Membongkar Sekat Birokrasi: Ikhtiar Prof. William Djani Menuju Pemerintahan yang “Membumi”
NTT, TopNewsNTY.Com|| – Di panggung megah Grha Cendana, Rabu (8/4/2026), sebuah kritik sekaligus harapan besar bagi masa depan birokrasi Indonesia menggema. Di tengah prosesi pengukuhan tiga guru besar Universitas Nusa Cendana (Undana), sosok Prof. Dr. Drs. William Djani, M.Si., berdiri tegap memaparkan kegelisahan intelektualnya tentang wajah administrasi publik kita yang sering kali masih terasa “berjarak” dari rakyatnya.
Bagi pakar Reformasi Kebijakan dalam Pembangunan Sektor Publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) ini, negara bukan sekadar mesin pembuat aturan yang kaku. Melalui pidato pengukuhan berjudul “Revitalisasi Administrasi Publik dan Reformasi Kebijakan Desentralisasi dalam Mewujudkan Good Local Governance”, ia mengingatkan kembali hakikat terdalam dari sebuah pemerintahan.
“Negara tidak hanya berfungsi sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai penyedia pelayanan publik yang harus dijalankan secara berkualitas,” ujar Prof. William dengan nada yang meyakinkan.
Runtuhnya Menara Gading Birokrasi
Prof. William menyoroti sebuah pergeseran paradigma yang fundamental. Jika dahulu birokrasi kita bersifat state-centered—di mana negara menjadi pusat segalanya—kini tuntutan zaman memaksa sistem untuk berubah menjadi society-centered. Masyarakat bukan lagi sekadar penonton, melainkan subjek utama yang harus dilayani.
Namun, ia tidak menutup mata terhadap realita yang ada. Warisan budaya birokrasi yang kuat dari masa lampau sering kali masih menyisakan rantai birokrasi yang panjang dan berbelit. “Tantangan utama kita adalah menyeimbangkan peran negara yang kuat dengan kebutuhan tata kelola yang inklusif, partisipatif, dan adaptif,” tegasnya. Baginya, sekat-sekat informasi antara meja pejabat dan rintihan warga di akar rumput harus segera diruntuhkan.
Transformasi Kultur, Bukan Sekadar Struktur
Dalam pandangan Prof. William, reformasi administrasi publik sering kali terjebak pada perbaikan bagan organisasi dan struktur semata. Padahal, jantung dari perubahan terletak pada transformasi kultur atau budaya kerja para aparaturnya.
Ia mengenang bagaimana birokrasi era Orde Baru yang tertutup kini harus berhadapan dengan tuntutan era reformasi yang menuntut transparansi dan akuntabilitas mutlak. Namun, ia menyayangkan pengaruh politik lokal yang terkadang masih terlalu kuat mencengkeram netralitas birokrasi daerah.
“Reformasi tidak cukup hanya memperbaiki struktur, tetapi harus mentransformasi kultur birokrasi dan memperkuat relasi antara negara dan masyarakat,” jelasnya. Ia membayangkan sebuah masa depan di mana aparatur negara tidak lagi merasa sebagai “penguasa”, melainkan mitra bagi warga.
Kolaborasi: Arena Baru Pelayanan Publik
Salah satu poin menarik yang ia tekankan adalah akhir dari era monopoli negara. Di era tata kelola modern, pelayanan publik harus menjadi arena kolaboratif yang melibatkan sektor swasta dan masyarakat sipil. Sinergi ini dianggapnya sebagai kunci untuk mewujudkan good local governance yang berkeadilan.
Menutup orasinya, Prof. William menitipkan pesan kuat bahwa setiap kebijakan harus memiliki “ruh” kepentingan masyarakat. Administrasi publik harus hadir secara efektif dan transparan agar kehadiran negara benar-benar dirasakan manfaatnya hingga ke pelosok daerah.
Siang itu, pengukuhan Prof. William Djani bersama Prof. Linda Fanggidae dan Prof. Zakarias Seba Ngara tidak hanya menambah jumlah guru besar aktif Undana menjadi 56 orang. Lebih dari itu, orasi Prof. William menjadi pengingat bagi setiap pelayan publik bahwa di atas meja-meja birokrasi yang penuh tumpukan kertas, ada harapan masyarakat yang harus segera dijawab dengan aksi nyata dan hati yang tulus melayani.
Pojok Catatan: Kehadiran Prof. William Djani sebagai Guru Besar ke-79 Undana diharapkan menjadi motor penggerak bagi perbaikan kebijakan publik, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang lebih bersih dan merakyat.(**)
pr.hms.undana
