Dicson Haba: “Jangan Hentikan MBG, Tindak Oknum Pengelola Dapur Yang Bermasalah”

Kupang, TopNewsNTT.Com||Dicson Xaverius Haba,S.Sos Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Oepura kepada media ini menyerukan kepada Presiden Prabowo sebagai pencetus Program MBG untuk tidak menghentikan Program MBG, tapi hanya menindak langsung dapur pengelola MBG yang bermasalah. Karena begitu banyak dampak positif bagi semua jaringan ekonomi yang terkait didalam program tersebut.

“Semisal dalam sebuah pertandingan bola, jika ada sebuah keseblasan yang bermasalah, jangan menghentikan pertandingan, tapi keseblasan yang bermasalah yang diberhentikan dan diganti. Begitu juga MBG, hentikan dan tindak Dapur Pengelola saja, bukan seluruh program dihentikan. Jadi yang bermasalah yang ditindak bukan semua program.” Hal ini diserukan Dicson karena sebagai Ketua Koperasi yang menjadi salah satu rantai pasok ke Dapur MBG, dirinya melihat dampak buruk dari penghentian program ini.

Dicson.

Kepada media, Dicson sangat menyayangkan kondisi yang terjadi saat ini. Ia mengingatkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya menghadirkan makanan bagi anak-anak, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi petani dan koperasi di daerah. “Di Nusa Tenggara Timur, program ini terbukti mampu mendongkrak harga hasil panen, memperluas pasar, dan menggerakkan ekonomi masyarakat hingga ke tingkat kelurahan.” Tegas Dicson.

Dicson meminta pemerintah pusat dapat melihat multi efek dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini secara ekonomi dari para pengusaha dimana selama berjalan, MBG telah memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi petani, koperasi, hingga masyarakat sekitar. “Karena multi efect itu bagi masyarakat, maka saya berharap operasional dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tetap berjalan dan tidak terganggu dalam jangka panjang.” Ungkapnya berharap.

Menurut Dicson, penghentian sementara operasional salah satu dapur SPPG yang sempat terjadi pada awal bulan hanya berkaitan dengan persoalan administrasi dan tidak berlangsung lama. Setelah itu, distribusi kembali normal dan pasokan bahan pangan berjalan seperti biasa.

“Dampak ekonominya sangat besar. Dengan adanya suplai ke MBG, koperasi kami bisa hidup dan berjalan. Banyak koperasi yang selama ini kesulitan pembiayaan, tetapi melalui program ini kami bisa terus beroperasi dan membantu masyarakat,” ujarnya saat ditemui RRI, Kamis 11 Juni 2026.

Dicson menjelaskan bahwa petani menjadi salah satu pihak yang paling merasakan manfaat dari keberadaan MBG. Melalui koperasi, hasil panen mereka dapat terserap dengan harga yang lebih baik dibandingkan ketika dijual kepada tengkulak.

Ia mencontohkan komoditas buncis yang sebelumnya hanya dihargai sekitar Rp7.000 hingga Rp10.000 per kilogram oleh tengkulak. Melalui koperasi, harga pembelian bisa mencapai Rp12.000 hingga Rp20.000 per kilogram, tergantung kondisi pasokan di lapangan.

“Kalau dulu petani khawatir hasil panennya tidak laku. Sekarang setiap kali mau panen, mereka menginformasikan kepada kami, lalu kami koordinasikan dengan SPPG agar menu yang disiapkan bisa menyesuaikan dengan hasil panen yang tersedia,” katanya.

Meski demikian, Dicson mengingatkan bahwa apabila penghentian operasional dapur MBG terjadi dalam waktu lama, dampaknya akan sangat terasa. “Hasil panen bisa menumpuk dan rusak karena tidak terserap. Dari sisi koperasi juga akan berpengaruh terhadap pendapatan dan kemampuan membiayai operasional, termasuk karyawan,” ujarnya.

Saat ini koperasi memang memiliki sejumlah alternatif usaha lain, seperti penyedia bahan pangan untuk lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, dan usaha sembako. Namun, menurutnya, keberadaan MBG tetap menjadi salah satu penggerak utama ekonomi masyarakat.

“Kalau sampai ada penutupan, tentu kami harus mencari alternatif lain supaya koperasi tetap berjalan. Tetapi bagi kami, program ini sebaiknya terus dilanjutkan karena manfaatnya sangat besar,” katanya.

Sebagai Ketua Asosiasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Nusa Tenggara Timur (NTT), Dicson menilai masih banyak koperasi yang kesulitan masuk ke dalam rantai pasok MBG. Ia berharap pemerintah mempertegas implementasi kebijakan agar kebutuhan bahan baku dapur MBG lebih banyak diserap melalui Koperasi Merah Putih.

Menurutnya, jika koperasi menjadi offtaker utama, maka koperasi dapat mengatur pola tanam petani sesuai kebutuhan dapur MBG sehingga tercipta kepastian pasar. “Petani cukup fokus bertani, peternak fokus beternak, nelayan fokus melaut. Koperasi yang mengatur kebutuhan dan menyerap hasil mereka. Dengan begitu ekonomi lokal akan bergerak lebih kuat,” ujarnya.

Dicson mengungkapkan bahwa komoditas yang paling banyak disuplai ke dapur MBG saat ini adalah berbagai jenis sayuran seperti buncis, pakcoy, kacang panjang, labu Jepang, dan sejumlah sayuran lainnya. Selain itu, kebutuhan buah-buahan juga cukup tinggi.

Ia bahkan melihat peluang besar bagi petani lokal karena pasokan dari luar daerah mulai terbatas akibat meningkatnya kebutuhan MBG di berbagai wilayah. “Ini sebenarnya peluang besar. Pasarnya sudah ada, pembelinya sudah jelas. Tinggal bagaimana masyarakat berani mengambil kesempatan menjadi petani, peternak, atau nelayan yang memasok kebutuhan MBG,” katanya.

Menutup pernyataannya, Dicson mengajak semua pihak untuk tetap mendukung program MBG. Menurutnya, persoalan yang muncul seharusnya diselesaikan pada tingkat pelaksana atau oknum yang bermasalah, bukan dengan menghentikan program secara keseluruhan.

“MBG ini program yang sangat baik dan brilian. Jangan karena ada masalah dari oknum tertentu lalu programnya dihentikan. Yang harus ditindak adalah pihak yang melakukan pelanggaran, bukan programnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, manfaat ekonomi yang diperoleh koperasi juga telah dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Bahkan koperasi secara rutin membagikan bantuan beras kepada warga dari keuntungan usaha yang diperoleh.(**)

Seperti dilansir dari rri.id