Wali Kota Kupang Terima Audiensi KPP Pratama Kupang, Tegaskan Dukungan Optimalisasi Pajak Daerah dan Nasional
Kupang, TopNewsNTT.Com||Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo menerima audiensi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang, Jehuda Bill Jonas bersama jajaran di Ruang Kerja Wali Kota Kupang, Rabu (29/4). Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antara Pemerintah Kota Kupang dan KPP Pratama Kupang dalam meningkatkan kepatuhan pajak aparatur sipil negara (ASN), pelaku usaha, serta perluasan basis wajib pajak baru di Kota Kupang.
Turut hadir mendampingi Wali Kota Kupang, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang, Hengky C. Malelak, S.STP., M.Si., Kepala Bagian Prokopim Setda Kota Kupang, Elia Carolina Tiara, S.STP serta Pejabat yang mewakili Bagian Kerja Sama Setda Kota Kupang.
Dalam audiensi tersebut, Wali Kota Kupang menegaskan dukungannya terhadap langkah penegasan ulang kepada ASN dan masyarakat terkait kewajiban perpajakan. Menurutnya, pajak merupakan hak negara yang wajib dipenuhi secara objektif sesuai aturan perundang-undangan.
“Saya setuju sekali kalau kita lakukan penegasan ulang kepada PNS kita, termasuk kepada para pengusaha. Ini memang kewajiban mereka. Jangan sungkan, selama itu objektif dan sesuai aturan yang berlaku,” tegas Wali Kota.
Ia juga menekankan bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan daerah dan pelayanan publik. Karena itu, kepatuhan pajak harus dipandang sebagai bentuk kontribusi nyata warga terhadap kemajuan Kota Kupang. “Jangan tanya apa yang negara berikan, tapi tanyalah apa yang kita berikan. Apa yang mereka bayarkan nanti kembali lagi untuk membangun daerah,” ujarnya.
Terkait kepatuhan ASN, Wali Kota meminta agar segera dilakukan penyampaian informasi kepada seluruh perangkat daerah agar pegawai yang belum memenuhi kewajiban perpajakan dapat segera menuntaskannya. Ia bahkan mendorong pembuatan materi komunikasi publik, termasuk video imbauan, yang menyasar ASN maupun masyarakat umum.
Selain itu, Wali Kota menyatakan kesiapan penuh Pemerintah Kota Kupang mendukung perluasan basis wajib pajak baru melalui penyediaan data usaha dari berbagai perangkat daerah, seperti Perusahaan Daerah Pasar, Dinas Pariwisata, koperasi dan UMKM, serta OPD terkait lainnya. “Kalau butuh data apa saja, kami siap kasih. Data itu penting sebagai dasar awal untuk bergerak, supaya bisa dipetakan mana yang memenuhi ketentuan dan mana yang belum,” katanya.
Ia juga meminta seluruh jajaran Pemerintah Kota Kupang untuk responsif dan komunikatif dalam menindaklanjuti koordinasi dengan KPP Pratama Kupang demi mempercepat pelayanan dan penguatan kolaborasi antarlembaga.
Menutup arahannya, Wali Kota menegaskan bahwa kemajuan pembangunan membutuhkan kerja sama jangka panjang antara pemerintah daerah dan instansi vertikal, termasuk otoritas perpajakan. “Kalau kita mau berjalan cepat, kita bisa jalan sendiri. Tapi kalau mau berjalan jauh, kita harus berjalan bersama-sama. Kami siap berjalan bersama Kantor Pajak,” pungkasnya.
Kepala KPP Pratama Kupang, Jehuda Bill Jonas menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Kupang atas tingkat kepatuhan perpajakan yang dinilai sangat baik. Ia menyebut Kota Kupang menjadi salah satu daerah dengan kinerja pelaporan dan koordinasi terbaik di wilayah kerjanya.
Menurutnya, pihak KPP Pratama Kupang datang bukan hanya untuk bersilaturahmi, tetapi juga memperkuat kolaborasi strategis bersama Pemerintah Kota Kupang, khususnya dalam menjaga kepatuhan ASN terhadap pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan mendorong kesadaran pajak masyarakat secara luas.
“Kami melihat Kota Kupang ini sangat baik. Karena itu kami perlu berkolaborasi dengan Bapak Wali Kota untuk mempertahankan capaian ini. Harapan kami ASN di lingkungan Pemkot juga menjadi teladan dalam pelaporan SPT tepat waktu,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa KPP Pratama Kupang siap bersinergi dalam menggali potensi wajib pajak baru melalui pemanfaatan data sektor ekonomi, pasar, pariwisata, dan UMKM. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci pencapaian target penerimaan pajak sekaligus mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.(**)
