NTT, Kupangmedia.com., Demikian kesimpulan yang disampaikan oleh Kepala BPS Provinsi NTT (Maritje Pattilapawea saat Konfrensi Pers bersama belasan insan Media kota Kupang di Confress room BPS Provinsi NTT pada Senin, 3/0/2018.
“Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi NTT adalah tujuh puluh lima koma lima puluh satu (75,51 poin) dalam skala nol (0) sampai dengan seratus (100). Tapi ini menunjukkan penurunan enam koma sembilan puluh delapan (6,98) poin dibandingkan dengan IDI tahun 2016. Mungkin ini disebabkan oleh karena meningkatnya suhu politik dan animo masyarakat terhadap politik pada perhelatan politik tahun 2017 dengan adanya Pilwalkot, tahun 2018 pilkada serentak dan 2019 pileg dan pilpres. Perubahan dari tahun dua ribu enam belas ke tahun dua ribu tujuh belas dipengaruhi oleh adanyan penurunan pada tiga aspek demokrasi yakni aspek Aspek Kebebasan Sipil turun menjadi enam belas koma lima puluh enam poin (16,56 poin) dari sembilan puluh enam koma dua puluh lima (96,25) poin, menjadi tujuh puluh sembilan koma tujuh puluh lima poin (76,69). Aspek ketiga adalah aspek hak-hak politik yang juga turun sebelas koma sembilan puluh tiga poin dari delapan puluh satu koma enam puluh delapan poin, menjadi enam puluh sembilan koma tujuh puluh lima poin. Sedangkan aspek lembaga-lembaga Demokrasi alami kenaikan sebesar dua belas koma sembilan tiga poin dari enam puluh enam koma empat puluh enam menjadi tujuh sembilan koma tiga sembilan.” Jelas Maritje terkait aspek-aspek yang pengaruhi turnnya IDI di NTT.
Metodologi penghitungan IDI menurut Maritje gunakan 4 (empat) sumber data yaitu : (1) Review surat kabar lokal, (di NTT gunakan Harian Pos Kupang), (2) review dokumen (yakni Perda, Pergub, dll), review ketiga (3) adalah FGD (Focus Group Diacussion), dan reviee keempat (4) adalah hasil wawancara mendalam.
Lebih lanjut Maritje jelaskan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) NTT tahun 2017 mencapai angka 75,51 dalam skala 0-100. Angka ini turun sebesar 6,98 poin dibandingkan dengan angka IDI tahun 2016 yang sebesar 82,49. Capaian kinerja demokrasi NTT tersebut berada pada kategori “sedang.” Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori : yakni “baik” (indeks >80), “sedang” (indeks 60-80), dan “buruk” (indeks <60). Dan indeks demokrasi Indonesia (IDI) provinsi NTT tahun 2017 berada pada kategori "sedang." "Artinya tingkat kecerdasan berpolitik masyarakat tidak alami gejolak berlebihan. Masih bijak dalam berpolitik." Tandas Maritje memuji. Perubahan IDI ditahun 2016 ke tahun 2017 ini menurut Maritje cukup wajar mengingat adanya gejolak-gejolak ditataran birokrasi dan elit politik yang pengaruhi juga masyarakat akibat adanya perhelatan politik sejak 2017 sampai 2018 dan jelang pileg dan pilpres 2019. Maritje menambahkan bahwa IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. IDI juga merupakan Fact-based information, bagian dari upaya mengembangkan culture of evidence-based decision making, yang sesuai deklarasi dunia tentang statistik di Istanbul, Turki 2008. "Bahwa setiap angka IDI mempunyai makna yang terkandung di balik semua indikator yang digunakan."ujar Maritje. IDI adalah usaha bersama yang dilakukan sejak tahun 2009 antara BPS (Badan Pusat Statistik), Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dengan Tim Ahli antara lain Prof. Maswadi Rauf dari UI, Prof.Musdah Mulia dari UIN Syarif Hudayatullah, Dr.Abdul Malik Gismar (Universitas Paramadina dan Dr.Syarif Hidayat dari LIPI. Dijelaskan Maritje bahwa aspek kebebasan sipil alami penurunan tertinggi karena tiga (3) dari empat (4) variabelnya alami penurunan yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat turun 87,60 poin, kebebasan berpendapat turun menjadi 50 poin dan kebebasan dari diskriminasu turun menjadi 22,15 poin. Sedangkan dari 28 indikator, 8 indikator alami penurunan, 8 indikator alami kenaikan dan 12 indikator tetap. Sedangkan indeks aspek Kebebasan Sipil pada 2017 sebesar 76,68, turun 16,56 poin dibandingkan 2016 dan masuk kategori sedang, indeks hak-hak politik pada 2017 sebesar 69,75, turun 11,93 poin dibandingkan 2016 dan masuk kategori sedang, sedangkab aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2017 sebesar 79,39. Perkembangan indeks variabel IDI NTT tahun 2016-2017 dari segi aspek kebebasan sipil (16,56), hak-hak politik (11,93), dan aspek lembaga demokrasi (12,93). Sedangkan dari segi variabel yang alami kenaikan adalah peran DPRD dari 38,.32 menjadi 61.64 (selisih 23.30), peran Parpolpun alami kenaikan dari 33.31 menjadi 100.00 atau selisi 66.69. Sedang peradilan yang independen alami kestabilan yaitu 100.00 selama 2016-2017 atau selisih 0.00. **))juli br
