Kedapatan Pungli Dana PIP, Direktur PKBM Harapan Bangsa (Petrus Alung dan Aksa Nenobesi), Bakal Dilaporkan Anita Ke Kejati NTT

0

Besmarak, Topnewsntt.com., Anita J.Gah,SE Anggota DPR RI Komisi X Fraksi Demokrat bersama staf, Kuasa Hukum Benyamin Rafael,SH dan media lakukan OTT dan sidak ke rumah Aksa  (Eta) Nenobesi di Desa Besmarak, Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang saat terjadi pembagian dana PIP kepada 55 penerima anggota PKBM Harapan Bangsa pada Sabtu, 17/11.

Pembagian dilakukan oleh langsung oleh staf dan direktur PKBM Harapan Bangsa (Petrus Alung) dan staf.  Anita menilai hal ini sudah berlangsung secara nonprosedural karena dilakukan dirumah pribadi Aksa Nenobesi dan tanpa kehadiran pihak Bank BNI sebagai lembaga penyalur dan berupa uang tunai bukan buku tabungan. Kejanggalan lain adalah  status penerima adalah siswa SMA dan bahkan alumni siswa SMA dan kebanyakan berasal dari SMA Negeri  6 dan 7  Kota Kupang tapi  terdata pada PKBM Harapan Bangsa yang notabene adalah Kelompok Belajar Masyarakat atau lembaga non formal. Belum fakta yang diungkapkan Petrus kepada Anita bahwa Wilayah operasional PKBM Harapan Bangsa sangat fleksibel karena bisa menjangkau semua wilayah di NTT.

Mengenai status badan hukum yayasan  kepada Anita, Petrus Alung jelaskan jika PKBM ini memperoleh ijin dari Dinas pendidikan Kota Kupang sejak 2009, tapi anehnya mereka malah beroperasi di Wilayah Besmarak, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang.

Akhirnya dengan geram dihadapan para siswa dan orangtua, Anita buka-bukaan jika dari keterangan Kadis Pendik Kota Kupang dan Kabupaten Kupang ia tahu jika PKBM ini belum oeroleh ijin dari manapun. Petrus Alung terlihat terlihat tidak berkutik,  saat diminta mrnunjukkan “sk” yang memang tidak ada itu.

“Anda nyatakan jika PKBM ini sudah peroleh ijin dari Dinas Pendidikan Kota Kupang, sejak 2009? Mana? Mana sk itu. Saya minta tunjukkan sk itu. Yang saya dengar langsung dari kepala dinas pendidikan kabupaten dan kota PkbM tidak diberi ijin. Dan kalau misal anda peroleh ijin dari Kota Kupang, mengapa anda beroperasinya di wilayah kabupaten Kupang? Anda jangan menipu masyarakat. Apalagi lakukan pemotongan pada setiap tahapan pencairan. Harga diri anda tidak lebih dari Rp.50.000.” Tandas Anita lantang dan pedas.

Karenya Anita minta mereka (Petrus Alung dan Aksa Nenobesi) persiapkan diri untuk pertanggung jawabkan semua di depan hukum, karena segera dirinya bersama kuasa hukum masyarakat yang dirugikan akan laporkan hal ini ke Kejati.

Dari pengakuan salah satu orangtua siswa (ibu Taopan), yang paling runyam adalah sudah selama tiga kali  pemotongan pada dana PIP  sejumlah  Rp.50.000 per siswa. Pada pembagian Sabtu, 17/11 memang  tidak dipungut pada saat pembagian,  tapi  ternyata pungutan sudah dilakukan oleh sekretaris Desa Oelomin sehari sebelumnya pembagian dengan dalih untuk penyewaan tenda, kursi dan minum serta kue saat pembagian dana PIP. Dan srmua atas perintah Aksa Nenobesi. “Pemotongan juga sudah terjadi pada pencairan tahun 2017 dan 2018 (April) sejumlah Rp.200.000 untuk setiap tahapan. Tapi untuk pencairan hari ini, kami sudah dimintai uang Rp.50.000 ke rumah kami oleh seketaris desa Oktovianus. Jadi bukan sama sekali tidak terjadi pemotongan.! “aku ibu Taopan (orangtua anak penerima PIP) geram.

Ke 55 siswa ini terdiri dari siswa SMA kelas 1, 2.dan 3 serta tamatan SMA tahun 2017/2018 dan perorang seharusnya menerima Rp.1.000.000 per anak, tapi karena ada pungutan kepada orangtua siswa, sehingg total hanya Rp.950.000. Belum dihitung dana rekrut yang Rp.100.000 per siswa.

Mendapati kenyataan ini Anita dengan geram mendobrak masuk ke rumah Aksa Nenobesi dan langsung memanggil direktur PKBM Harapan Bangsa serta Aksa mempertanggungjawabkan semua proses nonprosedural pembagian PIP dan pemotongan itu.

Dengan geram Anita menuding Direktur PKBM Harapan Bangsa dan Aksa sudah lakukan penipuan kepada masyarakat dan ancam akan segera laporkan mereka bersama staf.

Kedua oknum ini walau sempat berkelit awalnya namun akhirnya tidak berkutik hadapi Anita berbicara atas nama wakil rakyat ini.
Bahkan dengan terbata-bata dan gugup dihadapan para orangtua siswa dan siswa penerima dan media, Aksa akui bahwa  dirinya sudah serahkan sekitar Rp.20 jutaan kepada Direktur PKBM Harapan Bangsa hasil pungutan Rp.100.000 sebagai persyaratan mendaftar sebagai siswa penerima dana PIP selama 3 tahapan.
“Sebagai syarat mau didaftar sebagai penerima PIP saya disuruh memungut seratus ribu rupiah per orang. Dan saya sudah serahkan sekitar dua puluh juta kepada direktur PKBM.” Akunya terbata-bata.

Kepada media ini dengan geram Anita tandaskan  akan laporkan mereka segera ke Kejaksaan Tinggi sesegera mungkin.

Isteri sekretaris desa Oelomin dan isteri kades Oelomin dirumah sektretaris desa Oktovianus dengan polos akui jika mereka di beritahu  oleh Aksa Nenobesi jika pungutan Rp.50.000 persiswa adalah untuk biaya konsumsi dan kursi tenda. Sedangkan sekretaris desa sendiri tidak berhasil ditemui.**))juli br

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *