Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 Kota Kupang Dorong Pembangunan Inklusif dan Kolaboratif
Kupang, TopNewsNTT.Com|| 5 Maret 2026 — Pemerintah Kota Kupang menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aston Kupang Hotel & Convention Center pada Rabu (5/3). Forum ini menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan untuk menyelaraskan arah pembangunan Kota Kupang ke depan.
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jefry Edward Pelt, S.H., yang menekankan pentingnya forum ini sebagai ruang untuk menyatukan gagasan dan memperkaya rancangan program pembangunan daerah. Ia juga mengapresiasi ketepatan waktu penyusunan rancangan awal RKPD yang dinilai sebagai langkah penting dalam menjaga kualitas perencanaan pembangunan.
Forum dipimpin oleh Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Kota Kupang, Wildrian R. Otta, S.STP, MM, dengan moderator Plt. Sekretaris Bappeda Kota Kupang, Imelda Fonyke Nange, ST, MT. Peserta yang hadir berasal dari berbagai unsur, antara lain kepala perangkat daerah, camat dan lurah, akademisi, perwakilan komunitas, komunitas difabel Kota Kupang, serta berbagai organisasi masyarakat.
Forum ini membahas arah pembangunan Kota Kupang tahun 2027 yang menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berkarakter, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam pemaparannya, Bappeda menyoroti sejumlah indikator pembangunan, termasuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, penguatan ekonomi rakyat dan UMKM, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menurut data yang dipaparkan, jumlah penduduk Kota Kupang pada tahun 2026 mencapai sekitar 482.734 jiwa, dengan berbagai tantangan pembangunan yang masih perlu ditangani, termasuk kemiskinan, kualitas layanan dasar, dan penguatan daya saing sumber daya manusia.
Plt. Kepala Bappeda Kota Kupang, Wildrian R. Otta, menegaskan bahwa forum ini menjadi sarana penting untuk menghimpun aspirasi masyarakat dalam menyempurnakan rancangan awal RKPD. “Forum ini bertujuan menghimpun aspirasi dan harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah. Masukan dari berbagai pihak akan menjadi dasar penyempurnaan rancangan program pembangunan Kota Kupang,” ujar Wildrian.
Dalam sesi diskusi, berbagai masukan strategis disampaikan peserta. Perwakilan Poltekkes Kupang menyoroti bahwa kasus stunting, wasting, dan gizi buruk masih berkaitan erat dengan faktor kemiskinan, sehingga diperlukan inovasi dan kolaborasi lintas sektor untuk menanganinya. Usulan kerja sama riset dan program bersama antara Pemerintah Kota Kupang dan Poltekkes juga disampaikan sebagai langkah memperkuat intervensi kesehatan masyarakat.
Isu kekurangan tenaga kesehatan juga menjadi perhatian. Peserta mengusulkan agar pemerintah daerah memperluas program beasiswa bagi calon tenaga kesehatan guna menjawab kebutuhan layanan kesehatan di masa depan. Selain itu, gagasan pengembangan layanan telemedicine turut dibahas, dengan catatan bahwa ketersediaan infrastruktur jaringan harus menjadi perhatian utama.
Dari sektor pendidikan dan ketenagakerjaan, peserta menyoroti tantangan meningkatnya pengangguran intelektual. Kemampuan bahasa asing dinilai masih menjadi hambatan bagi lulusan yang ingin bersaing di pasar kerja internasional. Karena itu, muncul gagasan pembentukan ruang belajar bahasa asing berbasis komunitas sebagai wadah peningkatan kapasitas generasi muda.
Komunitas difabel juga menyampaikan sejumlah catatan penting, termasuk kebutuhan pelayanan publik yang lebih ramah disabilitas, seperti fasilitas aksesibilitas di puskesmas. Selain itu, penguatan ekonomi inklusif bagi pelaku UMKM difabel juga menjadi perhatian dalam diskusi forum.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Plt. Kepala Bappeda Kota Kupang menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat pendekatan kolaboratif dalam perencanaan pembangunan. “Kami terbuka untuk duduk bersama dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha, akademisi, dan komunitas. Kolaborasi dan inovasi sangat penting agar program yang dirancang bisa menjadi model yang bahkan dapat direplikasi oleh daerah lain di NTT,” kata Wildrian.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah kota sedang memperkuat sistem data pembangunan, termasuk melalui pendekatan Pra-Musrenbang tematik stunting yang memantau berbagai indikator layanan dasar. Selain itu, pemerintah juga tengah menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mendukung penguatan data dan inovasi kebijakan.
Forum Konsultasi Publik ini diharapkan menjadi langkah awal yang penting dalam memastikan bahwa perencanaan pembangunan Kota Kupang tahun 2027 tidak hanya responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga mendorong pembangunan yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan.(**)
rilis.hms.pemkot
