Jelang HUT RI Ke-80, Pemprov.NTT Sampaikan Capaian Kinerja Diberbagai Sektor

NTT, TopNewsNTT.Com|| Tepat delapan puluh tahun yang lalu, Proklamasi Kemerdekaan menggema, mengukuhkan janji para pendiri bangsa untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pada usia ke-80 ini, kita dibawa kembali untuk merenungi dan menapaki jalan perjuangan dengan semangat baru di bawah tema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Tema ini bukan sekadar rangkaian kata, melainkan seruan mendalam untuk mengingat dan menghayati jati diri bangsa yang lahir dari pengorbanan para pahlawan.

“Persatuan adalah benang merah yang merajut tujuh belas ribu lebih pulau, ratusan bahasa, ribuan suku bangsa, serta beragam budaya, adat istiadat, aliran kepercayaan, dan agama dalam satu rumah besar bernama Indonesia. Sejarah perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme mengajarkan bahwa persatuan dan kesatuan merupakan kekuatan pendorong utama yang menghantarkan bangsa ini menuju gerbang kemerdekaan.” Ujar Melki

Ratusan tahun dijajah dan berada dalam belenggu kekuasaan bangsa lain melalui politik devide et impera, telah menyadarkan para pendiri bangsa bahwa hanya persatuan-lah yang dapat menjadi tombak utama untuk mengusir penjajah. Sebagaimana ditegaskan Proklamator dan Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno, dalam pidatonya pada Sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Persatuan Indonesia adalah dasar yang akan menghantarkan kita pada terwujudnya cita-cita kemerdekaan dan kejayaan bangsa.

Merajut persatuan dan kesatuan sebagai bangsa yang merdeka di tengah keberagaman bukanlah perkara mudah. Namun, empat pilar kebangsaan  Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI  telah menjadi perekat yang mampu mengokohkan persatuan sebagai fondasi utama membangun negara yang kuat dan berdaulat. Kedaulatan sejati bukan hanya memiliki wilayah teritorial, kekuatan militer yang tangguh, atau ekonomi yang kuat, melainkan ketika rakyat bersatu padu, memiliki rasa kebersamaan, dan bergotong royong untuk kemajuan bersama.

Tanpa persatuan, kedaulatan hanya akan menjadi ilusi. Bangsa yang terpecah belah akan mudah digoyahkan oleh kekuatan dari luar bahkan hancur dari dalam. Apalagi di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, kita sering dihadapkan pada isu-isu yang berpotensi memecah belah, seperti hoaks, ujaran kebencian, dan perbedaan pendapat yang meruncing.

Sejak awal masa pemerintahannya pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa persatuan adalah fondasi membangun bangsa yang berdaulat dan rakyat yang sejahtera. Bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beliau menempatkan Memperkokoh Pancasila sebagai Asta Cita pertama, menandakan bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga jiwa dan kompas perjalanan bangsa.

Pancasila adalah pengejawantahan cita-cita Proklamasi yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945: mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tanpa Pancasila, Indonesia kehilangan jati diri; keberagaman berubah menjadi perpecahan, kemajuan kehilangan arah dan nilai.

Membangun Indonesia yang kuat dan berdaulat berarti menguatkan sendi-sendi fisik, ekonomi, dan karakter bangsa dengan nafas bhineka tunggal ika berbeda-beda tetapi satu jua. Tujuh Asta Cita lainnya merupakan penjabaran nilai luhur Pancasila ke dalam langkah nyatamulai dari penguatan ekonomi rakyat, pemerataan pembangunan, kemandirian energi, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Semua itu berpangkal pada satu tekad: Indonesia maju karena persatuan, berdaulat karena berpijak pada Pancasila.

Karena itu, di HUT ke-80 Republik Indonesia ini, saya mengajak kita semua, untuk kembali meresapi nilai Pancasila dan menghidupkannya dalam tindakan sehari-hari. Karena hanya dengan persatuan kita bisa kokoh, hanya dengan berpijak pada Pancasila kita bisa berdaulat, dan hanya dengan keduanya kita bisa mewariskan Indonesia yang maju untuk generasi mendatang.

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menetapkan Asta Cita  delapan Program Prioritas Pembangunan Nasional sebagai panduan untuk mewujudkan visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Asta Cita ini adalah rencana aksi terarah dan terukur yang memerlukan komitmen kuat, kerja keras, serta kolaborasi dari seluruh elemen bangsa demi keberhasilannya.

Implementasi Asta Cita, yang menitikberatkan pada Kemandirian Bangsa, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan, diwujudkan melalui berbagai program pro-rakyat, antara lain:

Makan Bergizi Gratis, investasi jangka panjang untuk menciptakan Generasi Emas 2045 yang sehat, cerdas, dan produktif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sekolah Unggul Garuda, Sekolah Rakyat, dan revitalisasi sekolah-sekolah untuk meningkatkan kualitas SDM serta memutus rantai kemiskinan.

Program Tiga Juta Rumah, guna mempermudah akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai tulang punggung penggerak ekonomi lokal.

Di bidang kesehatan, hadir  Cek Kesehatan Gratis, Program Penurunan Tuberkulosis, dan Pendirian Rumah Sakit Berkualitas di berbagai daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Di sektor pertanian, Program Peningkatan Produktivitas menjadi motor penggerak swasembada pangan, disertai perluasan akses jaminan sosial bagi keluarga miskin.

Semua ini dijalankan dengan prinsip efisiensi anggaran, sehingga kebijakan dan program pro-rakyat dapat terlaksana secara optimal. Kehadiran Danantara diharapkan menjadi pemicu investasi dan pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam menghadapi situasi geopolitik global yang dinamis, Pemerintah tetap mengedepankan politik luar negeri bebas aktif  tidak memihak pada satu kepentingan sembari mendorong upaya perdamaian di antara negara-negara yang bertikai. Pemerintahan Presiden Prabowo juga mengambil peran aktif melalui diplomasi dan negosiasi internasional, memperluas kemitraan dagang, mendorong hilirisasi industri, meningkatkan nilai tambah produk nasional, serta memperkuat konsumsi dalam negeri untuk mengantisipasi dampak perang tarif antara kekuatan ekonomi dunia.

Berbagai strategi tersebut telah membuktikan bahwa Indonesia mampu menunjukkan jati dirinya sebagai bangsa besar dan berdaulat dengan ketahanan yang kokoh. Di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian, perekonomian nasional tetap tumbuh positif: Triwulan II Tahun 2025 mencatat pertumbuhan 5,12% dalam satu tahun terakhir , naik dari 4,87% di triwulan I. Tingkat inflasi nasional pada Juli 2025 berada di angka 2,37% dalam satu tahun terakhir, naik dari 1,87% bulan sebelumnya namun masih berada dalam target kisaran 2,5 ± 1 persen. Pemerintah berkomitmen menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional 2025 di rentang 4,75% melalui kebijakan yang konsisten dan kerja nyata yang terukur.

Sejak dilantik pada 20 Februari 2025, saya bersama Wakil Gubernur berkomitmen menjawab amanah rakyat yang diletakkan di pundak kami dengan penuh tanggung jawab. Memajukan provinsi di beranda selatan NKRI adalah panggilan nurani, untuk memberikan yang terbaik dari diri kami sebagai anak Flobamorata yang mencintai setiap jengkal tanah ini. Fokus utama kami adalah pembangunan pro-rakyat, pengurangan ketimpangan, dan terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan.

Visi NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan lahir dari pergumulan mendalam terhadap situasi dan kondisi daerah ini. Lebih dari sekadar janji, visi ini adalah pedoman dan kompas yang menuntun perjalanan panjang pembangunan berkesinambungan memastikan setiap langkah yang kita ambil memberi dampak nyata bagi rakyat, serta meninggalkan warisan membanggakan bagi generasi mendatang.

Dengan Lima Misi, Tujuh Pilar Penopang, dan Dasa Cita, kita bergerak dengan perencanaan matang dan eksekusi tepat, agar setiap kebijakan yang dilaksanakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan mendorong NTT untuk maju.

