Catatan Kritis Pdt.Dr.Mery Kolimon Terhadap Hasil Survei Kepuasan 1 Tahun Kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur NTT

Oleh: Pdt. Dr. Mery L. Y. Kolimon (Pengajar pada Program Pascasarjana UKAW Kupang)

NTT, TopNewsNTT.Com||Pemerintah Provinsi NTT melalui Biro Administrasi Pimpinan Setda.Provinsi NTT menggelar Diskusi membedah hasil survei tingkat kepuasan masyarakat NTT terhadap 1 Tahun Kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Melky-Joni.

Hasil survei yang dilakukan oleh Voxpol Center tersebut mengundang dua penanggap bidang akademik yakni Pdt.Dr.Mery Kolimon (pengajar pada Program Pascasarjana UKAW Kupang) dan Dr. Laurensius P. Sayrani, M.PA dosen Undana.

Dari catatan yang dibuat oleh Pendeta Mery Kolimon ada pujian tapi juga catatan kritis yang menyoroti soal kelompok temarginal perempuan dan anak, masalah stunting, pendidikan dan kesehatan. Berikut catatan yang yang coba dirangkum redaksi,

Pendeta Mery Kolimon mengapersiasi pemyelenggaraan  survey sampai dengan penyampaian hasilnya ke publik NTT dalam diskusi hari ini  sebagai sikap yang  menunjukkan keteladanan luar biasa dalam hal transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. “Saya membaca laporan yang disampaikan dan menghargai pendekatan ilmiah yang dipakai untuk mengumpulkan opini masyarakat. 800 responden dari berbagai kabupaten di pulau-pulau yang berbeda di NTT. Menurut saya, survey yang dilakukan ini menunjukkan niat baik pemerintah untuk penegakan good governance, yaitu pemerintahan yang baik, bahwa otoritas yang diterima dari masyarakat melalui pemilihan kepala daerah dikelola secara terbuka dan bertanggung-jawab. Ini menunjukkan pemerintah peduli pada suara rakyat dan mau mendengar evaluasi dan masukan rakyat seluas-luasnya. Suara rakyat tidak hanya diperlukan saat Pilkada tetapi tetap dibutuhkan untuk menilai dan mengawal kinerja pemerintah, sekaligus menjadi masukan untuk perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.” Tandasnya.

Ia melanjutkan, jika sebelumnya yang selalu disuguhkan ke publik adalah hasil survey elektabilitas calon kepala daerah menjelang Pilkada, maka NTT sedang memulai suatu tradisi yang baik, yaitu survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemimpinnya. Menurut hemat saya ini adalah suatu bentuk pendidikan demokrasi yang perlu dipertahankan, di mana kedaulatan rakyat dijaga dalam pengelolaan pemerintahan di provinsi kita.

“Dengan mendengar suara rakyat, pemimpin dapat bertindak hati-hati dan bertanggung-jawab pada amanat yang diterima. Tanpa proses-proses seperti ini, kekuasaan bisa dikelola sewenang-wenang. Seperti sejarawan dan politikus Inggris, Lord Acton, di abad 19 berkata: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely, maksudnya kekuasaan cenderung merusak dan kekuasaan yang mutlak atau tanpa pengawasan dan keseimbangan akan menyebabkan kemerosotan moral dan penyalahgunaan kuasa yang parah”. Dengan demikian, terima kasih Pak Melki dan Pak Johny memberi pembelajaran penting bagi kita semua.” Ujarnya.

Kekuasaan yang diterima, katanya, entah di pemerintahan, di lembaga agama, di kampus dan lembaga manapun, harus terbuka pada pengawasan dan keseimbangan, terhadap kritik dan usul saran, agar tetap menjadi kekuasaan yang diarahkan sebesar-besarnya pada tujuannya yang mulia untuk kesejahteraan masyarakat.

“Kita tidak usah alergi pada kritik, kecuali jika itu adalah fitnah dan upaya menghancurkan karakter, perlu ditegur keras. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mampu mengelola semua masukan kritis menjadi energi positif untuk transformasi.” Tegas Pdt.Mery Kolimon.

