NTT,TOPNewsNTT||BI Kpa NTT menggelar Semarak QRIS disertai Launching PP No.11 terkait Sinergi Aksi Menuju Digitalisasi Transaksi Pemerintah di NTT dan juga launching Scan launching semarak QRIS dan testimoni 6 kepala daerah yang sudah membentuk TP2DD dan beralih ke digitalisasi transaksi keuangan daerah.
Keenam kabupaten kota yaitu Kota Kupang, Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Sikka, Sumba Timur dan Nagakeo.
Hadir dalam acara ini antara lain Kepala BI Kpa NTT I Nyoman Ariawan Atmadja, yang membuka secara langsung kegiatan, Asisten 2 Setda Provinsi NTT Samuel Rebo, Wakil walikota Kupang dr.Hermanus Man, Kepala OJK NTT Robert Sianipar, dan pimpinan OPD terkait juga perwakilan Bank NTT yang mengikuti secara offline. Sedangkan 5 bupati lainnya mengikuti secara virtual dari kabupaten masing-masing.
Kegiatan digelar pada Selasa, 25 Mei di Lantai 3 Ballroom Nembrala BI Kpa NTT.
Kepada media Nyoman menyatakan bahwa tujuan kegiatan adalah untuk menuju digitalisasi transaksi pemerintah.
Tujuannya adalah mendorong, mempercepat dan memperluas digitalisasi seluruh transaksi pemerintah baik itu pengeluaran, maupun penerimaan.
Yang menjadi masalah atau tantangan kita di daerah, pertama dari sisi penerimaan, jadi ini ada perlu perluasan digitalisasi penerimaan terutama dari kanal-kanal seperti adanya QRIS, san juga e-commerse sebagai kanal pembayarannya.
Sedangkan pengeluaran itu sudah hampir 90%. Tetapi seharusnya seluruh pengeluaran kita itu harus non-tunai. Itu yang harus menjadi perhatian penting.
Tetapi ada hal-hal teknis yang harus segera dilakukan, terutama adalah bagaimana online antara CMS bank dengan sistem yang ada di pemerintahan daerah, termasuk SP2D Online. Nah kita baru sekitar ada 4 atau 6 Pemda yang online SP2D.
Jadi beberapa hal ini tantangannya, semester 1 ini kan baru ada 6 kabupaten kota yang membentuk TP2DD. Nah kita berharap disemester 2 di 22 kabupaten kota pemerintah daerah sudah membentuk TP2DD.
TP2DD ini sangat penting karena tim inilah yang nanti akan menyusun rencana kerja baik itu melakukan perluasan maupun percepatan digitalisasi di masing-masing pemerintahan daerah.
Sangat penting digitalisasi ini dlaksanakan, karena dari pengalaman tadi karena ada sharing dari beberapa nara sumber pemerintah daerah Sulbar, kemudian ada yang dari Jawa, kemudian dari lombok, ternyata ini meningkatkan PAD masing-masing pemda luar biasa. Bisa 3 sampai 4 kali.
Karena itu saya berharap dna juga menghimbau, baik pemerintah provinsi, kabupaten kota untuk segera membentuk TP2DD melaksanakan transaksi digitalisasi seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah.
Nyoman juga menyebut bahwa transformasi digital telah mengubah konsep kehidupan manusia. Perubahan perilaku masyarakat dan dunia usaha ke arah digital menuntut otoritas kebijakan untuk berinovasi merespon berbagai perubahan yang terjadi.
Dorongan dari Pemerintah sebagaimana yang ditekankan Bapak Presiden yakni melalui 5 langkah untuk Percepatan Transformasi
Digital.
Lima langkah tersebut mencakup diantaranya akses, infrastruktur, layanan internet, transformasi digital pada sektor
strategis, integrasi data, SDM bertalenta digital begitupula halnya dengan akselerasi implementasi transaksi non tunai pada
transaksi pemerintah.
“Bank Indonesia mendukung upaya bersama dalam mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional melalui langkahlangkah percepatan digitalisasi sistem pembayaran. Langkahlangkah tersebut antara lain mendorong akselerasi digitalisasi
keuangan melalui QR Code Indonesian Standard (QRIS) sekaligus mendorong kesuksesan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, GBBI), mempersiapkan fast payment 24/7 pembayaran ritel menggantikan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) guna
mempercepat penyelesaian transaksi, mendorong digitalisasi perbankan melalui standardisasi Open Application Programming
Interfaces (Open API), dan terus mendorong elektronifikasi transaksi keuangan daerah.”sebutnya.
Sinergi untuk mendorong digitalisasi transaksi pemerintah, ujar Nyoman, direspon dengan adanya Nota Kesepahaman (NK) antara Kemenko Bidang Perekonomian, Kemendagri, BI, Kemenkeu, dan Kemkominfo pada 2020 tentang Koordinasi percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah dalam rangka mendukung Tata Kelola Keuangan, Keuangan Inklusif, dan Perekonomian Nasional
dan Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, yang menjadi dasar pembentukan Tim Percepatan Perluasan Saat ini telah terbentuk 265 TP2DD di Indonesia yang terdiri dari 27 TP2DD Provinsi dan 238 TP2DD tingkat Kabupaten/Kota. TP2DD yang telah terbentuk di Provinsi NTT ada enam TP2DD tingkat kota/kabupaten yakni TP2DD Kota Kupang, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Sikka. Kami berharap TP2DD tingkat Provinsi di NTT serta kabupaten yang lain di NTT dapat
segera terbentuk.”sebutnya.
Digitalisasi transaksi keuangan penting rangka mendorong awareness pentingnya digitalisasi ekonomi, keuangan inklusif dan efisien untuk perekonomian Indonesia, meningkatkan kolaborasi dalam mempercepat akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan Indonesia, dan mendorong optimalisasi inovasi dan stabilitas di bidang Ekonomi dan Keuangan Digital (EKD) serta mendukung pemulihan ekonomi, telah diselenggarakan secara nasional “Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2021” dengan tema “Bersinergi dalam Akselerasi Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Indonesia” pada tanggal 5-8 April 2021 hasil sinergi Bank Indonesia dengan Kementrian
Koordinator Bidang Perekonomian.” Ungkap Nyoman.
Sebagai tindak lanjut event nasional tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT bersinergi dengan PJSP menyelenggarakan event Semarak QRIS NTT pada bulan Mei-Juni
2021. Event ini diharapkan dapat mendorong akselerasi Digitalisasi Daerah (TP2DD) bagi masing-masing Pemda di seluruh Indonesia.
TP2DD diharapkan menjadi forum sinergi dan koordinasi antar stakeholder yang berkontribusi pada peningkatan dan akselerasi
digitalisasi transaksi pemerintah sehingga terwujudnya efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi.
Implementasi transaksi non tunai di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya pembayaran dengan menggunakan QR Code Indonesian
Standard (QRIS) serta elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Rangkaian kegiatan Semarak QRIS NTT diantaranya adalah kampanye/publikasi, edukasi/talkshow dan promo experience
penggunaan QRIS. Hari ini merupakan rangkaian kegiatan Semarak QRIS NTT yang memfokuskan kepada Digitalisasi Transaksi
Pemerintah. Kegiatan di hari ini mencakup Launching TP2DD yang telah terbentuk di Provinsi NTT yakni TP2DD Kota Kupang,
Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Sikka.
Talkshow diisi dengan narasumber-narasumber terbaik dengan tema Perluasan Kanal Pembayaran Transaksi Pemerintah Daerah dan Succes Story Pemda dan Peran BPD sebagai Bank Kas Daerah dalam Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah.
Bank Indonesia melalui sinergi dengan berbagai stakeholder terus mendorong upaya digitalisasi salah satunya dengan meningkatkan
akseptansi QRIS pada berbagai ekosistem termasuk pada transaksi pemerintah seperti pembayaran pajak dan retribusi.
Jumlah merchant QRIS secara nasional posisi bulan Mei telah mencapai 7,09 juta merchant dan untuk Provinsi NTT sebanyak 35.095 merchant, meningkat sebesar 12.8% dibandingkan dengan awal tahun 2021. yang sebanyak 31.095 merchant.
Jumlah merchant QRIS di Provinsi
NTT potensinya masih sangat besar dan dapat diperluas pada transaksi pemerintah.
“Melalui kegiatan ini kami ingin terus bersinergi untuk mendorong digitalisasi transaksi di Provinsi NTT khususnya transaksi pemerintah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendorong dan mengakselerasi Ekonomi Keuangan Digital menuju NTT Bangkit, Maju dan Sejahtera.” harap Nyoman
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pemerintahan Setda NTT Samuel Rebo dalam sambutannya mewakili gubernur NTT menyatakan bahwa harus segera dilakukan percepatan sinergi digitalisasi transaksi keuangan daerah dengan pembentukan TP2DD di 16 wilayah lainnya di NTT.
