NTT, Top News NTT ■■ Tantangan itu diucapkan politisi Partai Demokrat yang adalah anggota DPR RI Komisi X periode 2014-2019 Anita Jacoba Gah,SE saat Sosialisasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata NTT, Sabtu, 10 Agustus 2019 di Aston Hotel. Kegiatan Sosialisasi ini merupakan program MPR RI dan Komisi X DPR RI yang membidangi Pariwisata, Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dan Perpustakaan.
“Saya sangat setuju dengan program kampanye gubernur VBL “pariwisata sebagai leading sector perekonomian Masyarakat NTT”. Walikota dan bupati harus sehati, sesuara dan seirama dengan gubernur VBL dong. Jangan tidur! Bangkit! Dan kerja nyata sudah lewat program pengembangan destinasi dan promosi yang sesuai kondisi daerah dong. Kalau gubernurnya berlari, walikota dan bupati harus “terbang”, jangan berjalan! Saya tantang gubernur VBL buktikan janji kampanye itu jadikan pariwisata sebagai leading sector, buatlah walikota dan para bupati bangkit dan terbang dalam membangun sektor pariwisata. Karena NTT ini kaya dan cantik. Butuh komitmen, kreatifitas dan kemauan sungguh kalau mau semua sektor baik sda dan sdm di NTT menjadi paket pariwisata yang menghasilkan devisa. Masa kota Kupang sebagai ibukota Provinsi hanya jadi tempat singgahan wisatawan? Tidak ada atraksi dan daya tarik wisata yang membuat wisatawan tinggal. Sedih. Padahal kota Kupang lebih bagus dari Bali. Hanya tidak dikelola dengan baik. Ajak ni para pelaku usaha bidang pariwisata sektor swasta sebagai pelaku pariwisata untuk kelola agar pariwisata Kota Kupang bangkit. Masyarakat kota Kupang mampu merasakan manfaat langsung dari pembangunan pariwisata kota Kupang. Anggaran pariwisata untuk NTT dari Kementerian Pariwisata RI sudah ditambah 50% dari tahun sebelumnya dan harusnya ini memberi kemajuan. Jika saya sebagai wakil NTT di Senayan sudah berjuang untuk anggaran pariwisata tapi kepala daerah tidur? Yah percuma dong perjuangan saya di Senayan.” Ujar Anita lantang.
Menurut anggota DPR RI tiga periode (lolos lagi untuk peridoe 2019-2024) ini, di NTT kepala daerah tidak berjala seirama dengan program gubernur, padahal kalau mau NTT sejahtera dengan mengangkat pariwisata NTT, semua kepala daerah harus bergerak bersama dengan gubernur. Jika masing-masing pimpinan daerah bergerak dengan irama yang beda, maka sia-sia gubernur kerja keras, sia-sia dirinya sebagai wakil rakyat perjuangkan anggaran di Senanyan bagi NTT dikeriga sektor yamg dibidangi komisi X.
Tantangan Anita itu diucapkannya sehubungan dengan pemaparan program startegis pengembangan Pemasaran Pariwisata Provinsi NTT dan Kota Kupang yang dikritisi oleh peserta sosialisasi yang terdiri dari pensiunan ASN bidang pariwisata, pemerhati dan pelaku usaha bidang pariwisata yang sudah berkecimpung di bidang industri pariwisata di NTT. Para pengkritisi ini antara lain bapa Hendrik dan Johny Thedens yang memberi pendapat balik atas pemaparan program-program strategis pengembangan pemasaran pariwisata yang kering isnpiratif dan tidak ada perkembangan signifikan yang menyentuh dan mengangkat derajat kehidupan ekonomi masyarakat Kota Kupang dan hanya terdiri dari 3 kegiatan.
Bapa Hendrik bahkan menyatakan heran karena sebuah Dinas Pariwisata di Ibu Kota Provinsi yang harusnya menjadi barometer dan icon pariwisata hanya memiliki 3 kegiatan sepanjang dalam 1 tahun anggaran.
