NTT, KUPANG MEDIA., ■■ “Berdasarkan Diseminasi Kajian Ekonomi dan keuangan Regional Kantor Perwakilan BI NTT, Perkembangan Ekonomi Makro Regional Provinsi NTT pada triwulan I tahun 2019 tercatat mencapai 5,09% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2018 sebesar 5,32% (yoy). Namun pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT masih lebih tinggi dibandingkan nasional yang hanya tumbuh 5,07% (yoy). Perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT tersebut terutama disebabkan oleh perlambatan konsumsi pemerintah seiring belum terealisasinya belanja pemerintah di awal tahun.” Ujar Tigor Naek Sinaga Kepala Kantor Perwakilan bI Provinsi NTT yang sudah bertugas selama 20 bulan di NTT dan akan segera dipindah tugaskan dalam rangka promosi jabatan ke Kantor Perwakilan BI Papua.
Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi NTT Tigor Naek Sinaga pada Acara Sasando Dia (Sante-Sante Baomong Deng Media) yang digelar oleh BI bekerja sama dengan OJK Kupanga pada Selasa, 9 Juli 2019 di Lantai 2 Bank BI Kupang.
Sedangkan dari segi lapangan usaha, lanjut Tigor, kontraksi di sektor pertanian menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT seiring cuaca buruk di awal tahun yang lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya.
Tapi Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan II 2019 diperkirakan meningkat sebesar 4,98% – 5,38% (yoy) terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga seiring momen bulan puasa Ramadhan dan libur panjang Hari Raya Idul Fitri, peningkatan realisasi belanja pemerintah seiring momen Pemilu pada bulan April 2019, realisasi infrastruktur, dan kenaikan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta transportasi seiring libur Panjang Hari Raya Idul Fitri.
Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah NTT digambarkan dengan potret Realisasi pendapatan pemerintah di Provinsi NTT secara keseluruhan pada triwulan I 2019 tercatat sebesar Rp 5,76 triliun atau 19,95% dari total rencana pendapatan tahun 2019 sebesar Rp 28,87 triliun. Pencapaian realisasi pendapatan tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi pendapatan triwulan I 2018 yang mencapai Rp 5,38 triliun atau 20,16% dari total rencana pendapatan tahun 2018.
Sementara itu, komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi masih dipegang oleh Kota Kupang sebesar 15,09%. Rendahnya PAD kabupaten lainnya di Provinsi NTT menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap dana pemerintah pusat sehinggaperlu optimalisasi potensi ekonomi di wilayah Provinsi NTT dalam rangka memperluas sumber-sumber pendapatan daerah.
Realisasi belanja pemerintah di Provinsi NTT secara keseluruhan pada triwulan I tahun 2019 tercatat sebesar Rp 3,94 triliun atau 8,63% dari total rencana belanja tahun 2019.
Berdasarkan jenis belanja pemerintah, pangsa realisasi belanja pemerintah triwulan I 2019 terdiri dari belanja konsumsi (80,63% dari total realisasi belanja), belanja lainnya (9,95% dari total realisasi belanja), dan belanja modal (9,42% dari total realisasi belanja). Belanja konsumsi sebagian besar didominasi oleh belanja pegawai.
Perlambatan realisasi belanja modal pada triwulan I 2019 diperkirakan disebabkan oleh persiapan Pemilu yang dilakukan serentak pada bulan April 2019 sehingga beberapa proyek Provinsi maupun Kabupaten/Kota mengalami penundaan realisasi.
Pada triwulan I 2019, dana milik pemerintah yang disimpan di perbankan tercatat Rp 5, 5 triliun seiring dengan telah ditransfernya dana dari pemerintah pusat ke rekening pemerintah daerah.
Perkembangan Inflasi di Provinsi NTT pada triwulan I tahun 2019 relatif terkendali yakni sebesar 2,12% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2018 sebesar 3,07% (yoy) dan di bawah inflasi nasional yang mencapai 2,48% (yoy).
Berdasarkan kelompok komoditas inflasi, tingginya inflasi terutama didorong oleh
kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan seiring dengan kenaikan tarif angkutan udara di tengah penurunan harga komoditas kelompok bahan makanan.
Kedua kota pembentuk inflasi di Provinsi NTT menunjukkan inflasi yang terkendali di mana pada triwulan I 2019 inflasi Kota Kupang mencapai 2,33% (yoy) dan inflasi Kota Maumere mencapai 0,69% (yoy).
Inflasi Provinsi NTT pada bulan Mei dan Juni 2019 yang bertepatan dengan bulan
Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri tetap terkendali, masing-masing 2,29% (yoy) dan 1,35% (yoy). Inflasi di bulan Mei 2019 didorong oleh tarif angkutan udara dan kelompok bahan makanan seiring permintaan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Sementara itu pada bulan Juni 2019, Provinsi NTT mengalami deflasi -0,19%(mtm), dibandingkan bulan sebelumnya seiring ketersediaan pasokan kelompok bahan makanan, penurunan harga telepon seluler, dan melambatnya kenaikan tarif angkutan udara.
Dalam rangka pengendalian inflasi menjelang Hari Raya Idul Fitri pada triwulan II 2019, Tim Pengendalian Inflasi (TPID) Provinsi NTT melakukan serangkaian kegiatan yaitu: 1) sidak yang dilaksanakan di beberapa tempat antara lain Pasar Naikoten, Pasar Oeba, Pelabuhan Tenau, Gudang BULOG, Gudang Distributor, dan Bandara El Tari dan 2) High Level Meeting (HLM) yang dipimpin oleh Sekda Provinsi untuk membahas langkah strategis menghadapi potensi inflasi Hari Raya.
Stabilitas sistem keuangan Provinsi NTT selama triwulan I 2019 tetap terjaga di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah sesuai pola siklus tahunan dan sedikit meningkatnya rasio kredit bermasalah perbankan.
Kondisi tersebut salah satunya tercermin dari tingkat intermediasi perbankan melalui rasio Loan-to-Deposit (LDR) yang relatif stabil meskipun sedikit menurun menjadi 118,32% dari triwulan sebelumnya sebesar 119,80%.
Perkembangan kredit UMKM berdasarkan indikator pertumbuhan dan kualitas kredit tercatat cukup terjaga, meskipun rasio NPL meningkat menjadi 3,42% dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,76%. Rasio tersebut masih dalam rentang aman yakni
di bawah 5%.
Sementara itu, rasio NPL korporasi masih cukup tinggi sebesar 6,99%. Hal ini
menurunkan penyaluran kredit korporasi pada triwulan I 2019 seiring kehati-hatian perbankan dalam melakukan ekspansi kredit korporasi. Sektor konstruksi dan perdagang besar mencatatkan rasio NPL korporasi tertinggi di Provinsi NTT.
Pada awal tahun 2019, aktivitas transaksi tunai di Provinsi NTT mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018. Jumlah uang yang masuk ke Bank Indonesia (net inflow) pada triwulan I 2019 mencapai Rp 2,25 triliun atau meningkat 2,83% (yoy) dibandingkan
triiwulan I 2018. Hal ini sejalan dengan pola historis yang terjadi pasca Hari Natal dan
liburan akhir tahun. Dari sisi non tunai, transaksi SKNBI pada triwulan I 2019 mencapai 2,58 triliun atau turun -1,68% dibandingkan triwulan I 2018. Sementara itu, jumlah agen LKD per Maret 2019 mengalami peningkatan hingga mencapai 4.090 agen. Peningkatan ini juga diikuti
dengan peningkatan jumlah uang elektronik dimana sampai bulan Maret 2019, jumlah uang elektronik mencapai 40.028 unit. Hal ini juga didukung oleh penyaluran bansos secara non tunai baik PKH maupun BPNT.
Di sisi yang lain, transaksi penjualan dan pembelian valuta asing pada triwulan I 2019 mencapai 10,82 miliar atau meningkat 10,41% (yoy) seiring dengan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara di Provinsi NTT.
Dari sisi tenaga kerja, TPT Provinsi NTT per Februari 2019 mencapai 3,10% atau
sebanyak 78,5 ribu orang. Angka ini lebih baik dibandingkan pengangguran terbuka
nasional sebesar 5,01% dan berada di peringkat lima TPT terendah di Indonesia.
Meskipun demikian, sebagian besar tenaga kerja di Provinsi NTT bekerja di sektor
informal.
NTP sedikit mengalami koreksi menjadi 105,6 dibandingkan triwulan IV 2018 sebesar 107,2. Hal ini menunjukkan adanya penurunan pendapatan petani yang diiikuti dengan kenaikan biaya produksi pertanian dan konsumsi harian.
Namun demikian, kualitas sumber daya manusia di Provinsi NTT mengalami kemajuan ditandai dengan meningkatnya IPM sebesar 0,66 poin dari 63,73 pada tahun 2017 menjadi 64,39 pada tahun 2018. Kenaikan ini mempertahankan level “sedang” yang telah dicapai sejak tahun 2011.
Perekonomian Provinsi NTT pada triwulan III 2019 diperkirakan tumbuh pada kisaran
4,80%-5,20% (yoy). Sementara secara keseluruhan tahun 2019 ekonomi diperkirakan
tumbuh pada kisaran 5,00%-5,40% (yoy), atau cenderung lebih tinggi dibandingkan
realisasi pertumbuhan tahun 2018 sebesar 5,13% (yoy).
Berdasarkan pengeluaran, perekonomian Provinsi NTT pada triwulan III 2019
diperkirakan didorong terutama oleh peningkatan investasi. Sementara dari dari sisi sektoral, perekonomian didorong terutama oleh sektor perdagangan besar dan eceran, informasi dan komunikasi, administrasi pemerintahan dan jasa pendidikan. Terdapat beberapa faktor risiko makroekonomi yang perlu diwaspadai terutama dari sisi domestik, yakni hasil produksi pertanian dan perikanan yang masih sangat bergantung kondisi cuaca dan adanya potensi perlambatan realisasi pembangunan infrastruktur sebagai dampak adanya Pilkada serentak serta adanya pemotongan belanja
pemerintah.
Di sisi lain, berdasarkan data tren historis dan tracking hingga bulan Mei 2019, inflasi pada triwulan III 2019 diperkirakan berada pada kisaran 2,90%-3,50% (yoy), dengan keseluruhan tahun 2019 diperkirakan 2,40%-2,80% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2018 yang mencapi 3,07% (yoy). Melambatnya inflasi diperkirakan disebabkan oleh peningkatan pasokan bahan makanan yang didatangkan dari daerah lain (beras, daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabe merah) serta normalisasi harga sayur-sayuran.
Untuk mendukung implementasi salah satu dari 12 Program Strategis Bank Indonesia yaitu penguatan kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan digital, maka BI berusaha mendorong pelaku UMKM untuk dapat mengakses pasar online (digital) dan melakukan perdagangan secara online.
Pengembangan ini diharapkan dapat mempermudah pemasaran barang domestik sehingga tercipta pasar yang semakin kondusif dan efisien dalam rangka meningkatkan kesejahteraan daerah yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi nasional.
Berdasarkan data BI, transaksi perdagangan online dalam negeri
yang dilakukan melalui e-commerce telah mencapai Rp 11-13 triliun per bulan dan terus meningkat.
Kantor Perwakilan BI Provinsi NTT melakukan pemetaan potensi produk unggulan daerah dan mengukur kesiapan daerah terkait penetrasi ekonomi digital, kemudian bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah NTT (Bank NTT) dalam pengembangan digitalisasi UMKM di Provinsi NTT yang dikukuhkan dalam nota
kesepahaman.
