Kebijakan Prioritas Pasangan Edistasius dan dr.Weng untuk Manggarai Barat : dari 10 ribu Rapid Antigen Gratis, Tata kota Labuan Bajo sampai Birokrasi

Birokrasi Daerah

KUPANG, TOPNewsNTT||Usai dilantik  (Jumat, 26/02)  oleh gubernur NTT Viktor Laiskodat di Aula Rujab.NTT, hal mengungkapkan hal pertama dan mendesak untuk dilakukan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Mangarai Barat terpilih pada Pilkada serentak 2020 : Edistasius Endi,SE dan dr. Yulianus Weng,M.Kes.

Pertama dan mendesak adalah  komitmen untuk melakukan treaching terhadap kontak erat warga masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19 di wilayah Manggarai Barat  dengan menyiapkan 10.000 paket tes Rapid Antigen Massal.

“Kita tahu bahwa saat ini hal yang paling mendesak adalah Covid-19, sehingga kita akan lalukan treaching diawal tugas kami, yaitu tes Rapid Antigen secara massal dan gratis. Kita sudah siapka 10.000 paket. Jadi ini gratis. Hari Senin, 1 Maret akan kita lakukan secara simbolis setelah Apel Pertama, akan kita serahkan kepada petugas kesehatan yang ada di rumah sakit maupun di puskesmas. Itu yang pertama.” Ujarnya kepada awak media.

“Yang kedua yaitu kota Labuan Bajo sebagai kota Super Premium. Perhatian pemerintah pusat begitu luar biasa. Jalan Soekarno Hatta saat ini sudah macet, untuk saya dan dokter Weng, kalau satu tahun kedepan Labuan Bajo itu sudah macet, kami tidak bangga. Kalau macet itu cermin kegagalan pemimpin, cermin kegagalan saya dan dokter Weng, maka, kami akan mengurai kemacetan, dengan langkah, satu : kami akan membuka ruas atau akses baru menuju kota.” Ujarnya.

“Kedua kita akan meluaskan atau rekayasa areal tempat parkir. Yang ketiga kita akan buat Perbup terkait dengan kendaraan roda enam yang masuk di wilayah perkotaan batasnya sampai dengan jam empat sore. Dari jam lima, masyarakat menikmati di areal pantai, jalan Soekarno Hatta. Apakah pejalan kaki maupun yang bersepeda.” Ujarnya.

“Yang berikut, yaitu soal kebersihan. Syarat kota wisata adalah bersih. Untuk menuju ke sana kami benahi dulu dapur kita. Kantor-kantor yang ada di lingkup Pemkab.wajib hukumnya bersih. Kami tidak akan cek lingkungannya, kami akan cek lebih dulu mereka punya wc. WCnya harus rapi dan harum. Jika wcnya tidak harum, bisa saja kita tetapkan kepala OPDnya Covid. Karena salah satu tanda Covid itu tidak rasa harum atau bau.” Ujarnya lagi.

“Hal berikut adalah kita tata birokrat  supaya melahirkan birokrasi yang bersih. Kenapa ini mendesak? Karena pemerintah brokrat adalah penggerak dalam roda pemerintahan. Nanti akan diikuti, nanti kalau sudah selesai RPJMDnya, kita benahi OPD. Tapi OPD bisa jalan pembenahn kalau RPJMDnya berhasil selesai. Kita janji bahwa walaupun amanat UUnya 6 bulan setelah dilantik wajib hukumnya menyelesaikan, kita berusaha tidak boleh sampai enam bulan. Lebih cepat, lebih baik.” Tandasnya tegas.

“Setelah itu kita akan selesaikan revisi tata ruang wilayah dan perencanaan kota dan kecamatan. Saya rasa itu yang paling mendesak untuk dilakukan.” Pungkasnya akhiri wawancara kami. || juli br