NTT, TOPNewsNTT.com|| Penjabat Gubernur NTT Ayodia Kalake memaparkan program strategis pemda untuk menekan angka kemiskinan, kemiskinan ekstrim, stunting dan inflasi di NTT dalam Jumpa pers dan media gathering bersama para staf ahli, asisten dan pimpinan OPD serta media.
Selain isu tersebut, Pj.gubernur NTT juga membahas apa saja langka pemprov.NTT menjaga netralitas ASN dalam politik dan menjamin pemilu berjalan dengan baik pada 2024.
Awali kegiatan, Ayodia mengatakan bahwa persentase penduduk miskin di Provinsi NTT Tahun 2023 (Maret) sebesar 19,96 %, turun 0,27 persen terhadap kondisi September 2022 dan turun 0,09 persen terhadap Maret 2022.
Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi yakni Sumba Tengah (31,78%), Sumba Timur (28,08%) dan Sabu Raijua (28,37%). Sementara
Kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah yakni Kota Kupang (8,61%), Flores Timur (11,77%) dan Ngada (12,06%).
Jumlah penduduk miskin Provinsi NTT Tahun 2023 (Maret) sebesar 1,14 juta orang, TURUN 8,06 ribu orang terhadap September 2022 namun NAIK sebanyak 9,49 ribu orang terhadap Maret 2022.
Kabupaten dengan jumlah penduduk miskin tinggi yakni TTS (119,51 ribu), Sumba Barat Daya (101,40 ribu) dan Kabupaten Kupang (90,23 ribu). Sementara Kabupaten dengan
jumlah penduduk miskin rendah yakni Nagekeo (18,57 ribu), Ngada (20,57 ribu) dan Sumba Tengah (24,24 ribu).
Angka Kemiskinan ini diukur melalui perhitungan pengeluaran penduduk di bawah Garis Kemiskinan (GK) sebesar Rp507.203/kapita/bulan (Maret 2023) dengan
komposisi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) sebesar Rp. 389.518 (76,80 persen) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) sebesar
Rp. 117.685 (23,20 persen).
Tingkat kemiskinan ekstrem Provinsi NTT Tahun 2023 sebesar 3,93%, mengalami penurunan sebesar 2,63 persen terhadap
kondisi tahun 2022. Pada tahun 2022, Kabupaten dengan persentase penduduk miskin ekstrem tertinggi yakni Sumba Tengah (19.11%), TTS (13.01%) dan Sumba Timur (10.40%).
Sementara itu, 3 kabupaten dengan persentase terendah yakni Nagekeo (1.47%), Flores Timur (2.10%) dan Alor (2.38). Data kemiskinan ekstrem per kab/kota 2023 TIDAK dapat didiseminasikan BPS karena tingkat error/Relative Standard Error (RSE) yang tinggi.
Kemiskinan Ekstrem ini diukur melalui perhitungan penduduk dengan pendapatan kurang dari US $ 1,9 PPP (purchasing power parities), setara dengan Rp. 10.739 per kapita per hari atau sebesar Rp. 322.170 per kapita per bulan.
Pada tahun 2022 Bank Dunia telah menaikkan standar pengukuran kemiskinan ekstrem
menjadi $2,15 PPP, namun Pemerintah Indonesia masih tetap menggunakan standar lama yakni $1,9PPP.
Standar kemiskinan ekstrem yang digunakan adalah paritas daya beli atau Purchasing Power Parities dan secara teoritis mengikuti “Hukum Satu Harga” dimana angkanya tidak langsung
mengacu pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. PPP sudah disesuaikan dengan standar biaya hidup antar negara sehingga
nilai US $1,9 di Indonesia akan sama dengan US $1,9 di negara lain.
Strategi yang dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem 2024 yaitu : menurunkan Beban Pengeluaran :
Pada Dinas Kesehatan ada Iuran Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin PBI-JK, PBPU dan BP
Pada Dinas Sosial, Rehabilitasi Sosial (7 panti pemerintah), Bantuan modal usaha Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kepada
masyarakat/keluarga dalam desil 1 dan desil 2,
PKH (Program Keluarga Harapan) yang terdaftar sebagai Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS) di NTT sejumlah 1.040.000 KK /
sekitar 3.000.000 jiwa.
Kemensos yang berwenang memvalidasi data. Data DTKS ini yang menjadi data dasar untuk berbagai jenis bantuan, seperti bantuan untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak, sekolah, lansia, stunting.
Ada pula bantuan langsung tunai (Rp600.000/triwulan) yang disalurkan langsung
dari Kemensos ke masyarakat melalui PT Pos
dan Bank Himbara.
Bantuan beras 20 kg per KK dari Dinas Sosial Pemprov dialokasikan Rp 1,9 miliar (sekitar
173 ton untuk sekitar 8.676 KK), bantuan
KUBE Pekososbud dianggarkan Rp 2,8 M
Penanggulangan bencana Dinas PMD:
Meningkatkan Pendapatan Penanggulangan bencana dengan alokasi Rp196 juta.
Peruntukan yang langsung diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pengadaan
beras 4.000 kg per kasus bencana.
Pemprov NTT telah menghibahkan 5 ha di
Manulai (Kota Kupang) untuk penyimpanan
logistik regional, pusdiklat regional, dan
pusdalops bencana regional Bali Nusra yang
dikelola langsung oleh Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dinas Kelautan dan Perikanan Bantuan prasarana perikanan tangkap (kapal, coolbox, alat tangkap), Bantuan prasarana budidaya ikan,
Sesuai petunjuk Permendes, Dana Desa tahun
2024 dialokasikan BLT Maks 25%, Ketahanan
pangan hewani minimal 20%, serta stunting
dan bencana.
.
Kapal nelayan 3 GT untuk nelayan
Bibit dan prasarana diberikan kepada
pembudidaya rumput laut Coolbox diberikan kepada kelompok-kelompok penjual ikan
Kerja sama dengan K. ATR BPN dan KKP di
22 kabupaten/kota, sertifikasi lahan bagi
nelayan dan pembudidaya jika memiliki
lahan.
Kerja sama dengan KKP kegiatan bantuan
bibit dan sarana prasarana untuk
pembudidaya rumput laut (Lautra) di
Kabupaten Alor dan Kabupaten Rote Ndao
Kegiatan pengembangan usaha garam rakyat
Pemprov dialokasikan Rp 1,9 miliar (sekitar173 ton untuk sekitar 8.676 KK), bantuan
KUBE Pekososbud dianggarkan Rp 2,8 M
Penanggulangan bencana Dinas PMD, yakni Meningkatkan Pendapatan Penanggulangan bencana dengan alokasi Rp196 juta. Peruntukan yang langsung diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pengadaan beras 4.000 kg per kasus bencana.
Pemprov NTT telah menghibahkan 5 ha di
Manulai (Kota Kupang) untuk penyimpanan
logistik regional, pusdiklat regional, dan
pusdalops bencana regional Bali Nusra yang
dikelola langsung oleh Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB).
Bantuan untuk erupsi Lewotobi 250 kg ikan
dari Cabang Dinas Dinas Kelautan Perikanan
Provinsi NTT Kab Flores Timur, Sikka dan
Lembata.
Dinas Kopnakertrans yaitu Program Pekososbud bantuan langsungkepada kelompok untuk 2024 dianggarkan Rp 8 M, realisasinya masih menunggu proposal.
Sebagai perbandingan, anggaran 2024 ini kami
naikkan dari realisasi 2023: Rp 3,1 M kepada
155 kelompok.
Pelatihan UMKM terkait kurasi produk, forum
kemitraan untuk pemasaran, dan pemasaran
digital, layanan bantuan hukum dan akses
pembiayaan. Tahun 2024 dianggarkan 7
pelatihan masing-masing 30 UMKM peserta.
Peningkatan kompetensi pencari kerja
dalam bentuk pelatihan sesuai kompetensi
dan kejuruan standar kerja nasional RI
(SKKRI) dengan memanfaatkan Balai
Latihan Kerja (BLK), khususnya Balai Besar
Vokasional dan Produktivitas Provinsi NTT
di Kota Kupang di bawah pengawasan
langsung Kementerian Ketenagakerjaan,
serta Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK)
gan jumlah 56 BLKK di seluruh Provinsi
NTT. Target untuk 2024, BLK Provinsi 25
paket @ 16 orang (400 orang), BLKK 56×16
orang (896 orang pencari kerja)
Dinas PMD:Meningkatkan kinerja Balai Teknologi Tepat Guna Pemprov NTT yang dapat
memproduksi berbagai jenis peralatan
sederhana namun bermanfaat tinggi, seperti
mesin perontok padi, pengering kelor,
pemipil jagung, pencacah rumput untuk
menjadi pakan ternak, biogas dari kotoran
hewan, pemarut kelapa, pemeras santan, dll.
Meminimalkan Kantong Kemiskinan.
Dinas ESD yaitu Per Desember 2023, rasio elektrifikasi desa 94,6% (3.256 kelurahan dan desa sudah teraliri Listrik, dari 3.442 kelurahan dan desa di NTT (305 kelurahan dan 3.137 desa).
Program tahun 2024: PLTS tersebar 56 unit di
Kabupaten Kupang (20 unit), Rote Ndao (36
unit), Meteran Listrik gratis 40 unit Kupang, 40
TTS, Sabu 53 unit
Program Pekososbud yakni PLTS tersebar 90 unit Manggarai, Matim, Alor, Rote, Ngada, TTU
Bantuan meteran Listrik gratis 735 unit di
SBD, Ngada, Belu, Matim, dan TTS DAK, Pembangunan PLTS komunal 21 lokasi di
Sumba dengan kapasitas terpasang 650 kW untuk 1.200 rumah tangga miskin.
Dinas Pendidikan ada Dana DAK untuk Pembangunan/rehab unit sekolah baru, tambahan ruang kelas dan layanan lainnya SMA/SMK Rp 250 miliar kepada SMA/SMK yang di-swakelola oleh kelompok masyarakat setempat di 22 Kabupaten/Kota, berdasarkan data Dapodik (Data Pokok Pendidikan).
Dana PIP (Program Indonesia Pintar)
Kemendikbud dalam bentuk beasiswa
disalurkan dari Dinas PK Provinsi dari
SMA/SMK/SLB seluruh Provinsi Beasiswa Tugas Perbantuan (TP) untuksekitar 143.000 siswa SMA/SMK/SLB.
Pada Dinas PUPR Provinsi NTT dengan Pinjaman Daerah yang lalu digunakan untuk 17 paket SPAM masing-masing 1 unit (17) unit)
2 paket Reverse Osmosis di Timor dan
Flores masing-masing 8 unit (16 unit)
77 paket jalan Provinsi (di 22 Kabupaten/Kota)
22 unit embung (di 22 Kabupaten/Kota).
Prevelensi balita Stunting di NTT berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) tahun 2021 sebesar 20,9%, tahun 2022 sebesar 17,7%,
tahun 2023 sebesar 15,2%. Dari data ini dapat dilihat bahwa tren balita stunting mengalami penurunan sebesar 5,7 persen.
Untuk pencapaian penurunan Stunting tahun 2024, akan dilakukan pengukuran dan penimbangan pada bulan Pebruari. Hasilnya
akan dipublikasikan setelah dikompilasi dari Kabupaten/Kota se-NTT.
Sementara itu, berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Prevelensi Balita Stunting di NTT tahun 2021 sebesar 35,5% dan sampai dengan akhir tahun 2023, belum ada publikasi data Stunting yang diukur berdasarkan metode
pengukuran SSGI. Perbedaan kedua data publikasi ini karena metode pengukurannya berbeda.
Metode pengukuran SSGI menggunakan indikator spesifik (Kesehatan misalnya asupan gizi, protein, vitamin, kunjungan ke Posyandu) dan sensitif (sektor non Kesehatan; misalnya ketersediaan air minum, Kursus Pra
Nikah, Larangan Pernikahan Di Bawah Usia/Pernikahan Dini), metode pengukuran SSGI juga menggunakan Aksi Sensitif
(penimbangan berat badan, pengukuran berat badan, lingkar kepala dll).
Jadi pengukuran dengan metode pengukuran SSGI lebih komplit, lebih banyak variabelnya atau lebih banyak faktor pengaruhnya daripada metode pengukuran E-PPGBM yang
menggunakan Aksi Spesifik.
Untuk tahun 2024, kami berfokus dalam mengintervensi balita-T (berat badan tidak naik ataupun turun) agar tidak turun kelas ke kategori Gizi Buruk.
Jumlah stunting tertinggi berdasarkan data Sasaran Riil tahun 2023 (hasil penimbangan Agustus 2023) Kabupaten Sumba Barat Daya (31,9%; 9.762 bayi), Kabupaten Timor Tengah Selatan (22,3%; 8.924 bayi), Kabupaten Timor Tengah Utara (22,6%; 4.555 bayi), Kota Kupang (17,2%; 4.019 bayi), Kabupaten Kupang (13,0%; 3.872 bayi), Kabupaten Manggarai (13,1%; 3.841 bayi) Kota dan lima Kabupaten dengan jumlah balita T terbanyak adalah Kota Kupang 9.656 balita, Kabupaten Flores Timur 7.896 balita (kemungkinan akan naik setelah ada erupsi
Gunung Lewotobi), Kabupaten Timor Tengah Selatan 7.474 balita, Kabupaten Kupang 7.452 balita, Kabupaten Timor Tengah Utara 7.442 balita, dan Sumba Timur 6.020 balita.
Setelah itu, Kota dan lima Kabupaten dengan jumlah baduta (bawah dua tahun) T terbanyak adalah Kota Kupang 3.846 baduta, Kabupaten Kupang 3.639 baduta, Kabupaten Timor Tengah Selatan 3.320 baduta, Kabupaten Flores Timur
3.309 baduta, Kabupaten Alor 2.758 baduta, Kabupaten Timor Tengah Utara 2.465 baduta.
Metode pengukuran e-PPGBM yang menggunakan indikator spesifik; pada tahun 2021 Jumlah balita sasaran masih
menggunakan Sasaran Proyeksi (SP) mengikuti data jumlah sasaran proyeksi yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan RI sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 menggunakan jumlah balita dengan sasaran Riil (SR) mengikuti jumlah total seluruh balita, kondisi ini terjadi karena karena pada tahun 2022 para Kepala
Daerah sudah mengeluarkan Surat Keputusan menyangkut jumlah sasaran riil yang ada di lapangan. Jadi perbedaan data publikasi ini
disebabkan oleh cara pengukuran yang berbeda dan jumlah variable dari masing-masing aksi intervensi yang berbeda.
Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen untuk terus berupaya dalam penanganan stunting melalui pembentukan Tim Percepatan
Penurunan Stunting (TPPS) dengan SK Gubernur sehingga pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif dapat berjalan dengan
baik, yang juga akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia NTT menuju generasi emas NTT. Pemprov NTT
akan memberikan perhatian khusus kepada Kabupaten/Kota yang prevalensi stuntingnya masih tinggi.
Penanganan stunting ini akan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh OPD terkait untuk intervensi sensitif dan intervensi spesifik.
Intervensi penanggulangan stunting berpedoman pada Perpres No 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
yang terdiri dari 12 indikator dengan kontribusi penurunan sebesar 30% dengan kelompok sasaran : Remaja Putri (pemberian tablet
tambah darah, skrining anemia), Ibu Hamil (pemberian makanan tambahan, pemeriksaan ibu hamil), Ibu menyusui (pemberian
vitamin A), dan anak Berusia 0-59 Bulan (timbang setiap bulan di posyandu, pemberian Vitamin A sesuai peruntukkan dan
kebutuhan, pemberian makanan tambahan, pemberian imunisasi dasar lengkap).