Menindaklanjuti kerjasama tersebut, KPw BI Prov. NTT dan Bank NTT
menyelenggarakan Bakumpul UMKM Manuju Online yang merupakan sosialisasi dan pelatihan terkait pasar digital (e-commerce) kepada pelaku UMKM di Pulau Sumba.
Acara ini juga didukung oleh pelaku e-commerce besar yaitu Bukalapak. Beberapa kendala dalam pengembangan UMKM di Pulau Sumba adalah: 1)pemahaman terhadap teknologi, 2)pengembangan SDM, dan 3)akses pasar dan permodalan.
Bakumpul UMKM Manuju Online di Pulau Sumba merupakan kegiatan pertama dari
empat rencana pelatihan yang akan dilakukan di tahun 2019. Kegiatan serupa
selanjutnya akan dilaksanakan di Pulau Timor tepatnya Atambua dan dua kali di Pulau Flores yakni di Labuan Bajo dan Maumere.
Puncak acara sosialisasi akan dilaksanakan pada bulan September 2019 di Kota Kupang, dimana akan dilaksanakan kegiatan UMKM GO ONLINE yang merupakan fasilitas pasar digital kepada pelaku UMKM. Pada kesempatan tersebut UMKM akan didorong untuk mengakses pasar digital hingga dapat melakukan komunikasi dan transaksi secara
online.
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diluncurkan pada tanggal 23 Februari 2017 adalah program bansos pangan yang disalurkan non tunai menggantikan program Beras Miskin (Raskin) dan Beras Sejahtera (Rastra).
BPNT di Provinsi NTT baru disalurkan pada bulan Juli 2018 dan Kota Kupang dipilih
menjadi kota pertama penyaluran BPNT. Launching BPNT secara resmi dilaksanakan pada tanggal 26 November 2018 di salah satu Elektronik Warung Gotong Royong (e- Warong) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kecamatan Alak, Kupang.
BPNT adalah transformasi dari bansos Raskin dan Rastra yang ditujukan kepada
penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah. Program ini
diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi KPM, memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan serta mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
Pemerintah memberikan BPNT senilai Rp 110.000 per bulan per KPM melalui KKS yang dapat dicairkan setiap tanggal 25 per bulannya dan dana tersebut tidak dapat ditarik tunai dan hanya dapat dibelanjakan dalam bentuk beras atau telor di e-Warong.
Jumlah dana BPNT yang disalurkan melalui KKS per bulan Maret 2019 sebesar Rp 2,63 miliar dan telah disalurkan kepada 12.793 KPM di Kota Kupang. Tingkat penyerapan merupakan indikator untuk melihat penggunaan dana BPNT oleh KPM. Tingkat penyerapan kurang dari 100% menunjukkan belum semua KPM membelanjakan dana BPNT untuk membeli bahan pangan yang ditentukan sehingga perlu didorong dalam rangka optimalisasi penggunaan BPNT.
Dalam perkembangannya, Pemerintah berencana memperluas penyaluran BPNT
secara bertahap sehingga pada akhir tahun 2019 seluruh kabupaten/kota telah
melaksanakan penyaluran BPNT.
Sesuai instruksi dari Kementerian Sosial, perluasan penyaluran BPNT di Provinsi NTT tahun 2019 akan menambah 438.817 KPM yang dibagi dalam tiga tahap penyaluran dengan rincian: 1) Tahap 1: Belum dan Malaka, 2) Tahap 2: Sumba Barat, Manggarai, Rote Ndao, Timor Tengah Selatan, Manggarai Barat, Lembata, Ende, Ngada, Sumba Barat Daya, Nagakeo, dan Manggarai Timur
3) Tahap 3: Sumba Timur, Kabupaten Kupang, Sumba Tengah, Flores Timur, Timur Tengah Utara, Alor, Sikka, dan Sabu Raijua. ■■ Editor : Juli BR/Top News NTT
Sumber : SP Humas Kantor Perwakilan BI Prov.NTT
