DPD REI NTT akan gelar Musda ke-VIII tahun 2019 untuk pilih ketua DPD periode 2019–2022

0

NTT, TOP NEWS NTT ■■ Masa jabatan Ketua DPD REI NTT periode 2016–2019 akan segera berakhir pada November 2019 yang dijabat oleh Bobby Thinung Pitoby. Untuk itu DPD REI NTT berencana akan menggelar Musda DPD REI  ke-VIII  pada Kamis, 7 November  2019 pukul 9 pagi di Aston hotel. “Dalam Musda DPD REI ke-VIII tahun 2019 ini materi utama adalah psmilihan ketua DPD REI periode 2019–2022 karena masa jabatannya adalah 3 tahun.  Selain itu dalam Musda ini akan makin memantapkan komitmen DPD REI NTT dalam merumahkan masyarakat NTT melalui  penyediaan perumahan.” Tandas Bobby pada press confress di ruang rapat BPR PITOBY Senin, 4 November 2019.

Selain dua agenda itu Bobby berharap DPD  REI NTT dapat  berkontribusi lebih lagi bagi ekonomi masyarakat di NTT. Bahkan rencananya Musda ke-VIII DPD REI NTT ini akan hadiri oleh ketum REI  dan Dirjen Kemen PUPR dan kegiatan akan  dibuka oleh gubernur NTT.

“Dalam Musda kedua DPD REI NTT tahun 2019 ini kami  akan melihat bagaimana peran REI  NTT untuk dukung program gubernur NTT yaitu  “untuk NTT bangkit menuju sejahtera.” Jelasnya lagi.
Ketua panitia Musda, Frids Bessie yang juga adalah wakil ketua DPD REI NTT menyatakan bahwa dalam  Musda ke-VIII ini akan libatkan semua DPD REI NTT yaitu sebanyak 76 anggota walau yang baru  terdaftar ssbanyak 54 anggota. Dengan adanya Musda kami ingin dapatkan pemimpin yang baik untuk sejahterakan masyarakat NTT, yaitu lewat penyediaan perumahan. Namun akan didahului dengan wellcome dinner yang akan menjamu  tamu dari Jakarta yaitu ketua Umum  REI dan Dirjen Kemen PUPR. Lewat Musda ini Frids menyatakan akan memilih ketua DPD REI NTT yang lebih baik lagi dalam memimpin REI NTT dan mewujudkan komitmen bersama merumahkan masyarakat NTT dan mengurangi angka bad lock masyarakat NTT yang belum memiliki Rumah Layak Huni.
Lebih lanjut Bobby menjelaskan harapannya lewat Musda ke-VIII DPD REI NTT akan meningkatkan perekonomian masyarakat NTT  lewat penyediaan perumahan. Alasannya menurut Bobby karena rumah adalah kebutuhan pokok dan bisa mendorong ekonomi warga perumahan. Sehingga program utama gubernur asalah  bagaimana ciptakan kondisi ekonomi yang berputar di NTT ‘out cash flow’  di NTT. “Jika penyediaan perumahan  di NTT cukup, maka perputaran ekonomi akan ada di NTT. Dan diharapkan DPD REI bisa bangkitkan 176 ekonomi mikro ikutan masyarakat NTT.” Jelas Bobby.
“Efek lain bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat adalah dengan pembangunan perumahan maka akan ada banyak efek ekonomi yang bangkit, karena kebutuhan bahan untuk bangunan seperti semen, pasir, besi, atap baja, batu batako dll. Perekrutan tenaga tukang dan buruh. Belum lagi pemasangan listrik, air dll akan membawa keuntungan bagi pemerintah.
Contoh aturan gubernur agar ASN pakai kain sarung setiap Rabu maka akan majukan usaha mikro petenun ikat.” Jelasnya.
Penyerapan target perumahan di NTT  selama 3 tahun kepemimpinannya, jelas Bobby sudah masuk ke–14 kabupaten kota di NTT.  Dan sudah ada 10 ribu lebih perumahan yang bisa dibangun, dengan 7 ribu lebih di kota Kupang dan kabupaten Kupang, dan selebihnya di kabupaten lain. Namun diakuinya jumlah ini masih sangat minim. Karena sejak dibangun REI  NTT  baru sudah 17 perusahaan dan sedang gandeng pengusaha di NTT agar REI tidak bergantung hanya pada dana pemerintah.
“Saya berharap pada kemimpinan DPD REI yang baru harus bisa merekrut sampai 150 anggota dan membangun lebih dari 10 ribu perumahan. Angka bad lock di NTT masih tinggi yaitu 95.035 rumah, RTLH (rumah tidak layak huni)  di NTT masih tinggi yaitu  314 ribu lebih unit rumah dan NTT urutan ke–VIII RTLH secara nasional. Dan tingkat kemiskinan di NTT masih sangat tinggi. Dengan mengurangi angka bad lock maka diharapkan angka kemiskinan akan menurun.” Tandas Bobby.
Pemprov NTT juga sudah membuat kebijakan melalui dana desa terkait rencana akan dibangun 10 ribu rumah.
“Selama ini memang  penyerapan PPBT sangat rendah karena persyaratan dan regulasi yang sulit sehingga banyak masyarakat belum bisa lolos verifikasi. Kuota hanya 100 rb unit untuk seluruh Indonesia dan NTT dapat kuota 2 ribu perumahan subsidi MBR. Dan Bobby sebagai ketua REI sudah bantu 50 orang dengan membebaskan BPHTB.” Jelas Frids Bessie.
Walaupun presiden RI  Jokowi janji akan penambahan kuota 2 trilyun untuk program FPLP untuk 2019, namun karena sulitnya persyaratan sehingga daftar tunggu masih besar di tahun 2019 dan ditakutkan kuota 2020 pun tidak akan cukup. “Ada kelemahan program FLPP yaitu beban subsidi  pemerintah yang akan sangat berat karena harus membayar selama 20 tahun.  Solusinya adalah  pemerintah beralih ke program PPBTB (Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan) karena beban pembiayaan oleh pemerintah hanya sekali saja di awal dengan pemberian uang muka.” Tandasnya tentang kendala dilapangan.
Sedangkan wilayah penyerapan program FLPP dan PPBTB adalah kota Kupang, kabupaten Kupang, Belu dan Sikka.” Saya berharap perkembangan, kendala dan solusi serta upaya pencapaian target bisa diperoleh lewat Musda DPD REI kedua ini.” Harapnya. ■■ juli br

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *