Potret Masa Depan Penduduk NTT Hasil SP2020

Regional Statistik dan ekonomi

Oleh : Yezua Abel
(Statistisi pada BPS Provinsi NTT)

**Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akan meningkat menjadi 6,57 juta jiwa pada tahun 2035.

Ini merupakan angka proyeksi penduduk NTT 2020-2035 yang telah dirilis oleh BPS Provinsi NTT pada acara Sosialisasi Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020 pada tanggal 28 Juli 2023 di Hotel Aston, Kupang.

Proyeksi penduduk menggunakan sumber data penduduk hasil SP2020 metode kombinasi dengan data Dukcapil, Long Form SP2020, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), dan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI).

Proses penghitungan proyeksi penduduk menggunakan metode kohort dengan
menggunakan beberapa skenario. Skenario yang digunakan untuk angka fertilitas total (total fertility rate/TFR) diproyeksikan terus turun hingga mencapai 2,45 anak per wanita di 2035, namun belum mencapai replacement level.

Angka kematian bayi (infant mortality rate/IMR) diproyeksikan terus turun hingga mencapai 15,76 bayi per 1000 kelahiran di 2035 dan migrasi menggunakan tren hasil LF SP2010.
Replacement level merupakan kondisi kependudukan dengan pertumbuhan seimbang atau stagnan dimana seorang wanita digantikan oleh satu anak perempuannya demi menjaga kelangsungan pergantian generasi.

PBB (2007) menetapkan suatu negara akan mencapai replacement level apabila mencapai TFR 2,1.

Output proyeksi penduduk provinsi berupa data jumlah dan struktur umur penduduk yakni penduduk umur tunggal menurut jenis kelamin, kelompok penduduk sasaran menurut jenis kelamin, dan kelompok umur 5 tahunan menurut jenis kelamin; parameter demografi (TFR, usia harapan hidup/UHH, IMR, dan angka migrasi); serta indikator lainnya seperti rasio jenis kelamin, rasio ketergantungan, dan proporsi penduduk menua (ageing population).

Potret Penduduk NTT di Masa Depan
Penduduk Provinsi NTT tahun 2020 hasil SP2020 adalah 5,31 juta orang, diproyeksikan tahun 2025 akan berjumlah 5,74 juta orang, pada tahun 2030 berjumlah 6,17 juta orang, dan pada tahun 2035 mencapai 6,57 juta orang.

Meskipun jumlah penduduk terus meningkat namun laju pertumbuhan penduduk (LPP)
melambat dengan rata-rata LPP 2020-2035 sebesar 1,07 persen setiap tahun.

Angka kelahiran total (TFR) Provinsi NTT diproyeksikan terus menurun sampai 2,45 pada tahun 2035, namun angka ini masih di atas replacement level.

Replacement level adalah tingkat kesuburan wanita yang menyebabkan suatu negara mengalami pertumbuhan penduduk 0 atau stagnan.

Secara umum, angka replacement level disepakati berada pada angka 2.1, yaitu rata-rata wanita usia 15-49 tahun melahirkan 2
anak.

Penurunan TFR merupakan dampak dari keberhasilan pengendalian kuantitas penduduk yang mengakibatkan laju pertumbuhan dan persentase penduduk usia muda makin menurun.

Namun meskipun pada tingkat provinsi sudah menurun namun disparitas TFR antar kabupaten/kota tetap penting untuk dicermati.

Kabupaten dengan TFR yang tinggi dapat mengalami ledakan penduduk sehingga perlu
antisipasi pemerintah daerah untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi yang timbul.

Pada tahun 2035 di tingkat kabupaten/kota, tiga kabupaten yang memiliki TFR tertinggi adalah Sumba Barat Daya, Sumba Tengah dan Sabu Raijua masing-masing sebesar 2,89; 2,76; dan 2,75. Sedangkan tiga kabupaten/kota yang terendah adalah Ende, Sikka, dan Kota Kupang masing-masing adalah 2,12; 2,15; dan
2,28.

Peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil akan menurunkan angka kematian bayi (IMR). Tiga kabupaten yang memiliki IMR tertinggi pada tahun 2035 adalah Kupang, Sabu Raijua, dan Alor masingmasing sebesar 23,17; 21,38; dan 20,62; sedangkan yang terendah adalah Kota Kupang, Ngada, dan Malaka sebesar 11,51; 11,51; dan 11,94.

