KUPANG, Top News NTT|| Ini fakta mengejutkan yang terjadi di SMAS Nesi Neomnat, yang sejak beroperasi di 2015, namun baru menerima dan menikmati Dana Bos di akhir TA 2019 (1 triwulan terakhir) Rp80 juta lebih, dan di TA 2020 dalam 3 tahapan atau 4 triwulan sejumlah Rp380 juta lebih.
Demikian penuturan Kasek SMAS Nesi Neomnat Kupang Simon Nesi kepada Media ini saat wawancara langsung di ruang kerjanya di Eks Kantor Bupati Kupang (Kamis, 27/01) pagi.
“Saya mau klarifikasi penjelasan pak Kabid Dikmen Mathias Beeh soal Fantastisnya Dana Bos SMAS Nesi Neomnat yang katanya setiap tahun terima sekitar 500 juta tanpa menjelaskan sejak kapan kami kelola sendiri. Jadi SMAS Nesi Neomnat ini berdiri sejak 2015/2016 tapi 76 siswa kelas 3 dan 2016/2017 108 siawa dari SMA ini masih titip di Yayasan Pendidikan Tunas Harapan. Lalu pada TA 2017/2018 kami titipkan ke SMA PLUS Olah Raga sebanyak 178 siswa SMA. Artinya selama 4 tahun SMAS Nesi Neomnat lakukan penitipan siswa di dua lembaga pendidikan itu. Sehingga secara otomatis usulan Dana Bos dari siswanya kami masuk ke Yayasan Pendidikan Tunas Harapan dan sekolah SMA Plus Olahraga dimana mereka dititipkan. Administrasi dan Dana Bos seluruhnya masuk ke 2 sekolah induk tersebut. Dan Yayasan Pendidikan Nesi Neomnat tidak menerima apa-apa. Baru pada TA 2018/2019 Yayasan Pendidikan Nesi Neomnat mengurus sendiri siswa mereka. Tapi lantaran masih ada beberapa penyelesaian administrasi dengan Tunas Harapan maka baru satu triwulan terakhir pada 2019 Yayasan Nesi Neomnat yang membawahi SMPS dan SMAS Nesi Neomnat menerima tahapan ketiga Dana Bos SMAS Nesi Neomnat sebesar Rp80 juta lebih dan 3 triwulannm di TA 2020 sebesar Rp300 juta lebih, sehingga total Dana Bos yang benar-benar dikelola oleh SMAS Nesi Neomnat adalah 4 triwulan dengan total Rp380 juta lebih.” Jelas Simon kalem.
Simon juga menjelaskan bahwa penggunaan Dana Bos dilakukan persis seperti Juknis Dana Bos yaitu Belanja Pegawai, Pengadaan Jasa dan Belanja Barang Habis Pakai dan Belanja Modal, sehingga sekolah berjalan dengan baik.
“Untuk SMAnya kami tangani pada 2018 tanpa Dana Bos sehingga belum memiliki fasilitas sekolah seperti meja kursi, lemari, perpustakaan dll. Tapi sejak kami terima dana bos akhir 2019 dan 2020 baru bisa beli meja kursi siswa, lemari dll. Awal siswa belajar hanya duduk di kursi plastik dan beralaskan paha saja.” Jelas Simon.
Sekolah yang pada 2016 media berkunjung siswa belajar hanya dengan menggunakan kursi plastik tanpa meja, saat ini semua sudah memiliki meja kursi sekolah yang layak, lemari arsip, komputer, wifi, dan perpustakaan dengan koleksi buku-buku untuk memenuhi kebutuhan siswa dan guru.
“Perlu diketahui publik bahwa untuk siswa SMA dana Bos adalah Rp1,4/tahun/ siswa. Sedangkan SMK Rp1.6 juta persiswa/pertahun. Jadi pertahun kami tidak sampai Rp500 juta, karena SMAS Nesi Neomnat hanya 2 jurusan IPA dan IPS tidak seperti SMK yang ada 5 jurusan.” Jelas Simon.
“Saya sudah sangat puas dengan pemerintah pusat lewat Dana Bos selama 2 tahun ini (2019/2020), ia tidak mau mencari pos bantuan baru yang akan membuatnya pusing dalam pelaporan dan pertanggungjawaban, ia mau satu pintu baik bantuan maupun pertanggungjawabannya. Dan malah ia ingin mengusulkan ke pemerintah agar kalau boleh lewat Pos Penggunaan Dana Bos yang sudah asa ditambah item Belanja Bahan Bangunan untuk membangun gedung sekolah yang bisa dibelanjakan oleh sekolah yang belum punya bangunan gedung sekolah tapi sudah ada tanah. Artinya setiap tahun sekolah mencicil belanja bahan bangunan dan sudah cukup baru membangun bisa dengan swadaya saja. Intinya bahan terkumpul dulu. Saya rasa perhatian pemerintah lewat dana bos sudah cukup. Hanya pemerintah kalau bisa saya usulkan tambah pos penggunaan belanja bahan bangunan saja, sehingga kami bisa belanja cicil. Terus pelaporannya satu saja, saya tidak mau pusing.” Usulnya sederhana.
Usulan ini diberikan oleh Simon lantaran sudah sejak 2016 Yayasan Pendidikan Nesi Neomnat masih pinjam pakai eks kantor Bupati Kupang sebagai gedung sekolah, dan sampai saat ini karena kondisi siswa adalah dari kalangan keluarga miskin, maka dari pos SPP tidak memberikan harapan untuk pihak sekolah mengumpulkan dana bagi pembangunan sekolah. Sedangkan lahan sekolah masih harus dilakukan pendekatan dengan pemkot Kupang terkait tanah ulayat yang seharusnya menjadi hak sekolah ini untuk dilepaskan dengan legal.|| juli br
