Wagub NTT Tekankan Efisiensi Fiskal dan Optimalisasi PAD Demi Manfaat Nyata Masyarakat
Kalabahi-Alor, TopNewsNTT.Com||“Setiap rupiah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) wajib memberikan dampak optimal dan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat, seluruh pemerintah daerah di NTT agar cermat, efisien, dan transparan dalam mengelola keuangan daerah.”
Demikian disampaikan Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah antara Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Alor, Rabu (3/6/2026) malam.
Forum ini dihadiri oleh Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo, Ketua DPRD Kabupaten Alor Paulus Brikmar, unsur Kementerian Dalam Negeri RI, BPJS Ketenagakerjaan, serta para Sekretaris Daerah dan Kepala BPKAD se-Provinsi NTT.
Untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan prima, Wagub Johni Asadoma menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menyinkronkan program kerja lokal dengan program prioritas nasional dan prioritas provinsi. Sinergi ini dinilai sebagai kunci utama agar pembangunan berjalan selaras dari tingkat pusat hingga daerah.
“Belanja daerah harus difokuskan pada program-program prioritas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan prioritas nasional dan prioritas pembangunan Provinsi NTT sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan dampak yang optimal,” tegas Johni Asadoma.
Sebagai bukti nyata komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat bawah, Pemprov NTT mengumumkan target perluasan jaminan sosial berupa perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi 100 ribu pekerja rentan di NTT.
“Langkah ini merupakan wujud konkret kehadiran negara dalam memberikan rasa aman bagi pekerja yang paling membutuhkan,” ujarnya.
Selain fokus pada belanja publik, Pemerintah Provinsi menyoroti rendahnya kemandirian fiskal daerah, di mana kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kumulatif NTT masih tertahan di angka 10,04 persen. Menghadapi tantangan ini, Wagub meminta seluruh kepala daerah mempercepat digitalisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi guna meningkatkan kemudahan layanan warga sekaligus menutup celah kebocoran anggaran.
Menurutnya, kemajuan NTT sangat bergantung pada kolaborasi erat seluruh wilayah. Provinsi yang maju karena kabupaten maju sehingga harus kerja bersama.
“Kita harus mulai melakukan penyesuaian sejak sekarang agar struktur APBD semakin sehat, produktif, dan mampu mendorong pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kab/Kota Bakeuda NTT Heronimus Hayantowati, selaku ketua panitia, menjelaskan bahwa rakor ini dirancang sebagai forum strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Wakil Bupati Alor, Rocky Winaryo, yang menyatakan komitmen penuh Kabupaten Alor terhadap pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan secara simbolis santunan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.(**)
sp.hms.biroadpim.setdantt