Johny Thedens juga dengan kesal menanggapi bahwa sangat tidak relevan jika pihak Dispar menyatakan bahwa Kota Kupang mimin destinasi wisata karena meruapakan kota jasa. Padahal wilayah pantai dan laut, sumber air alami di Kota Kupang, areal kebun hortikultura, dan situs sejarah dan budahya bisa jadi paket wisata yang menarik. Pusat kuliner, pusat kerajinan tenun ikat dan pusat tenun ikat NTT dapat di kelola menjadi kemasan pariwusata menarik.
Hendrik menyatakan sangat disayangkan, jika Dispar tidak sadar potensi Kota ini. Karena ada banyak sejarah, budaya dan seni yang bisa dijadikan paket promosi yang dapat menarik wisatawan untuk bertahan tinggal di Kota Kupang. Bukan hanya jadi tempat singgahan untuk ke tempat lain. “Sangat disayangkan karena selama ini Kota Kupang hanya menjadi tempat transit wisatawan. Uang mereka tidak berputar dan habis disini. Uang wisatawan malah dihabiskan belanja di lokasi wisata daerah lain. Padahal sebagai ibu kota provinsi perputaran uang harus ada disini.” Ujar Hendrik sesal.
Kritikan mereka ditujukan kepada Pemkot Kupang lewat Dinas Pariwisata yang dianggap tidak serius menerjemahkan komitmen gubernur yang ingin menjadikan NTT sebagai Provinsi Pariwisata atau Pariwisata Sebagai Lokomotif Perekonomian Masyarakat NTT sebagai janji kampanye politik. Bahwa sampai tahun kedua ini pembangunan bidang pariwisata masih belum memberi nilai ekonomi bagi masyarakat. Program strategis pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata juga dinilai tidak mengena dengan potensi yang ada. Bahwa pembinaan terhadap sanggar-sanggar seni yang minim, event yang kurang, dan pembangunan sarpras di destinasi wisata juga masih belum memenuhi kebutuhan wisatawan. Pemkot dinilai belum serius mengurusi bidang pariwisata. Dengan fakta pernyataan dari kabid pemasaran yang menyatakan bahwa kota Kupang potensi pariwisata sangat minim karena kota jasa. Menurut Hendrik ini mengindikasikan pemkot belum mengenal Kota Kupang dan potensinya secara baik.
Karena itu ketiga pemerhati dan pelaku usaha bidang pariwisata ini mengusulkan agar pemkot lebih serius mengurusi bidang pariwisata, mendata, lakukan pemetaan potensi wisata, pendidikan sdm, pembangunan sarpras pendukung pariwisata, perbanyak event pariwisata dan lain-lain. “Potensi sda, budaya, seni, ada di Kota Kupang tapi tidak mampu digali oleh pemkot.” Ujar Johny menyayangkan.
Anita sangat setuju dengan tanggapan baik kritik dan saran dari peserta ini. Bahkan dengan lantang Anita nyatakan bahwa DPR RI siap mendukung program pengembangan pariwisata di NTT. Dan menantang gubernur untuk membuktikan janji kampanyenya menjadikan Pariwisata sebagai lokomotif perekonomian masyarakat NTT. Anita menyatakan bahwa pemkot dan pemkab belum mampu menerjemahkan program gubernur dengan baik sehingga perkembangan pariwisata NTT, dan kabupaten kota masih sangat rendah. Belum mampu memberi nilai tambah bagi perekonomian masyarakat NTT. Padahal untuk 2019 ini saja anggaran bagi pengembangan pariwisata NTT naik 50 persen dari anggaran tahun sebelumnya. Jadi sangat tidak relevan jika kondisi pembangunan pariwisata berjalan di tempat. Anita menyarankan agar pemkot dan pemkab harus mendukung program briliant gubernur VBL yang ingin menjadikan pariwisata sebagai leading sector perekonomian masyarakat NTT. Hal itu bisa terwujud menurut Anita jika kepala daerah di kota kabupaten sehati, seuara dan seirama dengan gubernur VBL. Jangan tidur. ■■ Juli br