Intervensi spesifik fokus kepada 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Jenis kegiatan berdasarkan 12 indikator sasaran:
1. Ibu hamil minimal mendapat 90 tablet tambah darah selama masa kehamilan
2. Ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) mendapat pemberian tambahan makanan (PMT) pemulihan dalam bentuk pangan lokal seperti protein hewani ditambah serbuk marungga (kelor) NTT sesuai dengan peraturan yang berlaku (Permenkes 14/2019, Perpres 72/2021, Juknis Dinkes NTT terkait Pemberian Makanan Tambahan berbasis tinggi protein hewani ditambah kelor/marungga NTT).
3. Optimalisasi 10.810 posyandu di seluruh NTT dengan 9.357 posyandu aktif. Yang belum aktif adalah karena kader tidak tersedia, sehingga akan diberikan pelatihan kader di desa setempat, untuk kemudian dilakukan penimbangan bayi secara rutin setiap
bulan.
4. Dinas Kesehatan Provinsi melakukan koordinasi setiap minggu dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk memonitor program tersebut di atas berjalan baik.
5. Sebagai contoh, Sabtu lalu kami mengunjungi Desa Raknamo di Kabupaten Kupang dan melibatkan dinas terkait, seperti Dinas Sosial, PUPR, Kelautan Perikanan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Kami membawa bantuan telur, ikan, ayam petelur, kambing peranakan Etawa, benih ikan nila ditebar di bendungan Raknamo. PUPR menyiapkan sumur bor untuk kebutuhan air bersih dan fasilitas MCK yang sesuai standar kesehatan. tambahan, pemeriksaan ibu hamil), Ibu menyusui (pemberian vitamin A), dan anak Berusia 0-59 Bulan (timbang setiap bulan di
posyandu, pemberian Vitamin A sesuai peruntukkan dan kebutuhan, pemberian makanan tambahan, pemberian imunisasi
dasar lengkap).
Intervensi spesifik fokus kepada 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Jenis kegiatan berdasarkan 12 indikator sasaran:
1. Ibu hamil minimal mendapat 90 tablet tambah darah selama masa kehamilan
2. Ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) mendapat pemberian tambahan makanan (PMT) pemulihan dalam bentuk pangan lokal seperti protein hewani ditambah serbuk marungga (kelor) NTT sesuai dengan peraturan yang berlaku (Permenkes 14/2019, Perpres 72/2021, Juknis Dinkes NTT terkait
Pemberian Makanan Tambahan berbasis tinggi
protein hewani ditambah kelor/marungga NTT).
3. Optimalisasi 10.810 posyandu di seluruh NTT dengan 9.357 posyandu aktif. Yang belum aktif adalah karena kader tidak tersedia, sehingga akan diberikan pelatihan kader di desa setempat, untuk kemudian dilakukan penimbangan bayi secara rutin setiap
bulan.
4. Dinas Kesehatan Provinsi melakukan koordinasi setiap minggu dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk memonitor program tersebut di atas berjalan baik.
5. Sebagai contoh, Sabtu lalu kami mengunjungi Desa Raknamo di Kabupaten Kupang dan melibatkan dinas terkait, seperti Dinas Sosial, PUPR, Kelautan Perikanan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Kami membawa bantuan telur, ikan, ayam petelur, kambing peranakan Etawa, benih ikan nila ditebar di bendungan Raknamo. PUPR menyiapkan sumur bor untuk kebutuhan air bersih dan fasilitas MCK yang sesuai standar kesehatan.
6. Melibatkan lembaga non-pemerintah seperti USAid (Indonesia Urban Resilient Water Sanitation and Hygiene “IUWASH” Tangguh), UNICEF, DFAT Australia, dan CSR dari sektor swasta.