Kami sadar, perjalanan menuju kemajuan dan kesejahteraan bukanlah perkara mudah. Tantangan kita nyata: kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, musim kemarau panjang, bencana alam, pengangguran, angka putus sekolah, serta ketahanan pangan. Komposisi fiskal daerah yang masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat juga menjadi pekerjaan rumah yang harus kita jawab bersama.

Berdasarkan data BPS Maret 2025, tingkat kemiskinan NTT tercatat 18,60%, turun 0,42% dari September 2024 yang sebesar 19,02%. Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2025 sebesar 3,23%, sedikit naik 0,06% dibanding Februari 2024. Prevalensi stunting pada 2024 berada di angka 37% (SSGI), turun 0,9% dari 37,9% di tahun 2023.

Di sisi lain, perekonomian NTT menunjukkan tren positif. Pada triwulan II 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,44%, lebih tinggi dibanding triwulan I yang mencapai 4,55%, bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12%. Tingkat inflasi pada Juli 2025 berada di angka 3,03% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dengan kenaikan 0,94% dibanding bulan sebelumnya. Fluktuasi indikator makro ini mencerminkan adanya tantangan sekaligus peluang bagi pembangunan daerah.

NTT memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan, energi baru terbarukan, dan pariwisata. Tugas kita adalah mengoptimalkan potensi ini untuk menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat. Melalui spirit AYO BANGUN NTT, kami mengajak seluruh warga, termasuk diaspora di berbagai daerah dan belahan dunia, untuk terlibat aktif menyumbangkan gagasan, jejaring, modal, dan investasi demi kemajuan NTT.

Dukungan dan kolaborasi dengan pemerintah pusat akan terus ditingkatkan. Sebagai beranda selatan NKRI yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia, NTT adalah garda terdepan kedaulatan negara sekaligus ujung tombak ekonomi dan penghubung antarbangsa. Dukungan besar Presiden Prabowo Subianto melalui program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Pembentukan Koperasi Merah Putih, serta kebijakan afirmatif berbagai kementerian harus kita maksimalkan untuk mengubah wajah NTT menjadi Nusa Tanah Terjanji.

Modal sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun, yaitu semangat gotong royong, harus kita jaga sebagai kekuatan kolektif untuk menekan kemiskinan dan meninggalkan ketertinggalan. Kita patut berbangga, karena NTT memberikan sumbangan berharga bagi bangsa ini: Pancasila, yang digali oleh Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno, saat diasingkan di Ende.

Melalui perayaan HUT Kemerdekaan RI tahun ini, saya mengajak seluruh masyarakat NTT untuk menjaga persaudaraan dan kerukunan sebagai modal utama menghadapi tantangan ke depan. Mari kita pelihara optimisme dan sikap positif dalam membangun daerah yang kita cintai ini. Kita harus fokus memerangi tiga musuh endemik yang selama ini membelenggu: stunting, kemiskinan, dan ketertinggalan, dengan memanfaatkan sebaik-baiknya kekayaan sumber daya yang kita miliki.

Dalam momentum penuh sukacita ini, izinkan saya menyampaikan beberapa capaian dan langkah strategis yang telah dan sedang kami jalankan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pertama, di Bidang Kesehatan. Salah satu prioritas utama pemerintahan MelkiJohni adalah memperkuat peran posyandu dan kader kesehatan dalam upaya menurunkan angka stunting di NTT.

Melalui kerja keras kita semua, berbagai program telah dilaksanakan , antara lain:

Pelatihan bagi tenaga kesehatan (nakes) dan kader posyandu, dengan penekanan pada 25 kompetensi dasar kader.

Kampanye kesehatan tentang gizi buruk, stunting, dan penyakit menular, melibatkan lembaga keagamaan, institusi pendidikan kesehatan, dan organisasi profesi kesehatan.

Penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi NTT dengan 8 lembaga keagamaan dan 22 organisasi profesi kesehatan.

Kampanye kesehatan langsung ke tokoh agama, lembaga pendidikan, organisasi profesi, serta mitra seperti TP PKK dan DWP Provinsi NTT.

Kerja sama dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN di mana NTT menjadi salah lokasi piloct project penurunan stunting dan kemiskinan.

Kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui kegiatan KKN Tematik Gentaskin dengan melibatkan seluruh Perguruan Tinggi di NTT.

Sosialisasi melalui media elektronik, termasuk TVRI, RRI, dan radio swasta.

Upaya ini bertujuan meningkatkan ketersediaan dan kualitas SDM kesehatan di pustu/puskesmas, posyandu, dan fasilitas primer lainnya agar mampu memberikan pelayanan sesuai standar. Hingga Mei 2025, pelatihan telah diberikan kepada 2.640 orang, terdiri dari 2.200 kader dan 440 nakes. Selain itu, melalui kolaborasi dengan Yayasan 1000 Hari, hingga Juni 2025 kita telah meluluskan 6.323 kader tambahan.

Saat ini NTT memiliki 441 puskesmas dan 67 rumah sakit, namun masih banyak pekerjaan rumah, terutama dalam menekan tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta mengendalikan penyakit seperti TBC, DBD, rabies, dan stunting. Untuk itu, pemerintah mendorong langkah-langkah berikut:

Mewajibkan pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali bagi ibu hamil.

Mendorong persalinan di fasilitas kesehatan.

Memberikan makanan tambahan bagi ibu hamil dengan kekurangan energi kronis (KEK).

Meningkatkan kapasitas petugas kesehatan dalam layanan ibu dan bayi.

Melakukan audit bersama tim ahli pada setiap kasus kematian ibu dan bayi.

Untuk penanggulangan TBC, pemerintah menggalakkan kampanye TOSS TBC (Temukan, Obati, Sampai Sembuh). Untuk DBD, langkah yang ditempuh meliputi distribusi logistik pengendalian, koordinasi lintas sektor dan instansi, serta edukasi melalui webinar, podcast, dan pertemuan langsung. Penanganan stunting dilakukan melalui telemedicine/hotline, pendirian pusat layanan stunting, gerakan orang tua asuh bagi anak bergizi buruk, integrasi data stunting dengan program kesehatan lain, kampanye terpadu, intervensi gizi langsung, hingga penguatan posyandu modeling sebagai layanan terintegrasi.

Dalam semangat kolaborasi dengan PT POS Indonesia, Kita telah melaunching Inovasi Layanan Antar Obat Ke Rumah (LOKER) dan Laboratorium Keliling (LABLING) di RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes. LOKER akan mempermudah akses obat bagi pasien tanpa harus mengantri di rumah sakit dan LABLING DAPAT mendekatkan layanan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat.

Sementara itu, penanggulangan rabies menjadi perhatian serius. Hingga Agustus 2025, tercatat 16.939 kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR), dengan korban jiwa 20 orang di TTU, Malaka, TTS, Sikka, Nagekeo, Lembata, dan Ngada. Pemerintah terus mendistribusikan vaksin dan serum anti rabies ke seluruh rabies center di NTT, melatih petugas kesehatan dalam penanganan sesuai protokol, serta melakukan edukasi masyarakat agar waspada dan memahami langkah penanganan gigitan hewan penular rabies.

Kedua, Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat peningkatan dalam akses pendidikan menengah. Angka Partisipasi Kasar (APK) naik dari 88,66 pada tahun 2023 menjadi 89,20 pada tahun 2024, sementara Angka Partisipasi Murni (APM) meningkat dari 58,15 menjadi 60,73. Rata-rata lama sekolah juga mengalami kenaikan, meski perlahan, dari 8,01 menjadi 8,02 tahun.

Dari sisi pembangunan fisik, sejak tahun 2023 hingga 2025 telah dibangun 64 sekolah baru  terdiri dari 36 sekolah pada 2023, 18 sekolah pada 2024, dan 10 sekolah pada 2025. Dengan penambahan ini, jumlah total sekolah menengah di NTT mencapai 1.033 unit, yang terdiri dari 624 SMA, 360 SMK, dan 49 SLB.

