Hakim PN Kupang Batalkan Akta RUPS dan SK Gubernur NTT 6 Mei 2020, Status Izak Rihi Masih Dirut Bank NTT Hingga Juli 2024

Figur Hukum dan kriminal Regional

KUPANG, TOPNewsNTT|| Hakim Ketua PN Kupang Florense Katarina yang memimpin sidang Putusan Gugatan PMH Mantan dirut Bank NTT,  Izak Eduard Rihi terhadap 33 Tergugat memutuskan antara lain :

1. Mengesahkan SK Tahun 2019 tentang Pengangkatan Izak Rihi sebagai Dirut Bank NTT.

2. Menyatakan Cacat demi hukum dan membatalkan Akta RUPS dan SK Gubernur tentang pemberhentian Izak Eduard Rihi sebagai Dirut Bank NTT.

3. Meloloskan tuntutan kerugian Materil Rp7.4 M lebih (dari tuntutan Rp9M lebih) dan kerugian inmateril sebesar Rp1M (total Rp8,4M) dan mewajikan para tergugat membayarkan kerugian tersebut secara bersama (tanggung renteng).

Terhadap keputusan tersebut, Izak Eduard Rihi kepada media menyatakan,

“Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan Yesus sebagai hakim yang adil yang telah memberikan keputusan yang adil melalui para hakim untuk nyatakan keadilan yang sesungguhnya.” Ungkapnya terharu.

“Jadi sesungguhnya keputusan hakim tadi bukan sekedar berpihak kepada saya tapi berpihak pada apa yang benar. Jadi bukan sekedar menjadi masalah saya,  tapi kebenaran yang sudah teruji di muka Pengadilan dan membuktikan bahwa saya ada di pihak yang benar.” Ujarnya rendah hati.

“Bahwa apa yang saya lakukan selama dalam jabatan itu yang dituduhkan oleh para pemegang saham sehingga memberhentikan saya adalah cacat dan batal demi hukum.” Tambahnya.

“Konsekuensi “batal demi hukum” sesuai PMH tersebut, yang dibatalkan oleh hakim tadi pertama dengan tetap “mensahkan” akta RUPS pengangkatan saya tahun 2019 sebagai dirut bank NTT dan juga sk gubernur NTT tahun 2019 sebagai direktur utama Bank NTT.  Kedua membatalkan demi Hukum Akta RUPS 6 Mei 2020 dan sk gubernur NTT yang memberhentikan saya. Itu berarti pemberhentian saya itu tidak sah dan batal demi hukum.”  cetusnya menegaskan.

“Dari pernyataan hakim tadi sudah jelas bahwa pemberhentian saya tidak ada alasan, dan tidak diberi kesempatan membela diri. Demikian sendirinya setiap pernyataan baik lewat media maupun termasuk pengurus bank NTT dan pengacara sekalipun, yang mengatakan saya tidak cakap itu berarti sudah diakui itu tidak ada. Dengan pernyataan dan keputusan hakim hari ini menjelaskan bahwa semua pernyataan itu adalah sebuah kebohongan dan pencemaran nama baik saya karena itu saya akan melakukan upaya-upaya hukum yaitu sesegera mungkin saya dan tim Kuasa Hukum akan melaporkan Pengurus Bank NTT yang melakukan konferensi pers yang menyatakan alasan pemberhentian saya adalah karena tidak cakap dan juga pemberitaan media yang tidak pernah lakukan konfirmasi ke saya setelah putusan.” Ujarnya geram.

“Sementara untuk Media akan diurus dengan dewan pers. Tapi yang utama untuk pengurus bank NTT saya akan lakukan upaya hukum.” Ujarnya lagi.

Sesuai keputusan dan pernyataan hakim yang mengembalikan SK Pengangkatannya 2019 tapi membatalkan Akta RUPS dan SK Gubernur NTT 6 Mei 2020 artinya Izak E.Rihi masih sah sebagai dirut Bank NTT, sesuai sk Juli 2019 hingga Juli 2024 sebagai Dirut Bank NTT. “Seharusnya sebagai institusi bank yang mengerti dan taat hukum mereka harus melaksanakan keputusan hakim hari ini.
Kita kembalikan ke pemegang saham dan para tergugat apakah dengan itikad baik menindaklanjuti keputusan PN hari ini atau tidak? Kita lihat saja sesuai keputusan itu.” Tegas Izak.

Menurut Izak Keputusan Hakim agar para tergugat membayarkan Rp8.4 M itu  merupakan kerugian materil dan inmateril akibat keputusan yang melawan hukum tadi. Sedangkan untuk yang laun itu akan ada mekanisme dalam keputusan PN.|| jbr