7. Intervensi sensitif dalam rangka penanganan stunting:
a. Dinas Kominfo: pelayanan informasi publik
terkait stunting di website Pemprov replikasi
meneruskan informasi dari Kemenkominfo
b. Dinas Sosial melalui Perlindungan Jaminan
Sosial
c. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan: pekarangan pangan lestari untuk penanaman pangan hortikultura memberdayakan rumah tangga petani di 176 rumah tangga di 22
Kabupaten/Kota, penanaman 5.000 ha padi
biofortifikasi di 13 Kabupaten seperti
Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Sumba
Barat Daya, pengembangan Desa Beragam
Bergizi Seimbang Aman (B2SA) di 8 Kabupaten
di TTS, Kabupaten Kupang, dan SBD, dari Badan
Pangan Nasional (Bapanas).
d. Kelautan Perikanan memiliki program (i)
budidaya ikan air tawar (nila dan carper) di
pekarangan diutamakan ke keluarga yang
sudah memiliki kolam, Pemprov membantu
bibitnya untuk peningkatan gizi sekaligus
peningkatan ekonomi, (ii) sosialisasi Gerakan
makan ikan ssasaran ibu hamil menyusui, balita baduta, di daerah-daerah stunting di Kota
Kupang dan Kabupaten Kupang, (iii) CSR dari
Unit Pengolahan Ikan (UPI) digunakan untuk
membagikan ikan tangkap (air laut) kepada
masyarakat.
e. Dinas Peternakan: mendorong peternakan skala rumah tangga untuk jenis ternak babi ras, ayam Kampung Unggul Balitbang (KUB) petelur,
kambing, dan sapi.
f. Dinas PUPR: mendukung pembangunan sumur bor tersebar di 19 lokasi di beberapa
Kabupaten/Kota se-NTT sebagai program
pemberdayaan ekonomi sosial budaya
(pekososbud) dan sanitasi MCK di Kabupaten
TTS.
g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa:
Bersama PKK meningkatkan kapasitas tenaga
posyandu 52.250 kader posyandu di 22
Kabupaten/Kota dengan target minimal setiap
posyandu minimal 5 orang kader yang setiap
bulannya melakukan pelayanan posyandu.
Sesuai petunjuk Permendes, Dana Desa tahun
2024 dialokasikan BLT Maks 20%, Ketahanan
pangan hewani minimal 25%, serta stunting
dan bencana.
h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak: pendataan keluarga risiko
stunting berkolaborasi dengan lima universitas
(Undana, Poltekes Kemenkes, Unwira, UKSW,
Univ Muhammadiya), 385.068 keluarga risiko
stunting di 22 Kab/Kota (ii) pendampingan kel
berisiko stunting dengan 3 orang tenaga yang
dibiayai oleh BKKBN (PLKB, Kader PKK, dan
bidan/nakes di desa), (iii) pendampingan calon
pengantin melibatkan lembaga keagamaan, (iv)
pemenuhan hak sipil (dokumentasi
kependudukan).
i. CSR dari berbagai Lembaga dan sektor swasta, seperti perusahaan farmasi Dexa Medica akan memberikan CSR dalam bentuk pelatihan bagi 1.000 bidan NTT dan intervensi dengan 3 kabupaten tertinggi dan 3 kabupaten terendah selama satu tahun dalam bentuk pemberian suplemen bagi ibu hamil dan bayi.
f. Dinas PUPR: mendukung pembangunan sumur bor tersebar di 19 lokasi di beberapa
Kabupaten/Kota se-NTT sebagai program
pemberdayaan ekonomi sosial budaya
(pekososbud) dan sanitasi MCK di Kabupaten
TTS.
g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa:
Bersama PKK meningkatkan kapasitas tenaga
posyandu 52.250 kader posyandu di 22
Kabupaten/Kota dengan target minimal setiap
posyandu minimal 5 orang kader yang setiap
bulannya melakukan pelayanan posyandu.
Sesuai petunjuk Permendes, Dana Desa tahun
2024 dialokasikan BLT Maks 20%, Ketahanan
pangan hewani minimal 25%, serta stunting
dan bencana.
h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak: pendataan keluarga risiko
stunting berkolaborasi dengan lima universitas
(Undana, Poltekes Kemenkes, Unwira, UKSW,
Univ Muhammadiya), 385.068 keluarga risiko
stunting di 22 Kab/Kota (ii) pendampingan kel
berisiko stunting dengan 3 orang tenaga yang
dibiayai oleh BKKBN (PLKB, Kader PKK, dan
bidan/nakes di desa), (iii) pendampingan calon
pengantin melibatkan lembaga keagamaan, (iv)
pemenuhan hak sipil (dokumentasi
kependudukan).
i. CSR dari berbagai Lembaga dan sektor swasta, seperti perusahaan farmasi Dexa Medica akan memberikan CSR dalam bentuk pelatihan bagi 1.000 bidan NTT dan intervensi dengan 3 kabupaten tertinggi dan 3 kabupaten terendah selama satu tahun dalam bentuk pemberian suplemen bagi ibu hamil dan bayi.
Tentang Inflasi salah satu variabel makro ekonomi adalah Inflasi yang perlu kita perhatikan dengan baik karena sangat menyentuh sektor ekonomi di daerah.
Kita patut berbangga karena capaian pengendalian inflasi NTT juga ditandai dengan raihan Provinsi Nusa Tenggara Timur memperoleh penghargaan TPID Provinsi Terbaik untuk kategori TPID Provinsi
Terbaik wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua pada Penganugerahaan TPID AWARD pada tahun 2022 lalu.
Bahkan Kota Kupang meraih kategori TPID Kota Terbaik dan Kabupaten SabuRajua meraih kategori TPID Kabupaten/Kota Berprestasi.
Untuk kondisi inflasi Provinsi Nusa tenggara Timur pada bulan Desember 2023 (YoY) adalah sebesar 2,42% (di bawah inflasi nasional 2,61%), berada dalam target rentang sasaran (3±1%).
Capaian ini sangat baik jika dibandingkan dengan inflasi NTT Desember 2022 yang mencapai 6,6% (di atas inflasi nasional yang
sebesar 5,4%).
Capaian ini berkat terjaganya kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok, dan sistem distribusinya terjaga, serta didukung dengan terbayarnya Tambahan Penghasilan Pegawai yang dibayar penuh selama tahun 2023 serta
digunakannya dukungan dana Belanja Tak Terduga untuk membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat.
Untuk diketahui, berdasarkan data tahun 2022, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial berkontribusi 12,82% terhadap Produk Domestik Regional Bruto NTT.
Di tahun 2024, Pemprov NTT tetap berkomitmen untuk memprioritaskan pembayaran TPP dan mendorong penggunaan
dana BTT secara optimal untuk pengadaan bahan pangan, gerakan pangan murah, subsidi transportasi untuk mendukung distribusi dari daerah surplus ke defisit, apabila sewaktu-
waktu dibutuhkan.
Selain itu, tingkat inflasi di 3 Kota NTT (Kupang,
Waingapu, dan Maumere) sesuai standar pengukuran IHK (Indeks Harga Konsumen) mengalami inflasi YoY diantaranya Kota Kupang sebesar 2,21%, Kota Maumere sebesar 3,33% dan Kota Waingapu sebesar 3,27%. Kondisi inflasi ini disebut ‘INFLASI MODERAT”
masih dalam batas kewajaran.
Secara bulanan, 5 komoditas penyumbang utama andil inflasi di Provinsi NTT pada Bulan Desember 2023 adalah Cabe Rawit, tarif Angkutan Udara, Sawi Hijau, Sawi Putih dan Nasi dengan lauk.
Sedangkan 5 komoditas penyumbang utama andil deflasi adalah Beras, Ikan Tembang, Daun Singkong, Daging Babi dan Daun kelor.
Permasalahan dan kendala utama komoditas andil inflasi Provinsi NTT Tahun 2023 di antaranya adalah Beras.