“Kita semua mendengar paparan bahwa berdasarkan survey, rakyat NTT memandang Bapa berdua memahami persoalan-persoalan sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan keamanan yang berkelindan di daerah ini. Rakyat juga percaya bahwa Bapak berdua memiliki solusi/jalan keluar atas berbagai masalah di provinsi ini. Ketika membaca laporan ini, saya merasa terharu meresapi kuatnya kepercayaan dan harapan masyarakat NTT yang diwakili oleh para responden. Rakyat di tahun pertama ini mengatakan kami percaya bahwa para pemimpin kami, Pak Melki dan Pak Johni, memahami keadaan kami: mereka tahu jalan-jalan propinsi yang rusak di berbagai daerah yang buat kami susah jual hasil bumi ke kota; para pemimpin kami tahu bahwa suami atau isteri, atau orang tua kami terpaksa harus keluar daerah untuk jadi TKI/TKW karena sulit dapat penghasilan yang cukup untuk keluarga di kampung; dan kasih tinggal anak-anak di kampung sehingga sebagian anak2 itu rentan terhadap kekerasan dan penelantaran. Mereka pergi untuk cari uang supaya bisa bawa pulang agar kami bisa urus adat di kampung, urus anak sekolah, bangun rumah, kasih sumbangan di gereja dan lain-lain, walau ada juga yang pulang sebagai jenazah. Kami percaya para pemimpin kami, gubernur dan wakil gubernur. paham bahwa ada sekolah-sekolah kami di kampung hampir rubuh, atau ada gedung sekolah tetapi guru-guru tidak ada; harga bahan kebutuhan pokok di pasar makin mahal, sedangkan pendapatan kami tidak bertambah, malah berkurang, terkena dampak efisiensi anggaran. Anak-anak kami sudah menjadi sarjana namun susah mencari kerja; para pemimpin kami tahu itu. Dan yang membesarkan hati sekaligus menantang dari laporan ini adalah bahwa rakyat percaya pemimpin mereka memiliki solusi atau jalan keluar dari berbagai masalah.” Ulasnya.

Di sini saya mau berbicara mengenai harapan. Kepercayaan public kepada para pemimpin mereka adalah tanda harapan pada perubahan, yang bisa kita kerjakan bersama di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi.

Bapak berdua menerima kepercayaan di masa yang sulit di NTT: Hubungan keuangan dengan pemerintah pusat sedang tidak mudah, termasuk karena efisiensi anggaran, ekosistem ekonomi global sedang tidak sehat.

Namun bagi NTT, masa di mana yang tidak sulit? Kita semua yang ada di ruangan ini lahir dari keluarga-keluarga yang berjuang dengan kesulitan. Orangtua-orangtua kita membesarkan kita menyintas berbagai tantangan hidup. Mereka berjuang karena ada harapan, bahwa masa depan akan lebih baik kalau mereka berusaha.

Dan persis di sini, nilai kepuasan masyarakat 80,5 dengan nilai mutu B untuk Bapa Gubernur dan Wakil Gubernur di tahun pertama ini, adalah suatu kepercayaan dan harapan yang mereka taruh di pundak Bapa berdua.

Nyalakan selalu harapan bagi masyarakat NTT, melalui kepedulian, keberpihakan, dan pembelaan terhadap hak-hak rakyat di daerah ini.

Karena jika harapan tetap ada, daya tahan dan daya juang bisa terus bertumbuh.

Sebaliknya, kalau orang kehilangan kepercayaan dan harapan, termasuk kepada para pemimpinnya, mereka bisa melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya dan orang lain juga.

Angka 80,5 adalah energi harapan yang bisa terus membakar semangat juang kita semua untuk, menghasilkan perubahan-perubahan yang lebih berdampak bagi masyarakat yang paling rentan.

Namun sekaligus di sini ada tantangan, bagaimana Bapak berdua mampu mendeliver harapan itu menjadi transformasi. Tantangan para pemimpin adalah mengkoordinasi, menyeimbangkan dan menggerakkan berbagai kepentingan dari semua anggota dan pemangku kepentingan dalam organisasi besar pemerintah Provinsi NTT, semua biro, badan, dan segenap aparat pemerintah Provinsi; mengkoordinasi dan menyeimbangkan kepentingan legislative, judikatif, dan masyarakat sipil di daerah ini, juga dalam relasi dengan pemerintah nasional dan kabupaten, dengan segenap dinamika politik dan hukumnya, untuk mewujudkan harapan menjadi perubahan yang terukur dan berdampak di berbagai sektor kehidupan.

