Wujudkan Pariwisata Sebagai Prime Mover Perekonomian Masyarakat NTT, BPS NTT Gelar Seminar Nasional

Birokrasi Regional Statistik dan ekonomi

NTT, TOPNewsNTT||Badan Pusat Statistik  Pusat difasilitasi Badan Pusat Statistik  Provinsi NTT menggelar Seminar  Nasional Desiminasi dengan thema “Tantangan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ditengah Melambungnya Biaya Transportasi Udara” di Kupang (Selasa, 14/11).

Seminar ini dengan pemateri Kepala BPS Provinsi NTT, Matamira B.Kale (“Tantangan Pariwisata NTT Ditengah Melambungnya  Direktur Staistik Harga BPS Pusat Dr.Windhiarao Putranto dengan materi ” Inflasi Angkutan Udara dan Dampak Terhadap Sektor Pariwisata di NTT”, Jhoni Lie Rohi Lado,SH (Dinas Pariwisata Provinsi NTT) dengan materi “Potensi dan Permasalahan Pembangunan Pariwisata Di NTT” dan Sari Bandaso Tandilino,S.E.,M.E Dosen Pariwisata Politeknik Negeri Kupang dengan materi “Analisis Potensi dan Tantangan Sektor Pariwisata di NTT.”

Ketua Panitia sampaikan bahwa tujuan kegiatan SemNas ini adalah bertujuan membahas tantangan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan stake holder di NTT membangun Pariwisata NTT ditengah melambungnya tarif angkutan udara.

Matamira B.Kale dalam pemaparannya menyoroti bahwa dalam rilis Ekonomi dan Inflasi di NTT bahwa Oktober 2023, gabungan 3 kota inflasi di NTT mengalami inflasi sebesar 0,42 persen, dimana angkutan udara mempunyai andil terbesar ke dua sebagai pendorong inflasi. Indeks Harga komoditas angkutan udara terus bergerak naik dan mencapai angka 175,64 pada Oktober 2023.

Ia minta perhatian semua pihak pada fokus provinsi NTT yakni sektor pariwisata terhadap perekpnomian dan dampak dsri kwnaikan biaya transportasi udara terhadap pariwisata NTT.

Transportasi dan pariwisata oleh pemprov NTT menjadi prime mover perekonomian dan tentunya sebagai prime mover akan memberikan dampak yang akan mengangkat pada perekonomian langsung maupun tidak langsung pada sektor-sektor yang mendukung.

Ia mencontohkan seperti Labuan Bajo yang sudah menjadi destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia, wilayah NTT juga punya potensi pariwisata yang cukup unik, beragam dengan kekayaan budaya dan sda yang yang memiliki potensi besar didalam mendukung pariwisata di NTT. Namun ditengah potensi besar kita punya kendala yakni karena provinsi kepulauan yakni perkembangan pariwisata diwilayah itu sendiri dpengaruhi oleh wilayah angkutan atau transportasi. Memang angkutan udara bukan pilihan utama, tapi tentunya ketika ada angkutan udara maka akan jadi pilihan bukan hanya di domestik tapi juga luar.

Kalau kita bandingkan biaya transportasi di luar NTT harganya jauh lebih besar. Kita lihat dari rilis inflasi Oktober 2023 salah satu sektor pendorong inflasi adalah kenaikan tarif angkutan udara. Tarif angkutan udara terus alami kenaikan sejak Januari 2022 hingga Oktober 2023. Angka indeksnya sekarang mencapai 175,84 point.

Andil pendorong untuk tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya angkutan udara merupakan komoditas yang sering muncul paling berpengaruh mendorong laju inlfasi.

Tingkat hunian kamar hotel berbintang dan non bintang alami penurunan, sejak September  2023 alami penurunan. Hotel  bintang turun 8,86 % dibanding bulan Agutus 2022 dibanding tutun 17,77% dibanding Agustus 2023. Turunnya tingkat hunian kamar hotel sama juga dengan turunnya tingkat penumpang angkutan udara. Tentunya berkorelasi.

Ia mengingatkan bahwa data BPS akan memberikan kontribusi bagi perencanaan program pembangunan di NTT.

Sementara itu Jhoni Rohi Kabid Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT menjelaskan tentang Potensi dan Permasalahan Pembangunan Pariwisata Di NTT mengatakan bahwa Pariwisata Sebagai Kebutuhan dan Hak Asasi Manusia.

NTT memiliki potensi pariwisata yang (comparative dan competitive advantages) dimana pembangunan pariwisata dapat menarik sektor lain berdampak pada pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi.

Potensi dan destinasi wisata tersebut antara lain : Kuliner, Kriya, Fashion (726 Motif Tenun), ekonomi kreatif (86.928 pelaku ekraf) yang terdiri dari kuliner, kriya (anyaman dan seni pahat dll), fashion dengan 726 motif tenun ikat NTT, 1.852 deatinasi wisata yang terdiri dari 720 wisata alam, 751 wisata budaya, 110 wisata minat khusus dan 1 destinasi pariwisata super prioritas (Labuan Bajo).

720 Destinasi Wisata Alam diantaranya yang sudah dikelola Labuan Bajo, Fatumnasi, Waerebo, Sumba, Kelaba Majja, Semau, Alor, Mulut Seribu, Kelimutu, Diving di Alor, Surving di Rote, Camping di TTS, Trekking di Waerebo, Snorkling di Mabar.

paradigma pembangunan pariwisata di NTT yakni “pembangunan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat NTT” dengan 4 prinsip pembangunan pariwisata NTT yakni Pariwisata berkelanjutan (suistainnable Tourism), pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism), pariwisata berkualitas (quality tourism) dan kolaborasi pembangunan pariwisata (pentahelix).

total kunjungan pariwisata berdasarkan data pariwisata berbeda dengan data BPS NTT yakni tahun 2022 wisnus sebanyak 3.378.453 orang dan wisman 1.189.149 orang sedang ditahun 2023 kunjungan wisnus sebanyak 1.534.144 dan wisman 508.275 orang dengan lama tinggal 2,5 hingga 4 hari.

isue pembangunan pariwisata : pariwisata dan kesejahteraan masyarakat, pariwisata massal dan ekowisata, kreatifitas antar wilayah, era baru pariwisata, standarisasi dan sertifikasi, digitalisasi produk dan pemasaran, pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, kesadaran masyarakat, Indonesia poros maritim dunia dan pengembangan kawasan konservasi.

Namun Jhony mengungkapkan bahwa ada permasalahan pembangunan pariwisata di NTT yakni kualitas sdm pelaku pariwisata yang masih rendah terkait pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan perilaku (hospitality), konektivitas dan mahalnya tiket penerbangan, kualitas destinasi (5A), masih rendahnya jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan, dalam industri ekraf rendahnya modal usaha pelaku ekraf, masih rendahnya penggunaan teknologi informasi dalam pemasaran produk ekraf dan perlindungan HAKI.

Menurut Jhony Pemda NTT melalui Dinas Pariwisata dan Ekraf NTT sudah menetapkan program kerja untuk membangun sektor ini baik pengelolaan, reklamasi dan peningkatan kapasitas sarpras pendukung pariwisata di destinasi wisata, peningkatan sdm pelaku pariwisata dan dan semua berbasis dan melibatkan masyarakat. Namun diakuinya masih belum maksimal akibat berbagai kendala diatas.|| jbr