Diakibatkan sebagian besar pasokan beras di Provinsi NTT masih harus didatangkan dari luar daerah seperti Sulsel, NTB, dan Jatim sehingga kondisi harga sangat tergantung pada kondisi pasokan di daerah asal, serta kondisi kemarau yang lebih panjang di tahun 2023 juga turut mempengaruhi produksi beras lokal
maupun luar daerah.
Tarif Angkutan Udara. Kondisi geografis NTT yang terdiri dari kepulauan membuat penerbangan menjadi moda transportasi
utama intra provinsi dan juga maskapai yang beroperasi masih terbatas dan cenderung didominasi oleh satu maskapai.
Terkait hal ini, Pemprov sedang menjajaki pembukaan beberapa jalur internasional yang diharapkan dapat menggerakkan perekonomian NTT, khususnya di sektor
pariwisata.
Kami sudah berkoordinasi dengan Dubes Indonesia Canberra Australia dan Konsul RI di Darwin terkait rencana pembukaan
penerbangan Kupang-Darwin, yang diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan Australia ke NTT.
Selain itu, pihak Air Asia sudah membuka penerbangan Denpasar-Kupang. Hal ini akan menambah konektivitas baik intra maupun antar daerah ke provinsi NTT yang selama ini
sudah dilayani oleh beberapa maskapai penerbangan.
Daging dan Telur Ayam Ras. Sebagian besar pasokan daging dan telur ayam ras di Provinsi NTT masih harus didatangkan dari luar daerah seperti Jawa Timur sehingga kondisi harga sangat tergantung pada kondisi pasokan di daerah asal dan penyesuaian harga BBM juga menyebabkan kenaikan biaya logistik.
Ikan-ikanan. Komoditas ikan juga menjadi penyumbang inflasi akibat pasokan nelayan yang terbatas di tengah kondisi cuaca di laut yang tidak menentu, juga konsumsi ikan di NTT cukup tinggi sehingga memberikan andil yang cukup besar terhadap inflasi secara keseluruhan.
Hortikultura. Inflasi komoditas hortikultura seperti bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit secara historis cenderung meningkat di akhir tahun seiring dengan masuknya musim penghujan.
Sementara itu, komoditas hortikultura sayuran seperti kangkung, bayam, dan sawi sebagian besar diproduksi oleh petani lokal NTT.
Sesuai dengan Rekomendasi High Level Meeting TPID NTT pada 29 Desember 2023 lalu maka
Upaya dan Tindak Lanjut Pengendalian Inflasi Provinsi NTT adalah 1) Fokus Lokasi utama pengendalian inflasi di NTT adalah Kota Kupang sebagai kota pengukuran IHKK dengan bobot IHK terbesar (80,7%), selanjutnya Maumere (10,2 % ) dan Waingapu (9,3%) sebagai Kota pengukuran IHK. Dan tambahan Kota pengukuran IHK (terhitung mulai Januari 2024) yakni Bajawa (Kabupaten Ngada) dan Soe (Kabupaten TTS).
Fokus Komoditas utama pengendalian inflasi di NTT adalah Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Rawit, Cabai Merah, Daging ayam Ras, Telur Ayam Ras, sayuran (Kangkung, Bayam, Sawi Hijau, Sawu Putih) dan ikan ikanan (Kembung, Tongkol, Tembang dan Layang).
Upaya pengendalian inflasi Provinsi NTT disesuaikan dengan arahan Mendagri pada Rakornas 3 Januari 2024, yaitu 1) Lakukan Gerakan Tanam, 2) Pendistribusian Bantuan Kepada Keluarga Penerima Manfaat Agar Tepat Sasaran, 3) Kampanyekan Tidak Boros Pangan, 4) Lakukan Rekonsiliasi Data, 5) Melakukan Gerakan Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan, dan 6) Gerakan Pangan Lokal.
Stok beras masih mencukupi kebutuhan masyarakat sebanyak 315.796,11 Ton untuk 3,5 bulan ke depan per Januari 2024.|| jbr
