NTT, TOPNewsNTT|| Himbauan ini dinyatakan dengan tegas kepada masyarakat NTT oleh Kepala BPS Provinsi NTT Maramira B.Kale saat memberi sambutan dan membuka kegiatan Seminar Publisitas Sensus Pertanian 2023 kepada petugas sensus dan jurnalis NTt di Aula BPS Provinsi NTT (Selasa, 16/8).
Pada sambutan membuka kegiatan Seminar yang mengangkat tema “Menuju Pertanian Berkelanjutan” Kepala BPS NTT Matamira B Kale secara singkat memaparkan bahwa Sensus Pertanian 2023 sangat penting untuk memotret hal-hal yang berkaitan dengan sektor pertanian dan sub sektor yang akan didata bagi peletakan rencana dan penyusunan program pembangunan sektor pertanian di NTT 5 tahun mendatang.
Karena itu ia meminta masyarakat dapat mendukungnya dengan memberikan informasi dan data yang riil dan jujur sesuai kondisi jangan ditambah dan dikurangi.
Lebih lanjut Matamira B Kale mengungkapkan bahwa berbicara tentang sensus pertanian kita baru saja selesai melaksanakan sensus penduduk dan sudah selesai dan sekarang kita akan melaksanakan sensus pertanian tahun 2023.
Sensus pertanian ini sejarahnya cukup panjang sejak pelaksanaan pertama tahun 1963 dan pada saat itu sektor pertanian kontribusinya terhadap PDB secara nasional sebesar 60%.
“Sektor pertanian masih merupakan komponen utama sektor pertanian masih merupakan komponen utama pada sektor ekspor Indonesia pada saat itu, Sedangkan sekarang kan Migas. Tapi pada tahun 1963 Indonesia masih didominasi oleh komoditas komoditas pertanian.” Ujar Natamira menjelaskan.
Pada saat pelaksanaan sensus pertanian tahun 1963, lanjut Matamira, “Presiden Soekarno punya pesan waktu itu, bahwa kita semua pada saat itu penting untuk memahami dan memahami secara mendalam dan rinci mengenai struktur pertanian Indonesia. Karena Indonesia pada saat itu sedang akan beralih kepada sektor industri.”
Dan sektor pertanian tetap merupakan salah satu unsur yang sangat strategis dan penting dalam kehidupan ekonomi Indonesia. Dan karena itu beliau menekankan bahwa data statistik yang dikumpulkan melalui sensus pertanian yang menggambarkan berbagai aspek mengenai pertanian nasional sangat penting untuk penentuan kebijakan. Dari pada saat itu Presiden Soekarno menyampaikan amanatnya dan amanat itu masih relevan sampai dengan kondisi saat ini.
“Jadi setelah 57 Tahun, sejak sensus pertanian pertama tahun 1963 dimana kondisi perekonomian Indonesia maupun NTT mulai bertransformasi dari sebelumnya sektor pertanian sudah mulai beralih ke sektor industri.” Ulasnya.
Dan sektor pertanian masih tetap memainkan peranan vital dalam kehidupan ekonomi Indonesia. Jadi kontribusi sektor pertanian saat ini terhadap PDB pada tahun 2021 sekitar 13-14 persen, jadi masih di bawah sektor industri pengolahan.
“Tetapi walaupun hanya 13 sampai 14% tapi penyerapan tenaga kerjanya masih cukup tinggi, masih menjadi sumber penghidupan bagi sekitar 26 juta rumah tangga di Indonesia.” Sebut Matamira.
Sektor pertanian peran strategisnya tidak pernah tergantikan, karena menghasilkan pangan dan pangan itu merupakan kebutuhan pokok bagi manusia sehingga sektor ini walaupun perannya semakin kecil tapi tidak dapat tergantikan oleh sektor yang lain.
Sehingga Presiden Joko Widodo, imbuhnya Matamira, “Pada pelaksanaan Rakernas pembangunan pertanian tahun 2021, untuk tetap dapat memenuhi pangan bagi 273 masyarakat Indonesia, maka pengelolaan yang berkaitan dengan pangan serta pembangunan pertanian harus dilakukan secara detail dan menggunakan skala yang luas.”