Diakhir tanggapan, Pendeta Mery memberikancatatan kritis terhadap survey ini, berdasarkan perspektif tata kelola inklusif dan analisis kebijakan berbasis kerentanan sosial. “Jika kita cermati, survey yang dilakukan ini belum secara spesifik memperhatikan permasalahan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat adat.” Sebutnya lantang.

Menurutnya, instrumen survei tampaknya lebih dirancang untuk populasi umum, dan belum secara spesifik meneropong pengalaman kelompok rentan.

“Kalau kita sandingkan hasil survey ini dengan RPJMD NTT 2025-2029, jelas di sana dirumuskan gambaran data terpilah mengenai situasi kelompok rentan yang masuk dalam permasalahan pembangunan dan isu strategis, seperti transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, dan transformasi sosial budaya dan ekologi.” Sentilnya tajam.

Mery dengan tajam menyoroti, “Jika kita perhatikan laporan kawan-kawan dari Voxpol Center, hasil survey memang menampilkan pemetaan karakteristik responden, termasuk jenis kelamin, namun fokus analisis belum secara mendalam mengaitkan gender dengan pengalaman akses layanan, kepuasan kebijakan, dan dampak pembangunan, tapi di sini, gender lebih diposisikan sebagai data demografis daripada sebagai variable analisa kebijakan dan dampaknya.”

“Juga terdapat rujukan pada kelompok rentan di survey ini, seperti masyarakat miskin, wilayah terpencil atau kelompok dengan  keterbatasan akses layanan. Namun lagi-lagi, kerangka analisa masih bersifat umum dan belum secara spesifik memotret kerentanan berbasis gender, disabilitas, lansia atau anak. Sehingga ini belum cukup sejalan dengan pesan Pak Gub di berbagai kesempatan agar program Pemprov harus terukur dan berdampak.” Tegasnya tajam.

Dirinya menekankan bahwa survey ini, aspek yang dipotret belum secara spesifik mengukur bagaimana perlindungan perempuan dan anak pada aspek kriminalitas, “misalnya, jika kita mengingat bahwa 70% penghuni lapas adalah pelaku kekerasan seksual. Atau bagaimana akses layanan kesehatan untuk perempuan hamil, lansia, dan disabilitas di rumah sakit dan Pueskesmas2 kita.” Sentilnya tajam.

Mery juga menyoroti soal pendidikan, dimana ia mengatakan akses pendidikan belum dipotret sarana dan prasarana pendidikan untuk kelompok disabilitas.

“Menurut hemat kami, dalam konteks wilayah seperti provinsi NTT, dengan tingkat kemiskinan dan kerentanan sosial yang tinggi, penggunaan analisis berbasis kelompok secara terpihal menjadi sangat penting untuk memastikan tidak terjadi bias mayoritas dalam menafsirkan kepuasan publik.” Anjurnya.

Mantan Ketua Sinode GMIT ini mengangkat kembali sebagai bahan pengingat peristiwa anak rentan yang bunuh diri di Kabupaten Ngada karena tidak bisa membeli buku dan bulpoin yang menurutnya hal tersebut menunjukkan pentingnya memberi perhatian khusus pada kelompok-kelompok rentan dalam analisa, kebijakan, dan program-program pemerintah.

“Pendekatan yang tidak terintegrasi dengan perspektif inklusi sosial berpotensi mengaburkan capaian atau kekurangan pada kelompok yang paling membutuhkan intervensi. Karena itu, kami berharap di tahun-tahun yang akan datang, dalam survey seperti ini, perlu ada analisis terpilah berdasarkan gender, usia, disabilitas, dan status sosial-ekonomi, sehingga kesimpulan yang diambil dapat mencerminkan realitas kelompok paling rentan, supaya dalam pendekatan pembangunan Pak Melky dan Pak Johny tidak ada satu kelompokpun yang tertinggal (no one should not left behind).” Tutup Mery.(**)