Wabup Toni Ngailu konsultasi masalah pemberian BPJS bagi tenaga non-PNS dan Non-P3K Sumba Barat

0

JAKARTA, TOP NEWS NTT ■■ Wakil Bupati Sumba Barat Marthen Ngailu Toni,SP di dampingi Kepala Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Drs.Daniel Baya Pabala dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dedy Saba Ora, SE, M.Si melakukan konsultasi terkait Penentuan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kontrak Daerah dan Aparat Desa di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada  Selasa, 19/11/2019.

Konsultasi dilakukan dengan Drs. Arizal, M.Si Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam konsultasi yang membahas permasalahan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan dan PT. Taspen) terkait perlindungan sosial bagi tenaga non pns/non pppk (tenaga honorer/tenaga kontrak daerah) untuk menindaklanjuti surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Asdep Arizal menyampaikan bahwa “Kewenangan yang mengatur terkait tenaga non-PNS/non-PPK (tenaga honorer/tenaga kontrak daerah) bukanlah kewenangan Kemenpan RB sehingga disarankan agar dikonsultasikan ke Kementerian Ketenagakerjaan RI yang mempunyai kewenangan terkait tenaga kerja, karena pada kementerian ketenagakerjaan terdapat 1 (satu) dirjen yang mengatur hal tersebut yaitu dirjen Perlindungan Tenaga Kerja”, tandasnya, “karena apapun itu adalah pekerja yang berada di instansi pemerintah” lanjut bapak asdep Arizal.

Dan berdasarkan surat tersebut Wabup Toni bersama Kepala Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan dlDaerah dan kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kemudian diarahkan untuk bertemu asisten deputi kesejahteraan SDM aparatur selaku deputi yang mengeluarkan surat tersebut yang kemudian disambut oleh bapak Karmaji, SE, M.a.P sebagai Plt. Asisten Deputi Kesejahteraan SDM Aparatur.

Plt Asdep karmaji menyampaikan bahwa “Pada PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, secara rinci mengatakan Jaminan Sosial untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK, dan Honorer dikelola oleh Taspen”, tandas plt Asdep Karmaji.

Menanggapi penyampaian plt Asdep Karmaji, Wabup toni menyampaikan “praktek yang terjadi selama ini di daerah dalam hal pemberian jaminan sosial yang diberikan oleh PT. Taspen terkesan berbelit-belit, sehingga menyusahkan masyarakat ataupun korban kecelakaan dalam pengurusannya”, ujar Wabup Toni.

“Tidak menjadi masalah pemberi jaminan sosial itu Taspen maupun BPJS, namun pada intinya yang diharapkan adalah proses pengurusannya tidak berbelit-belit atau terkesan menyulitkan masyarakat-masyarakat kecil”, lanjut Toni.

“Namun pada Undang-Undang SJSN itu menyatakan, BPJS itu ada 4 (empat), yaitu : 1. BPJS Ketenagakerjaan; 2. BPJS Kesehatan; 3. Taspen; dan 4. ASABRI (UU 40/2004 pasal 5 ayat (3)). Dan setelah di undangkannya UU No 24/2011 tentang BPJS, barulah BPJS itu dipisahkan menjadi 2 (dua) yaitu: BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dan sampai saat ini UU No 40 Tahun 2004 itu belum dihapus sehingga BPJS itu masih berlaku”, tandas Plt Asdep Karmaji.

Wabup toni sangat mengharapkan agar kementerian dapat mengubah regulasi yang menyatakan pemberi jaminan sosial yang awalnya adalah taspen, agar di ubah menjadi BPJS yang proses kepengurusannya tidak dipersulit.

Setelah melaksanakan konsultasi pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Wabup Toni didampingi kepala badan keuangan, aset dan pendapatan daerah dan kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi kembali melaksanakan konsultasi pada kementerian ketenagakerjaan RI yang disambut oleh ibu Retna Pratiwi, SH, M.Hum Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan ibu Sumirah S.Sos Kasubdit Pembinaan Jaminan Sosial dan Hubungan Antar Lembaga pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.■■editor : juli br /topnewsntt.com

Sumber Siaran Pers Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *