Pemda.Sumba Barat Siap Bertarung di Ajang Paritrana Award 2025, Ini Inovasi dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yang Sudah Dilakukan

Kupang, TopNewsNTT.Com|| Pemerintah Kabupaten Sumba Barat merupakan salah satu dari 22 Pemda dan badan usaha lainnya yang ikut dalam Ajang Paritrana Award 2025 yang digelar oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kupang.

Dalam sesi wawancara oleh tim panelis di Harper Hotel Kupang yang digelar 23-26 Juni 2025, Pemda Sumba Barat diwakili oleh Kadis Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Titus Diaz Liurai,S.Sos.,MM.

Kepada media Tituz yang merupakan mantan Kepala Bapelitbangda Kabupaten Sumba Barat ini memaparkan pada intinya Pemkab.Sumba Barat siap mengikuti ajang ini karena selama ini sudah melaksanakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi ASN dan masyarakat terutama UMKM, angkatan kerja dan kelompok rentan (difabel dan yang masuk dalamnya).

“Kegiatan ini menurut saya sangat positif bukan supaya kita juara, tapi paling tidak dengan hasil wawancara hari ini kita jadi tahu apa yang harus dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja karena itu sebuah kewajiban. Apalagi saya baru pindah dari Balitbangda dan arahan Mendagri dalam penyusunan RPJM dan RPJMD, ada arahan indikator khusus untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja yang harus diterjemahkan secara teknis operasional oleh Dina Transnaker. Dan berkembang dalam wawancara tadi ada saran panelis bagi Pemda untuk kita lakukan dan berikan yang terbaik bagi tenaga kerja di daerah.”ungkapnya positif.

Tituz memaparkan sesuai data total yang sudah tercover di BPJSK di Sumba Barat adalah 7.790 orang terdiri dari PU 7.024 orang (tahun 2024),  dan tahun 2025 sebanyak 6.278 orang, trend pertumbuhan minus karena efisiensi ada phk dll.

BPU sebanyak 1.007 orang di tahun 2024 dan alami meningkat 1.116 orang,  mungkin disebabkan tenaga kerja PU yang di PHK dan mrmilih buka usaha sendiri.

Untuk Jasa Konstruksi alami penurunan yang signifikan jika pada  tahun 2024 sebanyak 251  ornag peserta, tapi di tahun 2025 hanya tersisa 84 orang. Mungkin disebabkan karena covid dan efisiensi anggaran dan banyak proyek-proyek pembangunan di pemerintahan juga dipending dan hal itu sangat berpengaruh.

Sementara peserta PMI (Pekerja Migran Indonesia), malah alami peningkatan signifikan yakni pada tahun 2024 peserta sebanyak 290 orang, maka pada tahun  2025 justeru meningkat jadi 550 orang. “Jadi ada penambahan 220 orang. Mungkin karena lapangan kerja di daerah kecil dengan efisiensi dll sehingga orang memilih kerja di luar negeri.” Ulas Tituz.

CPeserta dari kalangan PPU (ASN dan NON ASN)  sudah tercover seluruhnya dan bahkan ada rencana pemberian JSK bagi perangkat rt rw dan perangkat desa. Kami juga sudah punya  dukungan regulasi sebagai payung hukum yakni  perbup tentang penyelenggaraan Jamsostek bagi PU, PBU, Japel dan PMI sejak tahun 2022, Surat edaraan bupati tentang perlindungan JKK dan JKM bagi pekerja rentan desa termasuk kelompok disabilitas. Dan ada tawaran dari panelis mengapa tidak diperdakan namun akan dilihat apakah secara subsatansi bisa diusulkan ke DPRD. Namun semua ada tahapannya. Selaibmn 2 regulasi diatas kami punya surat edaran bupati tentang perlindungan JKK dan JKM di JSK bagi perngkat desa. Bahkan sejak Maret 2025 di Sumba Barat sudah ada Mol Pelayanan Publik yang salah satu pelayanannya adalah BPJS Ketenagakerjaan. Sejak Maret hingga sekarang sudah 1000 lebih yang mengakses dan paling banyak mengakses tentang BPJS Ketenagakerjaa dan kedua adalah pajak.” Ulasnya.

Ia mengatakan banyak PMI dari Sumba Barat  mendapatkan masalah karena ikut jalur ilegal dan data tidak jelas dan lengkap sehingga saat terjadi masalah kekerasan dan hak-hak mereka yang mungkin belum dibayarkan sulit dilacak.

“Kami akan berupaya agar PMI Sumba Barat lewat jalur resmi sehingga tidak terjadi masalah PMI yang alami kekerasan dan hak tidak dibayarkan. Tapi kami ingin sampaikan agar sebaiknya tenaga krrjs di Dumba bisa melihat potensi prrranian, peternaksn, tenun ikat, pari2isata di Sumba Barat. Bisa dicobs dan pemerintah aksam mendukung dengan regulasi dan anggaran. Juga dengan mendatangkan investor juga guna membuka lapangan kerjs di Sumba Barat.” Jelas Tituz

Ia menyebutkan, tingginya angka pengangguran di Sumba Barat salah satunya  karena banyak lulusan yang membludak namun karena belum tersedia lapangan kerja. Dan juga keinginan mereka lebih banyak ingin jadi ASN sementara karena efisiensi anggaran pembukaan lapangan tidak bisa mengcover semua angaktaj kerja, maka terciptalah pengangguran intelektual. Mereka tidak mau melirik potensi pertanian, peternakan, dll. Sementara hotel di Sumba Barat butuh pasokan bahan makanan pertanian hortikultura dll. Jika anak-anak muda mau melirik ini maka akan terbuka peluang kerja buat mereka. Padahal dari sektor ini lebih menjanjikan hasilnya daripada bekerja dengan diupah.

“Seperti hotel Nihi Watu yang selams ini penuhi kebuhan sayur buah dll datang dari luar karena petani kita tidak sanggup penuhi kebutuhan.mereka. Contoh lagi  program MBG kan sasarannya 50 ribu anak dan di Sumba Barat ada 35 ribu anak yang masuk program ini. Misal 35 anak ini diberi makan maka kebutuhan mereka bisa dipenuhi oleh petani kita misal telur saja sehari 35 ribu butir telur. Nah itu kan peluang kerja.” Ungkapnya.

Pekerja Mandiri PBU di Sumba Barat tahun 2024 sebanyak 1.007 orang dan 2025 naik 1.116 orang artinya karena phk mereka ciptakan pekerjaan atau usaha sendiri sama juga seperti PMI yang naik 220 orang pada 2025.

“Rekomendasi saya adalah pemda harus perkuat data base sehingga kita mudah antisipasi kasus seperti ini mulai dari tingkat bawah. Karena pemerintah terbawa kenal warga mereka. Kedua pemda jarus terus lakukan sosialisasi hingga link pemerintahan terbawah terutama kepada angkatan kerja bagaimana melihat potensi di daerah dan menciptakan lapangan kerja baru dibidang prrtanian, peternakan, tenun ikat dll, atau jika mereka tetap ingin kerja di luar maka harus lewat jalur resmi.” Ujar Tituz.(jbr).