Distribusi jumlah penduduk hasil proyeksi antar kabupaten/kota sedikit berubah pada tahun 2035. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kabupaten TTS, Kota Kupang, dan SBD masing-masing berjumlah 553,70
ribu jiwa; 545,74 ribu jiwa; dan 406,61 ribu jiwa. Pada tahun 2020, jumlah peduduk Kabupaten SBD masihberada di urutan keenam, namun karena TFR yang tinggi maka pada tahun 2035 jumlah penduduknya melewati Kabupaten Kupang naik ke urutan ketiga. Sementara itu jumlah penduduk paling sedikit pada tahun 2035 dimiliki oleh Kabupaten Sabu Raijua, Sumba Tengah, dan Lembata masing-masing 111,42 ribu jiwa; 112,88 ribu jiwa; dan 164,65 ribu jiwa.

NTT akan memasuki era penduduk umur menua (ageing population) pada tahun 2026. Proporsi penduduk umur 60 tahun ke atas hasil proyeksi menjadi 10,11 persen. Suatu wilayah dikatakan sudah memasuki fase struktur umur penduduk menua apabila proporsinya sudah melebihi 10 persen dari total penduduk.

Pada tahun 2035 kabupaten/kota yang memasuki fase struktur umur menua semakin bertambah.

Kabupaten Flores Timur, Sumba Barat Daya, dan Kota Kupang memiliki proporsi penduduk umur menua terbanyak masing-masing sebesar 14,25 persen; 13,53; dan 11,22 persen. Proyeksi penduduk umur menua terendah pada Kabupaten Lembata sebesar 8,35 persen.

NTT sedang dan akan mengalami perubahan demografi yang cepat dalam periode 2020-2035 dimana jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) terus meningkat dan mencapai puncak pada tahun 2035.  Peningkatan tersebut juga terjadi pada kelompok penduduk usia tua (usia 65+ tahun).

Meski demikian, angka ketergantungan mengalami penurunan karena peningkatan jumlah penduduk usia produktif jauh di atas peningkatan jumlah penduduk di usia tua. Rasio Ketergantungan (RK) semakin menurun dan mencapai 52,96 di tahun 2035, namun masih belum mencapai Bonus Demografi.

Pembangunan Berbasis Kependudukan
Peningkatan jumlah penduduk membawa berbagai konsekuensi yang tidak dapat dihindari.

Akan terjadi peningkatan permintaan terhadap berbagai sumber daya seperti air, makanan, dan energi. Selain itu akan terjadi tekanan pada infrastruktur layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain-lain serta potensi perubahan lingkungan dan pola sosial dalam kehidupan masyarakat.

Hal ini perlu diantisipasi dengan baik agar tidak terjadi gejolak sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

Hasil Sensus Penduduk 2020, baik berupa proyeksi jumlah penduduk maupun berbagai indikator kependudukan yang lengkap dapat digunakan oleh pemerintah untuk perencanaan pembangunan.

Perencanaan yang sesuai adalah perencanaan pembangunan yang berbasis kependudukan yang bertujuan untuk menciptakan kebijakan dan program yang lebih relevan, efektif, dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika populasi yang terus berubah.

Konsep pembangunan yang partisipatif harus menjadi dasar penentuan tujuan dan arah kebijakan atau program pembangunan.

Menerapkan konsep pembangunan yang partisipatif memerlukan keterlibatan
berbagai pihak yang terkait terutama masyarakat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan atau program pembangunan.

Agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif dan efisien maka perencanaan pembangunan harus terintegrasi. Integrasi pembangunan mencakup berbagai level pemerintahan mulai dari tingkat nasional sampai tingkat daerah, yang selanjutnya diselaraskan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan harmonisasi pembangunan antarsektor dan fungsi.

Visi mewujudkan masyarakat NTT yang mandiri, adil dan makmur ditentukan oleh manusia NTT sendiri sebagai sumber daya manusia (SDM) dalam pembangunan.

Pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa
perlu terus meningkatkan komitmen untuk bersama-sama melaksanakan pembangunan sosial dan ekonomi yang berwawasan kependudukan.

Sasaran akhir yang ingin dicapai oleh semua program atau kebijakan adalah peningkatan kualitas SDM.

Seperti yang dinyatakan Presiden Jokowi bahwa SDM merupakan kekuatan besar yang perludikembangkan, bukan hanya dari kuantitas namun juga kualitas; baik secara fisik, skill, karakter, produktif dan kedisiplinan, serta penguasaan IPTEK dalam acara Peluncuran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2035 pada tanggal 15 Juni 2023.**