Ini 4 Langkah Strategis Dinas Pertanian Sumba Timur Atasi Masalah Kekeringan

WAINGAPU, TOP News NTT■■ Curah hujan pada masa tanam 2019/2020 di Sumba Timur sangat minim. Dan ketersediaan irigasipun  masih terbatas sehingga belum memenuhi kebutuhan air untuk persawahan dan perkebunan masyarakat. Padahal saat ini, gubernur VBL dan Wakil Gubernur JNS berkomitmen mengatasi masalah ekonomi masyarakat di masa pandemi  lewat bidang pertanian,  antara lain dengan program TJPS (Tanam Jagung Panen Sapi).

Seperti apa pemerintah kabupaten Sumba Timur menyikapi kondisi tersebut, dan bagaimana solusinya sebagai upaya penanganan masalah ekonomi dalam masa pandemi, seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat terhadap TJPS, dan dukungan pemerintah, lewat sambungan seluler, media ini mewawancarai Plt.Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Sumba Barat, Oktovianus Mbaku Muku,SP,MSi (Minggu, 27/09).

Menurutnya, kondisi kekeringan di Sumba Timur bukan merupakan suatu kondisi yang baru lagi sehingga selama ini pemerintah sudah memanfaatkan daerah irigasi dengan pompanisasi untuk tetap galakkan kegiatan penanaman.
“Di Sumba Timur adalah hal yang hebat kalau hujan bisa sampai 3 bulan dan otomatis petani  praktis bisa panen. Tapi yang selama ini terjadi, rata-rata hujan 2,5  bulan saja. Jadi sekarang yang kita gunakan yaitu kita manfaatkan daerah irigasi dengan manfaatkan pompanisasi untuk  kegiatan penanaman. Apalagi  sekarang ada TJPS kegiatan dari provinsi  yang berjalan bersama dengan masyarakat.” Jelasnya.

Pemanfaatan daerah irigasi dengan pompanisasi untuk atasi masalah kekeringan, menurut Okto menjadi solusi lantaran masih minimnya sumur bor di wilayah Sumba Timur. Padahal potensi air dalam tanah cukup mendukung. Namun langkah lain seperti pembangunan dam-dam.parit dan rehab jaringan irigasi harus dilakukan juga, dan langkah-langkah inilah yang sedang dilakukan oleh pemkab.Sumba Timur.

Namun, imbuh Okto,   “Jika  kita bicarakan sebenarnya bagaimana atasi ini, maka kita perlu berpikir untuk jangka  panjang. Salah satunya memang  pemanfaatan pompanisasi tentu merupakan suatu keharusan, sumur bor harus kita manfatakan dan galakkan. Ketiga adalah pembangunana dam-dam parit dan keempat adalah rehab jaringan irigasi adalah tuntutan kedepan. Sehingga kekeringan bisa diatasi.  Tanpa keempat hal itu maka kekeringan akan menjadi masalah klasik setiap tahun  dan kita tidak akan menemukan soluai yang tepat. Tapi kalau keempat hal tadi kita jalani dengan bagus maka kita akan merubah situasi ke depan, karena saluran-saluran  yang ada ini bisa secara efektif dimanfaatkan karena ada perbaikan yang kita lakukan. Dan ada pompanisasi yang kita manfaatkan dengan air permukaan dan kita bisa bangun dam-dam parit pada mata-mata air yang muncul di lokasi persawahan dan kebun masyarakat. Dan sumur bor di Sumba Timur cukup bagus.” Ujarnya.

“Hanya persoalan selama ini saya melihat  orientasi kita belum mengarah ke sana. Semoga tahun ke depan saya kebetulan posisi baru disni keempat hal tersebut akan menjadi prioritas. Selain memang di sumba timur potenbsi lahan kering cukup besar, maka mau tidak mau mekanissi pertanian itu harus kita bangun dan galakkan.” Tandasnya terkait komitmen pemerintah.

“Prioritas kedua selain pompa air, adalah pengadaan traktor besar itu mungkin akan menjadi issue yang harus terus kita kembangkan dan menjadi topik utama yang terus kita galakkan dalam rangka memanfaatkan lahan pertanian yang ada yang selma ini nganggur oleh karena keterbatasan alat-alat pertanian.” Lanjutnya.

