Ini Pendorong Utama, Kornelis Tangu Bore,S.H Maju Caleg.DPRD Kabupaten Kupang

Daerah Legislatif Profil

Desa Penfui, TopNewsNTT.Com|| Permintaan masyarakat di dapilnya Kabupaten Kupang 1 (Kecamatan Kupang Tengah, Kupang Timur, Taebenu dan Amabi Oefeto) agar dirinya maju ke kursi DPRD kabupaten Kupang serta masih belum memadainya insfrastruktur jalan, air bersih mendorong Kornelis Tangu Bore,S.H memilih maju dalam Pileg.2024.

Masyarakat Sumba Barat Daya dan Kabupaten Kupang sudah mengenal dekat sosok ini dan apa saja perjuangannya karena ia pernah maju sebagai calon wakil bupati Sumba Barat Daya walau belum terpilih dan  pernah menjabat anggota DPRD kabupaten Kupang dan Kepala Sekretariat DPD PDI Perjuangan NTT 1999-2002.

Dan pada pileg 2024 nanti  Kornelis sudah tercatat sebagai calon DPRD Kabupaten Kupang Dapil 1 Fraksi PDIP nomor urut 2.

Pria asal Sumba Barat Daya ini sudah lebih dari 30 tahun menetap di desa Penfui. Ia adalah lulusan Udayana jurusan pariwisata dan memperoleh gelar S1 Hukumnya di Undana tahun 2005.

Sejak awal terjun ke Politik, Kornelis sudah menetapkan pilihan hatinya untuk bersama berjuang dengan Partai yang didominasi warna merah dengan lambang benteng merah moncong putih ini sejak berdirinya partai ini tahun 1996, hingga pecahnya kerusuhan tahun 1996 yang dikenal dengan istilah “Kuda Tuli” (kerusuhan 27 Juli 1996), dirinya sudah  masuk organisasi Pro Mega.

“Jadi saya sejak awal terjun ke politik sudah bergabung dengan PDIP sejak partai ini berdiri tahun 1996 dan saya tidak pernah kemana-mana. Mengapa? Karena ideologi partai hanya PDIP satu-satunya partai  yang mempertahankan NKRI terutama Pancasila dan UUD 1945 adalah PDIP. Terus partai ini berdasarkan Politik Marhaenismenya yang mengedepankan rakyat sebagai tulang punggung partai. Karena kekuatan partainada pada rakyat. Itulah PDIP.” Tandasnya yakin.

Sehingga pada tahun 1997-1999 ikut bertarung. 1997 PDIP ambil sikap boikot tidak ikut pemilu karena Pimpinan Umum Megawati Soekarno Puteri nyatakan diri tidak ikut pemilu (tidak gunakan hak pilih) sehingga seluruh kader juga nyatakan keputusan yang sama.

“Tahub 1999 Reformasi baru saya ikut di Pileg 1999 sebagai caleg dapil Sumba dan dirinya sempat menjadi kepala sekretariat DPD PDIP NTT bersama Alhm.Bpk.Anton Haba dan alhm.Frans Lebu Raya. Dan PDIP sempat menjadi partai pemenang secara nasional, walau secara faktanya kita karena aturan kita mendukung  bu Mega sebagai calon presiden. Tapi yang nama politik dalam tata tertib DPR pun sehingga ketua DPRD pun PDIP tidak dapat. Akhirnya orang lain juga yang menjadi presiden. Tetapi dengan munculnya aturan sistem pemilu dengan proposional terbuka, dulu aturannya masih proprosional tertutup dan tahun 1999 masih partai yang menentukan dan tidak dilihat dari nomor urut. Akhirnya tahun 1999 ikut memilih dan walau saya menang tapi saya tidak duduk.” Kisahnya.

Tahun 2004 saya ikut di Kabupaten Kupang dan saya susra terbanyak tapi karena UU pemilu masih menetapkan standar ganda yakni UU no. 23/2003 tentang pemilu 2004 menetapkan sistem JBPP atau Jumlah Bilangan Pembagi Pemilu dimana calon yang meraih jumlah kursi suara maka ia jadi DPR. Kalau tidak maka kembali ke nomor urut. Itulah sistem standar ganda UU pemilu waktu itu.” Ulasnya.

