Pemkot Kupang dan KPK Serius Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Bebas KKN

0

KUPANG, TOP NEWS NTT ■■ Pemerintah Kota Kupang dan KPK serius wujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan  bebas KKN. Hal ini diungkap wali kota Kupang Dr.Jefritson Riwu Kore bersama KPK saat menggelar Jumpa Pers bersama Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Unit Kerja Koordinasi Wilayah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), di Ruang Rapat Garuda Lantai 2 Kantor Wali Kota Kupang, Rabu (28/8).

Wali Kota Kupang Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH didampingi Koordinator Wilayah VI KPK Asep Rahmat Suwandhi dan Koordinator Wilayah NTT Satgas Pencegahan KPK Acfi Rachman Waluyo sebagai narasumber KPK RI.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh intervensi kekuasaan manapun. KPK melakukan monitoring, koordinasi, supervisi, pencegahan, serta penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui beberapa cara antara lain kepatuhan LHKPN, pelaporan gratifikasi, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelayanan masyarakat, serta koordinasi dan supervisi pencegahan. KPK melalui Unit Kerja Koordinasi Wilayah Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan informasi capaian kinerja dan program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia melalui laman https://korsupgah.kpk.go.id/beranda.

Koordinator Wilayah VI KPK Asep Rahmat Suwandhi menyampaikan bahwa per Agustus 2019 progres Renaksi Korsupgah Pemerintah Kota Kupang mencapai 13% pada 7 area intervensi antara lain 8% pada perencanaan dan penganggaran APBD, 21% pada pengadaan barang dan jasa, 7% pada pelayanan terpadu satu pintu, 29% pada kapabilitas APIP, 17% pada manajemen ASN, 0% pada optimallisasi pendapat daerah, dan 12% pada manajemen aset daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Koordinator Wilayah VI KPK, Asep Rahmat Suwandhi dan Koordinator Wilayah NTT Satgas Pencegahan KPK, Acfi Rachman Waluyo mengapresiasi komitmen serius Wali Kota Kupang untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Kota Kupang.

Menurut Asep R. Suwandhi, KPK berfokus pada upaya pencegahan korupsi untuk membentuk tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya yang dilakukan tersebut adalah dengan cara menginventarisir aset-aset yang bermasalah, seperti aset yang belum clean and clear secara hukum, “misalnya ada aset pemerintah daerah berupa tanah yang belum tersertifikasi maka KPK menggandeng BPN untuk mendorong percepatab sertifikasi tanah,” jelasnya.

Juga mengenai pemanfaatan aset harus sesuai aturan, apakah digunakan sendiri oleh Pemda atau dimanfaatkan oleh pihak lain, kesemuanya akan ditinjau apakah telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. KPK menunggu data aset yang akurat dari Pemerintah Kota Kupang, termasuk kemungkinan adanya aset-aset yang bermasalah.

Berdasarkan catatan aset dari BPK RI Perwakilan NTT yang diterima oleh KPK, terdapat 153 kapling, yang bila nanti secara fisik atau hukum terbukti tidak dikuasai oleh Pemkot Kupang maka akan diambil alih oleh pemerintah.

Turut disampaikan pula bahwa dalam perencanaan dan penganggaran APBD perlu memperhatikan tersedianya aplikasi perencanaan APBD yang dapat diakses secara online antara lain dokumentasi Musrenbang, Pokir DPRD, dan Forum Perangkat Daerah yang tercakup dan dapat diakses secara luas melalui aplikasi-aplikasi perencanaan dari level RPJMD hingga RKPD sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan.

Selain itu perlu adanya aplikasi standar satuan harga yang digunakan dalam penganggaran, analisis standar biaya yang digunakan dalam perencanaan APBD, pengesahan APBD tepat waktu dan terpublikasi kepada masyarakat yang kesemuanya telah terintegrasi dalam aplikasi perencanaan dan penganggaran APBD.

Dalam proses pengadaan barang dan jasa terdapat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) independen yang melakukan tupoksi PBJ, pokja yang Mandiri yang melaksanakan Pelatihan Pokja UKPBJ, manajemen resiko berdasarkan regulasi, insentif pokja UKPBJ, reviu pemaketan, penayangan SIRUP tepat waktu, dan pengendalian serta pengawasan oleh apparat pengawas internal pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat yang melalukan monitoring sistem LPSE dan Audit Kepatuhan PBJ secara berkala.

Dalam proses pelayanan terpadu satu pintu perlu dilakukan pendelegasian wewenang perizinan, tranparansi informasi secara offline dan online, pelaksanaan rekomendasi teknis, jadwal, dan mekanisme oleh tim teknis, tracking system baik secara manual maupun elektronik, penanganan pengaduan melalui media dan mekanisme penanganan pengaduan terkait perizinan.

Perlu adanya ketersediaan aturan baik pendelegasian wewenang, SOP, kode etik terkait pelayanan perizinan, penentuan lokasi strategis dan tempat layanan yang representatif dilengkapi dengan CCTV, penerapan e-signature yang diimpelementasikan, kewajiban pemohon perizinan seperti implementasi tax clearance pajak pusat dan daerah, sistem perizinan online yang terintegrasi dengan OSS, dan pengendalian pengawasan oleh Inspektorat yang melakukan audit kepatuhan proses perizinan dan non perizinanan.

Dalam proses manajemen ASN perlu dilakukan evaluasi jabatan, aplikasi penilaian kinerja, implementasi TPP, kepatuhan LHKPN, kepatuhan gratifikasi, dan pencegahan jual beli jabatan.

Dalam proses optimalisasi pendapatan daerah perlu diadakan database wajib pajak dan inovasi akselerasi peningkatan PAD. Dalam proses manajemen aset daerah perlu dilakukan sistem pencatatan dan database BMD, pemanfaatan BMD, pemindahtanganan BMD, legalisasi kepemilikikan BMD, serta pengawasan dan pengendalian BMD. ■■ editor : Juli br/top news ntt

Sumber : SP Bagian humas Kota Kupang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *