PMKRI Cabang Kupang :” Jika Dalam 3×24 Jam KPU RI Tidak Keluarkan SK Tunda Pemilu 2019! Kami Akan Lakukan Demo Akbar Secara Masiv”

0

Kota, Top News NTT, Demikian ancan PMKRI Cabang Kupang menyikapi sikap KPU RI yang dianggap  tidak mengindakan tuntutan PMKRI Cabang Kupang dan Organisasi Cipayung terkait permintaan penundaan jadwal Pemilu 2019 yang bertepatan dengan perayaan keagamaan Umat Kristiani yaitu PASKAH, dan perayaan Samara Santha di wilayah Flores. Hal ini disampaikan oleh Ketua Presidium PMKRI Cabang Kupan (Siman Labaona) lewat pesan whatsapp.

“Prosesi Samara Santa akan dilaksanakan sebelum Pemilu 2019 tanggal 17 April  dna perayaan puncak Paskah akan dilaksanakan pada 19 April 2019. Jadwal Pemilu serentak 2019 kami  bisa saling mengganggu karena adanya ketidakfokusan terhadap kedua moment besar itu, maka pada Kamis, 14 Maret 2010  PMKRI Cabang Kupang menggelar aksi demo damai dalam long march dari depan Polda NTT menuju Gedung Sadando Kantor Gubernur NTT, Kantor DPRD Provinsi NTT dan KPU Provinsi NTT. Dan jika 3×24 jam tuntutan kami tidak diindahkan maka kami akan laksanakan demo akbra secara masiv dan terus menerus sampai tuntutan kami dipenuhi.” Tegas Soman.

Ling March di depan KPU NTT

Emanuel Boli alias Soman Labaona selaku Presidium Germas PMKRI Cabang Kupang, mahasiswa  FKIP  Undana Kupang kepada media ini menjelaskan bahwa tujuan aksi ini adalah menuntut Pempro.NTT (dalam hal ini Gubernur dan wakil gubernur NTT), DPRD dan KPU NTT  menyikapi dengan serius dan meminta ketegasan sikap KPU RI untuk bisa menunda Penilu 2019 karena dianggap mengganggu makna perayaan  gereja dan umat Kristen dalam merayakan Paskah 2019.

Soman Laban, menjelaskan kronologis Long March ke tiga titik tersebut bahwa saat tiba di Depan Gedung Sasando   mereka dan  warga juang diterima oleh kabiro Humas Provinsi NTT Marius Ardu Jelamu yang memberi penjelasan jika  gubernur NTT Viktor B.Laiskodat  dan wagub NTT Yosef A.Nae Soe sedang tidak berada di Kantor karena sedang laksanakan  tugas dinas luar.

Saat diterima Kabiro Humas Prov.NTT Marius Ardu Jelamu wakili Gub dan wagub NTT

Namun mewakili pemerintah Provinsi NTT Jelamu  berjanji akan tetap menerima aspirasi dan  disuksi dengan PMKRi Cabang Kupang, Geser dan Cipayung.

Sedang di titik terakhir long march, mereka peroleh keterangan dari Humas Sekwan DPRD provinsi NTT bahws semua anggota maupun ketua  Dewan sedang lakukan tugas Dinas laksanakan Sosialisasi perda.

Humas Sekwan juga berikan janji  hal yang sama yaitu bahwa   materi aksi damai akan disampaikan ke pada ketua DPRD NTT. Bahkan ia  janji kalau misalnya dalam beberapa hari kedepan semua anggota DPR  dan ketua ada di kantor DPRD, maka dari sekwan janjikan akan memberitahu PKMRI cabang Kupang untuk datang dan buka ruang diskusi untuk cari solusi terkait materi aksi damai yang tuntut agar dilakukan  penundaan  pemilu karena bertepatan dengan hari besar keagamaan Kristen yaitu Paskah dan Prosesi Samara Santha di Flores

Soman Labaan menyatakan bahwa dalam Long March itu diserahkan Pernyataan Sikap oleh Ketua Presidium PMKRI Cabang Kupang, Engelbertus Boli Tobin kepada pejabat penerima di ketiga titik tujuan Long March untuk disampaikan kepads pimpinan lembaga masing-masing.

