DTH Warga Terdampak Seroja Kabupaten Kupang Belum Disalurkan, Tunggu Hasil Survei Ulang Tim BNPB

OELAMASI, TOPNewsNTT|| Bupati Kupang menjelaskan  bahwa DTH (Dana Tunggu Hunian) bagi warga terdampak Seroja di kabupaten Kupang, sebesar Rp3 M lebih, memang sudah diserahkan secara simbolis kepada para kepala daerah (bupati dan walikota) di 15 wilayah terdampak di NTT beberapa waktu lalu.

Namun hingga saat ini, jelas Bupati Masneno,  belum disalurkan karena masih menunggu data final hasil survei tim survei BNPB.

“DTH dengan besaran masing-masing penerima  sebesar Rp500.000 per kk tersebut, saat ini  sesuai surat petunjuk, sudah  masuk  ke rekening BPBD Kabupaten Kupang pada Selasa, 18/5/2021 lalu. Tapi belum disalurkan, karena masih menunggu turunnya tim survei BNPB. Hasil survei itu akan dilaporkan ke saya, yang akan saya tindak lanjuti dengan pembuatan sk masing-masing penerima. Lalu dana masuk rekening penerima (kk). Dan DTH ini untuk biaya konsumsi bagi kk dengan rumah  rusak berat.” Jelasnya.

“Tujuan survei adalah untuk memastikan dilapangan seperti apa kondisi rumah untuk diperinci sesuai kondisi riil dilapangan berapa rusak berat (penerima DTH), rusak sedang dan ringan. Dan dari data riil hasil surveri tersebut akan dilaporkan kepada saya, untuk diterbitkan SK penerima dan dana siap disalurkan ke rekening masing-masing penerima.” Rinci Bupati Masneno.

Tapi Bupati Masneno juga menjelaskan sebelum penyaluran ke rekening masing-masing kk penerima (korban rumah terdampak rusak berat), akan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Akan didahului dengan survei langsung oleh tim survei dari BPBN RI.

“Hal ini bukan karena rekan-rekan dari pusat tidak percaya pada data yang  kita miliki, tapi karena mereka ingin tahu langsung untuk memastikan rusak berat, ringan dan sedang itu kriterianya apa. Jadi surveinya langsung dari mereka. Maka itu nanti hasil surveinya akan dilaporkan ke saya, dan akan ditindaklanjuti oleh saya sebagai bupati dengan SK. Misalnya  data awal kami yang rusak berat ada 2.060 kk, tapi hasil survei hanya 2.059 unit/kk karena 1 kk termasuk rusak ringan. Yang dimaksud rusak berat dan layak dapat DTH yaitu rumah yang kerusakannya  berat dan benar-benar  tidak dapat ditinggali lagi dan mereka ada menumpang tinggal di keluarga dan tetangga. Karena kita sudah tidak ada pos pengungsi. Nah mereka ini yang akan peroleh Dana Tunggu Hunian (DTH). Atau pemilik rumah yang karena berat kerusakannya tidak pergi ke keluarga tapi buat tenda di sekitar rumah mereka dan tinggal sementara. Sedangkan yang rumahnya alami rusak ringan sedang dan masih bisa ditinggali, tidak dapat.” Ulas mantan birokrasi ini.

Survei ini akan dilakukan oleh tim BPBD pusat, sambung Bupati Korinus,

“Harus dilaporkan berdasarkan kondisi riil di lapangan oleh masing-masing kepala daerah. Orang pusat mau tahu pasti sehingga kirim tim survei dari sana. Jadi syaratnya, uang sudah masuk nanti akan ada tim dari Jakarta dan hasil survei itu dilaporkan ke saya dan saya buatkan sk bagi masing-masing penerima lalu dana ditransfer ke rekening penerima.”

Penyaluran  langsung ke rekening penerima, menurut mantan wakil bupati berpasangan dengan Ayub Titu Eki ini  dimaksudkan agar pada masa pandemi ini mengurangi berbagai resiko antara lain penyelewengan keuangan, konsentrasi orang, dan mengurangi biaya transport bagi penerima, karena penerima bisa langsung mengecek dan mengambil ke rekening masing-masing penerima. Lalu tidak menimbulkan kecemburuan dan kecurigaan karena sudah melalui survei BNPB.

DTH  yang masuk ke rekening Satgas Bencana Kabupaten Kupang, sebut Bupati Masneno sekitar Rp3 M lebih.

“Karena data awal yang kami himpun sebanyak 2.060 kk, tapi ada tambahan lagi data baru 360 kk, jadi semuanya sekitar 2.420 kk penerima. Per kk akan menerima Rp500.000 dalam dua tahapan. Tahap pertama 3 bulan (Mei-Juli) dan tahap kedua (Agustus-Oktober). DTH adalah Dana Tunggu Hunian atau dana konsumsi bagi kk dengan rumah rusak berat sambil menunggu dana pusat untuk perbaikam rumah.” Jelas Orang nomor dua di kabupaten Kupang ini.

Sedangkan terkait recovery infrastruktur jalan, jembatan dan rumah masyarakat akibat dampak seroja, menurut Bupati hingga saat ini baru sampai pada tahap  perbaikan jalan provinsi karena sangat dibutuhkan sebagai akses utama transportasi darat antar kabupaten di daratan Timor.

“Sedangkan untuk jalan kabupaten, jembatan dan rumah penduduk yang jadi korban dampak  (berat, sedang dan ringan) badai  seroja masih dibuatkan laporan untuk dikirimkan ke Kemen.PUPR untuk dibuatkan perencanaan. Dan kemudian dianggarkan dan disalurkan ke pemda masing-masing daerah terdampak berdasarkan data hasil survei BNPB yang saya sebut diatas, lengkap dengan data kategori kerusakan : ringan, sedang dan berat.” Paparnya.

Data kategori rusak ringan, sedang dan berat rumah akibat dampak seroja hasil survei itu yang menentukan besaran dana perbaikan. “Rumah rusak dampak seroja akan diberikan berdasarkan kategori rusak, yaitu Rusak Ringan Rp10 juta, Rusak Sedang Rp25 juta dan Rusak Berat Rp50 juta.” Imbuh Bupati.

Saat ini di kabupaten Kupang, menurut Bupati Masneno sudah dalam masa transisi bencana, sehingga tidak ada lagi posko-posko bencana. “Masyarakat sudah kembali ke rumah masing-masing (untuk yang rusak ringan dan sedang) dengan berusaha memperbaiki yang bisa diperbaiki, sedangkan kk yang rumah rusak berat ada yang menumpang di rumah keluarga, tetangga bahkan ada yang mendirikan tenda di areal rumah yang rusak untuk tinggal sementara menunggu datangnya dana perbaikan rumah.” Ujarnya.

Terkait pembentukan Pansus Seroja Bupati menanggapi dengan baik dan apresiasi sikap legislatif.

“Saya apresiasi dan setuju pembentukan Pansus Seroja. Bagus itu karena bertujuan menelusuri penanganan dampak seroja dengan semua mekanisme yang terjadi. Sehingga ada pelurusan terhadap semua issue, dan berita-berita negatif terkait penanganan dampak seroja di kabupaten Kupang. Sehingga jika ada yang salah langsung diperbaiki, jika ada yang terlibat dalam penyelewengan bantuan seroja kita tindak. Agar bantuan bisa tepat sasaran sesuai fakta dan data riil masyarakat terdampak. Agar issue ada yang ambil kembali sumbangan, dapat ditelusuri informasi tersebut benar tidaknya, dan siapa yang lakukan. Kita akan temukan dan tindak. Jadi kita bicara dengan data. Saya beri apresiasi kepada DPRD kabupaten Kupang yang mau buat Pansus dan saya harapkan hasil Pansus dipublikasikan. Yang sesuai aturan penanganan dan penyaluran kita apresiasi, tapi yang menyimpang dan salah aturan kita temukan dan tindak. Pansus Seroja DPRD Kabupaten Kupang saya rasa sudah sangat membantu pemerintah.” Ujarnya mengapresiasi.

Bupati Masneno malah mempersilahkan Pansus Seroja DPRD kabupaten Kupang datang ke masyarakat ambil data berapa banyak masyarakat terdampak, jenis kerusakan,  berapa total yang sudah dan belum meneriam bantuan, dan berapa banyak dan jenis bantuan. Silahkan juga datang ke pihak pemerintah yang menanganinya. Silahkan ambil data korban dampak seroja, silahkan lihat dilapangan sesuai tidak fakta di lapangan dengan data, silahkan ke satgas bencana : ada data stok sumbangan dan bantuan yang masuk, silahkan ceka berapa banyak disalurkan dan kepada sasaran mana saja, apa saja jenis bantuan, kami punya semua. Ada pihak ketiga kasih bantuan langsung ke masyarakat penerima dan pemerintah kapasitas hanya memberi data pos mana yang belum dapat dan pihak ketiga langsung ke penerima. Tapi yang perlu diketahui bahwa bantuan pemerintah pasti lewat posko, tapi ada juga pihak ketiga langsung ke penerima.

“Pansus dibentuk hanya untuk menelusuri dan memastikan bahwa alur penyaluran bantuan seroja berjalan seperti sasaran tujuan bantuan dan juga memastikan benar tidaknya informasi-informasi yang muncul di berbagai media terkait proses penyaluran. Kalau salah diluruskan, kalau sudah benar tapi hanya informasi yang keliru saja yang sampai ke media kita publish fakta sebenarnya. Kalau yang salah dan benar ada pihak-pihak yang selewengkan kita cari dan tindak. Saya tidak akan pandang bulu, siaapun dia harus ditindak. Sehingga semua jelas, mana peran pemerintah, dilakukan tidak, mana peran pihak ketiga, mana hak rakyat sampai tidak. Pansus ini sangat bagus sekali. Malah saya mau petugas yang mendata, terima stok bantuan, pegang stok, keluarkan stok dan salurkan stok dipanggil untuk diminta penjelasan dan pertanggungjawabannya.” Jelasnya.

Kepada masyarakat atau media, LSM…siapa saja,  yang menemukan ada penyelewengan dalam hal penyaluran, atau ada data masyarakat korban seroja yang sudah terdata tapi belum terima bantuan, Bupati Masneno  mempersilahkan untuk mengadu ke satgas dari tingk.èt desa, kecamatan dan kabupaten, ke kades, camat dan BPBD kabupaten.

Diakhir wawancara Bupati Masneno berpesan dan mengajak :

“Mari kita semua menjadi bagian dari pemberi solusi dari permasalahan akibat badai seroja ini. Jangan masyarakat dalam keadaan menangis seperti ini kita jangan menambah masalah. Oleh karena itu mari kita semua berpartisipasi dalam memberi solusi dan memiliki keprihatinan kepada masyarakat. Semua pihak, LSM, pemerintah, masyarakat, dan donatur dari mana saja jangan menjadi pihak yang menambah masalah, tapi jadilah pemberi solusi.” Tandas Bupati Masneno menutup.||jbr