Berkantor di NBD, Pj.Walikota Beri Waktu Seminggu Lurah NBD dan Camat Alak Tuntaskan masalah LPM dan Dana PEM

  • Bagikan

NUNBAUN DELHA, TOPNewsNTT||Penjabat walikota George Hadjoh pada Rabu, 12/10 berkantor di kantor kelurahan Nunbaun Delha.

Didampingi Alfred Djami, anggota DPRD Kota Kupang, Fraksi Partai Golkar, Camat Alak Adi Pali, dàn Lurah Nunbaun Delha Nixon Nggauk,SH, juga pejabat yang mewakili dari Dinas PUPR kota Kupang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Olahraga, Dinas BPBD, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan, BPN Kota Kupang, Inspektorat, para ketua RW, RT  dan masyarakat NBD, Penjabat Walikota George M.Hadjoh soroti penanganan Serah Terima Badan Pengurus LPM yang masih tertunda hingga sekarang dan Dana PEM bermasalah yang  sudah diaudit Kejaksaan.

Ia tegaskan karena masalah Dana PEM sudah sudah dilaporkan dan diaudit Kejaksaan,  maka harus diproses dan diselesaikan segera. George memberi waktu satu minggu bagi lurah NBD dan Camat Alak untuk menyelesaikannya.

“Karena sudah ada pertemuan dengan PMD dengan staf khusus, maka kita akan kerja profesional, terkait Dana PEM jika memang harus diaudit maka harus diaudit. Hubungan kekeluarga urusan belakang. saya Hadjoh tapi tidak akan saya bela, jika salah tetap salah maka akan tetap diperbaiki.” Tegasnya.

“Untuk hasil pemeriksaan harus diproses sesuai aturan yang berlaku, tidak ada pilih-pilih. Oleh karena jika belum terselesaikan maka akan terbawa kemana-mana. Saya tidak tahu kenapa pak lurah dan camat ini mengapa gerakan lambat sekali, mengapa LPM  belum diserah terimakan? Kalau Edy Latuparisa tidak mau selesaikan, maka biar pihak berwajib yang turun selesaikan. Lurah, kau harus profesional. Urusan kerja harus kerja, tidak ada urusan keluarga. Lurah harus bertindak profesional, kerja yang benar. Dulu bapa kamu lurah, sekarang kau lurah, kerja harus lebih baik bukan lebih jelek.” Kecam George keras.

“Seperti jika ada pungutan di pantai jika tidak benar harus diproses. Kenapa juga kau tahan-tahan. Ini urusan kerja bukan urusan keluarga dan semua warga harus merasakan keadilan. Pak camat dan lurah, saya kasi waktu satu minggu untuk selesaikan jika tidak maka saya akan tindak tegas.” Ujar George.

Selain kedua hal diatas, Penjabat Walikota juga menyoroti keluhan masyarakat yang tinggal di pimggiran tembok penahan pinggir kali atau got yang berbatasan dengan kali mati yang memisahkan kelurahan NBD dan NBS, yang sampahnya meluap dan tanah longsor setiap musim hujan,  Geroge minta PUPR segera turun survei dan  selesaikan apalagi jelang musim hujan.

Tapi ia juga memperingatkan warga,

“Papa mama memang jadi orang yang suka cari masalah, sudah tahu itu kali got masih ditinggali nanti hujan sampah longsor baru berteriak. Kenapa tidak cari tempat yang lebih save. Memang  jadi orang yang suka cari masalah. Maka saya bilang kebersihan dilakukan agar sampah jangan kembali makan kita. Maka harus dibereskan dan cara berpikir jangan seperti cara berpikir orang kampung dulu. Cara berpikir manusia  kota harus berpikir modern. Satu persoalan harus diselesaikan bisa dari 16 perspektif. Jangan sudah jadi soal baru berteriak ke pemerintah, pemerintah bukan malaikat. Anggaran saja yang mau digunakan harus diproses, anggaran  yang mau digunakan harus terporgram sebelumnya. Kalau tidak, maka harus ditunda. Saya baru 2 bulan bagaimana selesaikan masalah 5 tahun?” Katanya.

Terkait keluhan warga Dina Kana Rihi yang rumahnya rusak berat akibat seroja, sudah didata tapi tidak peroleh dana perbaikan rumah hingga kini,  Penjabat minta dinas BPBD kota segera ambil data dan diselesaikan.

