Ini Empat Program Kerja 100 Hari Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Yang Didukung Penuh DPRD

Kupang, TopNewsNTT.Com|| Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah periode 2025-2030, dibawah kepemimpinan Bupati Drs. Paulus S. K. Limu dan dan Wakil Bupati Marthinus Umbu Djoka, S. Hut, M.Si menetap 4 Program 100 hari kerja Pemda Sumba Tengah sesuai visi misi yakni program Prolimila, Beasiswa Abadi, Rumah Mandiri, dan Air Bersih. semua program tersebut saling beritegrasi demi pemgentasan kemiskinan, stunting, kdrt dan kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan dan anak, serta mendukung Program Nasional Ketahanan Pangan dan membawa NTT menuju Swasembada Pangan tahun 2026 sesuai dengan visi misi gubernur NTT.
“Keempat program kerja 100 hari kami adalah program yang berpihak pada orang miskin atau orang yang terpinggirkan, orang yang tertindas, yang tersisa dan terbuang; yakni kategori janda, duda, yatim piatu, orang terlantar, dan tuna wisma, dan kelompok rentan.
“Program tercepat yang harus dilakukan adalah rencana Beasiswa Abadi untuk 1000 anak orang miskin setahun 3000, per semester 1.500 anak. Targetnya setiap tahun 1000 anak. Beasiswa Abadi kami berikan per semester sebesar Rp1,5 juta dan setahun 3 juta yang diberikan pada semester 4 — 8. Selama periode kepemimpinan kami 5 tahun lalu sudah 5 ribu yang berhasil, dan untuk periode 5 tahun ke depan 2025-2029 akan kami lanjutkan pemberian beasiswanya, di RPJMD 2026 dan RKPD sudah dituangkan.”ungkap Bupat Paulus.
Bupati Paulus menekankan peruntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan merupakan rekomendasi dari para tokoh agama : “Mengapa kami minta data dari para tokoh agama? Karena kami yakin mereka tahu kehidupan warganya. Sementara jika dari kepala desa dan camat indikasi politik tinggi, suka tidak suka tinggi sementara para tokoh agama tidak. Dan selama periode kepemimpinan lima tahun lalu berjalan dengan baik,” tandas Paulus yang sudah memimpin Sumba Tengah pada periode sebelumnya.
Bupati Paulus menjelaskan program kedua Rumah Mandiri atau layak huni bagi mereka terdiri dari janda duda yatim piatu yang hidup dalam satu rumah sampai 5-8 keluarga.
“Hal ini dilakukan karena kondisi tersebut sering menimbulkan konflik sosial, dan mereka tidak memiliki pekerjaan sehingga diupayakan menjadi mandiri sehingga bisa mengatasi konflik tersebut.” Ungkap Bupati Paulus.
“Pada tahun pertama kami sudah bangun 5 ribu rumah type 36 (6×6). Ciri rumah mandiri adalah beratap seng dan berlantai, ruangan harus penuhi standar dan memiliki mck dan penerangan. Harus penuhi 8 dari dari 14 indikator rumah layak huni, dan di Sumba Tengah susah terpenuhi. Setiap tahun kami mampu mengurani 1 persen dari orang miskin sehingga selama 5 tahun kepemimpinan kami, kabupaten Sumba berhasil turunkan angka kemiskinan hingga 5 persen. Lebih tinggi dari nasional yang hanya turun 1 persen (dari 10 ke 9 persen), sedangkan Provinsi NTT hanya mampu turunkan 1 persen (21 ke 19 persen) selama lima tahun sementara kami pemkab.Sumba Tengah mampu turunkan 5 persen selama lima tahun antara lain karena dampak Program Rumah Mandiri.” Jelasnya menambahkan.
“Perlu saya tekankan bahwa Penentuan masyarakat penerima Program Rumah Mandiri lewat seleksi Inspektorat dan tim PUPR dan benar-benar merupakan keluarga miskin dan miskin ekstrim, ekstrim 1 dan 2. Type 36 dengan biaya Rp70 juta dan pada saat pengerjaan adalah gotong royong dengan melibatkan masyarakat.” Tambahnya.
Pemkab.Sumba Tengah punya Program Air Bersih yang pada periode lima tahun lalu sudah terlaksana 70 persen dan pada periode lima tahun kedepan hingga 2029 sisa 30 persen yang akan kami selesaikan.
“Program air bersih juga kami lanjutkan untuk mendukung Program Nasional Ketahanan Pangan, yakni melengkapi dengan alsinta dan moderninasis pertanian. Sehingga Sumba Tengah akan menjadi salah satu pendukung Program Ketahanan Pangan baik NTT dan Indonesia, serta membawa NTT dan Indonesia menuju Swasembada Pangan 2026.” Ungkap Bupati Paulus lagi.
Dengan program tersebut Bupati Paulus berharap Pemkab.Sumba Tengah juga berperan mengurangi angka stunting di Sumba Tengah, “Dulu turun menjadi 7 persen pada pemerintahan lima tahun lalu, tapi sempat naik menjadi 14 persen. Tapi periode ini komitmen dan targetkan turun hingga 5 persen lewat program “Bapa Asuh” dengan melibatkan pemerintah mulai dari kepala daerah (Bupati dan Wakil Bupati) dan semua pimpinan OPD harus menjadi Bapa Asuh dari keluarga-keluarga miskin per desa.” Ungkap Bupati Paulus.
Dalam rangka mengatasi masalah kekerasan dalam rumah, perempuan dan anak serta kekerasan seksual, “Pemkab.Sumba Tengah juga membentuk kelompok rentan dengan Perbup misalnya kelompok pensiunan, ibu dan anak, dan disabilitas untuk membentuk program Musik yang sudah dilaunching pak Gubernur NTT hari ini untuk upaya perlindungan, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kelompok ini sangat terpinggirkan, dan sering jadi obyek kekerasan. Karena Sumba Tengah merupakan kabupaten yang tinggi angka kekerasan fisik dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak maka kami harapkan lewat Program Musik sebagai bentuk kehadiran dan dukungan pemerintah untuk mereka.” Tegssnya lagi.
Dukungan terhadap komitmen pemkab.Sumba Tengah dalam menjalankan 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah datang dari DPRD kabupaten Sumba Tengah.
Ketua DPRD Sumba Tengah, Arpud U.R. Mangalema SPd, didampingi wakil ketua 1 Ignatius Umbu Tiba, kepada media menegaskan pada prinsipnya kami DPRD mendukung penuh visi misi Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah, “yang terpenting bahwa korelasi dan kesinambungan RPJMD Provinsi NTT dan Kabupaten/kota. Kami sangat berharap bahwa apa yang disampaikan Bapak Gubernur tadi, bahwa memang di kabupaten Sumba Tengah kami sangat butuh kerja sama yang baik dari pemerintah dan DPRD untuk bagaimana keberlangsungan hidup masyarakat. Terkhusus kami di kabupaten Sumba Tengah. Apalagi dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi, maka mengentaskan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan DPRD Kabupaten Sumba Tengah. Angka kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah saat ini sebesar 30,84%. Di Kabupaten Bupati Sumba Tengah ada 5 Fraksi dan siap berkolaborasi dengan pemerintah sesuai kebutuhan dan prioritas masyarakat kita, maka saya sebagai pimpinan DPRD Sumba Tengah mendukung semua upaya pemerintah membangun kabupaten Sumba Tengah lewat program kerja dan visi misinya.” Ungkap Arpud.
“Ya memang intinya kami mendukung semua program kerja 100 hari bupati dan wakil bupati berjalan dengan baik.” Tegasnya menutup wawancara.
Senada dengan Ketua DPRD, Waket 1 Ignatius Umbu Tiba, menyatakan bahwa intinya untuk mewujudkan visi misi dan program Bupati dan wakil Bupati serta, terutama program prioritas 100 hari kerja mereka, DPRD Kabupaten Sumba Tengah siap mendukung dalam semua aspek yang dibutuhkan.|| jbr