Bank NTT TTD PKS Pembiayaan PMI Asal NTT Dengan PT.AP BALI Konsultan Bisnis Dengan Skema Kredit Pekerja Migran Rp75-Rp100 juta

NTT, TopNewsNTT Com|| Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank NTT resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT. AP Bali Konsultan Bisnis yang menaungi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Musubu terkait pembiayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dilakukan di Kantor Pusat Bank NTT, Senin 19 Januari 2026 siang.

Bank NTT, sebagai bank kebanggaan rakyat NTT menyediakan fasilitas pembiayaan bagi peserta Program Magang (internship) dan PMI yang direkrut oleh LPK Musubu.

Program pembiayaan dilakukan melalui skema kredit Pekerja Migran dengan plafon Rp75 juta hingga Rp100 juta.

Masa angsuran akan dilakukan maksimal satu tahun, serta dilengkapi dengan perlindunganasuransi kredit sesuai ketentuan Bank NTT.

Gubernur NTT, Melki Laka Lena menyebut kerjasama Bank NTT dan LPK Musubu untuk memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus untuk  PMI asal NTT.

“KUR ini diberikan kepada perusahaan yang secara hukum itu legal dan mempersiapkan para PMI dengan benar sesuai dengan aturan,” ujar Melki.

Menurut dia, negara penempatan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT kali ini adalah Jepang dan Australia.

“Ini langkah awal bagaimana pemerintah, Bank NTT dan LPK Musubu hadir untuk memastikan PMI yang berangkat itu tidak lagi pusing dengan urusan pembiayaan,” jelasnya.

Sehingga, kata dia, banyak dari PMI asal NTT yang mendapat pinjaman dari salah satu bank yang ada di Bali, namun dengan bunga yang sangat mahal.

“Mengetahui itu, saya langsung ingat pesan gubernur bahwa Bank NTT ini harus bisa berguna bagi rakyat. Maka saya inisiatif Bank NTT biayai PMI dengan bunga yang sangat ringan,” jelasnya.

Charlie menyebut akan segera ke Jakarta untuk berbicara dengan salah satu bank Jepang agar transaksi uang para PMI dari luar negeri bisal lancar masuk ke rekening mereka di NTT.

Dia menyebut, banyak PMI asal Nusa Tenggara Timur yang selama ini termakan rentenir sehingga terjebak dalam masia Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO.

“Jadi kita bikin skema seperti ini supaya mereka jangan terperangkap mafia TPPO yang melibatkan banyak oknum dari institusi kita yang ada di NTT,” tegasnya.

Melki mengatakan, dengan skema itu, maka bisa dipastikan PMI NTT akan terlindungi karena pembiayaan mereka dibantu Bank NTT dengan bunga KUR yang sangat murah.

“Jadi mereka tidak akan terbebani. Cukup siapkan diri dengan baik, dan nanti mereka akan membayar setelah tiba di tempat tujuan, dan dipotong dari gaji dengan perhitungan yang sangat bagus,” ungkapnya.

PMI NTT, kata Melki, dipastikan akan pergi ke luar negeri dengan skill worker atau skill yang bagus. Bukan pergi tanpa skill.

Melki meminta agar semua perusahaan yang akan merekrut pekerja migran asal NTT wajib menempatkan kantor pusat mereka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Mereka harus punya kantor pusat di NTT, agar kita gampang untuk melakukan kontrol,” pungkas Melki Laka Lena.

“Kita harap ke depan kerjasama ini akan terus dikembangkan dengan lembaga lain, tetapi harus yang ikut prosedur. Itu yang kita biayai. Kalau yang liar kita kita tidak mau biayai,” tandasnya.

Wakil Pimpinan LPK Musubu, Yofani Maria Francis Yuki mengatakan, lembaga yang mereka kelola saat ini sangat berbeda dengan LPK lain.

