KUPANG, TOPNewsNTT|| Anggota DPR RI Dapil NTT 2 Komisi 9 dan juga sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menggelar sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman bagi mahasiswa/i STAKN Kupang dan pemuda GKII Kupang serta 50 awak media di Gereja GKII Kupang, Kelurahan Naikoten 1 Kupang (Sabtu, 23/12).
Melky menggandeng Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) NTT gelar sosialisasi peluang kerja luar negeri dan migrasi aman.
Lukas Doni Pura perwakilan BP2MI NTT dalam
pemaparan materi mengatakan kegiatan ini
sebagai upaya untuk mengajak masyarakat
terlibat dalam pembangunan terus dilakukan
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI).
“Masyarakat terkhususnya mahasiswa
harus menjadi garda terdepan dalam
menyampaikan informasi kepada semua
keluarga di rumah.” Ujarnya.
Ia mengajak masyarakat NTT agar menjadi
pelopor informasi program pemerintah sebagai
Pekerja Migran Indonesia (PMI). Agar semua
calon pekerja di luar negeri mengikuti jalan yang ditempuh dalam meminimalisir mencegal
penempatan PMI ilegal.
“Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan bagi
Pekerja Migran Indonesia seperti ini sangat
penting. BP2MI terus melakukan yang terbaik.
Melalui cara ini rakyat kita diberi pemahaman,
edukasi untuk tidak tergoda, tidak mengikuti
bujuk rayu para sindikat atau calo,” ungkap Lukas.
Lukas menekankan bahwa pemerataan informasi tentang peluang kerja ke
Luar Negeri ini penting maka ia memaparkan soal hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan.
“Menyediakan peluang kerja di
Dalam Negeri, maupun di Luar Negeri
merupakan kewajiban negara. Tapi, untuk
menjadi PMI sudah pasti akan disiapkan supaya
menjadikan handal. Tidak sekedar memberi kebijakan atau program yang memudahkan PMI. Namun keberpihakan pemerintah diberikan juga kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Lukas juga menyampaikan adanya skema KTA dan KUR yang menjadi terobosan BP2MI sebagai langkah memotong mata rantai sindikat dan upaya menutup ruang agar rentenir bisa mati.” Cetus Lukas.
“Masyarakat harus tahu akar persoalan yang
menjerat PMI. Mengapa mereka rawan dianiaya, karena berangkatnya tidak resmi, hanya diberangkatkan sindikat. Yang berangkat ilegal sudah pasti salah, itu perbuatan melanggar hukum, dan otomatis tidak mendapat perlindungan negara saat PMI ini berada di negara penempatan,” tambahnya.
Diungkapkanya tahun 2023 ini sudah ada 146 pekerja asal NTT yang meninggal dunia
di luar negeri.
“Yang mana seluruh yang meninggal ini berangkat dengan non prosedural alias tidak melalui proses atau regulasi resmi yang disiapkan oleh pemerintah. Inilah yang perlu dikawal dan dijaga agar kejadian serupa tidak terjadi di kemudian hari.” Tutupnya.
Sementara itu wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka mengapresiasi segala bentuk perjuangan BP2MI yang terus bekerja keras akan semua pekerja migran Indonesia bekerja dengan tenang dan berangkat melalui regulasi resmi.
“Kalau melalui BP2MI tentu resmi dan terdata di pemerintah. Maka ketika terjadi hal yang tidak diinginkan maka negara ada untuk melindungi para pekerja migran. Selain data tercover oleh pemerintah, para pekerja juga dibekali dengan kemampuan tambahan seperti pelatihan bahasa dan lain sebagainya. Ini mempermudah para pekerja ketika bekerja di luar negeri,” ungkapnya.
Untuk menghindari traficking Melky sarankan
calon pekerja migran untuk hindari informasi
hoax. Jangan menjadi korban dari perlakuan
jahat sindikat. Warga perlu tahu pekerjaan yang dipilih, untuk itu harus persiapkan diri menjadi PMI handal dan profesional melalui BP2MI.
“Kalau ikut skema penempatan resmi, negara
memberikan jaminan keamanan, jauh dari
perlakuan buruk majikan. Karena pelindungan
menyeluruh dilakukan negara untuk seluruh
PMI. Bantu saya dan BP2MI untuk perangi
sindikat, ini pekerjaan mulia yang akan terus
dilakukan” ujar Melki Laka Lena.
Selain itu Melki juga sampaikan tentang pembangunan Pusat pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) kategori Nasional untuk mewujudkan SDM yang memiliki keterampilan dan kualifikasi yang baik, dan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjawab tantangan Indonesia Emas kedepan.
Peningkatan keterampilan agar tenaga kerja Indonesia memiliki kualitas tinggi untuk dapt beradu skill dan kompetisi untuk menjadikan SDM yang unggul.
” BLK merupakan program pemerintah untuk
meningkatkan keterampilan (hard skill)
masyarakat. Nantinya anggaran baik untuk alat pelatihan dan materi di BLK ini disiapkan langsung oleh pemerintah dengan menggunakan keahlian tenaga profesional serta biaya ditanggung oleh APBN. Artinya APBD satu tidak tergerus oleh aktivitas BLK ini,” tandasnya. || jbr
