Kota Kupang Raih Penghargaan Terbaik II Penyelenggaraan Adminduk Regional Nusa Tenggara–Maluku
Jakarta, TopNewsNTT.Com|| Pemerintah Kota Kupang di bawah kepemimpinan Wali Kota dr. Christian Widodo dan Wakil Wali Kota Serena Cosgrova Francis, S.Sos., M.Sc., kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Kota Kupang berhasil meraih penghargaan Terbaik II kategori Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Admindukcapil) tingkat kota untuk Regional Nusa Tenggara dan Maluku.
Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan CNBC Indonesia, bertempat di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (20/11).
Terima 15 Sepeda Motor dan Printer KTP-el
Atas capaian tersebut, Pemerintah Kota Kupang memperoleh apresiasi berupa 15 unit sepeda motor dan satu unit printer Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) untuk mendukung peningkatan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.
Keberhasilan ini menjadi salah satu capaian Pemerintah Kota Kupang dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan sejumlah indikator penilaian, antara lain capaian perjanjian kinerja kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil, Indeks Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025, capaian penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta opini Ombudsman Republik Indonesia.
Dalam kategori pemerintah kota Regional Nusa Tenggara dan Maluku, Kota Bima menempati peringkat pertama, disusul Kota Kupang pada peringkat kedua dan Kota Mataram pada peringkat ketiga. Sementara itu, untuk kategori pemerintah kabupaten, penghargaan diberikan kepada Kabupaten Ende sebagai terbaik pertama, Kabupaten Sumbawa Barat terbaik kedua, dan Kabupaten Pulau Morotai terbaik ketiga.
Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa administrasi kependudukan merupakan salah satu sektor strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama di tengah percepatan transformasi digital pelayanan publik.
Menurutnya, data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu basis data paling lengkap yang dimiliki pemerintah karena tidak hanya memuat identitas penduduk, tetapi juga dilengkapi elemen biometrik, seperti pengenalan wajah, sidik jari, dan iris mata.
Ia menjelaskan bahwa sistem administrasi kependudukan telah terintegrasi melalui jaringan pelayanan di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Keberadaan basis data tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah dalam mengembangkan pelayanan publik yang semakin terintegrasi, efisien, dan berbasis teknologi informasi.
Mendagri menekankan bahwa pemanfaatan data kependudukan akan semakin penting seiring dengan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government. Melalui integrasi data, berbagai pelayanan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan hingga layanan administrasi lainnya, diharapkan dapat dilakukan secara lebih sederhana dengan memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Dengan demikian, penguatan sistem administrasi kependudukan tidak lagi semata-mata berkaitan dengan penerbitan dokumen identitas, tetapi juga menjadi fondasi bagi penyelenggaraan pemerintahan digital dan peningkatan efektivitas pelayanan publik.
Tito juga menegaskan pentingnya kompetisi dan pemberian penghargaan antardaerah sebagai instrumen untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah. Melalui apresiasi tersebut, daerah yang menunjukkan capaian baik diharapkan dapat menjadi contoh sekaligus memotivasi daerah lainnya untuk terus berinovasi.
Selain menyoroti administrasi kependudukan, Mendagri turut mengingatkan pentingnya penguatan koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta peran kepala daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, kepala daerah dituntut mampu membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan seluruh unsur Forkopimda, sekaligus menghadirkan inovasi kebijakan yang mendukung stabilitas daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Terkait pertumbuhan ekonomi, Tito mengingatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen membutuhkan kontribusi nyata pemerintah daerah. Kinerja perekonomian daerah, menurutnya, dapat dilihat antara lain melalui konsumsi rumah tangga, daya beli masyarakat, realisasi belanja pemerintah, serta kemampuan daerah menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Karena itu, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi, tetapi juga memastikan bahwa tata kelola pemerintahan, pengelolaan anggaran, dan kebijakan pembangunan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Pemimpin Redaksi CNBC Indonesia, Wahyu Daniel, menyampaikan harapannya agar penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan menghadirkan program-program pembangunan yang berdampak positif terhadap perekonomian nasional.
“Semoga kepala-kepala daerah yang mendapatkan penghargaan di sini bisa terpicu, termotivasi. Kami dari CNBC Indonesia siap mendukung segala program-program untuk tujuan positif memajukan perekonomian Indonesia. Kami berharap kerja sama ini bisa berlanjut ke depan,” ujarnya.
Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri atas penghargaan yang diberikan kepada Kota Kupang. “Penghargaan ini bukan tentang hebatnya saya, melainkan karena anugerah Tuhan, dukungan masyarakat, serta dedikasi dan kerja keras seluruh jajaran, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,” ungkap Wali Kota.
Dia berharap penghargaan ini tidak membuat jajaran Pemkot Kupang cepat berpuas diri, tetapi justru menjadi penyemangat untuk terus berbenah. “Bagi kami, penghargaan yang sesungguhnya bukan hanya yang diterima di panggung, melainkan ketika masyarakat merasakan pelayanan yang semakin mudah, cepat, ramah, dan berkualitas. Sebab, pada akhirnya, keberhasilan pemerintah diukur dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat,” pungkas dr. Christian.(**)
rls.hms.pemkot.kpg