Capaian target Investasi dan Perijinan Menurun, ini Penjelasan Marsianus Djawa

Capaian untuk bidang investasi, jelas Marsianus Djawa  target nasional Rp4,4 T. RPJMD sebesar Rp5,3T.

Realisasi sampai dengan September 2020  PMDM Rp2.068.191.404.655T sedangkan PMA Rp43,670.304M. Dengan presentase baru 47,41%. Ada bias 5,2 persen dari tahun 2019.
“Mengapa capaian investasi dan perijinan menurun di tahun 2020, karena  dimasa pandemi ini menyebabkan semua usaha ekonomi terhenti. Kalau normal semua pengusaha ada di daerah, tapi karena pandemi, semua investor pulang. Seperti di Citam, pabrik Garam di Mbay,  pengusahanya bilang sudah siapkan mesin proses air laut tapi  masih tertahan di Melbourne karena masih tutup disana. Seperti di PT Tretes, mereka panen sorgum semuanya tertunda. Ada pelambatan luar biasa akibat pandemi.” Jelas Marsianus.

Untuk capaian target perijinan akhir September 2020 hanya bisa mencapai 3.591 ijin.
“Kontribus terbesar adalah  ijin penelitian dari Kesbangpol sebanyak 2.446 ijin.  Kita patut bangga dan apresiasi dukungan orangtua yang  walaupun dalam masa Pandemi tapi  tetap usaha untuk anak-anak tetap selesaikan kuliah.” Tandas Marsianus.

Ijin kedua tertinggi kedua, jelasnya  “Adalah bidang Perikanan dan Kelautan ada 490 ijin, ketiga dari Bidang Peternakan ada 395 ijin (pengiriman sapi dan daging).” Lanjutnya.

Menyusul Bidang Energi dan Sumber Daya ada 103 ijin yaitu untuk ijin Pasir dan batuan.

Dan ijin kecil-kecil adalah di Bidang Perhubungan 78 ijin, Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 42 ijin, bidang Pendidikan dan  Kebudayaan serta Bidang Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 12 ijin, Bidang Kesehatan 10 dan Bidang Sosial 3 ijin.

Turunnya perijinan, jelas Marsianus,.
“Selain karena Pandemi, juga ada UU no:3/2020 tentang Minerba yang mengatur kewenangan provinsi tentang produksi dialihkan ke kewenangan pusat yaitu pertambangan, mineral dan batu bara. Sehingga provinsi tidak lagi memiliki kewenangan di daerah seperti pengurusan perijinan usaha pertambangan kecil, memang ada kebijakan dapat msnyerahkan atau mendelegasikan SPIB ke provinsi, tapi kami masih tunggu regulasinya yang sampai saat ini belum juga turun. Dan ini yang sebabkan menurunnya perijinan usaha pertambangam mineral, pertambangan dan gas di NTT.” Ujarnya menyayangkan

Investasi yang memberikan impact bagi perekonomian NTT seperti tambak garam, minerba, perikanan karena adanya penyerapan tenaga kerja dan ada pembelian solar dll dari perusahaan ke pengusaha daerah. Dan untuk mengetahui perkembangan usaha investor dan impact terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, pengusaha  hanya melaporkan ke  LPKM ke Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu NTT.

Barometer dampak ekonomi perusahaan terhadap pertumbuhan perekonomian di NTT adalah perputaran uang yang dibeli di darah  dan penyerapan tenaga kerja di sebuah perusahaan di sebuah wilayah.
“Seperti salah satu perkebunan cengkeh di Sumba dengan pelibatan masyarakat dan lahannya sendiri.” Jelas Marsianus.

Menurutnya, investasi di NTT dalam waktu tahun ini memang  belum bisa menampakkan dampak ekonomi bagi pertumbuhan ekonomi masyrakat, masih belum nampak sekarang apalagi masa pandemi ini belum bisa dijalankan. Karena saat ini para investor masih menyiapkan infrastruktur, lima sepuluh tahun ke depan bisa nampak.
“Komitmen kami adalah akan tetap memfasilitasi semua investor yang akan berinvestasi di NTT secara baik. Karena tanpa investasi  sebuah daerah tidak akan berkembang. Apalagi NTT sangat butuh investor  untuk wujudkan komitmen NTT Bangkit, NTT Sejahtera. Diakhir awal tahun 2021 kami sudah diskusi, akan masuk investor bidang energi dari Meksiko dan Skotland untuk bangun industri konstruksi bangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, Laut dan Matahari di Flores. Aspel perijinan tidak sangat mudah sekarang, karena investasi tidak boleh berhenti.” Ujarnya menutup wawancara kami. ■■ juli br