“Ketua Presidium PMKRI Cabang Kupang, Engelbertus Boli Tobin nyatakan kalau seruan dan tuntutan tidak dipenuhi oleh KPU RI dalam tempo 3 x 24 jam,  maka  PMKRI Cabang Kupang akan lakukan konsolidasi besar-besaran kepada semua OKP  berbasis keagamaan, Cioayung plus Kota Kupang maupun mitra kampus dan juga elemen lain,  dengan turun laksanakan  demo akbar di kota kupang.” Tanda San menjelaskan mewakili Ketua Presidium PMKRI Cabang Kupang.

Saat diterima oleh sekwan DPRD prov NTT wakili Ketua DPRD NTT yang tugas kluar

Inilah pernyataan PERNYATAAN SIKAP PMKRI Cabang Kupang dalam bentuk surat :

No : 43/DPC/PMKRI-Kpg/III-F/III/2019          Kupang, 14 Maret 2019

Kepada
Yth. KETUA KPU RI
Di-
Tempat

Negara Indonesia memiliki berbagai suku ras dan agama dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai toleransi antar sesama umat beragama selalu dijunjung tinggi demi mewujudkan cita-cita bangsa dalam berdemokrasi. Indonesia memiliki sejuta nilai yang senantiasa dijalankan dalam kehidupan berdemokrasi yang dianut oleh setiap individu maupun golongan.

Perjalanan realitas demokrasi bangsa indonesia telah menghantarkan kita pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Undang-Undang Dasar dan Ideologi yang menghargai nilai –nilai Demoikrasi , Pluralisme dan Toleransi di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara serta masyarakat yang heterogen. Tanpa disadari Pemilihan Umum (PEMILU) serentak yakni pemilihan Presiden , wakil Presiden serta Dewan Perwaklian Rakyat Daerah maupun Provinsi dan Pusat akan segera dilaksanakan sesuai dengan penetapan peraturan Komisi Pelilihan Umum (PKPU) no. 05 tahun 2018 tentang jadwal pemilihan umum serentak yang jatuh pada tanggal 17 april 2019. Bahwa sangat diharapakan pada pelaksanaan pemilu berlangsung secara damai, adil dan tentram serta dapat berjalan sesuai yang diinginkan bersama bagi seluruh masyarakat sebagai subjek dalam demokrasi itu sendiri sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara baik dalam momentum pesta demokrasi ini.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 1945 Tentang Kebebasan Beragama. Ayat1(1) Negara atas berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Namun telah diketahui publik bahwa penetapan jadwal Pemilihan Umum (PEMILU) Serentak bertepatan dengan Pekan Suci (Rabu Trewa) bagi umat kristiani. Perlu diketahui secara bersama bahwa Indonesia sebagai bangsa yang besar yang senantias menghargai nilai-nilai demokrasi serta menjunjung tinggi Pluralisme dan Toleransi maka negara harus menghargai hari raya keagamaan umat kristiani sebagai perwujutan dari ideologi pancasila dengan menunda jadwal pemungutan suara yang bertepatan dengan hari raya keagaamaan tersebut.
Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat sebagai penyelengara pemilihan umum setidaknya bisa mempertimbangkan secara lebih rasional situasi dan kondisi atau keadaan yang bisa memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat indonesia untuk secara bebas berpartisipasi dalam proses demokarasi tersebut. Untuk itu berbagai aspirasi masyarakat bahwa untuk  menghendaki adanya penundaan jadwal Pemungutan suara karena bertepatan dengan hari Pekan Suci Umat Katolik ( Rabu Trewa ).
Nusa Tenggara Timur merupakan daerah yang memiliki nilai toleransi tertinggi antar sesama pemeluk agama dan menghargai segala perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat serta saling menghormati antar pemeluk agama lainnya. NTT dijuliki sebagi daerah yang sangat pluralisme dan sangat toleransi. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga dan terus merawat keberagaman ini demi mewujudkan nilai dasar pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini kita melihat salah satu daerah di NTT yakni  Flores timur sebagai salah satu daerah yang memiliki budaya semana santa yang yang merupakan warisan sejarah yang telah lama dan mengakar dengan tradisi lokal keagamaan dengan akulturasi budaya agama yang terus dijalankan setiap tahun yang juga menjadi sentaral untuk semua pelosok mengikuti rangkaian kegiatan ini dari dalam maupun dari luar daerah.