Selain itu, lanjutnya, “Untuk di Sumba Timur kali lalu ada kegiatan pembangunan dam-dam parit dan rehab jaringan irigasi tersier. Namun karena  corona kali lalu maka akhirnya  anggaran ada terpotong. Namun sekarang ada DID  tambahan dan  kita plotkan untuk  sekitar 4 unit ada dam-dam parit untuk pembangunan  sumber-sumber air yang kita alokasikan dibeberapa kecamatan untuk tahun 2020.”

Walau dalam masa pandemi  corona, jelasnya bahwa pemerintah dalam hal ini dinas terkait, dibidang pertanian tetap kerja,  tidak ada istilah berhenti atau istirahat.
“Kita kerja kerja sesuai dengan perintah menteri namun mengacu pada protokol kesehatan.

Dan perhatian pemerintah tetap ada bagi petani  yaitu lewat  penyediaan bibit dari dana inisiatif daerah (APBD 2),  sebesar 1 Miliar lebih untuk rehab dam-dam parit dan bansos pupuk untuk 550 hektare lahan petani dengan dosis 150 kg urea yang dialokasikan pada tahun ini dalam  bentuk bansos dengan DPA di Dinas keuangan.
“Peningkatan produksi tidak mngkn kita hanya sekedar dengan  kondisi yang sekarang ada. Mungkn kita harus ada pemikiran sedikit gila,  mau tidak mau mekanisasi pertanian menjadi penting. Misalnya pengadaan  traktor-tracktor besar dan alat potong  yang lebih efisien dan efektif di tingkat masyarakat harus kita hadirkan.” Tandasnya.

“Jadi untuk  sementara ini di Sumba Timur yang  berjalan selama ini hanya pada  pengadaan hand tracktor dan pompa air. Namun terutama terkait dengan pengadaan tracktor besar itu kan selama ini saya lihat mungkin pertimbangannya anggarannya cukup besar, jadi mungkin agak sulit dijangkau. Tapi kedepan mau tidak mau, suka tidak suka itu  harus jadi sebuah terobosan yang harus kita lakukan. Karena ini sudah merupakan  sebuah kebutuhan bukan sekedar keinginan atau trend saja, tapi ini merupakan sebuah kebutuhan. Karena memang potensi lahan kering kita di Sumba Timur memang menjanjikan.” Imbuhnya.

Salah satu upaya untuk  meningkatkan produksi pertanian yaitu melalui program ekstensifikasi atau perluasan areal tanam melalui pembukaan lahan tidur, selain memang proses intensifikasi juga harus kita lakukan  pada daerah-daerah  irigsi yang sudah berjalan ini.
“Pertama manfaatkan pompa air yang ada ubtuk kegiatan di daerah aliran sungai dan kedua memanfaatkan sumur bor yang ada untuk kegiatan tanam sayur-mayur, serta program ekstensifikasi dan intensifikasi.” Jelasnya.

“Kontribusi atau dukungan pemda yang selama ini berjalan justeru dari APBD  2, walau  pengadaannya hanya terbatas pada hand tracktor dan pompa air. Dan APBD 2 terbatas dan posnya kecil. Jadi kita berharap ada dukungan dari APBD 1 dan kementerian. Memang selama ini ada juga dari Kementerian Pertanian  dikasi 1 unit. Dan  dari provinsi pada tahun 2020 kita dapat 4 unit, namun  bukan diserahkan ke  kabupaten  tapi semacam penitipan saja. Yaitu  ada 4 unit hand tracktor namun begitu tiba di Sumba langsung dipinjam pakai ke Sumba Tengah.” Jelasnya.

Ketersediaan anggaran di Dinas Pertanian TA 2020 sebesar 13 miliar lebih dan penyerapannya sekitar 60 persen.
“Sumur bor yang dibangun dari provinsi NTT kita lagi jajaki model kerjasama untuk bisa dimanfaatkan disepanjang pantura terutama daerah Walakiri dan Laipori. Unuk mengatasi kekeringan sebenarnya kita butuh 250 buah sumur bor.” Tandasnya lagi.

Untuk program TJPS, menurut Okto saat ini  sementara berlangsung penanaman, dan sudah sekitar 103 ha ditanami.
“Tingkat partisipasi masyarakat terhadap program TJPS cukup besar di Sumba Timur, mereka siap dan mau laksanakan program ini disini.  Hanya untuk Sumba Timur  diwaktu  yang lalu sempat bermasalah adalah karena lambat datangnya herbisida dan pompa air dan itu buat kita agak terlambat dan itu juga yang buat kita tidak capai target TJPS.” Jelasnya.■■ juli br