Tahun 2009 ia bertarung lagi dan UU Pemilu sudah menetapkan sistem suara terbanyak.

“Dan waktu itu saya peroleh suara terbanyak kedua dan ibu Maria Nuban Saku peroleh suara terbanyak nomor satu (Ketua DPC PDIP Kabupaten Kupang) namun ketika beliau pindah partai untuk ikut Pilkada maka saya yang menggantikan beliau masuk ke kursi DPRD kabupaten Kupang tajun 2009-2014.” Kisahnya.

Tahun 2014 dirinya diperintah partai ikut caleg DPRD provinsi Dapil Sumba tapi suara tidak cukup (6.000) pafahal sudah sistem proposional terbuka tapi suara tetap tidak mencukupi maka terpilihlah Yunuz Takan Dewa berhak menjadi anggota DPRD provinsi Dapil Sumba.

2018 ikut Pilkada kabupaten SBD mewakili Dominikus Dama dan tidak lolos karena tidak cukup suara dengan nama Paket Damai.

Dan sempat vakum pada pemilu 2019, tapi kembali lagi ia ikut pemilihan legislatif mewakili Kabupaten Kupang 1.

“Pertama karena dorongan masyarakat di dapil 1 karena menurut masyarakat bahwa aalau saya sempat hanya 2 tahun menjabat karena PAW tapi saya sudah banyak berbuat untuk masyarakat di Kabupaten Kupang dapil 1. Kedua karena sejak dulu Desa Penfui Timur  belum punya wakil rakyat padahal jumlah pemilih di desa ini saat ini sudah hampir 6000. Penfui Timur merupakan desa ketiga dengan pemilih terbesar. Nomor urut satu desa Naibonat (Kupang Timur), kedua Noelbaki (Kupang Tengah) dan ketiga Desa Penfui Timur. Jadi permintaan dan dorongan masyarakat yang bersinergi dengan pandsngan partai maka saya diminta maju. Dan semoga atas restu Tuhan jika terpilih maka saya akan perjuangkan apa yang jadi kebutuhan rakyat kecil” imbuh Kornelis putera SBD ini.

Contoh pelayana publik seperti konflik masalah pertanahan yang berhubungan misalnya dengan sertifikat dan peruntukan dan sejarah kepemilikannya.

“Kadang tidak jelas batas wilayah antara hutan lindung dan tanah ulayat. Negara ini lahir karena rakyat, rakyat ada dulu baru ada batas wilayah. Masyarakat sudah sekilan puluh tahun menduduki sebuah lahan, tapi tiba-tiba menjadi milik pemerintah karena berubah menjadi lahan hijau dan daerah khusus pemerintah. Kondisi tersebutlah yang mendorong saya. Terutama di sektor infrastruktur dan air bersih.” Tandasnya.

Menurutnya kabupaten Kupang menjadi kabupaten yang tidak punya pusat kota kabupaten,

“Oelamasi tidak bisa disebut pusat kota karena kondisinya. Mana pusat kotanya. Tetapi ada hal yang perlu dipikrkan berkaitan dengan peran politik kita. Penfui Timur itu identik dengan kota karena bedekatan dengan Kota Kupang dan seharusnya infrastrukturnya memadai dengan pertumbuhan penduduk dan ketersediaan infrastruktur.  Kita juga menjadi lumbung makanan. Di Kaniti ada lahan pertanian, hortikultura dan ini desa Perguruan Tinggi karena ada beberapa Universitas di sini. Tapi infrastrukturnya masih jauh dari layak. Banyak ruas jalan rusak walau syukur sudah ada pembangunan jalan di desa Penfui Timur lewat perjuangan PDIP hampir Rp18M.” Sebutnya mengkritisi.

SDM juga akan menjadi sektor yang akan diperhatikan. Ia membuka fakta bahwa di desa Penfui Timur saja ada 22 orang disabilitas dan tingkat stunting tinggi,

“Ini yang perlu keberpihakan legislatif dan didukung oleh eksekutif di bidang penataan pelayanan publik. DPR tidak punya anggaran, tapi kita bisa duduk bahas bersama pemerintah agar setiap anggaran yang digelontorkan dalam bentuk RAPBD yang ditetapkan menjadi APBD, benar-benar pro kebutuhan rakyat. Persoalannya Penfui Timur ini daerah Perguruan Tinggi tetapi mengapa menjadi satu-satunya kecamatan dan desa dengan stunting tinggi? Itu yang jadi masalah.” Imbuhnya

Selain itu Kornelis menyentil masalah pelayanan kesehatan. Alasannya Penfui Timur adalah Desa yang berbatasan dengan Kota Kupang sehingga infrastruktur pelayanan kesehatan harus ditingkatkan.

“Di sini hanya ada Polindes, harusnya paling tidak harus ada sebuah puskesmas, boleh Polindes tapi pelayanan harus tingkat puskesmas.” Tegasnya.

Salah satu perjuangannya adalah pemekaran Penfui Timur menjadi dua desa, alasannya,

“Karena jumlah pendudukan sudah belasan ribu dan pemilih sudah 6.000an, sudah layak dimekarkan jadi dua desa. Desa Matani harus menjadi dua desa Oetalu dan Penfui Timur untuk pendekatan pelayanan publik dan mempermudah akslerasi pembangunan.” Tandasnya.

TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dan TPU (Tempat Pemakaman Umum) serta perda aturan pemakaman di TPU juga menjadi hal yang diperhatikan oleh Kornelis jika ia dipercaya Tuhan dan masyarakat jadi wakil rakyat.

“Bayangkan saja desa dengan jumlah penduduk sudah belasan ribu ini belum ada TPA dan TPU. Bahkan perda yang mengatur pemakaman saja belum ada. Orang masih menjadikan halaman rumah sebagai tempat pemakaman pribadi keluarga. Sementara wilayah ini akan terus berkembang pembangunan, lahan menjadi sempit, jumlah penduduk akan makin berkembang. Jika ada TPU, paling tidak setiap lahan masih efektif dijadikan lahan pertanian, sumber air tanah, dan juga pemukiman. Bagaimanapun juga TPU dan TPA harus dipisahkan dari pemukiman warga. Kalau ada Perda maka akan ada intervensi anggaran untuk pengadaan lahan khusus TPU dan TPA. Makanya karena belum ada Perda dan Lahan TPU maka orang masih menggunakan lahan pribadi.” Tegasnya.

Sektor lain adalah pendidikan, di desa Penfui sudah ada dua SMPN dan satu SMAN Swasta di Kaniti. Dan butuh penambahan lagi karena jumlah penduduk yang sudah belasan jiwa.

Sertifikasi tanah juga masih banyak kendala yang membuat masyarakan enggan mengurus sertifikat tanahnya.

“Kendala prosedur pengurusan sertifikat harus dipersingkat dan disederhanakan. Masih banyak tanah hanya PH dan tidak ditindaklanjuti dengan penerbitan sertifikat. Syaratnya berbelit. Orang harus dari desa, ke camat, ke BPN dan belum tentu langsung terlayani. Sebaiknya ada UU atau Perda Penataan Hak Atas Tanah yaitu mensertifikasi dengan menggelontorkan anggaran sertifikat gratis atau Proda. Dulu di sini hanya ada Larasita, tapi tidak mampu mencover semua. Dulu masih ada Dinas Pelayanan Pertanahan dan ada intervensi anggaran kepada fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, disertifikasi lahan dan termasuk kepada masyarakat. Namun seiring perubahan regulasi, Dinas Pelayanan Pertanahan sudah dihapus dan digantikan dengan Bidang, tapi dibagian mana sudah tidak tahu lagi. Walau ada BPN di kabupaten, namun sering terjadi mafia pertanahan. Maka jika saya terpilih jadi anggota DPRD, saya akan memperjuangkan dan mendorong adanya regulasi untuk semua fokus perjuangan saya diatas. Untuk mafia tanah harus ada mata rantai yang harus diputus.” Tegasnya.

Hal lain adalah sarana air bersih dengan mengelola sumber-sumber air tanah yang bisa menjadi sda air bersih untuk hayat hidup banyak orang.

Di bidang pertanian, Kornelis ingin juga memperjuangkan regulasi yang mempermudah subsidi pupuk dan distribusinya untuk petani secara perorangan membeli dan memberantas penguasaan oleh kelompok tertentu.

“Di setiap musim tanam, selalu petani kesulitan membeli pupuk dan harus diperketat regulasi dan penegakan bagi sekelompok oknum yang menjadi mafia pupuk,  agar jangan ada penguasaan atau mafia niaga pupuk. Seharusnya sebelum musim tanam sudah dibagikan kepada petani, yang terjadi petabi sudah selesai tanam pupuk tidak ada. Sulit didapatkan. Mafia niaga pupuk entah bermqin dimana saya tidak tahu. Ada orang yang dapat pupuk gratis tapi ada yang kesulitan dapat pupuk, ada yang dapat pupuk dengan harga mahal. Januari yang jadi musim tanam ini harusnya diperketat regulasi dan pengawasan agar petani bisa memperoleh pupuk dengan mudah dan harga yang seharusnya.” Harapnya.

Di Desa Penfui Timur, ada potensi budaya dan UMKM yang digalakkan dan diangkat lewat festival desa. Tarian, tenun, dll yang dilakukan oleh PemDes.

“Tapi saat ini belum ada anggaran, dan selama ini dilakukan secara swadaya. Kedepan saya berharap ada intervensi anggaran. Ada dana desa tapi belum digunakan. Kedepan kita berharap agar ada regulasi yang pemerintah dengan  filosofi dengan adanya APBN pberupa dana desa itu, apa yang diinginkan oleh masyarakat dimusyawarahkan dan diaplikasi dengan pelaksanaan program-program. Aturan penggunaan dana desa itu 70 persen  pemberdayaan masyarakat (termasuk festival desa) dan 30% pembangunan infrastruktur. Dan harusnya bisa digunakan untuk menyelenggarakan festival desa. Semoga kedepan bisa diimplementasikan. Festival dilaksanakan setiap bulan dan dalam moment hari-hari Nasional.” Jelasnya.

Sejauh ini Kornelis mengatakan selain karena pengamatannya sebagai masyarakat dan juga mantan legislatif, maupun saat lakukan pendekatan personal dan sosialisasi dengan masyarakat sehingga dirinya selalu mendengar langsung keluhan, hambatan dan kebutuhan masyarakat itu.

Ia berharap aspirasi yang sudah ditampungnya dapat diperjuangkan jika dirinya terpilih.

Infrastruktur jalan menjadi point utama karena selain karena kebutuhan bersama, juga dalam rangka persiapan pelaksaan PON 2028 dimana NTT akan menjadi Tuan Rumah bersama NTB.

“Bendungan Raknamo dan Tilong dapat ditata menjadi spot olahraga air Mendayung. Bersama pemerintah pusat, pemda NTT harus berkolaborasi dan legislatif harus berjuang untuk itu. Selain itu sektor pariwisata, akan memberikan multi efect domino jika kelola dengan baik, sesuai komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Pariwisata sebagai Prime Mover perekonomian Masyarakat NTT.” Ungkap Kornelis.

Problematika bantuan seroja bagi masyarakat kabupaten Kupang yang rumahnya dilanda seroja juga jadi point perhatian Kornelis,

“Banyak ketimpangan yang terjadi di Dapil ini dan akan jadi beban perjuangan saya. Hal-hal diatas hanya segelintir, karena masih banyak. Dan itu akan saya bawa sebagai aspirasi yang harus diperjuangkan.” Komitnya.|| jbr