Sebagai bagian dari pelaksanaan visi, misi, tujuh pilar, dan dasa cita Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 20252030, pemerintah provinsi juga memperkuat akses ke perguruan tinggi dan pendidikan kedinasan. Hingga akhir Mei 2025, tercatat 2.137 siswa mengikuti program pendampingan penuh, dengan hasil sebagai berikut:

1.874 siswa menyelesaikan pendaftaran online? 1.032 siswa lolos seleksi administrasi, 479 siswa lolos tahap akademik dan psikotes, 215 siswa mencapai tahap akhir seleksi, 124 siswa resmi diterima di TNI, Polri, dan perguruan tinggi kedinasan.

Untuk jalur reguler, capaian juga menggembirakan. Tahun 2025, sebanyak 4.642 siswa asal NTT diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terdiri atas 1.511 siswa melalui jalur prestasi (SNBP) dan 3.131 siswa melalui jalur tes (SNBT).

Pemerintah Provinsi NTT terus berupaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui pembangunan sarana prasarana sekolah serta rekomendasi pendirian sekolah baru. Dukungan bagi siswa kurang mampu diwujudkan melalui Program Indonesia Pintar dari Pemerintah Pusat serta implementasi Quick Wins Melki-Johni melalui Beasiswa Langsung  dari APBD Provinsi Tahun Anggaran 2025 bagi 1.291 siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu dengan anggaran Rp3,09 miliar.

Penguatan literasi juga dilakukan melalui Gerakan Genta Belis dan program membaca tiga bahasa di Kabupaten TTS yang melibatkan 10.000 siswa, sekaligus mencetak rekor MURI. Selain itu, Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kurikulum Muatan Lokal direvisi agar lebih relevan dengan potensi lokal masing-masing wilayah. Seluruh kebijakan ini berbasis pada identifikasi kebutuhan nyata di lapangan dan disesuaikan secara cermat dengan kapasitas fiskal daerah.

Dalam bidang pengembangan kebudayaan, kemajuan juga sangat nyata. Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) meningkat dari 896 objek (2023) menjadi 989 objek (2024), dan mencapai 1.077 objek di tahun 2025. Penetapan Cagar Budaya tingkat provinsi bertambah dari 1 objek (2023) menjadi 19 objek (2024), lalu 10 objek baru di tahun 2025. Di tingkat kabupaten/kota, jumlahnya naik dari 11 objek (2023) menjadi 19 objek (2024), dan bertambah 5 objek di tahun 2025.

Hingga 2024, sebanyak 425 Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) telah teregistrasi secara nasional, dengan total 37 karya budaya resmi ditetapkan termasuk masing-masing 2 karya budaya baru pada 2023 dan 2024. Saat ini, 26 karya budaya lainnya sedang dalam proses penetapan nasional.

Dari total 88 bahasa daerah di NTT, hingga 2024 telah dilestarikan tiga bahasa: Bahasa Alor, Bajawa, dan Ae. Pada 2025, dua bahasa lainnya Bahasa Sawila (Kabupaten Alor) dan Bahasa Dawan (Kota Kupang) sedang dalam proses pelestarian. Upaya ini menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam menjaga kekayaan budaya, bahasa, dan jati diri daerah sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang.

Komitmen memajukan pendidikan di NTT juga dibuktikan dengan prestasi membanggakan: NTT meraih peringkat ke-3 nasional sebagai Provinsi Penyelenggara Program Indonesia Pintar terbaik untuk jenjang pendidikan menengah dan khusus.

Ketiga, Bidang Infrastruktur. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berkomitmen membangun wilayah dari desa hingga kota, menghadirkan infrastruktur yang memadai sebagai fondasi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan ini meliputi jalan, irigasi, embung, sumur bor, rumah layak huni, dan jaringan air bersih dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pelayanan, dan kesejahteraan rakyat.

Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)  Provinsi NTT, sejumlah program strategis telah berjalan pada tahun 2025:

Peningkatan Jalan

Rekonstruksi ruas jalan dilaksanakan di lima kabupaten: Sumba Barat Daya, Ngada, Timor Tengah Selatan (TTS), Sikka, dan Flores Timur. Penanganan long segment juga dilakukan di 27 ruas jalan strategis yang tersebar di Lembata, TTS, Ngada, Manggarai Timur, Sikka, Alor, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Ende, Belu, Malaka, Rote Ndao, Kota Kupang, Sabu Raijua, Manggarai, Manggarai Barat, dan Kabupaten Kupang.

Daerah Irigasi

Untuk mendukung ketahanan pangan, direhabilitasi jaringan irigasi D.I. Wanokaka seluas 2.653 hektar di Kabupaten Sumba Barat melalui paket luncuran DAK 2024, serta D.I. Luwurweton seluas 1.000 hektar di Kabupaten Ngada melalui paket luncuran DAU-SG 2024.

Embung

Pembangunan embung menjadi prioritas ke depan untuk meningkatkan produktivitas pertanian di berbagai wilayah NTT.

Penyediaan Air Bersih melalui Sumur Bor

Sebanyak 14 sumur bor lengkap dengan sarana pendukung dibangun di Kabupaten Alor, Kupang, Ende, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Flores Timur, Manggarai Timur, Malaka, Belu, dan Rote Ndao. Selain itu, terdapat lima paket luncuran pembangunan sumur bor di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Utara (TTU), Alor, Flores Timur, Sumba Barat Daya, Sikka, Manggarai Barat, dan Lembata.

Rumah Layak Huni

Melalui Quick Win 100 Hari Gubernur, bantuan bahan bangunan rumah layak huni diberikan di lokasi-lokasi prioritas penanganan stunting. Sebanyak 25 unit rumah dibangun untuk dua kelompok masyarakat di Desa Noinbila, Kecamatan Molo Selatan, Kabupaten TTS, dengan progres fisik masing-masing 84,55 persen dan 73,78 persen.

Jaringan Perpipaan dan Air Bersih di Kota Kupang

Pembangunan jaringan perpipaan keciptakaryaan di Kota Kupang tengah berlangsung, termasuk penyusunan DED untuk pembangunan jaringan air bersih di lokasi prioritas penanganan stunting dan kemiskinan.

Transparansi Kontrak Pekerjaan

Untuk pertama kalinya, penandatanganan kontrak pekerjaan konsultasi dan konstruksi Tahun Anggaran 2025 dilakukan secara terbuka. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas proyek-proyek infrastruktur di NTT.

Secara keseluruhan, tahun 2025 Dinas PUPR Provinsi NTT mengelola 64 paket pekerjaan infrastruktur, terdiri dari 16 paket perencanaan, 29 paket konstruksi, dan 19 paket pengawasan. Hingga 1 Agustus 2025, seluruh paket telah ditandatangani kontraknya dan mulai dilaksanakan.

Pemerintah optimis, pembangunan infrastruktur yang merata, akuntabel, dan transparan ini akan menjadi pengungkit penting untuk membuka akses, menurunkan kesenjangan, dan mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh pelosok NTT.

Keempat, Bidang Pertanian. Pertanian tanaman pangan menjadi motor penggerak ekonomi NTT, memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB provinsi ini. Melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Pemerintah Provinsi terus mengembangkan komoditas utama seperti jagung, padi, hortikultura, dan tanaman perkebunan melalui strategi intensifikasi, ekstensifikasi, dan pemanfaatan teknologi untuk mengoptimalkan produktivitas.

Upaya intensifikasi yang dijalankan meliputi penggunaan benih unggul, pemupukan tepat dosis, penerapan irigasi tetes atau irigasi terjadwal, pengendalian hama terpadu (integrated pest management) dengan kombinasi metode biologis, mekanis, dan kimiawi, serta dukungan alat dan mesin pertanian.

Hasilnya mulai terlihat di semester pertama 2025:

Padi: produktivitas 4,12 ton/ha.

Jagung: produktivitas 2,78 ton/ha.

Hortikultura: produksi bawang putih naik menjadi 152,3 ton (2024: 151,1 ton); cabe besar 1.367,5 ton (2024: 1.282,5 ton); bawang merah 8.039,5 ton (hampir menyamai total 2024 sebesar 8.104,5 ton); cabe rawit 9.685,7 ton (berpotensi melampaui total 2024 sebesar 11.288,5 ton).

Dari sektor perkebunan, produktivitas sejumlah komoditas unggulan meningkat:

Kelapa: 786 kg/ha (2024: 780 kg/ha).

Jambu mente: 611 kg/ha (2024: 606 kg/ha).

Kopi robusta: 526 kg/ha (2024: 441 kg/ha).

Kopi arabika: 736 kg/ha (2024: 526 kg/ha).

Kakao: 631 kg/ha (2024: 613 kg/ha).

Capaian tersebut turut mendorong kenaikan Indeks Harga Petani (IHP) dari 115,37 (2024) menjadi 119,01 (2025). IHP di atas 100 menunjukkan petani mengalami surplus, di mana kenaikan harga produksi lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga konsumsi, sehingga pendapatan petani tumbuh lebih cepat daripada pengeluarannya.

Selain itu, kita juga terus mendorong keterlibatan para penyuluh pertanian dalam mendampingi para petani untuk meningkatkan produktivitas hasil-hasil pertanian. Tahun 2025 ini, kita menganggarkan dari APBD Provinsi Biaya Operasional Penyuluh (BOP) sebesar Rp. 260.000,- per penyuluh per bulan bagi 1.918 orang penyuluh di seluruh NTT.

Kelima, Bidang Peternakan. Melalui Dinas Peternakan Provinsi NTT, pemerintah terus mendorong peningkatan produktivitas sektor peternakan melalui program pembibitan di berbagai instalasi milik pemerintah, seperti Instalasi Sumlili dan Tarus di Kabupaten Kupang, Instalasi Besipae di Kabupaten TTS, Instalasi Boawae di Kabupaten Ngada, Instalasi Loura di Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Instalasi Kondamaloba di Kabupaten Sumba Tengah.

Fungsi instalasi tersebut bukan hanya sebagai pusat pembibitan, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi masyarakat dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperkuat fiskal daerah.

Sebagai salah satu daerah penghasil ternak nasional, populasi sapi potong di NTT pada semester pertama 2025 mencapai 605.376 ekor, naik dari 592.634 ekor pada 2024. Pada tahun 2024, alokasi ternak sapi sapi dari NTT untuk dikirimkan keluar daerah adalah dari 58.217 ekor, realisanya sejumlah 45.670 ekor atau 81,18 persen. Sementara untuk kerbau, alokasi sebanyak 4.078 dengan realisasi 2.698 ekor atau 70,48 persen dan Kuda, alokasi 6.339 ekor dengan realisasi 3.257 atau 75,71 persen. Sementara itu, hingga Agustus 2025, dari total alokasi 49.716 ternak sapi yang dapat dikirimkan ke luar daerah, sudah terealisai sebanyak 44.171 ekor atau 88,85 persen, untuk kerbau alokasi 3.807 ekor, realisasi 1.888 ekor atau 49,59 persen serta kuda, alokasi 4.081 ekor dengan realisasi 2.910 ekor atau 71,31. Selain ketiga hewan besar ini, Komoditas ternak unggulan lainnya meliputi kambing potong, domba, babi, ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur, itik manila, kerbau potong, dan kuda.

Dalam menjaga kesehatan dan kualitas ternak, pemerintah menjalankan langkah preventif dan kuratif yaitu:

Pengendalian ASF (African Swine Fever) sejak 2020 melalui Instruksi Gubernur No. 01/Disnak/2021, yang membatasi pemasukan dan pengeluaran ternak babi serta produk olahannya. Deteksi virus dilakukan dengan 3 unit alat LAMP di Pulau Timor, Flores, dan Sumba. Kapasitas petugas puskeswan dan laboratorium juga terus ditingkatkan.

Pengendalian PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) sesuai Instruksi Gubernur No. 1/2024, termasuk bantuan vitamin Biodin (100 botol x 100 ml) ke 22 kabupaten/kota.

Hingga saat ini, tercatat 24.704 ekor babi terinfeksi ASF. Untuk menekan penyebaran, pemerintah:

Meningkatkan biosecurity dengan penyemprotan disinfektan kandang.

Melakukan sosialisasi rutin.

Memantau perkembangan vaksin ASF yang masih dalam tahap uji coba.

Menggandeng mitra strategis seperti Balai Karantina Ikan, Hewan, dan Tumbuhan, AIHSP, dan PRISMA untuk memperkuat regulasi lalu lintas ternak antar-kabupaten.

Dalam penanganan rabies, sosialisasi masif terus dilakukan agar masyarakat memahami bahaya rabies dan mendukung program vaksinasi hewan pembawa rabies. Landasan hukumnya tengah diproses melalui Instruksi Gubernur tentang lockdown dan vaksinasi massal.

Pemerintah juga bekerja sama dengan mitra internasional, seperti JAAN, Mission Rabies dari World Veterinary Service, AIHSP, dan SKALA, untuk memperkuat kapasitas pencegahan dan penanggulangan rabies di NTT.

 

Keenam, Bidang Kelautan dan Perikanan. Melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, pemerintah terus berupaya meningkatkan produktivitas komoditas unggulan di sektor kelautan dan perikanan, baik dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, maupun komoditas kelautan lainnya.

Pada 2024, realisasi perikanan tangkap mencapai 91.276 ton, dengan komoditas tuna, tongkol, dan cakalang menyumbang 15,31% dari total produksi. Optimalisasi sektor ini dilakukan melalui:

Penempatan petugas teknis di lapangan untuk mendukung peningkatan produksi.

Bimbingan teknis peningkatan kompetensi SDM sektor kelautan dan perikanan.

Penguatan dukungan terhadap hilirisasi pengelolaan perikanan tangkap.

Di perikanan budidaya, produksi tahun 2024 mencapai 18.583 ton. Kontribusi terbesar berasal dari: Ikan nila: 0,52%; Bandeng: 0,45%; Lele: 0,31%. Untuk meningkatkan capaian tersebut, pemerintah melakukan revitalisasi instalasi perbenihan guna menjamin ketersediaan benih dan pakan berkualitas.

Pada produksi rumput laut, capaian tahun 2024 sebesar 1.457.663 ton basah masih perlu ditingkatkan. Langkah yang ditempuh antara lain:

Pembaruan bibit dari Balai Besar Pembudidayaan Rumput Laut.

Pembangunan kebun bibit rumput laut untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas. Upaya ini menjadi penting di tengah tantangan serangan penyakit bintik putih yang mempengaruhi produksi tahun berjalan.

Dari potensi kelautan, NTT memiliki komoditas garam berkualitas tinggi. Pemerintah mendorong peningkatan produksi garam rakyat melalui:

Intensifikasi lahan aktif.

Pelatihan teknis bagi petani tambak garam.

Sertifikasi hasil hilirisasi garam agar bernilai ekonomis tinggi.

Targetnya adalah melampaui capaian 1.579 ton produksi garam pada 2024.

Langkah nyata yang sudah ditempuh antara lain menjadikan Rote Ndao sebagai pusat produksi garam nasional yang modern dan mandiri, dengan model yang memberdayakan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi daerah berbasis sumber daya alam berkelanjutan.

Dari sisi pemberdayaan nelayan, pemerintah memanfaatkan ruang fiskal untuk memberikan stimulan setiap tahun, antara lain:

Alat tangkap gillnet monofilament.

Kapal penangkap ikan, ketinting, dan mesin kapal (3 GT dan 1 GT).

Peralatan tangkap pendukung.

Cool box kapasitas 100L dan 200L.

Dengan langkah-langkah tersebut, sektor kelautan dan perikanan diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi pesisir, memperkuat ketahanan pangan laut, dan mengoptimalkan potensi maritim NTT secara berkelanjutan.

Ketujuh, Bidang Pariwisata. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Dari ujung Timor hingga Sumba, dari Flores hingga pulau-pulau kecil yang tersebar di Samudera, kita memiliki 1.637 daya tarik wisata. Ada 759 pesona alam yang memikat mata, 762 kekayaan budaya yang menggetarkan hati, dan 116 karya buatan manusia yang menambah warna dan daya tarik daerah kita.