“Sinkronisasi dan sinergitas digitalisasi transaksi keuangan harus segera dilakukan agar semua bisa berjalan dengan cepat dan baik. Saat ini baru ada di 6 kabupaten kota yang terbentuk TP2DD, sehingga pemprov.NTT berharap agar segera 18 kabupaten lain harus menyusul bentuk TP2DD (Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah). Karena sekarang berada dalam era digitalisasi dan hampir semua aktifitas masyarakat berbasis digital, dan mau tidak mau kita harus mengikuti dan menggunakannya dalam setiap transaksi keuangan dan ekonomi. Terutama dalam transaksi keuangan daerah harus mengikutinya, agar semuanya sinergi dalam digitalisasi transaksi keuangan daerah dan pembangunan berjalan dengan baik sesuai target. Karena saat ini semua transaksi keuangan masyarakat sudah digitalisasi. Karena ini juga sesuai dengan PP no 11.” Ujar Samuel.
“Momen ini adalah yang paling penting bagi kita, terutama sebentar kita akan launching TP2DD di 6 kabupaten kota, dan akan menjadi daya dorong bagi kabupaten lain untuk segera mengikutinya, yaitu membentuk Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).” Ajaknya.
Kita akan gencar mempercepat dengan Tim Percepatan Keuangan Daerah, kepala OJK bersama dengan kita dinpemprov.NTT. sudah belasan yang membentuknya. Jadi TP2DD sangat oenting untuk segera di bentuk. Yang belum satu bulan saja,membuat satu sk satu hari saja bisa jika kita mau. Kita beri waktu satu bulan diikuti dengan surat penegasan pembentukan karena ini merupakan program nasional. Belum banyak masyarakat yang familiar dengan QRIS. Oleh sebab itu kita dukung BI yang sangat gencar mempromosi dan sosialisasikan QRIS lewat berbagai media. Kita berharao seluruh pemerintah dapat mendukungnya. Budayakan kepada pemerintah dan masyarakat. Transaksi digital dengan QRIS akan memberikan berbagai keuntungan dari berbagai aspek.
Dari 6 kabupaten kota yang sudah terbentuk T2DDnya hadir secara offline wakil walikota Kupang, dr.Herman Man, dan 5 kabupaten secara virtual (Sumba Timur diwakili wabup David Mello,ST, Bupati Nagakeo, Bupati Manggarai Hery Nabit, dan Sekda Sikka mewaili Bupati Roby Idong), sedangkan bupati Manggarai Timur Agas Andreas berhalangan hadir.
Wawali Kupang Herman Man juga sampaikan testimoninya tentang kemudahan dan manfaat menggunakan QRIS.
“Sangat berterima.kasih kepada Pemprov.NTt sehingga sk TP2DD ditandatangani pada Januari 2021. Dengan QRIS maka lewat TP2DD akan memutus mata rantai penyebaran Covid19. Sehingga kita sudah launching di pasar Oeba. Kita akan perbanyak merchan di Kota Kupang. Bila perlu sampai penjual sayur juga. Saya mau bilang just scan, scan sa, sedangkan BI pung QRIS beda na. Saya minta dsri badan keuangan memberikan kita merchan untuk semua wajib pajak, semua transaksi keuangan harus diwajibkan menggunakan QRIS saja. Jika semua jualan dijual dalam kemasan dengan barcode discan dengan program QRIS maka kita akan mengurangi semua penularan virus. Dan tidak ada pengembalian uang dengan nominal sen atau diganti gula-gula. Ininya ada hp android saja.” Ulas Herman Man.
Bupati Nagakeo Yohanes Don Bosco Do yang memberikan testimoni secara virtual :
“Digitalisasi transaksi keuangan pemkab Nagakeo sudah dilaksanan sejak TA 2019 mendasari instruksi presiden no : 10/2019 dan pp bupati no.85/2018 tentang implementasi percepatan digitatalisasi transasksi non-tunai. Dengan kendala masih ada blank spot internet dan sdm.” Ujarnya.
Sumba Timur diwakili Wakil Bupati Sumba Timur David Melo Wadu,AP Hadir memberikan testimoni pelaksanaan digitalisasi transakai keuangan daerah Sumba Timur yang sudah beejalan namun masih terkendala masalah jaringan internet.
Hadir juga Herry Nabit Bupati Manggarai memberikan testimoni senada namun sama masih terkendala sarpras, jaringan dan sdm.
Serta sekda kabupaten Sikka terkait pelaksanaan Pembentukan TP2DD serta sinergi aksi digitalisasi trabsaksi keuangan pemerintah kabupaten Sikka.
Hambatan di beberapa kecamatan blank spot, dan tantangan kurang melek teknologi yang akan dilakukan sosialisasi.
Sedangkan bupati Manggarai Timur Agas Andreas tidak bisa hadir karena tugas lain.
Acara dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata 1 lembaran uang berisi 4 lembar uang Rp50 rb yang belum dipotong dari kepala BI Kpa NTT ke asisten 2 setda NTT dan wakil walikota Kupang dr.Herman Man.||juli br
