Inflasi Gabungan 3 Kota IHK Di Provinsi NTT Melandai Pada Juli 2023

Uncategorized

NTT, TOPNewsNTT||Berdasarkan rilis data BPS Provinsi NTT, pada Juli 2023 gabungan 3 kota IHK di Provinsi NTT tercatat mengalami inflasi sebesar 0,38% (mtm), melandai dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,89% (mtm).

Tingkat inflasi tersebut lebih tinggi dari rata-rata bulan Juli dalam 3 tahun terakhir yang sebesar 0,27% (mtm), serta masih lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Nasional pada Juli 2023 yang sebesar 0,21% (mtm).

Secara tahunan, inflasi gabungan di Provinsi NTT sebesar 3,88% (yoy) atau telah kembali ke rentang sasaran 3 ± 1%, meskipun masih lebih tinggi dibandingkan inflasi Nasional yang tercatat sebesar 3,08% (yoy).

Dilihat dari sumbernya, sumbangan inflasi terbesar berasal dari kelompok komoditas
transportasi yang mengalami inflasi sebesar 1,75% (mtm).

Hal tersebut terutama disumbang oleh kenaikan tarif angkutan udara di Provinsi NTT seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat pada musim libur sekolah.

Meskipun demikian, inflasi tarif angkutan udara melambat dibandingkan bulan
sebelumnya seiring dengan mulai berakhirnya musim libur sekolah tersebut sejak M2 Juli.

Kemudian, harga komoditas ikan-ikanan terutama ikan tongkol dan ikan cakalang mengalami kenaikan harga akibat hasil tangkapan nelayan yang tidak sebanyak bulan sebelumnya, sehingga turut menjadi faktor
pendorong inflasi.

Andil komoditas penyumbang inflasi terbesar yakni angkutan udara, ikan tongkol,
kontrak rumah, ikan cakalang, dan kangkung masing-masing sebesar 0,27%; 0,22%; 0,05%; 0,03%; 0,03%.

Inflasi yang lebih tinggi pada bulan Juli 2023 tertahan oleh deflasi pada sebagian komoditas
pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, di antaranya tomat, ikan kembung, sawi hijau, bawang merah, dan ikan teri dengan andil masing-masing sebesar -0,14%; -0,08%; -0,06%; -0,03%; dan -0,03%.

Penurunan terutama terjadi pada komoditas hortikultura, seiring dengan masuknya masa
panen petani di tengah curah hujan yang mulai menurun akibat musim kemarau yang tengah
berlangsung di NTT.

Selanjutnya, dari tiga kota pengukuran inflasi di Provinsi NTT, seluruhnya mengalami inflasi.
Maumere mengalami inflasi tertinggi yakni sebesar 0,65% (mtm), diikuti oleh Kupang dan Waingapu yang sama-sama mengalami inflasi sebesar 0,35% (mtm).

Adapun secara tahunan, Waingapu mencatat
inflasi tertinggi yakni sebesar 4,56% (yoy), diikuti oleh Kota Kupang sebesar 3,94% (yoy) dan Maumere sebesar 2,80% (yoy).

Sementara itu, NTP Provinsi NTT pada Juli 2023 tercatat sebesar 96,86, lebih tinggi dari bulan
sebelumnya yang sebesar 96,58. Peningkatan NTP ini didorong oleh meningkatnya NTP pada seluruh subsektor, terutama subsektor tanaman pangan dan peternakan.

Meskipun demikian, NTP Provinsi NTT yang tercatat masih di bawah indeks 100 mengindikasikan bahwa biaya hidup dan biaya produksi yang dibayar oleh petani lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang diterima dari penjualan hasil produksi.

Akselerasi program pengendalian inflasi perlu terus didorong melalui penguatan sinergi
Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai wilayah.

Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di wilayah Provinsi NTT menunjukkan komitmen tersebut melalui
sinergi program pengendalian inflasi.

Upaya yang telah dilakukan sepanjang bulan Juli antara lain pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi NTT di Sumba Timur pada 14 Juli 2023, rapat koordinasi TPID kabupaten/kota dan provinsi di NTT bersama Kemendagri, gerakan pasar
murah tanggap inflasi di seluruh kabupaten/kota di NTT, serta pelaksanaan urban farming di Kota Kupang dan Kabupaten Sumba Timur.

Sinergi dan kolaborasi dalam melakukan extra effort koordinasi kebijakan pengendalian
inflasi perlu terus dilanjutkan dengan pemerintah daerah, Bulog, maupun mitra strategis lainnya melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta keberlanjutan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di seluruh NTT.

Ke depan, Bank Indonesia memprakirakan inflasi IHK dapat kembali ke dalam sasaran 3,0±1% pada semester II 2023.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT juga akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan terkendalinya inflasi tersebut.|| jbr