Benhard Menoh, Kepala BKEUDA Provinsi NTT, “Komitmen dan Kebijakan Di Tengah Efisiensi”

NTT, TopNewsNTT.Com|| Usai dilantik sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT definitif setelah menjabat plt selama 2 tahun,  Benhard Menoh memaparkan seperti apa kondisi keuangan NTT, syarat dan tuntutan menjadi staf ASN di BKEUDA provinsi NTT, dan apa saja kebijakan keuangan agar pemerintahan bisa tetap berjalan.

“Kalau di program-program keuangan, masing-masing SKPD sudah punya registra, sudah punya rencana kerja tahunan, jadi tinggal kita ikuti saja. Bagi saya, yang paling penting adalah ketika di tengah jalan dilakukan, program kita sudah ada dan tinggal dilaksanakan. Tapi saya berkeinginan bahwa semua yang bekerja di bidang keuangan harus profesional. Di keuangan ini tidak ada waktu untuk belajar dulu baru kerja, karena pekerjaannya rutin setiap hari.” Ujar Benhard menjelaskan.

Contohnya, lanjut Benhard, “teman-teman di PRB yang melayani pembayaran harian tidak boleh salah. Harus profesional,  artinya harus betul-betul ahli di bidangnya. Kalau tugasnya menerima dokumen, harus pastikan dokumen itu sesuai ketentuan, lengkap, dan sah. Lengkap dan sah itu artinya, misalnya, yang berhak menagih uang itu hanya kepala SKPD atau pelaksana tugas (Plt) yang sah. Dokumen harus ditandatangani secara basah, tanggal harus jelas, angka uang harus jelas, dan tidak boleh melebihi batas anggaran.” Tegasnya.

Ia menekankan harus menjamin jangan sampao membayar kegiatan di rekening A, tapi semua rekening itu sudah keluar atau belum dipertanggungjawabkan. “Profesionalitas di sini juga mencakup ketepatan jumlah. Jadi selain tepat dokumen, juga harus tepat jumlah. Kalau sudah dihitung sekian, ya harus sekian. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau kurang, masih bisa diminta pada bulan berikutnya.” Ujarnya.

“Yang kedua, saya juga menginginkan agar pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien. Keuangan kita sangat terbatas, jadi harus dikelola dengan hemat. Misalnya, dalam menjalankan tugas, kalau tidak harus hadir langsung, bisa virtual saja—melalui telepon, WhatsApp, atau Zoom. Kecuali jika memang harus bertemu, itu pun sangat selektif. Contohnya, perjalanan dinas di seluruh SKPD sudah kita potong 50%, kurang lebih 100 miliar. Ini kita potong dari PHD dan DBH, karena dua komponen ini diatur oleh daerah. Jadi misalnya ada 120 miliar, ya kita potong 60 miliar, bisa dialihkan atau memang tidak dilaksanakan karena tidak ada uangnya.” Ujarnya.

“Berbeda antara realokasi dan pengurangan. Kalau realokasi, berarti dari kegiatan A ke B. Tapi kalau memang tidak ada uang, ya harus dipotong. Karena penerimaan kita berkurang. Itu hal yang berbeda.” Sebutnya.

“Yang terakhir,” tambahnya,  “dalam pengelolaan keuangan, kita harus taat aturan. Profesional dan taat regulasi. Kalau aturannya bilang pembayaran harus dua hari, ya dua hari. Kalau lewat, harus kembalikan dokumennya dengan alasan yang jelas. Kalau tidak lengkap atau tidak sesuai, ya dikembalikan dulu untuk dilengkapi.”

Benhard memaparkan tugas staf di bidang keuangan mencakup empat fungsi: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, pelaporan serta pemeriksaan.

“Siklus ini berjalan tiap tahun. Misalnya, perencanaan tahun 2026 sudah harus mulai dari Mei. Juli keluar PBS, September bahas RKH, Oktober bahas APBD, 30 November persetujuan DPR dan pemerintah, lalu dibawa ke Jakarta untuk evaluasi. Setelah itu baru ditetapkan dan diberlakukan mulai 1 Januari 2026.” Paparnya.

“Bicaranya memang mudah, tapi kerjanya sangat berat. Kami sering harus pulang malam, bukan karena cuci piring, tapi karena memang harus diselesaikan. Kadang harus overtime di luar jam kerja normal. Contohnya, kalau ada undangan umum atau fraksi, dikasih waktu dua hari, tapi dalam dua hari itu kita tidak bisa kerja normal karena sudah ada pekerjaan rutin lain.” Sebutnya tersenyum.

“Jadi selain profesional dan taat regulasi,” lanjutnya, “kita juga harus siap berkorban. Banyak teman-teman di sini hanya pulang ke rumah untuk tidur. Misalnya pulang jam 10 malam, besok pagi sudah harus kembali jam setengah 8. Artinya lebih dari 12 jam sehari dihabiskan di kantor. Saya bilang ke teman-teman, 80% waktu kita ada di sini. Maka bekerjalah dengan benar, karena ini sudah jadi rumah kedua kita.” Tutupnya akhiri wawancara.|| jbr