Pidato Kenegaraan Perayaan HUT RI Ke 78, Gubernur Sampaikan Capaian Semua Sektor Pembangunan di NTT

  • Bagikan

NTT, TOPNewsNTT|| Pemerintah Provinsi NTT menyampaikan Pidato Kenegaraan Jelang Perayaan Puncak HUT RI Ke 78 yang jatuh pada Kamis, 17 Agustus 2023 dimana akan digelar dengan upacara Menaikkan Bendera Sang Saka Merah Putih di Halaman depan Rumah Jabatan Gubernur NTT.

Rabu, 16 Agustus 2023 pemerintah provinsi menyampaikan Pidato Kenegaraan yang disampaikan langsung oleh Gubernur NTT Vicktor Bungtilu Laiskodat di hadapan Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi dan Para Kepala daerah yang hadir, Sekda, para Asisten, para staf ahli gubernur, walikota dan para bupati, pimpinan OPD, stakeholder lainnya di Aula El Tari Kompleks Kantor Gubernur NTT.

Pidato Kenegaraan disiarkan langsung oleh Televisi nasional, dan lokal serta radio dan diliput oleh berbagai media baik cetak maupun online.

Gubernur VBL mengatakan bahwa Perayaan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78
Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini mengusung tema :
“Terus Melaju Untuk Indonesia Maju”

“Tema ini mengingatkan kita bahwa Indonesia saat ini telah menjadi bahagian dari kelompok negara-negara maju. Capaian ini merupakan prestasi yang membanggakan dan memberi semangat juang bagi kita untuk melanjutkan pembangunan.” Ujarnya.

Narasi kemerdekaan Indonesia saat ini tidak hanya bermakna membebaskan kita dari penjajahan dan penindasan, tetapi kemerdekaan untuk menciptakan masa depan yang maju dan sejahtera dengan lebih optimis.
“Tahun ini merupakan tahun terakhir periode kepemimpinan kami. Di ujung perjalanan periodisasi kepemimpinan ini, ijinkan kami
menyampaikan berbagai capaian pembangunan selama lima tahun yang berlangsung di tengah berbagai kekuatan,
kelemahan, peluang dan ancaman lingkungan lokal, nasional dan global yang terus berubah dinamis. Kami memulai memimpin dengan membangun narasi baru yang menggambarkan NTT sebagai provinsi luar biasa kaya yang memberi harapan sebagai negeri terjanjikan yang dianugerahkan Tuhan.” Pungkas Gubernur mengakui.

Tegas Gubernur VBL menyatakan bahwa NTT bangkit dimulai dengan merevolusi cara pandang yang memerdekakan kita dari stigma
keterbelakangan yang menjajah dan melemahkan.

“Seperti kata Bung Karno: “Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu
bangsa yang merdeka.” katanya.

Selanjutnya Gubernur melaporkan pembangunan di bidang ekonomi secara makro mengalami pertumbuhan yang dinamis, walaupun di tengah inflasi akibat terjangan berbagai badai : pandemi dan seroja.

“Tingkat pertumbuhan ekonomi NTT pada Triwulan II Tahun 2023 mencapai 4,04 persen (YoY). Sebelumnya, di masa pandemik covid-19, pertumbuhan ekonomi sempat mengalami kontraksi dengan pertumbuhan minus 2,28.
Sementara itu, PDRB per kapita kita pada tahun 2022 sebesar Rp. 21,7 juta, meningkat dibanding tahun 2018 sebesar Rp. 18,42 juta.” Paparnya.

Namun, gubernur mengapreasisi pertumbuhan ekonomi NTT yang berlangsung dalam inflasi yang dapat dikendalikan,

“Pada Juli 2023 inflasi 3,88 persen (yoy), berada di rentang sasaran inflasi 3 ± 1%. Hal ini diikuti
dengan persentase kemiskinan yang menurun dari 21,35 persen tahun 2018 menjadi 19,96 persen pada Maret 2023 atau menurun 1,39 persen. Seiring dengan itu, tingkat pemerataan
pembangunan yang diukur dari indeks gini yakni 0,355 di tahun 2019 menjadi 0,325 pada periode Maret 2023 dan lebih rendah dari rata-rata nasional 0,388.” Ungkap Gubernur VBL bangga.

Selain itu, Gubernur menyatakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan sebesar 1,51 poin yakni 64,39 pada
tahun 2018 menjadi 65,90 di tahun 2022. “Kenaikan itu disebabkan oleh kenaikan usia harapan hidup dari 66,38 tahun 2018 menjadi 67,47 tahun 2022; harapan lama sekolah juga
meningkat lebih baik pada tahun 2022 yakni 7,70 dibanding 7,30 di tahun 2018. Demikian pula angka pengeluaran per kapita naik menjadi Rp 7,87 juta pada tahun 2022 dibanding tahun 2018 sebesar Rp 7,56 juta.” Kata gubernur.

Di bidang kesehatan, gubernur melaporkan ada perkembangan yang  memggembirakan dikarena angka stunting yang menjadi komitmen pemda NTT untuk menekan hingga zero alami penurunan walau belum sesuai harapan

“persentase stunting selama lima tahun berturut-turut mulai tahun 2018 sampai dengan 2023 menunjukkan tren penurunan yang besar. Pada tahun 2018, prevalensi stunting 35,4 persen atau sebanyak 81.434 balita dan menurun tajam pada pengukuran Februari 2023, yakni 15,7 persen atau 67.518 balita. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan pencegahan dan penanganan stunting secara konvergensi melalui intervensi spesifik dan intensif berjalan efektif.”  Jelasnya.

Diakuinya, penurunan stunting secara signifikan ini tidak lepas dari kebijakan Pemerintah NTT untuk menggunakan aplikasi
Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) untuk menangani stunting dengan by name, by adress dan
menolak menggunakan Survey Status Gizi Indonesia (SGSI).
“Pemerintah Provonsi NTT telah melayangkan protes kepada Menteri Kesehatan tentang penggunaan pengukuran stunting dengan metode SGSI dan Kementerian Kesehatan telah
menyetujui penggunaan e-PPBGM untuk menilai perkembangan stunting di NTT sebagai pengecualiannya.” Ungkapnya.

Pemerintah NTT juga terus berkomitmen untuk menekan angka kematian ibu dan anak melalui berbagai upaya seperti penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, peningkatan fasilitas kesehatan dan evaluasi yang terus-menerus.

“Angka kematian Ibu selama tiga tahun terakhir menunjukan penurunan di mana pada tahun 2021, angka kematian ibu sebanyak 181
kasus dan tahun 2022 berjumlah 171 kasus. Sampai dengan bulan Juli tahun 2023 terdapat 74 kasus. Sementara itu, untuk kematian bayi sampai dengan bulan Juli tahun 2023 mencapai
449 kasus atau menurun dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 1.139.” Papar Gubernur VBL.

Bidang Pendikan dan Olahraga Pemerintah Provinsi NTT sejak 2019 sampai dengan periode Juli 2023 telah menerbitkan ijin operasional pendirian sekolah baru untuk tingkat SMA.sebanyak 75 sekolah, SMK 58 sekolah dan SLB 17 sekolah.
“Perbaikan akses Pendidikan telah meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) penduduk usia 16-18 atau setara tingkat SMA/SMK/MA. Pada tahun 2019, APK NTT sebesar 93,08 persen dan meningkat menjadi 102,53 persen tahun 2023. Demikian pula, APM naik dari 58,89 persen di tahun 2018 menjadi 70,26 persen yang melampaui rata-rata APM nasional 68,87 persen.” Jelasnya.

Sedangkan di bidang olah raga, sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, para atlet asal NTT terus mencatatkan prestasi yang menggembirakan pada berbagai ajang olahraga, baik pada taraf nasional maupun internasional.

“Pada PON XX Papua, kontingen NTT mendulang 24 medali dan menduduki
peringkat ke-19 dari 34 provinsi dengan prestasi 5 medali emas, 10 medali perak dan 9 medali perunggu. Pada kompetisi internasional, sebanyak 6 (enam) orang atlet asal NTT memperkuat Indonesia dalam ajang multi event
Sea Games ke-32 Tahun 2023 di Kamboja dengan raihan prestasi 2 emas, 2 perak dan 2 perunggu. Selain itu, sebanyak 2 orang atlet disabilitas asal NTT berpartisipasi dalam kontingen Indonesia di Asean Para Games ke-12 di Kamboja dengan mempersembahkan 2 medali emas dan 3 medali perak.” Jelas Gubernur VBL.

Provinsi NTT telah ditetapkan sebagai tuan rumah bersama dengan Provinsi NTB dalam
penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028. “Penentuan tersebut ditetapkan melalui Musyawarah Olahraga Nasional Luar
Biasa (Musornaslub) KONI Pusat pada 13 September 2022.” Jelasnya.

Di Bidang pariwisata. Lapor Gubenur NTT,

“Dalam RPJMD 2018-2023, sektor pariwisata ditetapkan sebagai penggerak utama (prime
mover) pembangunan dengan membangun tujuh kawasan pariwisata estate, yakni di Pantai Liman di Kabupaten Kupang,
Fatumnasi di Kabupaten TTS, Wolwal di Kabupaten Alor, Koanara di Kabupaten Ende, Praimadita di Kabupaten Sumba Timur, Mulut Seribu di Kabupaten Rote Ndao dan Lamalera di Kabupaten Lembata.” Kata Gubernur.

Provinsi NTT melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT terus mendorong pengembangan ekonomi kreatif, di mana pada tahun 2022 telah memfasilitasi pendaftaran 101
hak kekayaan intelektual (HKI) produk-produk ekonomi kreatif di Kementerian Hukum dan HAM.

Pembenahan destinasi-destinasi telah membuahkan hasil dengan perolehan penghargaan dan pengakuan dalam berbagai
ajang pemilihan destinasi favorit baik pada tingkat nasional maupun internasional.
“Sejak tahun 2019 sampai 2022 berbagai destinasi pariwisata yang diikutsertakan dalam Ajang Pesona Indonesia Award (API Award) selalu mendapatkan juara dalam berbagai
kategori. Sektor pariwisata telah menunjukkan pemulihan di.mana pada tahun 2022, tercatat 1.189.149 wisatawan baik wisatawan asing maupun wisatawan nusantara yang berkunjung ke NTT dengan rata-rata lama kunjungan 2,02 hari.” Sebutnya bangga.

Puncak pembangunan pariwisata NTT adalah penetapan Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi super prioritas nasional.

“Dan satu hal yang membanggakan sebagai torehan sejarah bagi NTT, di mana Pemerintah Pusat menetapkan Labuan Bajo sebagai tuan rumah penyelenggaraan Konperensi Tingkat Tinggi ke-42 ASEAN 2023 dari tanggal 9 hingga 11 Mei 2023. Kepercayaan ini telah kita laksanakan dengan sukses. Terima kasih kepada pemerintah dan masyarakat Manggarai
Barat serta TNI/Polri yang mendukung kesuksesan ini.” Ungka Gubernur.

Di Bidang Pertanian yaang pertama pertanian tanaman pangan menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan sumbangan terbesar dalam pembentukan PDRB NTT.

“Sejak tahun 2019, Pemerintah Provinsi NTT mengembangkan pertanian terintegrasi
jagung-ternak yang popular dengan sebutan Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS). Program ini merupakan suatu bentuk kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang
bertujuan bukan semata untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga tetapi juga untuk mengisi kebutuhan supply chain atau rantai pasok kebutuhan lokal maupun nasional.
Program TJPS tahun 2019-2021 dilaksanakan dengan “Pola Reguler’, yaitu pemerintah provinsi menyiapkan sarana produksi bagi petani/kelompok tani penerima manfaat.” Jelasnya.

Sementara itu, mulai tahun 2022-2023 TJPS dilaksanakan dengan “Pola Kemitraan”, tanpa APBD, di mana petani secara mandiri
membiayai usaha taninya melalui dukungan ekosistem keuangan.
“Sejak program ini dilaksanakan, terjadi peningkatan luas lahan penanaman jagung. Pada tahun 2019, luas lahan tanam jagung mencakup 2.400 hektar dengan luas panen 2.017,53 hektar serta total produksi mencapai 9.538,9 ton. Tahun 2022 luas lahan tanam meningkat menjadi 101.356,05 hektar dengan luas panen 95.403 hektar dan kapasitas produksi 297.657 ton. Pada tahun 2023 ini, ditargetkan luas area tanam sebesar 300.000 hektar di seluruh NTT.” Sebutnya.

Pada tahun 2022 untuk pertama kalinya dalam sejarah, Provinsi NTT melakukan ekspor jagung curah ke Surabaya sebanyak 1.000 ton dari Kabupaten Sumba Barat Daya.
“Program TJPS ini juga meningkatkan jumlah ternak ikutan dari tahun 2019 sampai dengan 2022 sebanyak 24.089 ekor ayam, 4.435 ekor kambing, 5.831 ekor babi dan 1.218 ekor sapi.
Selain Program TJPS, Pemerintah juga tetap berkomitmen mengembangkan tanaman marungga atau kelor untuk memenuhi
kebutuhan gizi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejak tahun 2019 hingga kini, Pemerintah Provinsi NTT telah melaksanakan pengembangan kelor di 22 kabupeten/kota dengan jumlah tegakan kelor sebanyak 8.279.285 pohon.” Ungkap gubernur bangga.

Gubernur menyebutkan industri kecil berbahan dasar kelor terus berkembang diseluruh NTT dalam berbagai produk oleh UMKM untuk
memenuhi kebutuhan daerah maupun diekspor ke luar negeri.

Di sektor peternakan NTT, sebut Gubenur NTT, pembangunan peternakan dilaksanakan dengan klasterisasi wilayah pengembangan ternak berdasarkan komoditas unggulan untuk mendorong peningkatan populasi dan produktivitas ternak besar serta pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan secara terpadu dan berkesinambungan secara tepat waktu dan tepat sasaran.
“Pemerintah Provinsi NTT berkolaborasi dengan pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pengembangan pembibitan ternak sapi,
kambing, domba, babi, ayam dan itik pada tahun 2021–2022. Peningkatan produktivitas ternak juga dilakukan melalui penerapan teknologi inseminasi buatan (IB), dimana dari tahun 2018-2023 dihasilkan 23.203 ekor bibit sapi. Kesadaran peternak untuk melakukan IB ini terus meningkat di mana pada tahun
2019, realisasi IB sebesar 84,33 persen dan di tahun 2022 mencapai 113,20 persen. Pada tahun 2021–2023 dialokasikan 1.221 semen beku bibit sapi wagyu untuk dilakukan IB pada ternak sapi dengan jumlah anak lahir pada tahun 2021 sebanyak 87 ekor dan tahun 2022 sebanyak 63 ekor yang tersebar di Instalasi Lili, Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTS.” Ungkap gubernur.

NTT sebagai daerah penghasil ternak nasional pada tahun 2018 melakukan ekspor sapi ke luar daerah mencapai 67.454 ekor dan meningkat menjadi 74.880 ekor pada tahun 2022. “Selanjutnya, ekspor ternak kerbau pada tahun 2018 sebanyak 3.857 ekor dan tahun 2022 naik menjadi 4.030 ekor.” Katanya.

Dalam rangka menjaga dan melindungi kualitas kesehatan hewan ternak di NTT, pemerintah melakukan upaya-upaya preventif maupun kuratif.

“Dari tahun 2018 sampai dengan 2023,
telah dilakukan pemberian vaksin antrhax, brucellosis, hog cholera, rabies dan septicaemia epizootica (SE) penanggulangan dan pengendalian penyakit hewan menular strategis serta penyuntikan serum konvalesen pada ternak babi sebagai salah satu upaya pencegahan penularan virus Asian Swine Fever
(ASF). Pemerintah Provinsi dalam kemitraan dengan PRISMA dan AIHSP telah menyediakan tiga (3) alat deteksi virus ASF Loop Mediated Isothermal Amplification (LAMP) yang masingmasing ditempatkan di pulau Timor, Flores dan Sumba sejak Februari 2023Berbagai upaya pemerintah tersebut telah membawa
dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.” Ungkap gubernur.

Konstribusi PDRB sub sektor peternakan tahun 2018 adalah sebesar Rp 9.161,64 miliar atau 9,26 persen dari PDRB NTT dan meningkat menjadi
Rp 12.507,29 miliar atau 10,54 persen pada tahun 2022.

Sementara itu, rata-rata Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) mengalami kenaikan dari 107,14 tahun 2018 menjadi 108,30 di tahun 2022 sehingga melebihi rata-rata NTPT nasional 106,09.

Pada Bidang Kelautan dan Perikanan asil
produksi perikanan tangkap pada periode 2019 sampai 2023 sedikit fluktuatif karena adanya pandemi covid-19 tahun 2020 dan badai siklon tropis seroja pada tahun 2021.

“Total hasil perikanan tangkap NTT pada tahun 2019 sebesar 131.550,94 ton, tahun 2020 naik menjadi 162.004,14 ton, tahun 2021 sedikit
menurun 136.624 ton. Pada tahun 2022 naik lagi menjadi 139.050 ton dengan jenis ikan yang ditangkap, yaitu cakalang, kakap, kembung, layang, rajungan, tenggiri, teri, tongkol, tuna
dan udang.” Papar Gubernur.

Hasil perikanan budidaya mengalami pertumbuhan positif di mana pada tahun 2019
dihasilkan sebanyak 9.898,77 ton dan tahun 2022 naik menjadi 12.162 ton.

“Sejak tahun 2018, telah dikembangkan budidaya kakap putih dan kerapu di Kawasan Mulut Seribu, Rote Ndao dan di Wae Kelambu, Kabupaten Ngada. Pada tahun 2021 dikembangkan percontohan budidaya kerapu di Oenasila, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang di mana sampai dengan tanggal 9 Juni 2023 telah dilakukan 21 kali panen dengan total hasil panen keseluruhan mencapai 14.038 ekor dengan berat keseluruhan mencapai 15.693,98 kilo gram atau 15 ton lebih. Hasil panenan ini sebagian besar diekspor ke luar negeri seperti
ke Hongkong.” Katanya.

Pemerintah juga telah merintis budidaya lobster jenis mutiara di Mulut Seribu, di mana telah dilakukan tiga kali panen yakni pada 14 Januari dengan hasil panen 109 kg, pada 8
Mei sebanyak 37,7 Kg dan pada 7 Juni 2023 dilakukan panen sebanyak 204 kg. Khsusus untuk hasil panen kedua disuplay untuk kebutuhan makanan pada perhelatan KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo pada 9-11 Mei yang lalu.

Selain itu, rumput laut di NTT sebagai komoditi unggulan terus dikembangkan secara intensif dan ekstensif, mengingat potensi pengembangan rumput laut seluas 52 ribu hektar dan baru dimanfaatkan 11 ribu hektar atau sekitar 20 persen.

Dalam rentang waktu 2019-2023, produksi tertinggi rumput laut terjadi pada tahun 2020 sebesar 2.158.886 ton basah, sedangkan di
tahun 2021 sedikit menurun akibat terjangan badai siklon tropis seroja yakni sebesar 1.359.560 ton basah dan tahun 2022
sebesar 1.389.675 ton basah.

“Pada tahun 2019, kita mencatatkan sejarah untuk pertama kalinya NTT mengekspor
rumput laut kering sebanyak 25 ton dalam ATC (Alkali Treated Cottonii) langsung ke Argentina.” Ungkapnya.

Dalam rangka hilirisasi agar nilai tambah rumput laut meningkat, telah terbit Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Provinsi
NTT, yang telah direvisi dengan Peraturan Gubernur Nomor 106 tahun 2022 yang melarang rumput laut dari NTT diekspor
keluar daerah.
“Cuaca, kualitas air laut dan lahan di NTT juga sangat mendukung produksi garam berkualitas tinggi dengan kadar NaCl mencapai 96 persen. Total luas lahan garam di seluruh NTT adalah sekitar 25 ribu hektar di mana yang baru dimanfaatkan 15 ribu hektar atau sekitar 60 persen. Pemanfaatan lahan untuk garam ini dilakukan oleh masyarakat untuk garam rakyat serta investor untuk garam industri. “Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) yang tersebar di seluruh NTT dengan total
produksi 5.912,11 Ton. Sedangkan untuk garam industri tersebar di beberapa Kabupaten yakni Kabupaten Kupang dengan total produksi sebanyak 35.000 ton, Kabupaten Nagekeo sebanyak 5.000 ton, Kabupaten Sabu Raijua sejumlah 326 Ton.” Jelas gubernur.

Pada Bidang Infrastruktur. Pembangunan
infrastruktur merupakan salah satu prioritas pembangunan NTT, karena buruknya infrastruktur telah menghambat konektivitas antara daerah produksi dan pasar maupun dalam kelancaran transportasi barang, jasa dan manusia.
“Pada tahun 2019, dari total panjang jalan Provinsi 2.650 kilometer, kondisi jalan yang belum mantap (rusak berat dan rusak ringan) sepanjang 906 kilometer. Total pembangunan jalan provinsi yang dilakukan Pemerintah NTT dari tahun 2019 sampai 2022 adalah sepanjang 947,16 km atau melebihi target awal yang
ditetapkan yakni 906,5 km.” Kata gubernur bangga.

“Pada tahun 2023, kita akan fokus untuk menuntaskan jalan sepanjang 247,45 km. Atas berbagai upaya tersebut, pada tahun 2021 Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
menetapkan Provinsi NTT sebagai Provinsi,”janji gubernur.

Pada Bidang Kebinamargaan dalam penyelenggaraan jalan untuk Kategori Pemerintah Daerah. Untuk prestasi tersebut kita mendapatkan dua unit excavator senilai kurang lebih Rp 3 miliar.

Bidang Ivestasi, Perdagangan, Industri, dan Energi. Investasi merupakan salah satu sektor penting dalam mewujudkan misi pertama RPJMD 2018-2023. Untuk itu kita telah berupaya mempermudah dan mempercepat pelayanan ijin investasi dengan menerapkan Sistem Online Single Submission (OSS).

“Upaya tersebut telah berhasil mempercepat pemberian layanan perijinan, di mana pada tahun 2019 jumlah izin yang dikeluarkan mencapai 5.571 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 6.626 ijin atau melebihi target yang ditetapkan sebanyak 5.000 ijin. Sementara itu, pada tahun 2023 sampai periode Juni 2023, dari target 5.000 izin yang akan diterbitkan, telah terealisasi 3.905 izin atau 78 persen.” Jelas gubernur.

Selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2023, trend investasi di Provinsi NTT mengalami pertumbuhan yang fluktuatif.
“Pada tahun 2019, realisasi nilai investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDM)
mencapai Rp. 7,23 triliun atau 103 persen melampaui target nasional sebesar Rp. 7 triliun. Sementara itu, dalam tiga tahun terakhir akibat pandemik covid-19, capaian target sedikit
menurun. Pada tahun 2020 realisasi sebesar 96 persen, tahun 2021 sebesar 78 persen dan tahun 2022 menurun menjadi 65 persen. Kita cukup optimis di tahun 2023 ini, karena sampai
dengan akhir Semester I dari target investasi nasional sebesar Rp. 5,31 triliun, telah direalisasi 62 persen. ” kata gubernur.

Gubernur menegaskan bahwa pemerintah juga terus berupaya untuk mendorong pertumbuhan sektor industri, terutama diarahkan pada peningkatan kualitas produk UMKM sehingga dapat bersaing dengan produk dari luar.

“Selama tahun 2019 sampai 2022, Pemerintah telah memfasilitasi peningkatan kapasitas UMKM dengan melakukan pelatihan terhadap 2.041 orang pelaku UMKM dengan sasaran utama adalah digitalisasi UMKM. Pemerintah
juga terus mendorong agar pelaku UMKM memanfaatkan berbagai aplikasi digital untuk memasarkan produk-produknya.”tambah gubernur.

Demikian pula pembangunan sektor perdagangan mengalami perkembangan yang positif dari tahun 2019 sampai dengan 2022. “Pada tahun 2019, nilai ekspor NTT sebesar 16,26 juta US$ dan di tahun 2022 meningkat menjadi 37,9 juta US$.” Detil ia menerangkan.

Dalam rangka mendukung upaya peningkatan rasio elektrifikasi, sejak tahun 2019 sampai 2023, Pemerintah melakukan pemasangan PLTS Sehen, terutama kepada masyarakat terpencil/pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, yakni sebanyak 2.499 unit, bantuan pemasangan meteran listrik gratis dengan daya 450 VA sebanyak 1.355 unit.
Berbagi upaya ini telah memperbaiki rasio elektrifikasi NTT dari 61,9 persen di tahun 2018 meningkat menjadi 92,42 persen di tahun 2022..

“Sebagai salah satu daerah dengan potensi sumber energi baru terbarukan yang melimpah, Pemerintah terus berupaya
mengembangkan PLTS berskala besar di Sumba dan Timor, energi listrik tenaga panas bumi di Flores serta pengembangan energi listrik dengan memanfaatkan arus laut di Selat Gonzalu, Flores Timur serta biomassa di Timor dan Flores.” Terang Gubernur.

Bidang Koperasi, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Kawasan Perbatasan.
“Sepanjang tahun 2019 sampai dengan 2023, perkembangan koperasi cukup menggembirakan. Pada tahun 2019, jumlah
koperasi sebanyak 4.184 unit dengan 3.480 berbadan hukum. Pada tahun 2023, jumlah koperasi meningkat menjadi 4.301 dimana yang berbadan hukum dan aktif sejumlah 3.866 dengan jumlah dana yang dikelola sebesar kurang lebih Rp. 12 triliun dengan jumlah anggota mencapai 2,4 juta. Sejak tahun 2020 Pemerintah mendorong pengembangan
koperasi digital agar pelayaanannya semakin cepat, mudah, akuntabel dan transparan. Pada tahun 2022 terdapat 276 koperasi dengan sistem digital dan meningkat menjadi 600 koperasi pada tahun 2023. Sampai dengan tahun 2023, kita patut berbangga karena 4 koperasi asal daerah NTT yang masuk
kategori koperasi primer nasional, yakni KSP Kopdit Pintu Air, Koperasi TLM Indonesia, Koperasi Nasari dan KSP Kopdit Swastisari.” Puji gubernur.

Dalam pembangunan bidang tenaga kerja, sejak tahun 2019-2023, Pemerintah telah melakukan pelatihan keterampilan berbagai bidang kompetensi kepada 3.382 orang dan sebagian
besar telah bekerja, baik di dunia industri maupun secara mandiri.

“Pada tahun 2019, kita telah mengirimkan 25 peserta pelatihan di bidang pariwisata ke Australia. Sementara pada tahun 2023 ini, Pemerintah Provinsi bekerja sama dengan Global Katalist EV (organisasi sosial diaspora Indonesia di Jerman) melakukan kursus dan pelatihan dalam rangka pembentukan
disiplin, karakter dan bahasa Jerman bagi calon tenaga kerja muda dari NTT untuk belajar vokasi dan bekerja di Jerman. Pada
tahun tahun 2023 sampai dengan 11 Agustus 2023 sudah ada 182 orang yang mendaftar untuk mengikuti program tersebut dimana yang sudah terverifikasi sebanyak 141 orang terdiri dari 58 perempuan dan 83 orang laki-laki. Sementara 41 orang lainnya belum terverifikasi. Kerjasama ini akan terus dipertahankan dalam beberapa tahun ke depan anak-anak muda NTT yang mengikuti pendidikan vokasi dan bekerja di Jerman.” Sebut Gubernur

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa, dari tahun 2019-2023 telah dibentuk Desa Model di 22 Kabupaten/Kota sejumlah 44 desa model. Kehadiran desa-desa model ini telah
membantu penurunan stunting dan pengembangan pariwisata di desa.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah saat ini dalam memberdayakan ekonomi masyarakat desa yakni melalui budidaya bambu yang berkolaborasi dengan Yayasan Bambu Lestari untuk Pengembangan Desa Wanatani Bambu sejak tahun 2021.

Pemerintah berupaya melibatkan masyarakat dalam pembudidayaan bambu dengan membentuk kelompok “mama-mama bambu” untuk membudidayakan bibit bambu sekaligus meningkatkan ekonomi keluarga.

Pemerintah Provinsi bekerja sama dengan Yayasan Bambu Lestari mendirikan kampus bambu pertama di Indonesia yang terletak di Turetego Mataloko, Kabupaten Ngada yang diresmikan oleh Gubernur NTT pada 24 Mei 2021.

Di kampus tersebut akan dikembangkan berbagai produk unggulan yang terbuat dari bambu di antaranya Sepeda bambu yang menjadi salah satu cinderamata dari Presiden Joko Widodo kepada para kepala Negara ASEAN pada perhelatan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo 9-11 Mei lalu.

Untuk mendukung upaya tersebut,
telah diperluas lokasi budidaya bambu yang tersebar di Kabupaten Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat. Jenis bambu yang
dikembangkan adalah bambu aur, petung dan pering.

Total keseluruhan bibit bambu yang disemai mencapai 2,9 juta anakan dimana yang sudah ditanam sebanyak 1,9 juta bibit bamboo untuk merehabilitasi lahan seluas 1.500 hektar.

Kunjungan Presiden Joko Widodo pada 1 Juni 2022 di kampus bambu ini menjadi dukungan nyata bagi pengembangan NTT sebagai sentra bambu nasional.

Berdasarkan dukungan lintas kementerian seperti Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Koperasi dan UKM, serta mitra terkait, maka telah didirikan Rumah Produksi Bersama (RPB) di Labuan Bajo serta pengadaan bibit dan penanaman sekitar 160.000 bambu di 50 bendungan prioritas di seluruh Indonesia.

Salah satu hal yang menjadi perhatian utama kita adalah
penyelesaian tapal batas antara kabupaten/kota yang kerap menimbulkan sengketa berdarah. Pada tahun 2018 sampai kini, terdapat tujuh masalah tapal batas antar-daerah yang
terselesaikan melalui pendekatan sosial-kultural serta koodinasi yang intensif dengan pemerintah pusat.

Penyelesaian batas antara kabupaten dikuatkan dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri yang telah final menetapkan batas daerah antara Kabupaten Malaka dengan
Kabupaten Timor Tengah Utara; Kabupaten Nagekeo dengan Kabupaten Ngada; Kabupaten Ngada dengan Kabupaten  Manggarai Timur; Kabupaten Sumba Tengah dengan Kabupaten
Sumba Barat; Kabupaten Sumba Barat Daya dengan Kabupaten Sumba Barat; Kabupaten Malaka dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan batas Daerah Kota Kupang dengan
Kabupaten Kupang.

Dengan ditetapkannya ketujuh Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut maka semua permasalahan batas daerah antar
Kabupaten/Kota di Provinsi NTT telah terselesaikan. Atas prestasi tesebut, NTT ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai
salah satu Provinsi yang mendapat predikat Penyelesaian Batas Daerah Terbaik Tahun 2022.

Selanjutnya, sebagai provinsi yang berada di kawasan perbatasan negara, Pemerintah NTT terus mendorong hadirnya Zona Perdagangan Bebas (Free Trade Zone) di perbatasan dengan Negara Demokratik Timor Leste dan telah menjadi salah satu dari lima butir kesepakatan bersama dalam pertemuan antar Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Republik
Demokratik Timor Leste, Taur Matan Ruak, di Istana Kepresidenan Bogor, pada 13 Februari 2023. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan pembukaan rute Angkutan Lintas Batas
Negara (ALBN) Kupang – Dili pada Mei 2023.
Kesepuluh, Bidang Reformasi Birokrasi.

Reformasi Birokrasi merupakan misi kelima unruk meningkatkan kualitas pelayanan
publik. Pemerintah berkomitmen terus melanjutkan Reformasi Birokrasi (RB) untuk mewujudkan “birokrasi berkelas dunia 2024.”
Berbagai kebijakan telah dilakukan, antara lain melakukan penilaian mandiri RB dan SAKIP, penyederhanaan struktur birokrasi, peningkatan kompetensi ASN, pelelangan jabatan pimpinan tinggi secara terbuka, penerapan Standar ISO 9001-2015 dan digitalisasi pemerintahan melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
Untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagai ujung tombak pelayanan publik, Pemerintah Provinsi membangun Assessment Center yang berperan melakukan penilaian kompetensi ASN sejak tahun 2021.

Assessment Center Provinsi NTT telah memperoleh “Akreditasi A” dan meraih BKN
Award selama tiga tahun berturut-turut 2021,2022 dan 2023.

Sejak tahun tahun 2019 untuk pertama kalinya kita melakukan penilaian kompetensi bagi seluruh ASN Pemerintah Provinsi dan
sampai dengan tahun 2023 telah mencapai jumlah 4.243 ASN.

Sementara itu, Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT meningkat dari 60,37 poin atau kategori B di tahun 2019 menjadi 63,10 poin di tahun 2022. Indeks SPBE

NTT termasuk yang terbaik kelima secara nasional dengan nilai Indeks 3,35 pada tahun 2023. Pemerintah juga senantiasa memperbaharui tata kelola keuangan agar transparan dan akuntabel.

Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi NTT
tahun 2019 sampai dengan 2022, BPK RI memberikan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam rangka menerapkan sistem tata kelola yang bersih, transparan dan akuntabel,
Pemerintah terus berupaya memperbaiki skor Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang merupakan sistem pencegahan korupsi terintegrasi dari KPK RI di mana pada tahun 2019, skor MCP Pemerintah Provinsi sebesar 56 persen dan meningkat di tahun 2022 mencapai 77,47 persen.

Diakhir pidato, gubernur menyampaikan salam perpisahan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat NTT :

“Kami akan mengakhiri perjalanan kepemimpinan ini, sebab pemerintahan yang demokratis hadir dalam rentang usia yang
terbatas. Pada kesempatan yang berbahagia menyongsong peringatan kemerdekaan tahun ini dan menjelang akhir masa jabatan kami ini, perkenankanlah saya dan Wakil Gubernur
menyampaikan terima kasih atas kepercayaan serta dukungan seluruh rakyat bagi kami dalam memimpin Provinsi ini. Kami berdua telah memberi segala yang terbaik untuk membangun NTT tercinta, namun tak ada gading yang tak retak. Kami menyadari bahwa masih ada kekurangan di sana-sini, masih ada hal-hal yang belum memuaskan, masih ada janji-janji yang belum tergenapi. Akhirnya, dengan rendah hati perkenankan kami dengan tulus menyampaikan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:
Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. Joko Widodo serta seluruh Jajaran Kabinet Indonesia Maju yang telah memberi perhatian khusus bagi masyarakat dan pembangunan NTT.
Anggota DPR/DPD asal NTT yang telah memberi perhatian bagi pembangunan daerah ini.
Pimpinan, Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota seNTTatas dukungan dan kemitraan dalam penyelenggaraan
pemerintahan serta pembangunan di daerah ini. Para Bupati dan Walikota se-NTT atas dukungan, kerja sama dan komitmen dalam memajukan daerah ini.|| jbr

  • Bagikan