Ia merinci, “Artinya sektor pertanian itu harus terus didorong untuk meningkatkan kinerja nya di dalam perekonomian Indonesia. Kalau sekarang kita mendengar banyak berita ada krisis pangan dan energi. Jika terjadi krisis energi di dunia barat maka akan terjadi ketidakstabilan tetapi akan lebih tidak stabil lagi jika terjadi krisis pangan. Sehingga pertanian itu masih merupakan yang perlu terus ditingkatkan.”
Pembangunan di sektor pertanian, sebut Kepala BPS NTT, tentu saja membutuhkan data-data yang akurat dan memotret kondisi sektor pertanian secara konprehensif dan valid Sehingga dengan data yang valid kebijakan yang efektif dapat dilakukan oleh pemerintah.
Kalau tanpa data maka tentu kebijakan tidak akan tetap tepat sasaran karena tidak tahu harus memulai dari mana, kondisi seperti apa yang sekarang ini sehingga kebijakan yang tepat itu bisa diambil berdasarkan data-data yang valid.
Dan jika data-data itu tidak valid maka kebijakan yang diambil akan tepat tidak sasaran.
6 dekade terakhir sejak sensus yang pertama itu dilakukan, terkait pangan dan pertanian ada yang skala global dan nasional.
Kalau skala global itu yang diatur dalam SDGs yakni pertanian yang berkelanjutan, karena sektor pertanian haruslah menjadi sektor pertanian berkelanjutan.
Pembangunan di sektor pertanian tidak merusak lingkungan atau membuat dia menjadi sektor berkelanjutan sehingga akan tetap menjadi sektor yang dapat dinikmati oleh generasi generasi penerus. Jadi ada isu lingkungan dan keberlanjutan di situ.
Sedangkan skala nasional isu yang muncul misalnya seperti regenerasi pertanian. Jadi karena petani-petani kita sudah banyak yang tua-tua yang. muda-muda itu sangat sedikit maka perlu dilakukan regenarasi petani.
Maka perlu dilatih atau di motivasi agar tumbuh petani-petani muda atau milenial yang dengan menggunakan teknologi yang akan menghasilkan nilai tambah yang tidak sedikit.
Isu lain di level nasional yakni modernisasi sektor pertanian, artinya pertanian Indonesia perlu memakai teknologi dalam aktivitas pertanian sehingga meningkatkan produktivitas pertanian.
Jadi sensus pertanian 2023, merupakan suatu aktivitas untuk menyediakan data dan untuk menjawab isu-isu yang ada. Isu-isu terkait masalah nasional maupun secara global.
“Kita berkumpul di sini untuk meneruskan tonggak sejarah yang telah diukir mulai dari sensus pertanian tahun 63, dan dimana kita akan memulai sensus pertanian tahun 2023 yang akan kita ukir bersama melalui sosialisasi sensus pertanian. Yang persiapannya sudah dilakukan sejak Tahun 2021 jadi ketika BPS melakukan sensus 2 tahun sebelumnya sudah melakukan persiapan. Dan di Tahun 2022 ini ada pengumpulan data-data untuk memperoleh direktori perusahaan pertanian yang dikumpulnya menjadi list atau data direktori yang akan didata pada tahun 2023. Dan usaha-usaha pertanian lainnya direkturnya juga akan dikumpulkan pada tahun ini.” Ungkapnya.
“Kami menyadari mau pelaksanaan sensus pertanian tahun 2023 merupakan kegiatan yang besar dan skalanya akan mencakup seluruh usaha pertanian dari yang kecil sampai usaha rumah tangga yang akan didata seluruhnya.” Katanya jujur.
Karena itu Matamira meminta dukungan dari semua masyarakat agar turut berperan untuk mensukseskan khusus pertanian 2023.
Dia mengajak semua pihak baik pihak Insan media, agar bersama-sama menyukseskan sensus pertanian 2023 bisa dengan dua cara yakni bantu dalam doa dan yang kedua dengan tindakan nyata.
“Jadi saya menghimbau masyarakat mensukseskan sensus pertanian 2023 dengan memberikan data yang sesuai dengan kondisi di lapangan.” Himbaunya.
Ia juga menekankan kembali agar seluruh masyarakat NTT bisa memberikan data yang kondisi lapangan jangan ditambah atau dikurangi.
Dengan data yang benar maka pemerintah dapat menyusun kebijakan yang tepat sasaran demi menyusun program pembangunan di sektor pertanian sehingga rakyat sejahtera.|| juli br
