Gubernur NTT Sampaikan Kenaikan UMP Pekerja NTT Tahun 2027 Sebesar 5.97% (Rp146.543) menjadi Rp2.602.441
NTT, TopNewsNTT.Com||Gubernur NTT Sampaikan Kenaikan UMP Pekerja NTT Tahun 2027 Sebesar 5.97% (Rp146.543) menjadi Rp2.602.441 pada Jumpa Pers bersama awak media (Jumat, 20/11/2026) di lantai 1 Kantor Gubernur NTT melalui Keputusan Gubernur NTT Nomor: KEP/HK/2026 tanggal 20 November 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi NTT Tahun 2027.
“Hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi NTT merekomendasikan kepada Gubernur untuk menetapkan UMP Tahun 2027 pada nilai Alpha 0,70 (nol koma tujuh puluh)., sehingga tingkat kenaikan UMP-nya mencapai sebesar 5.97% (Rp. 146.543) hingga mencapai UMP Tahun 2027 sebesar Rp. 2.602.441 atau lebih tinggi dari UMP tahun 2026 sebesar Rp. 2.455.498.
Hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi NTT merekomendasikan kepada Gubernur untuk menetapkan UMP Tahun 2027 pada nilai Alpha 0,70 (nol koma tujuh puluh)., sehingga tingkat kenaikan UMP-nya mencapai sebesar 5.97% (Rp. 146.543) hingga mencapai UMP Tahun 2027 sebesar Rp. 2.602.441 atau lebih tinggi dari UMP tahun 2026 sebesar Rp. 2.455.498.” Jelas Gubernur Melki.
Hal ini menurut Gubernur Melki Laka Lena dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan menjamin kepastian hak pekerja untuk memperoleh penghidupan yang layak, Menteri Ketenagakerjaan RI melalui Surat Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/26 tanggal 16 November 2026 meminta kepada seluruh Gubernur di Indonesia untuk mempercepat proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027. Penetapan tersebut didasarkan pada data kebutuhan hidup yang layak, kondisi ekonomi, serta ketenagakerjaan paling lambat tanggal 21 November 2026.
Keputusan Gubernur NTT Nomor: KEP/HK/2026 tanggal 20 November 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi NTT Tahun 2027 tersebut akan yang menjadi dasar bagi setiap pemberi kerja di wilayah NTT, baik Pemerintah maupun swasta agar wajib mentaati keputusan Gubernur ini dalam implementasinya.
Selanjutnya Gubernur Melki Laka Lena menyatakan, Kep.Gub NTT tersebut didasari oleh formula Penghitungan upah minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tanggal 17 Desember 2025 tentang Pengupahan, Gubernur NTT melalui Dewan Pengupahan—yang terdiri dari unsur Serikat Pekerja, Pengusaha (APINDO), Akademisi, dan Birokrat (OPD terkait)—telah melaksanakan rapat pembahasan penghitungan upah minimum. Pembahasan ini mengacu pada Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan dengan rentang nilai Alpha berada di kisaran 0,50 (nol koma lima puluh) hingga 1,00 (satu).
Penetapan UMP oleh Gubernur ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, sehingga kepada Perusahan atau usaha-usaha lain yang telah menetapkan upah minimum diatas upah minimum provinsi dilarang untuk diturunkan.
Upah Minimum Provinsi Tahun 2027 ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2027 sampai dengan 31 Desember 2027.
Pemerintah Provinsi NTT dan Kabupaten bersama Dewan Pengupahan melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan UMP Tahun 2027 sebagai jaring pengaman guna menciptakan Hubungan Industrial yang Harmonis.|| jbr