Dengan penetapan jawdal Pemilihan Umum sernatak bertepatan dengan hari raya keagamaan adalah pembatasan hak oleh sebagian warga dan ini merupakan sebuah bentuk ketidakadilan dalam berdemokrasi, untuk itu kami Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang dengan tegas menolak pelaksanaan pemungutan suara dengan tawaran atau solusi alternatif apapun. Oleh karena itu kami Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang menyatakan sikap sebagai berikut :
1. Bahwa umat kristiani merupakan bagian dari bangsa indonesia, maka negara harus menghargai, menjamin serta menciptakan ketenangan lahir dan batin dalam merayakan Pekan Suci bagi umat kristiani dengan demikian mencerminkan indonesia sebagai sebuah negara yang moderen dan religius yang tetap menjunjung tinggi kejatidirian bangsa indonesia.
2. Bahwa sebagian tuntutan masyarakat NTT baik secara individu maupun secara kelembagaan untuk menunda jadwal pelaksanaan pemungutan suara yang betepatan dengan hari raya pekan suci bagi umat kristiani merupakan representasi suara masyarakat NTT yang merasa diperlakukan tidak adil atau terdiskriminasikan kebijakan umat untuk melaksanakan kewajiban agama dan menghalangi hak warga negara untuk menggunakan hak pilih.
3. Bahwa Pemerintah Pusat dan KPU Pusat menetapkan  jadwal pemilu yang bertepatan dengan hari raya keagamaan umat kristiani mengambarkan sikap yang intoleran terhadap kehidupan beragama diindonesia dalam bingkai ideologi negara pancasila. Sikap demikin telah mencederai kewajiban negara dalam menjamin hak warganya untuk beribadah menurut agamanya yang mana keamanan, kenyamanan dan ketentraman umat kristian  dalam menjalankan hari raya akan  menjadi terjamin.
4. Bahwa kebijakan demikian mengambarkan sebuah bentuk kejahatan dalam berdemokrasi yang mana Pemerintah Pusat  dan KPU  pusat menghalangi hak warga negara untuk menggunakan hak pilih karena penjadwalan Pemilu bertepatan dengan Hari Haya oleh sekelompok warga dapat dialami sebagai bentuk pembatasan penggunaan hak warga akan membawa konsekuensi masyarakat tidak menjalankan kewajiban ibadahnya secara khusus serta tidak dapat menjalankan hak pilih secara bersamaan.
5. Bahwa berdasarkan point 4 diatas apabila dikaitkan dengan rujukan UU No. 7 Tahun 2017  tentang pemilihan umum. dengan kondisi NTT dalam konteks perayaan Pekan Suci bagi umat Kristiani maka dapat diberlakukan pemilu lanjutan/susulan  oleh karena kondisi khususnya demikian dapat diklasifikasi sebagai “Gangguan Lainnya” yang menyebabkan Pemilihan Umum tidak dapat dilaksanakan . “Ganguan lain” demikian merupakan ganguan yang dapat diprediksi namun hal itu luput dari perhatian KPU Pusat pada saat penetapan Regulasi tentang Pemilihan Umum. 

6. Bahwa oleh karena itu kami mendesak KPUD Provinsi NTT untuk mengajukan usulan penundaan pemungutan suara untuk wilayah Nusa Tenggara Timur atua secara Nasional  kepada KPU pusat sebagai bentuk kepekaan terhadap kondisi masyarakat NTT dan Umat Kristiani pada saat pelaksanaan pemilu tanggal 17 april 2019 nanti dengan demikian masyarakat NTT dan umat kristiani  dapat menjalankan kebajiban ibadahnya secara baik tanpa harus tergangu dengan pelaksanaan pemilu serentak.

Demikian pernyataan sikap Perhimpunan mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang St. Fransiskus Xaverius sebagai cerminan kepedulian praktek kehidupan berbangsa dan bernegara diindonesia yang berlandaskan ideologi pancasila.

Teriring salam
“Pro Ecclesia et Patria-Manunggal dengan Umat Terlibat denga Rakyat”

DEWAN PIMPINAN CABANG
PERHIMPUNAN MAHASISWA KATOLIK         REPUBLIK INDONESIA (PMKRI)
CABANG KUPANG St. FRANSISKUS XAVERIUS
PERIODE 2018/ 2019
      
yang ditanda tangani oleh : ENGELBERTUS BOLI TOBIN (Ketua Presidium) dan  JEFRI ADEODATUS BAIS
(Ketua Presidium Sekretaris Jenderal ). ■■juli br

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *