Wagub NTT Buka Rakor Tim Pembina Samsat dan Luncurkan Aplikasi PRO NTT

NTT, TopNewsNTT.Com||Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pembina Samsat Provinsi NTT yang digelar di Hotel Swiss Belinn Kristal Kupang, Kamis (31/7/2025). Rakor ini mengusung tema “Transformasi Pelayanan Samsat yang Adaptif dan Transparan melalui Digitalisasi Untuk Pelayanan Publik dan Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan di Provinsi NTT agar terwujud NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan”.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Gubernur juga secara simbolis meluncurkan Aplikasi PRO (Pajak dan Retribusi Online) NTT yang ditandai dengan pemukulan gong.

Kegiatan Rakor yang berlangsung selama tiga hari, 30 Juli hingga 1 Agustus 2025 ini, diikuti oleh 200 peserta yang terdiri dari unsur Dirlantas Polda NTT, Perwakilan PT. Jasa Raharja Kanwil NTT, Perwakilan UPT Pendapatan Daerah dari seluruh kabupaten/kota, serta Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi NTT.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur NTT menekankan pentingnya transformasi pelayanan publik yang adaptif dan transparan. Ia menyebut digitalisasi sebagai kunci utama untuk meningkatkan efisiensi layanan Samsat, sekaligus mengoptimalkan penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

“Transformasi berarti kita tidak bisa lagi bekerja dengan cara lama. Kita harus berani berubah dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Digitalisasi akan memudahkan masyarakat, mempercepat pelayanan, serta menekan potensi praktik yang tidak diinginkan,” tegas Johni Asadoma.

Wagub Johni mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan di NTT pada tahun 2024 masih rendah, hanya sebesar 46%.

“Artinya, 54% wajib pajak belum membayar. Jika bisa ditingkatkan hingga 75%, maka potensi pendapatan daerah akan meningkat signifikan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti berbagai tantangan, mulai dari topografi wilayah, kendaraan rusak atau hilang, hingga sistem administrasi yang masih bergantung pada KTP luar daerah. Untuk itu, ia mendorong penerapan tegas terhadap Pasal 74 UU No. 22 Tahun 2009 yang memungkinkan penghapusan data kendaraan jika tidak diregistrasi ulang dalam dua tahun.

“Langkah ini akan memberi efek jera sekaligus meningkatkan validitas data kendaraan kita,” tambahnya.

Wagub Johni juga menyinggung perlunya strategi khusus untuk mendorong balik nama kendaraan luar daerah yang beroperasi di NTT. Ia menyebut kendaraan besar dari luar daerah turut berkontribusi pada kerusakan jalan, sehingga perlu diberlakukan kebijakan pajak yang adil dan tegas.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa hingga saat ini PAD Provinsi NTT masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Padahal, Kemendagri menargetkan kontribusi PAD daerah minimal 50%.

“Jika tingkat kepatuhan pajak bisa meningkat, maka target PAD tahun 2026 sebesar Rp 2,8 triliun sangat mungkin tercapai,” ujarnya optimis.

Wakil Gubernur turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh Tim Pembina Samsat, Bank NTT dan Ombudsman RI Perwakilan NTT atas kolaborasi yang telah terjalin dalam mendukung peningkatan pelayanan publik dan PAD. Ia berharap Rakor ini menghasilkan rekomendasi konkret dan inovasi baru dalam mempercepat transformasi Samsat di NTT.

Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT. BPD NTT tentang Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Melalui Kanal Transaksi PT. BPD NTT, guna mendukung digitalisasi dan sistem pembayaran pajak yang lebih modern.

Hadir pada kegiatan ini Anggota Komisi III DPRD Provinsi NTT, Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Kepala OJK Provinsi NTT, Kepala BPAD Provinsi NTT, Perwakilan Bank NTT, Perwakilan Dirlantas Polda NTT, Kepala PT. Jasa Raharja, Kepala UPT Samsat Kabupaten/Kota, Pimpinan Ombudsman.

Kepada media Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Alexon Lumba, SH.,M.Hum mengatakan dalam Tim Pembina Samsat NTT terdiri dari 3 unsur yakni Dirlantas Polda NTT,  Jasa Raharja dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah.

“Dalam pelaksanaan setiap tahun mengadakan rapat koordinasi untuk mengevaluasi hal-hal yang sudah dilakukan dalam menjalankan tupoksi yang kami diskusikan untuk mendapatkan jalan keluar bagi masalah dibidang itu.  Dan dalam rakor ini kami akan merumuskan apa yang akan dilaksanakan ke depan di bidang kesamsatan.

“Pertama transformasi digital untuk meminimalisir hal-hal negatif yang mumgkin dapat terjadi didalam tupoksi kita. Selama ini digitalisasi sudah dilakukan namun perlu dibenahi. Dalam rangka optimalisasi PAF,  dimana PAD itu digunakan pemda untuk membiayai pemerintahan,  pembangunan dan pelayanan ke masyarakat.” Tegas Alexlon Lumba.

“Tahun ini kita punya tax amnesti dan sudah ada pembebasan denda (jadi tunggakan dendanya kita bebaskan), pemotongan pembayaran pajak 50%, dan mutasi masuk digratiskan. Kami ajak masyarakat bisa pakai moment ini untuk datang ke kantor Samsat untuk pembayaran pajak. Tax amnesti memakai pergub dan sudah di diskusikan” ujar Alex.

Sementara itu Djainudin mewakili Polda NTT menambahkan ada tiga unsur dalam kepolisian dan jadi kebijakan dan keputusan bersama yang harus kami mendukung tupoksi kami yang pertama adalah pendataan legalistas kendaraa, syarat dan ketentuan dan peningkatan PAD dukumgan kami adalah dengan turut dukung yakni dengan melaksanakan operasi bersama yang bertujuan mengedukasi  masyarakat agar taat aturan dan bayar pajak.

Kepala Jasa Raharja NTT  Sumantri Muhammad Baswan menyatakan bahwa pada dasarnya Jasa Raharja turut mendukung dan bersinergi bersama Tim Pembina Samsat Provinsi dalam hal ini Kepolisian (Dirlantas) Polda NTT) dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah provinsi NTT dalam melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak.

“Pada kesempatan ini dibahas program kerjasama yang sudah disepakati dan kita akan mengumumkan bahwa Jasa Raharja turut mendukung juga program relaksasi pajak yang dicanangkan oleh gubernur dengan membebaskan denda pembayaran SWDLLJJ untuk tahun sebelumnya. Saya himbau msyarakat untuk gunakan fasilitas yang sudah disiapkan pemda untuk meningkatkan PAD.” Seru Baswan.|| jbr