Gubernur VBL Dorong Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Birokrasi Daerah

MAUMERE, TOPNewsNTT||Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dalam lanjutannya dalam Kunjungan Kerja Daratan Flores di Kabupaten Sikka juga ikut menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Bersama Pulau Flores, Lembata dan Alor. Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi NTT pada Minggu (11/09/2022). Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan Rapat Koordinasi bersama Camat, Lurah, Kepala Desa dan Penyuluh Pertanian Se-Kabupaten Sikka.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur meminta para Kepala Desa agar memanfaatkan dengan sebaik-baiknya penggunaan dana desa untuk memberdayakan masyarakat dengan program pertanian, peternakan, perikanan dan sektor lainnya. “Anggaran dana desa itu harus digunakan sebaik mungkin untuk pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan ekonomi masyarakat desa,” kata Gubernur VBL.

“Jadi kita fokus pemberdayaan masyarakat untuk menekan angka kemiskinan ini. Kepala Desa harus melihat dengan baik bahwa ketentuan besaran alokasi 40% dana desa untuk bantuan langsung tunai itu sesuaikan dengan keadaan masyarakat yang ada. Bila masyarakat penerima BLT tidak mencapai 40% maka dana tersebut bisa dialihkan ke atau diperuntukkan untuk hal lain seperti pemeberdayaan pada program pertanian atau peternakan di desa,” ujar Gubernur.

“Saya harapkan, bulan oktober semua kabupaten sudah ada desain ketersediaan lahan, pupuk dan benih untuk pengembangan sorgum, jagung dan kelor. Sehingga masyarakat juga bisa ikut ambil bagian. Saya yakin untuk Pulau Flores ni sangat berpotensi untuk pengembangan 3 komoditi tersebut. Bila kita sukses di Flores ini maka daerah yang lain juga mengikuti yang sudah kita kerjakan disini sebagai contoh,” jelas Gubernur.

Ia menambahkan perlunya sinergitas antara industri lembaga-lembaga keuangan. “Kita jangan membebani APBD kita. Penting untuk kolaborasi dengan lembaga keuangan dan perbankan.
Kita andalkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Jadi kita tidak terlalu berharap dan membebani APBD kita. Maka dari itu masyarakat juga harus berperan aktif,” kata Gubernur.

“Untuk mengatasi inflasi maka masyarakat harus memiliki dan mengembangkan sendiri komoditi yang menyebabkan inflasi seperti cabe dan lainnya. Juga kita harus kembangkan sendiri di masyarakat,” ujar Gubernur.

“Untuk pengembangan Program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) kita bisa kembangkan terus karena sangat memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat. Seperti di Sumba Barat Daya mereka panen 3 kali di lahan 36.000 Ha. Ke depannya semua harus tanam dan panen dengan mekanisasi modern dengan memanfaatkan mesin agar lebih efisien,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Sikka Roberto Diogo mengatakan dibutuhkan cara kerja cerdas untuk mengatasi inflasi. Maka perlu satu kerja cerdas bagi kita semua. Tentunya berbagai strategi yang harus dilakukan dalam menghadapi inflasi. Untuk itu kami melakukan 68% dari belanja dana desa untuk penanganan inflasi,” jelas Bupati Roberto.

Ia menambahkan, pemenuhan hak-hak dasar seperti kesehatan dan pendidikan juga dilakukan Pemkab Sikka. “Untuk kesehatan sudah mencapai 100% sisa sehingga warga sikka yang sakit sudah bisa berobat. Sedangkan untuk Pendidikan dengan memberikan beasiswaa kepada 9.513 mahasiswa,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Deputi Kepala BI Perwakilan NTT Daniel Agus mengatakan
untk bulan agustus inflasi tahunan NTT mencapai 4,93 % yang lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 4,69%. Ini sudah melebihi sasaran target inflasi karena sasaran inflasi kita adalah 2 – 3 %.

Sementara itu, Dirut Bank NTT Alexander Riwu Kaho menjelaskan Bank NTT Bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah mendesain Aplikasi B-Pung Petani. Aplikasi ini membantu petani dalam pengembangan kemandirian dan keunggulan komoditi lokal.

“Aplikasi ini menjawab persoalan oleh para petani. Validitas datanya by name by adress, komoditi, luas lahan, kebutuhan bibit, pupuk, hortikultura, tanaman pangan ataupun perkebunan itu terintegrasi dengan baik. Sehingga dalam master planning itu bisa membantu dalam sisi mengatasi masalah ketahanan pangan jangka pendek menengah dan panjang maka secara berkelanjutan kerja kita memberikan informasi kepada pemerintah, stakeholder, masyarakat, petani dan pasar utk terjadi hubingan kerja sama baik antar daerah yang surplus atau defisist sehingga kebutuhan ketahanan pangan bisa terakomodir dengan aplikasi ini.

Demikian siaran pers ini dibuat untuk diaplikasikan. Video selengkapnya dapat disaksikan melalui channel youtube Biro Administrasi Pimpinan Provinsi NTT.|| juli br

SP biro adpim.setda.ntt