NTT, Topnewsntt.com., WKRI menggelar Rakorda II Wanita Katholik RI Dewan Pengurus Daerah NTT. Demgan thema Memantapkan Komitmen Organisasi Dalam Mewujudkan Ketahanan Masyarakat. Berlangsung di T.-More Sahid Hotel pada Senin, 17/12. Kegiatan ini akan berlangsung selama dua hari 17-18/12/2018.
Kegiatan ini dibuka oleh Karo Humas NTT yang mewakili Gubernur NTT Viktor B.Laiskodat ini menghadirkan Uskup Agung Kupang Mgr.Petrus Turang, Svd, Ketua WKRI NTT Ursula Dandolio, dan dr.Niken Yovita Mitak.
Gubernur NTT dalam sambutannya menyatakan atas nama pribadi, masyarakat dan pemerintah Provinsi NTT menyambut gembira atas terlaksananya ini, dan berharap agar kegiatan ini merupakan bagian dari partispasi kaum Wanita Katholik di NTT untuk mendharma bhaktikan potensi dan kemampuannya, dalam mengisi pembangunan didaerah dengan memberikan masukan-masukan yang berguna bagi Gereja Katholik, dan juga kepada Pemerintah Daerah termasuk memberi kritik dan solusi kepada pemerintah, agar bisa sama-sama membangun daerah in dengan berpikir cerdas dan bekerja keras demi kesejahteraan rakyat. Gubernur menyatakan ini adalah hal yang sangat penting untuk diingatkan karena Kaum.Wanita Katholik merupakan aset daerah untuk masa depan daerah.
Karena dalam.sejarahpun, peran kaum perempuan sangat penting dalam masa sebelum dan sesudah kemerdekaan. Banyak ide , semangat kepemimpinan lahir dari perempuan. Bahkan pada masa penjajahan kaum perempuan sudah terbukti dalam sejarah mempelopori perjuangan kemerdekaan bangsa.
Dilihat dari sejarah berdirinya Wanita Katholik RI (WKRI) sejak 1924, tunjukkan bahwa WKRI memiliki kesadaran nasional yang tumbuh pada masa penjajahan untuk memperjuangkan dan mempertimbangkan martabat Wanita Katholik atas landasan iman Katholik sehingga Wanita Katholik lebih berperan sebagai anggota gereja dan masyarakat. Program kerja WKRI sangat sederhana yaitu kursus menjahit dan keterampilan serta pemberantasan buta huruf. Dan dari program kerja selama ini sudah menunjukkan eksistensi dalam memperjuangkan martabat kaum wanita yang pada masa itu alami keterbelakangan dan penderitaan.
Dan sejak 1924 WKRI sudah menunjukkan eksistensinya memperjuangkan hak-hak kaum wanita hingga saat ini. Pilihan politik WKRI adalah sikap terpuji karena sudah fokus pada tujuan awal pendiriannya.
Tantangan WKRI berbeda dengan masa lalu karena adanya perubahan dan perkembangan yang begitu cepat, namun ketegasan sikap WKRI untrl terus berjuang meningkatkan martabat Wanita Katholik tidak pernah kendur, malah makin eksis.
Gubernur juga saankan agar catatan sejarah harus jadi acuan bagi Wanita Katholik, khususnya DPD WKRI Provinsi NTT untuk rumuskan program kerja yang menyentuh langsung kepentingan Wanita Katholik dan masyarakat.
Gubernur NTT berharap agar WKRI jadi penggerak dan pelopor kemajuan daerah provinsi NTT dengan berbagai program aktual dan realistis yang dapat dirasakan semua kalangan masyarakat.
Gubernur berjanji akan memberi perhatian serius untuk pembangunan peran perempuan, dengan obsesi besar agar perempan NTT menjadi perempuan tangguh, mandiri dan profesional.
“Kita akan beri porsi perhatian yang bertujuan agar perempuan kita tidak jadi penonton dalam dinamika pembangunan ini. Kita ingin agar wanita terlibat aktif, berpartisipasi dan ikut berpikir memajukan daerah ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa didaerah ini telah lahir pula banyak kaum profesional, pemikir-pemikir muda, pemimpin daerah yang masih muda dan masih banyak prestasi lainnya. Karenanya mari kita bergandengan tangan untuk mewujudkan perempuan NTT yang nampu tampil dipentas nasional.” Demikian pernyataan dukungan Gubernur yang dibacakan oleh Samuel Pakereng, Kabiro Humas NTT.
Gubernur juga sayangkan banyak perempuan menjadi korban pembangunan seperti TKI Ilegal.
Ajakan gubernur NTT bagi WKRI adalah pertama: mendukung suksesnya pembangunan di daerah ini dengan menciptakan program kerja yang nyata, terukur dan bermanfaat bagi organisasi dan masyarakat; kedua : mengembangkan organisasi kewanitaan secara profesional yaitu dengan menumbuhkembangkan semangat patriotisme dan nasionalisme, kepada bangsa dan negara NKRI; ketiga : menjadikan WKRI sebagai organisasi yang egaliter dan bukan organisasi elite maupun eksklusif; keempat : menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menggelorakan semangat kebhinekatunggalikaan sebagai warisan bangsa yang luhur.
Hal senada juga disampaikan oleh Uskup Agung Kupang Petrus Turang yang menekankan agar peningkatan peran perempuan Katholik dari level terbawah yaitu rumah tangga dan gereja serta masyarakat dan pemeribtah, demi pemberdayaan dan memajukan wanita Katholik di NTT .
Dalam Rakorda II WKRI NTT ini akan diinput ide saran untuk sebuah rekomendasi yang akan menjadi acuan program kerja WKRI NTT ke depan dalam menunjang program pembangunan dibidang Ketahanan Masyarakat di NTT.***)juli br