Di antara semua itu, kita patut berbangga karena NTT memiliki satu destinasi super prioritas nasional, yaitu Labuan Bajo. Namun kebanggaan kita tidak berhenti di sana. Sebab di seluruh NTT, 534 desa wisata telah menjadi ujung tombak pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, tempat kearifan lokal bertemu dengan semangat inovasi.

Tahun 2024, pariwisata memberi kontribusi 7,77% terhadap PDRB kita. Dan tahun ini, data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan, geliat wisata kita semakin kuat. Bayangkan saja: 20.715 wisatawan mancanegara berkunjung hingga Juni 2025 naik 80,35% dibanding tahun lalu. Dari seluruh penjuru tanah air, 905.963 wisatawan nusantara datang ke NTT naik 49,91%. Ini bukti bahwa NTT bukan lagi sekadar tujuan wisata, tapi sudah menjadi impian yang ingin diwujudkan banyak orang.

Kita tidak tinggal diam. Pemerintah Provinsi terus mempromosikan NTT ke dunia, membenahi sarana prasarana di enam kabupaten, meningkatkan kualitas destinasi, dan memfasilitasi pemasaran wisata ke berbagai pasar, dalam dan luar negeri.

Kita juga mengembangkan sport tourism  wisata olahraga yang memadukan adrenalin dan keindahan alam. Tahun ini, dunia akan menyaksikan Tour de EnTeTe. Ini bukan sekadar balap sepeda, melainkan panggung persaudaraan, promosi budaya, dan kebangkitan ekonomi kreatif.

Prestasi pun hadir dari desa-desa kita. Dua desa wisata, Tiworiwu di Ngada dan Fatumnasi di TTS, masuk 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024. Tahun ini, empat desa kita masuk 15 besar nasional di kategori desa tertinggal bukti bahwa desa kita pun bisa bersaing di panggung nasional.

Kekuatan pariwisata kita juga berpadu dengan ekonomi kreatif. Dari kuliner, kriya, hingga fesyen, kita punya 10.803 pelaku ekonomi kreatif yang memberi nilai tambah hampir Rp1 triliun pada PDRB kita. Lewat Perda Nomor 4 Tahun 2023, kita lindungi, kembangkan, dan beri hak kekayaan intelektual pada karya-karya anak NTT. Target kita jelas: tambah 100 produk ekonomi kreatif ber-HKI tahun ini.

Festival, pelatihan, pendampingan semua kita lakukan. Tahun ini, ANTIKFest di Kupang saja memberi dampak ekonomi langsung Rp567 juta. Pelatihan One Village One Product di desa wisata sudah melahirkan wirausaha baru dengan produk kopi, sambal, dan rempah yang siap menembus pasar.

Inilah NTT yang kita bangun: pariwisata yang mengangkat budaya, ekonomi kreatif yang menghidupkan desa, dan semua berpadu untuk kesejahteraan rakyat. Kita membangun NTT baru yang penuh harapan, di atas fondasi budaya dan alam yang telah Tuhan anugerahkan.

Kedelapan, Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Di bidang energi dan sumber daya mineral, kita patut bersyukur bahwa Nusa Tenggara Timur terus mencatat kemajuan yang membanggakan. Data tidak pernah berbohong dan data menunjukkan bahwa kerja keras kita membuahkan hasil.

Rasio elektrifikasi nasional pada tahun 2023 berada di angka 95,27%, dengan rasio desa berlistrik 94,51%. Setahun kemudian, kedua indikator ini naik menjadi 96,35% dan 96,51%. Dan tahun ini, 2025, kita sudah mencapai 96,41%untuk rasio elektrifikasi dan 96,66% untuk rasio desa berlistrik. Jumlah desa berlistrik PLN pun bertambah dari 3.322 desa pada 2024 menjadi 3.327 desa saat ini.

Khusus di NTT, capaian ini semakin terasa. Rasio elektrifikasi PLN yang pada 2023 masih sekitar 87%, kini sudah mencapai 89,12% per Maret 2025. Sementara rasio elektrifikasi total kita 96,39%. Target kita jelas: 99,99% rasio elektrifikasi provinsi pada 2028 dan 100% desa berlistrik pada 2027.

Pertumbuhan ini kita dorong melalui pemasangan meteran listrik 450 VA bagi masyarakat kurang mampu, pembangunan sarana listrik di daerah terpencil, dan koordinasi erat dengan Kementerian ESDM serta Ditjen Ketenagalistrikan. Pada tahun 2025 melalui Dinas ESDM Provinsi NTT, kita targetkan pemasangan 762 meteran listrik gratis daya 450 VA di untuk masyarakat kurang mampu di bebrapa kabupaten dengan rasio elektrifikasi rendah.

Jumlah pelanggan PLN juga bertumbuh stabil: dari 1,21 juta pada 2023, menjadi 1,26 juta di 2024, dan per April 2025 sudah 1,304 juta pelanggan. Artinya, rata-rata hampir 88 ribu pelanggan baru setiap tahun.

Daya terpasang kita kini 628,85 MW, dengan daya mampu 470,72 MW, beban puncak 302,53 MW, dan cadangan 168,19 MW. Sistem Timor relatif aman, tetapi kita tetap waspada, karena Sistem Flores terutama Labuan Bajo dan sekitarnya berpotensi defisit pada 2027 jika pembangkit baru tidak segera dibangun.

NTT adalah tanah kaya potensi energi baru terbarukan. Kita memiliki potensi angin 10.188 MW, air 369,5 MW, surya 60,13 GWp, bioenergi 746,8 MW, dan panas bumi 1.149 MW.

Saat ini porsi EBT kita baru 1015% atau 42 MW, tetapi roadmap kita jelas: tambah 300 MW EBT hingga 2028, sehingga porsinya melonjak menjadi 42,6%. PLTS menjadi tulang punggung transisi energi kita. Tahun 2023, kita bangun PLTS terpusat off-grid di 21 lokasi, tahun 2024 jumlah PLTS tersebar meningkat menjadi 226 unit, dan tahun depan kita rencanakan 47 unit PLTS baru yang akan menjangkau lebih banyak desa dan pulau kecil.

Contoh nyata keberhasilan inovasi ini, Bapak/Ibu sekalian, dapat kita saksikan di Pulau Semau. Di sana, kita membangun sistem pembangkit hybrid  perpaduan Pembangkit Listrik Tenaga Surya berkapasitas 450 kWp dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel 1.380 kW. Hasilnya luar biasa: hemat bahan bakar hingga Rp1,17 miliar per tahun, dan mampu mengurangi emisi karbon sebesar 180 ton CO₂ pada tahun 2024.

Tahun ini, kontribusi energi terbarukan di Semau tetap stabil di kisaran 10–12%, dan berhasil menurunkan konsumsi BBM sekitar 8–9%. Ini bukan sekadar angka, Bapak/Ibu, tetapi bukti nyata bahwa teknologi hijau mampu memberi manfaat ekonomi sekaligus melindungi lingkungan kita.

Namun kita juga jujur mengakui, biaya investasi EBT masih tinggi. Membangun PLTS off-grid memerlukan sekitar Rp130 juta per kWp, sementara membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi 1 MWe membutuhkan kurang lebih Rp 48 miliar. Selain itu, kita masih harus terus meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap proyek-proyek ini baik panas bumi maupun PLTS terpusat.

Karena itulah kita bergerak dengan program-program strategis: PLTS DAKInfrastruktur EBT di Sumba, ACCESS Project di Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, serta Program MENTARI di Sumba Tengah yang telah melistriki ratusan rumah tangga dan fasilitas umum.

Kita juga patut berbangga, karena Nusa Tenggara Timur kini menjadi bagian dari peta besar inovasi energi dunia. Kita telah menandatangani kerja sama dengan perusahaan energi asal Prancis, PT HDF Energy Indonesia, untuk membangun ekosistem energi hidrogen hijau di bumi Flobamorata, dengan nilai investasi sebesar Rp9,6 triliun. Dana sebesar ini akan mewujudkan delapan pembangkit listrik berbasis teknologi Renewstable, yang tersebar di Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Kupang, Timor Tengah Utara, Belu, Rote Ndao, Alor, dan Sikka. Teknologi ini akan menghadirkan pasokan listrik yang bersih, stabil, dan mandiri, sekaligus mengukuhkan posisi NTT sebagai pionir energi terbarukan di Indonesia.

Namun bukan hanya hidrogen hijau. Di bawah tanah Nusa Tenggara Timur, tersimpan energi yang berdenyut dalam diam  panas bumi yang mengalir dari perut bumi Pulau Flores dan Lembata.

Inilah anugerah alam yang sudah Tuhan berikan dan percayakan kepada kita, bila kita kelola dengan bijak, dapat menjadi sumber tenaga bersih yang menopang masa depan, sejalan dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

Setiap pembangunan menghadirkan pertanyaan, menghadirkan harapan sekaligus kekhawatiran. Itu wajar, itu tanda kita semua peduli pada masa depan NTT. Di sinilah peran kita untuk menyatukan pengetahuan dengan kearifan lokal. Kita akan buka ruang dialog seluas-luasnya, mendengar suara masyarakat, memberi penjelasan yang jujur, dan memastikan prosesnya ramah lingkungan. Kita akan memastikan bahwa panas bumi bukanlah tambang yang menggerus bukit, melainkan teknologi yang menghormati alam, tanpa penggalian besar, tanpa limbah padat. Mengajak semua pihak duduk bersama, membuka data, berbagi rencana, dan merangkai kepercayaan.

Jika kita dapat berjalan seiring, maka panas bumi akan menjadi penjaga cahaya di rumah-rumah kita, penopang ketahanan energi, dan penggerak ekonomi rakyat. Sebuah langkah maju yang lahir bukan dari paksaan, melainkan dari kesepakatan hati bahwa inilah jalan terbaik untuk NTT yang tangguh, hijau, dan sejahtera.

Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan terus melakukan sosialisasi, edukasi, dan pendekatan persuasif untuk meluruskan pemahaman ini. Jika pengembangan ini berjalan optimal, geotermal dapat menjadi salah satu tulang punggung ketahanan energi NTT yang stabil, bersih, dan berkelanjutan.

Seluruh upaya ini berlandaskan pada kebijakan ketahanan energi sebagaimana diatur dalam PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Kita menekankan empat pilar utama: ketersediaan energi yang berkelanjutan, aksesibilitas hingga wilayah terpencil, keterjangkauan harga bagi seluruh lapisan masyarakat, dan penerimaan masyarakat terhadap energi baru terbarukan.

Langkah-langkah ini adalah wujud nyata komitmen kita untuk memastikan bahwa energi di NTT bukan hanya tersedia dan terjangkau, tetapi juga berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berpihak pada rakyat. Kita sedang bergerak menuju sistem energi yang lebih andal, hijau, dan merata, yang akan menjadi fondasi penting bagi kemajuan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan masa depan NTT yang berkelanjutan.

Kesembilan, Bidang Investasi, Perindustrian, Perdagangan, UMKM dan Koperasi. Investasi adalah salah satu motor penggerak penting pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Melalui investasi, kita membuka lapangan kerja, menumbuhkan usaha baru, dan pada akhirnya mengurangi angka kemiskinan di bumi Flobamorata.

Secara nasional, target realisasi investasi untuk NTT tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp4,69 triliun. Puji Tuhan, hingga semester I tahun 2025Januari hingga Junikita telah mencapai Rp2,192 triliun atau 46,8% dari target. Angka ini terdiri dari Rp772,667 miliar investasi Penanaman Modal Asing dan Rp1,420 triliun Penanaman Modal Dalam Negeri.

Sebanyak 1.291 perusahaan melaporkan kegiatan penanaman modalnya melalui LKPM Online, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 3.893 orang di 8.353 proyek. Lima sektor terbesar yang menjadi pendorong investasi adalah: Hotel dan Restoran sebesar Rp 658 miliar, Perdagangan dan Reparasi Rp 429 miliar, Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi Rp 411 miliar, Konstruksi Rp.177 miliar dan Perumahan Rp. 119 miliar.

Untuk memastikan pelayanan publik mendukung pertumbuhan ini, kita telah meluncurkan Mall Pelayanan Publik di 9 kabupaten/kota: Kota Kupang, TTS, Belu, Malaka, Ngada, Sikka, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Lembataagar izin usaha, dokumen penting, dan layanan administrasi dapat diakses lebih cepat, mudah, dan transparan.

Di bidang perizinan, kita menargetkan 5.000 izin usaha terbit pada tahun 2025. Syukur kita panjatkan, hingga bulan Juni, capaian kita sudah 3.434 izin atau 68,68% dari target tahunanmelampaui target antara sebesar 58% yang ditetapkan sampai Juli. Dari jumlah ini, 3.197 izin diterbitkan melalui Front Office dan 234 izin melalui OSS RBA.

Melalui OSS RBA, selain izin, pemerintah juga telah menerbitkan 2.778 Sertifikat Standar dan 11.557 Nomor Induk Berusaha (NIB)yang terdiri dari 11.511 usaha mikro kecil dan 46 usaha non-mikro kecil. Ini adalah langkah nyata memperluas kesempatan usaha di seluruh penjuru NTT. Kita akan terus mendorong kemudahan investasi melalui penyederhanaan birokrasi dalam memberikan perizinan dan menerapkan strategi menjemput bola. Kita harus menunjukkan bahwa NTT adalah daerah yang dapat menjadi masa depan investasi di Timur Indonesia.

Di sektor industri, fokus kita jelas: meningkatkan kualitas produk UMKM agar mampu bersaing di pasar nasional bahkan internasional. Berbagai program unggulan terus kita dorong, seperti One Village/Community One Product (OVOP), NTT Mart, Dapur/Restoran Flobamorata, dan Gerakan Beli NTT.

Melalui OVOP, kita membangun ekosistem dari hulu ke hilir: mengembangkan produk unggulan lokal berbasis potensi desa, meningkatkan kapasitas SDM melalui pemberdayaan komunitas, memperkuat infrastruktur dan sarana produksi, memasarkan dan mempromosikan produk, serta memperkuat koordinasi lintas OPD dan lembaga terkait. Inilah cara kita memastikan bahwa kemajuan ekonomi benar-benar berakar dari desa dan kembali untuk desa.

Hari ini, kita sudah memiliki database potensi 3.137 desa lengkap dengan peta produk OVOP NTT. Dari sini, kita bergerak membangun kualitas: mengadakan pelatihan peningkatan mutu dan kapasitas produksi, menyediakan dukungan sarana produksi, mendesain ulang kemasan dengan logo OVOP NTT, memfasilitasi penerbitan izin edar BPOM, sertifikasi halal, PIRT, hingga pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Kementerian Hukum.

Produk-produk ini tidak hanya tersimpan di rak, tetapi sudah hadir di pameran pembangunan tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kita bahkan memperluas ruang pemasyarakatan OVOP melalui pembekalan KKN Tematik mahasiswa, pameran bersama One Church One Product berbasis pemuda gereja, peluncuran superapps, hingga promosi gencar di media sosial. Menjelang HUT NTT ke-69 pada 20 Desember 2025, kita mempersiapkan pameran OVOP NTT yang akan menjadi panggung kebanggaan bersama.

Sebagai bukti komitmen, pemerintah telah memfasilitasi izin edar BPOM bagi 45 pelaku UMKM dan meluncurkan NTT Mart dan Dapur Flobamarata sebagai etalase utama produk UMKM dan pangan lokal kita dari seluruh penjuru Flobamorata.

Di sisi lain, koperasi sebagai tulang punggung ekonomi rakyat juga terus kita perkuat. Tahun 2025, jumlah koperasi di NTT mencapai 7.135 unit, dengan 6.202 koperasi aktif dan 600 koperasi digital. Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM melakukan pemutakhiran dan sinkronisasi data secara berkala, digitalisasi basis data, verifikasi lapangan, pelatihan, hingga integrasi sistem keuangan dan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan secara daring. Koperasi yang tidak aktif kita hapus, sementara koperasi potensial kita kembangkan secara tematik sesuai kekuatan wilayah.

Kita patut berbangga bahwa NTT menjadi salah satu Provinsi yang sangat responsif dengan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari Presiden Prabowo Subianto. Di mana Koperasi Desa/Kelurahan telah terbentuk di seluruh 3.442 desa dan kelurahan. Pembentukan melalui Musyawarah Desa dan Kelurahan Khusus telah dilengkapi Akta Notaris serta SK Pengesahan sebagai Badan Hukum (SKBH). Bahkan ada dua KDMP di NT yang jadi percontohan nasional yakni KDMP Penfui Timur di Kabupaten Kupang dan KDMP Model Sukses Fatuketi di Kabupaten Belu. Semua ini adalah bagian dari langkah besar membangun NTT dari desa, untuk membawa manfaat nyata bagi seluruh rakyatnya.

Kesembilan, Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Kita semua tahu anak-anak NTT kita banyak yang merantau. Ada yang ke Malaysia, ada yang ke Singapura, bahkan ada yang sampai ke Timur Tengah. Mereka pergi untuk bekerja, untuk menghidupi keluarga, untuk membangun masa depan.

Maka, saya tegaskan, bahwa tugas kita di sini, di tanah ini, adalah memastikan mereka berangkat secara prosedural, legal, dan aman. Bukan ilegal bukan tanpa perlindungan bukan tanpa kepastian!

Pemerintah Provinsi NTT terus berupaya memastikan penempatan pekerja migran dilakukan secara prosedural, legal, dan aman demi perlindungan hak dan keselamatan mereka. Untuk menekan terjadinya PMI ilegal dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), langkah-langkah strategis yang dilakukan antara lain:

Moratorium pengiriman pekerja rentan dan tidak kompeten ke luar NTT.

Aktivasi Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di kabupaten/kota.

Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan TPPO hingga tingkat desa.

Penguatan Sistem Informasi dan Layanan Pengaduan (SI-SAGA).

Diseminasi informasi dan edukasi serta kerja sama dengan wilayah transit pekerja migran NTT.

Selain itu, peningkatan kompetensi calon tenaga kerja terus didorong melalui berbagai pelatihan yang bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan mitra swasta. Pada tahun 2025, pelatihan meliputi bidang pariwisata, pengolahan, kecantikan, TIK, bisnis dan manajemen, garmen, serta konstruksi untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja domestik dan global.

Data capaian menunjukkan, PMI Prosedural tahun 2024 sebanyak 1.401 orang. Sementara tahun 2025 sampai dengan bulan Agustus sebanyak 1.026 orang. Selain itu, kita melakukan pembatalan pemberangkatan terhadap 62 Calon PMI NTT Non Prosedural Tahun 2024. Dan untuk tahun 2025 sampai dengan saat ini, ada 16 Calon PMI Non prosedural yang dicekal dan dibatalkan keberangkaannya.

Sebanyak 27 orang calon tenaga kerja antar daerah pada tahun ini juga dibatalkan keberangkatannya karena berkas diprasyaratkan tidak dipenuhi. PMI asal NTT yang meninggal di luar negeri sampai dengan awal Agustus 2025 sebanyak 87 orang dengan rincian 82 orang adalah PMI Non Prosedural dan 5 orang PMI Prosedural.

Tahun ini, Pemerintah Provinsi NTT menandatangani MoU dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk memperkuat perlindungan pekerja migran melalui kolaborasi lintas pihak, pencegahan keberangkatan non-prosedural, penutupan akses calo, dan penindakan sindikat TPPO. Pemerintah pusat juga mendorong lahirnya Peraturan Desa tentang perlindungan pekerja migran, menghadirkan Migran Center dan Class of Migran, serta membangun pos pelayanan di kabupaten/kota.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi menyiapkan program persiapan keberangkatan pekerja migran, mencakup pelatihan keterampilan, pembekalan bahasa dan budaya negara tujuan, serta edukasi prosedur keberangkatan agar seluruh pekerja migran asal NTT berangkat aman, legal, dan berdaya saing.

Sementara itu, dalam pengembangan daerah transmigrasi, capaian tahun 2025 juga menunjukkan peningkatan. Kita berhasil mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah transmigrasi untuk 2.536 bidang di 7 kabupaten, naik hampir dua kali lipat dari tahun 2024 yang berjumlah 1.388 bidang di 4 kabupaten. Penempatan keluarga transmigran meningkat dari 5 KK di tahun 2024 menjadi 50 KK di tahun 2025.

Dari sisi pemberdayaan, kita menargetkan pelatihan bagi 745 warga transmigrasi di 23 Satuan Permukiman di 12 kawasan transmigrasi, dan hingga Juli 2025 telah terlaksana 20 paket pelatihan. Semua ini dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, lembaga akademik, dan swasta, disertai pendampingan intensif dalam penyelesaian berbagai masalah pertanahan.

Untuk perlindungan ketenagakerjaan, tahun ini diluncurkan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi 100.000 pekerja rentan, miskin, dan miskin ekstrem di sektor informal. Program ini menanggung penuh iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), diperkuat dengan Peraturan Gubernur NTT Nomor 18 Tahun 2025 dan dukungan seluruh kepala daerah kabupaten/kota melalui penandatanganan Pakta Perlindungan Jaminan Sosial.

Capaian ini menunjukkan hasil nyata dari kerja bersama. Namun, keberhasilan ini menjadi pijakan untuk melangkah lebih jauh memperkuat perlindungan pekerja migran, memperluas kesempatan kerja, menata transmigrasi berkelanjutan, dan membangun SDM NTT yang tangguh.

Kesepuluh, Bidang Reformasi Birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untuk membangun tata kelola pemerintahan di Nusa Tenggara Timur yang bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah Provinsi terus mendorong transformasi birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, dengan pelayanan publik sebagai prioritas utama.

Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi NTT Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 9,45 poin dari tahun 2023. Hal ini merupakan pencapaian tertinggi Provinsi NTT selama kurang lebih 10 tahun pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Di mana sebelumnya Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi NTT naik turun (fluktuatif) di angka 0,1 s/d 0,8. Sementara itu, indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik juga mengalami kenaikan dari 3,83 pada tahun 2023 menjadi 3,89 pada tahun 20224. Indeks Keterbukaan Informasi Publik pun meningkat sebesar 17,24 poin dari 77,06 tahun 2023 atau kategori cukup informatif ke 94,3 atau kategori informatif pada tahun 2024. Atas prestasi ini, Pemerintah Provinsi tahun 2024 mendapatkan dua kategori penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Digital yakni Top Digital Awards 2024 (Top Digital Implementation 2024 Level Star 4) dan Top Digital Awards 2024 (Top Leader On Digital Implementation 2024)

Di bawah pemerintahan Melki-Johni, kami terus ingin memastikan berbagai langkah strategis yang telah ditempuhmulai dari penyederhanaan birokrasi, penguatan sistem pengawasan, penerapan teknologi digital, hingga peningkatan profesionalisme aparatur sesuai dengan ananlis jabatan dan analisis beban kerja berjalan efektif dan memberi dampak signifikan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan akuntabilitas publik serta juga membangun kepercayaan masyarakat.

Dalam rangka mendorong partisipasi publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kami menghadirkan Platform Meja Rakyat (MelkiJohni Melayani Masyarakat) sebagai sarana pengaduan masyarakat, baik secara offline maupun online, terkait layanan pemerintahan dan pembangunan. Pada periode 14 Maret30 Juni, Meja Rakyat menerima 316 aduan, dengan rincian:

300 aduan selesai/tindak lanjut.

10 aduan dalam proses (kelengkapan berkas, koordinasi lanjutan, atau pengaduan dengan informasi terbatas).

6 aduan tidak dapat diproses (permasalahan bersifat pribadi).

Upaya reformasi birokrasi ini turut tercermin dari Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI, di mana nilai Pemerintah Provinsi meningkat 13,93 poin  dari 63,92 pada 2023 (Kategori C, Opini Kualitas Pelayanan Sedang) menjadi 77,85 pada 2024 (Kategori C, Opini Kualitas Pelayanan Sedang). Kenaikan ini menunjukkan perbaikan signifikan dalam penerapan standar pelayanan, keterbukaan informasi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

Untuk membentuk aparatur birokrasi yang profesional, adaptif, dan inovatif, kami terus mendorong pelaksanaan Sistem Merit dalam penataan birokrasi. Tahun 2024, Indeks Sistem Merit mencapai 331 (kategori Sangat Baik). Penataan formasi jabatan juga menjadi prioritas, dengan langkah-langkah antara lain:

Pelantikan 15 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang sebelumnya lowong.

Penyerahan SK Gubernur kepada 1.380 CPNS lulusan 2024.

Penyerahan SK Gubernur kepada 5.480 PPPK.

Penataan Pejabat Struktural Eselon III dan IV yang saat ini dalam proses pengisian.

Kami menyadari bahwa ASN, baik PNS maupun PPPK, adalah motor penggerak pembangunan daerah. Oleh karena itu, berbagai diklat struktural, diklat teknis, dan bimbingan teknis di berbagai tema terus dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja aparatur. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTT meraih Kategori Bintang 1 (Keputusan LAN RI Nomor 531/K.1/PDP.09/2021, berlaku 5 tahun) serta tersertifikasi ISO 9001:2015 yang diperbarui setiap tahun.

Dalam hal tata kelola keuangan, Pemerintah Provinsi NTT senantiasa memastikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Kesebelas, Bidang Kependukan dan Catatan Sipil, Perempuan dan Anak serta Bencana Alam

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkomitmen memastikan setiap warga memiliki data kependudukan yang sah. Data kependudukan bukan sekadar administrasi, melainkan hak fundamental sebagai warga negara dan landasan bagi perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pengambilan kebijakan, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan stunting, ketenagakerjaan, dan pengentasan kemiskinan.

Hingga Juni 2025, dari 4.020.905 warga yang berhak memiliki KTP-el, sebanyak 3.928.187 warga atau 97,69% telah melakukan perekaman meningkat 0,27% dibandingkan tahun 2024. Sementara itu, dari 1.728.810 anak berusia 018 tahun di NTT, sebanyak 1.433.446 anak atau 83,06% telah memiliki akta kelahiran, naik 0,66% dari tahun sebelumnya. Upaya validasi data kependudukan terus diperkuat agar bermanfaat secara nyata bagi pembangunan yang tepat sasaran.

Namun, data juga menunjukkan tantangan serius: sebagian besar penghuni lembaga pemasyarakatan di NTT adalah pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sepanjang JanuariJuni 2025, tercatat 113 perempuan dan 176 anak yang melaporkan kasus kekerasan. Angka ini mengingatkan kita bahwa perlindungan generasi muda memerlukan upaya lintas sektor yang tegas, terkoordinasi, dan berkesinambungan.

Di tengah berbagai program pembangunan, kita juga dihadapkan pada bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Lakiyang berdampak pada kesehatan masyarakat, transportasi udara, serta aktivitas sosial-ekonomi. Pemerintah Provinsi NTT menunjukkan kepedulian dan solidaritas melalui langkah-langkah nyata, antara lain:

Menghibahkan dana APBD ± Rp3 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk pengadaan lahan pembangunan hunian tetap bagi pengungsi di Kecamatan Wulanggitang.

Menyalurkan bantuan logistik kebutuhan dasar berupa sembako melalui koordinasi bersama pemerintah daerah, BPBD, TNI/Polri, dan mitra kemanusiaan.

Selain itu, Program Sekolah Aman Bencana (SPAB) terus digalakkan di seluruh kabupaten/kota di NTT untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana, langkah pencegahan, serta mitigasi. Pemerintah juga memperkuat sistem peringatan dini dan penataan lingkungan agar potensi kerugian jiwa maupun materi dapat ditekan semaksimal mungkin.

Di hari yang bersejarah ini dengan segala kerendahan hati izinkan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta seluruh unsur Kabinet Merah Putih di bawah komando Bapak Presiden, kepada para anggota DPR RI dan DPD RI asal NTT, para kepala daerah se-NTT, para pimpinan dan anggota DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-NTT, kepada Lembaga Penegak Hukum, TNI, Polri, tokoh agama tokoh masyarakat, unsur desa, lembaga pendidikan, Lembaga perbankan dan keuangan, LSM, pihak swasta dan seluruh warga NTT, diaspora NTT, serta masyarakat Indonesia yang mencintai NTT yang dengan tulus bekerja sama demi membangun tanah yang kita cintai ini. Seperti yang diingatkan oleh Wakil Proklamator, Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia, Mohammad Hatta:

“Kemerdekaan hanyalah jembatan emas di seberangnya kita bangun masyarakat yang adil dan makmur.”

Hari ini semangat itu kita hidupkan kembali di Nusa Tenggara Timur!

Persatuanlah yang menjadi pondasi

Saat kita mengelola laut dan hasil perikanan untuk kesejahteraan nelayan, persatuanlah yang memandu langkah kita, ketika mengembangkan energi terbarukan, persatuan jugalah yang menjadi ruh, Saat kita membangun UMKM, koperasi, dan membuka pintu investasi, agar setiap desa setiap keluarga punya kesempatan yang sama untuk maju. Kita membangun kesehatan yang lebih merata, memperkuat layanan puskesmas rumah sakit tenaga kesehatan hingga memastikan Jaminan Kesehatan Nasional hadir di seluruh pelosok.

Kita pastikan setiap ibu hamil aman, setiap anak mendapat imunisasi lengkap, dan setiap warga memiliki akses pelayanan kesehatan yang layak.

Kita membangun pendidikan yang berkualitas, agar anak-anak kita tidak hanya cerdas secara akademik.tapi juga berkarakter terampil dan siap bersaing, beasiswa peningkatan kompetensi guru pemerataan sarana pendidikan, semua kita lakukan agar tidak ada anak NTT yang tertinggal.

Kita membangun infrastruktur yang menghubungkan pulau demi pulau desa demi desa, jalan jembatan pelabuhan bandara, kita perbaiki kita bangun, agar rantai pasok ekonomi rakyat makin kuat, mobilitas makin mudah,

Dan pelayanan publik makin cepat, kita mengembangkan kelautan dan perikanan, memperkuat peternakan, memajukan pertanian modern dengan satu tujuan:

Rakyat NTT sejahtera di tanahnya sendiri, kita ingin para pekerja kita terlindungi, Perempuan menjalankan perannya tanpa tekanan, anak-anak bertumbuh dengan riang gembira, kita menata pelayanan birokrasi agar semakin banyak masyarakat yang merasakan sungguh kehadiran pemerintah.

Arah perjuangan kita jelas, langkah kita jelas: NTT yang tangguh menghadapi tantangan, hijau menjaga alam dan energi, sejahtera dalam kehidupan rakyatnya, kelak anak-anak kita akan bersyukur bahwa di masa ini, NTT memilih untuk melangkah bersama dalam satu irama karena yang lahir dari hati akan diberkati Tuhan.

Maka mari kita genggam erat satu sama lain, kita tatap ke depan dengan keyakinan bahwa dari tanah Flobamorata yang diberkati Tuhan ini kita akan melangkah bersama menuju masa depan yang kita banggakan kita cintai dan kita wariskan.

Dari rakyat NTT oleh rakyat NTT dan untuk rakyat NTT, demi masa depan NTT yang gemilang dan demi Indonesia yang kita cintai!

Dirgahayu Republik Indonesia ke-80! Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju!

Merdeka! Merdeka! Merdeka!

Ayo Bangun NTT!

Ayo Bangun Indonesia!

Kupang, 17 Agustus 2025,|| jbr