pada peringkat ketiga (416 kasus) (Komnas perempuan , “Catatan Akhir Tahun 2018”). Kasus perkawinan anak tertinggi di Sulbar (5,5%), Papua (5,1%), Sulteng (4%), Papua Barat (3,9%), dan Sulsel (3,8%). Sebanyak 46,7% sudah dikawinkan, tidak bersekolah lagi atau tidak tamat SD (Unicef, 2016).
Namun berbagai upaya sudah dilakukan baik oleh masyarakat dan pemeringah di wilayah Indotim untuk memperbaiki kesejahteraab di wilayah Indotim. Jelas Lusia Pulungan, Yayasan BaKTI.
Yaitu dengan kemitraan dengan pemerintah dan CSO.
Wakil Gubernur NTT Yosep A.Nae Soi ikut hadir dalam KPT2018 ini. **))juli br
