Dukung Kebijakan Berkualitas, Kakanwil Kemenkum NTT Lantik Empat Pejabat Fungsional
Kupang, TopNewsNTT.Com|| Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur terus memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi melalui pengisian jabatan fungsional yang memiliki peran strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan dan penyusunan regulasi. Penguatan tersebut ditandai dengan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Fungsional Perencana dan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Rabu (2/9/2026).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT, Silvester Sili Laba, secara resmi melantik empat pejabat fungsional dalam kegiatan yang berlangsung di lingkungan Kanwil Kemenkum NTT. Sebelum dilantik, para pejabat terlebih dahulu mengucapkan sumpah dan janji jabatan dengan didampingi rohaniawan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.
Empat pejabat yang dilantik yakni Rayneke Varadina Manoe dan Yohanes Patty Kumanireng sebagai Perencana Ahli Pertama, serta Rolandy Nalle dan John Karol Ndopo sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur.
Dalam amanatnya, Silvester menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik sekaligus mengingatkan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Jabatan ini adalah amanah dari negara. Emban dengan penuh martabat dan teruslah mengabdi kepada negara,” ujar Silvester.
Ia menjelaskan, Jabatan Fungsional Perencana memiliki peran strategis dalam memastikan proses perencanaan pembangunan dilaksanakan secara sistematis, terukur, berbasis data, serta selaras dengan prioritas dan arah kebijakan pemerintah.
Seorang perencana, lanjutnya, dituntut mampu menyusun dokumen perencanaan, juga memiliki kemampuan analitis, memahami dinamika pembangunan, mengidentifikasi berbagai permasalahan, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan memiliki posisi penting dalam memastikan tersusunnya regulasi yang berkualitas. Regulasi yang disusun harus mampu memberikan kepastian hukum, menjawab kebutuhan masyarakat, tidak menimbulkan tumpang tindih, serta mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Menurut Silvester, kedua jabatan tersebut memiliki titik temu yang penting dalam memastikan kebijakan pemerintah dirancang dengan baik, dilaksanakan secara efektif, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Karena itu, para pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu menjalankan tugas sesuai kompetensi sekaligus terus mengembangkan kapasitas dalam pelaksanaan pengabdian.
Silvester juga mengingatkan agar pelantikan tidak dipandang sebagai akhir dari sebuah proses, melainkan menjadi awal untuk menentukan langkah-langkah pengabdian selanjutnya. Ia mengapresiasi kesiapan para pejabat yang telah melalui proses pelantikan dengan doa, semangat, dan harapan untuk masa depan.
“Selamat bekerja dan selamat berkarya. Semoga dalam menjalankan amanah dan berbagai aktivitas pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara, kita senantiasa mendapatkan bimbingan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa,” tutupnya.(**)
rilis