LPK Musubu selama ini melihat lulusan perawat di NTT, dimana ada 1000 lebih perawat yang lulus setiap tahun, namun yang terserap hanya 15 persen.

“Sehingga kami memberikan akses bagi mereka dengan persiapkan kompetensi melalui LPK Mubusu supaya mereka bisa dikontrol mulai dari rekrutmen hingga penempatan,” jelasnya.

Dia menyebut, LPK Mubusu membangun satu ekosistem, mulai perekrutan, pelatihan, penguatan kompetensi, sampai dengan ujian.

“Sampai dengan penempatan juga kami punya izin dari P3MI,” ungkapnya.

Sedangkan untuk keselamatan dan jaminan keamanan, pemerintah RI mewajibkan LPK

Dirut Bank NTT, Charlie Paulus mengatakan, LPK Musubu adalah perusahaan yang sering mengirim perawat untuk bekerja di negara Jepang.

Dia menyebut, PMI asal NTT sekarang ini harus dikirim ke luar negeri dengan middle skill worker, bukan lagi low skill worker.

Menurut Charlie, selama ini ia mendengar anak-anak NTT yang setelah lulus sekolah dan hendak kerja di luar negeri kesulitan untuk mendapat biaya.

Mubusu menyimpan uang jaminan Rp1,5 miliar di Kementerian Pekerja Migran. Yofani menyebut, saat ini pihaknya sudah mengirim 54 anak dan sudah ditempatkan di sejumlah rumah sakit yang tersebar di negara Jepang.

Dia mengucapkan terima kasih untuk Bank NTT yang sudah mendukung LPK Musubu. Menurut dia, itu pekerjaan yang mudah, namun punya dampak besar untuk NTT.

“Kami bangun NTT dari yang sederhana, dan ini yang bisa kami lakukan. Kami komitmen akan bangun satu LPK Mubusu baru di NTT,” pungkasnya.

Pendeta Emy Sahertian, mengatakan, sebagai aktivis yang mengurus PMI NTT, ia menilai kerja sama antara Bank NTT dan LPK Mubusu adalah sebuah harapan baru bagi para calon PMI asal NTT.

“Karena kebanyakan yang pergi itu lewat sektor non formal, dan itu sangat rentan untuk dieksploitasi. Jadi kerja sama ini untuk mentop up mereka yang mau pergi secara non formal itu bisa jadi lebih profesional,” jelasnya.

Artinya, kata dia, para calon PMI bisa memilih sendiri negara tujuan yang bisa memanusiakan mereka. Sehingga, mereka tidak saja pergi cari uang lalu pulang dalam keadaan jenazah.

“Jagi bagi kami ini satu harapan. Kami akan kawal. terutama dari sektor kebijakan. Jadi mereka sudah bisa berkarir sebagai PMI yang profesional. Sekarang masih sekitar 27 yang masih menunggu untuk penempatan,” jelasnya.

Yofani menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Melki dan Bank NTT, karena salah satu masalah yang paling utama, yaitupembiayaan PMI sudah dapat diatasi.

CEO LPK Mubusu, Aloysia Trombine menyebut mereka berkomitmen untuk merekrut PMI dari Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2019.

“Jadi kami sangat selektif dan mengikuti semua prosedur yang ada, sehingga saat ini sudah ada 54 anak perawat NTT yang sudah kerja di sejumlah RS di Jepang,” jelasnya. “bagaimana mengawal remitansi dan kesejahteraan mereka,” terangnya.

Mantan Wali Kota Darwin, Amye Un yang mewakili seluruh rakyat NTT di Australia mengaku bangga karena LPK Musubu ingin mengangkat masyarakat NTT untuk merubah ekonomi dan kehidupan mereka.

“Dengan program LPK Musubu ini kami akan buka akses bagi PMI NTT di Australia. Bukan hanya di Jepang, tapi Australia juga akan terima PMI NTT. Belanda dan Jerman juga sudah minta, jadi kami akan siapkan,” pungkasnya.***