Kejar Realisasi Januari: Undana Akselerasi Pengadaan Barang dan Jasa TA 2026
NTT, TopNewsNTT.Com|| – Universitas Nusa Cendana (Undana) bergerak cepat memulai tahun anggaran baru dengan menggelar rapat percepatan pengadaan barang dan jasa (PBJ) Tahun Anggaran 2026. Langkah ini merupakan tindak lanjut strategis setelah diterimanya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) guna memastikan seluruh program kerja universitas berjalan tepat waktu.
Rapat yang berlangsung di Ruang Theater Lantai III Undana, Jumat (30/1/2026), dihadiri oleh seluruh jajaran pejabat pengelola keuangan, Wakil Dekan II, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta bendahara dari berbagai unit kerja di lingkungan Undana.
Target Realisasi di Bulan Pertama
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Undana, Prof. Dr. Paul Gabriel Tamelan, M.Si., menegaskan bahwa percepatan pengadaan sangat krusial agar tidak terjadi penumpukan kegiatan di akhir tahun. Ia memberikan target khusus agar setiap unit kerja sudah menunjukkan bukti realisasi keuangan sejak bulan pertama.
“DIPA sudah kita terima beberapa minggu lalu, maka pengelolaan harus segera berjalan. Kita dituntut agar pada bulan Januari ini sudah ada bukti realisasi keuangan yang nyata. Koordinasi antara fakultas, biro, dan bagian keuangan rektorat adalah kunci agar administrasi tidak terhambat,” tegas Prof. Paul.
Laporan Bulanan sebagai Instrumen Evaluasi
Sejalan dengan visi Rektor Undana terkait transparansi, mekanisme pelaporan kini mengalami perubahan signifikan. Kepala Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) Undana, Dr. Ir. Yahyah, M.Si., menyatakan bahwa pelaporan realisasi anggaran kini wajib dilakukan setiap bulan, bukan lagi per triwulan.
“Sesuai arahan Rektor, laporan harus masuk setiap bulan untuk memantau capaian secara real-time. Unit kerja yang tidak merealisasikan anggaran sesuai rencana akan mendapatkan catatan khusus yang akan memengaruhi alokasi anggaran di periode mendatang,” ujar Dr. Yahyah.
Selain membahas percepatan fisik pengadaan, rapat tersebut juga menitikberatkan pada pengelolaan uang persediaan dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan yang ketat. Seluruh pejabat pengelola keuangan diminta menyamakan persepsi agar setiap transaksi dapat diverifikasi dan sesuai dengan standar hukum keuangan negara.
Melalui forum ini, Undana menegaskan komitmennya untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa tahun 2026 secara tertib, transparan, dan akuntabel. Langkah akselerasi ini diharapkan mampu mendukung kelancaran layanan pendidikan dan pembangunan infrastruktur kampus secara berkelanjutan.(**)
rilis. Hms undana (Iyl)