Tapi diingatkannya, bahwa Dana Tak Terduga di BPDB Kota hanya 5 Miliar maka sangat tidak mungkin selesaikan semua masalah rumah rusak akibat bencana di kota Kupang dan ssharusnya PUPR bisa ikut kolaborasi.

“Lurah dan camat koordinasi dengan RT dan RW, LPM, Karang Taruna, masyarakat dan semua unsur harus kerja kolaborasi agar masalah terselesaikan dengan benar.” Katanya mengingatkan.

Melihat plafon kantor lurah yang masih berlubang akibat seroja, penjabat Walkot mengatakan bahwa karena lurah tidak bisa berkoordinasi.

Ia juga minta inspektorat lakukan pemeriksaan terhadap LPM NBD agar masalah yang ada di kelurahan NBD bisa terselesaikan dengan baik.

Terkait pantai NBD yang diklaim dimiliki pribadi oleh Edy Latuparisa,  George tegaskan bahwa wilayah pantai itu, sepanjang 100 meter ke atas merupakan wilayah sepadan pantai dan tidak bisa diklaim sebagai milik pribadi apalagi membangun, karena tidak akan bisa diterbitkan  IMB sampai kapanpun. Lahan pantai harus jadi open space.

Bagian Tata Pemerintahan kota Kupang menyebutkan bahwa untuk persoalan  lahan sepadan Pantai NBD memang ada pengajuan pendaftaran sertifikat prorangan, tapi tidak disetujui dan ditolak oleh BPN kota Kupang karena setelah dilakukan survei dan uji lapangan, lahan tersebut merupakan areal sepadan pantai sesuai ketentuan UU dan tidak dimungkinkan diklaim individu sebagai milik pribadi.

Selain itu menanggapi keluhan masyarakat terkait status lapangan futsal yang belum bisa diintervensi pemkot untuk diperbaiki karena masih merupakan aset Kemenpora. Ketua LPM minta intervensi pemkot Kupang untuk menjadikan lapangan futsal sebagai aset kot Kupang sehingga bisa diperbaiki.

Defitson Ndun, kabid.Pemberdayaan Pemuda Dispora Kota Kupang menjelaskan bahwa memang lapangan Futsal NBD belum bisa ditanda tangani  PHD nya dan dikelola pemkot Kota Kupang  karena masih aset Kemenpora.

“Jadi Lapangan Futsal NBD, lapangan Basket dan Futsal  SMAN 3 adalah 1 paket program dari Kemenpora dan merupakan dana hibah, yang dikerjakan pada 2013. Saat  SMAN jadi kewenangan provinsi maka lapangan basket dan futsal SMAN 3 jadi aset provinsi, sedangkan lapangan futsal NBD karena 2013 di kota dinas Pemuda dan olahraga belum ada, maka belum diserahkan Kemenpora ke Pemkot Kupang sehingga kita belum bisa mengintervensi dan kelola. Dispora baru terbentuk di Kota pada 2015. 13-16 September kita sudah koordinasi ke Kemenpora bahwa phd belum bisa di tandatangani. Sman 3 pada 2018 sudah diserahkan ke perovinsi, maka kami harus bersurat ke Kemenpora meminta mereka serahkan ke pemkot agar bisa dikelola.” Ujar Defitson.

“Saya minta Dispora siapkan surat ke Kementerian dengan tembusan ke Lurah NBD dan Camat Alak. Kedua undang dispora kota dan provinsi serta LPM dan Karang Taruna untuk  buat pertemuan seperti ini, semua pihak duduk bersama untuk diskusi mencari  jalan keluarnya.” Instruksinya memberi solusi.

Untuk masalah batas wilayah antara kelurahan NBD dan Manutapen, Geoege minta dipanggil lurah kedua wilayah, rt, rw dan warga untuk diakusi.

Geroge juga janji lahan parkir depan Kupang Beach Hotel, ia akan panggil kepala Koperasi Maju  kota Kupang Edjben Doeka untuk menanganinya, apakah layak lahan itu untuk dibeli Pemkot dan seperti apa prospeknya.

“Musim hujan ini, saya minta lahan-lahan pemkot yang kosong akan di buka bagi msyarakat untuk kelola menanam tanaman pertanian produktiv agar menghasilkan pangan menghadapi masalah inflasi yang akan sebabkan resesi pangan.” Ujar George.

Terkait pungutan di lahan pantai NBD bagi penjual ikan, sesuai info ketua LPM bahwa penetapan pungutan walau dengan kesepakatan semua pihak di tingkat masyarakat, tetap tidak legal, jika tidak punya payung hukum dari pemerintah yakni perda atau perwali.

“Pungutan itu harus diproses secara hukum. Saya minta pol pp dan polisi untuk menindaknya. Pungutan bagi penjual ikan dipantai harus dibuat atas dasar payung hukum dengan perda dna perwali. Tidak bisa atas kesepakatan masyarakat, tapi oleh pemkot denga  perda dan perwali yang peruntukkannya jelas bagi kepentingan banyak orang.” Tegasnya.

“Tujuan kita datang ke kelurahan adalah cari dan selesakan kendala. Artinya duduk diskusi terkait kebutuhan, masalah dan kendala untuk dicari solusi. Bukan menjadi polisi dan mencari siapa salah, siapa benar.” Tegas George.

Tanggapi usulan masyarakat Naty Hajoh untuk pemertiban penjual ikan dipinggir jalan, dan manfaatkan TPI di NBD,  Georga minta lurah, camat didampingi aparat kepolisian  harus didoakan oleh penjual ikan, sehingga jangan ada penjual ikan di jalan-jalan.

“Lurah, LPM, dan pol.pp tolong tertibkan penjual ikan dipinggir jalan agar dipusatkan di TPI. Bahkan penjual makanana di trotoar juga akan ditertibkan” Tegasnya.

“Saya minta camat dan lurah jika ada masalah maka harus segera diselesaikan segera jangan ditunda agar jangan jadi masalah ke depan.” Pintanya.

Dana Operasional para kader posyandu balita dan lansia di NBD yang berjumlah 8 orang, yang dikeluhkan kadernya Feby Ly, yang sejak Januari hingga Oktober 2022 belum dibayarkan, sedangkan tugas banyak, Alfred Djami sebagai wakil rakyat dapil Alak ungkapkan ia sudah diperjuangkan dalam rapat banggar, untuk naik 10 ribu menjadi 50 ribu tapi tidak disetujui TPAD.

Sekdis Kota Kupang mewakili Kadis menjelaskan bahwa Dinas ingin menaikkan dana ops para kader 2021 namanya bansos dan sistemnya adalah kader buat proposal di 2021 dan dicairkan di akhir tahun di Nopember 2021 dan penggunaan sampai Juni 2021.

Kemampuan daerah hanya bisa realisasi tahun 2021 hanya 6 bulan saja karena pandemi dijanjikan diperubahan tapi kondisi keuangan tidak memungkinkan.

Walau anggota DPRD selalu minta ditingkatkan biaya operasional posyandu.

Sedangkan 2022 bukan bansos lagi, tapi dana rutin Dinkes, sehingga tidak buat proposal dan tidak ada pemotongan, dan karena kemampuan daerah dan besaran pagu sesuai keputusan TPAD dan dan Dinas hanya menerima saja tidak ada pemotongan. Besaran pagu sesuai kemampuan daerah.

Dari 8 posyandu (5 balita dan 3 lansia) baru 7 posyandu yang masukkan SPJ, satu Posyandu balita belum masukkan spj. Mekanisme pencairan  dana operasional 2022 dengan sistem LS yaitu adalah Kader harus  dimasukkan SPJ dulu baru bsia dicairkan. Dan baru usulkan dan 8 posyandu yang usulkan masuk dalam realisasi tahap 2 karena tahap 1, dan dari 330 posyandu di kota Kupang,  180 sudah terima pencairan dana operasional.

“Kader poayandu harus diperhatikan karena mereka garda terdepan bidang kesehatan.” Tegas George.

Hal lain yang diminta agar diperhatikan pemkot yakni jalan rt 22 rintisan jalan baru, jalan depan gereja Galilea, lampu jalan di RT 22.

Di akhir kegiatan diskusi, Penjabat walikota minta semua yang hadir turun kerja bakti di pantai NBD.|| juli br

 

 

 

 

  • Bagikan