NTT, Top News NTT, Terkait pernyataan KPU Provinsi NTT Thomas Dohu terkait enam parpol yang dicoret kepesertaannya sebagai kontestan pileg 2019, salah satunya PPP, Ketua DPW PPP NTT, Djainudin Lonek,SH,MH angkat bicara.
Sebagai salah satu partai yang disebut dalam daftar pencoretan KPU Provinsi NTT, di tiga kabupaten (Sabu Raijua, Ngada dan Sumba Barat) karena tidak memasukkan laporan dana kampanye caleg, Djainudin memberikan klarifikasinya, sebagai Ketua DPW PPP Provinsi NTT yang juga adalah anggota aktif DPRD Kota Kupang Fraksi Partai PPP Djainuddin Lonek via telepon pada Sabtu, 24/3/2019 malam.
Djainuddin menjelaskan bahwa untuk wilayah NTT, ada empat kabupaten yaitu Sumba Barat, Sabu Raijua, Ngada dan Manggarai yang tidak memasukan laporan dana kampanye karena memang tidak ada caleg dan kepengurusannya sudah di bekukan sejak 2018.
Djainudin berpendapat bahwa data pemberitaan berdasarkan statemen ketua KPU Provinsi NTT Thomas Dohu harusnya dengan locus pencoretan dan alasan spesiifk tiap partai.
Khusus PPP, Djainudin meminta agar KPU NTT memberikan pernyataan atas keputusan mereka dengan data yang komprehensif terkait locus dan alasan spesifik partai. Karena ini akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap partai yang bersangkutan.
“Pernyataaan atas keputusan KPU NTT terkait enam partai yang di coret seharusnya dengan locus dan alasan spesifik masing-masing partai. Jika tidak akan sangat merugikan, karena akan kurangi kepercayaan masyarakat terhadap partai. Khusus PPP saya minta KPU bertanggung jawab untuk menyebutkan daerah mana saja yang dicoret dan alasan spesifiknya. Pernyataann harus komprehensif.” Tandasnya.
Alasannya, sebagai ketua Dewan Perwakilan Daerah PPP NTT, Djainudin tahu persis bahwa pada PPP hanya ada empat kabupaten yang kepengurusannya sudah dibekukannya sejak Tahun 2018 karena tidak ada kontestan pemilu (caleg) yang mendaftarkan diri dari sana. Sehingga bagaimana mungkin partai dapat melaporkan dana kampanyenya? Tanya Djainudin per telepon. Djainudin membenarkan adanya pencoretan mamun bukan tiga bahkan empat kabupaten yaitu Sabu Raijua, , Ngada, Mamggarai dan Sumba Barat.
“Menurut saya keterangan itu masih dangkal, karena khusus PPP, di NTT hanya pada empat kabupaten yang dicoret. Dan pencoretan secara keseluruhan partai, sebenarnya hanyalah bagi wilayah yang kepengurusan partai di kabupaten kota yang tidak memasukkan laporan awal dana kampanye. Dan untuk partai PPP sendiri hanya di empat kabupaten saja. Yaitu Sumba Barat, Sabu Raijua, Ngada dan Manggarai karena tidak ada caleg dan kepengurusannya saya bekukan karena tidak ada caleg. Sehingga jika kepengurusan tidak ada apa yang mau dilaporkan? Dan belum ada kepengurusan partai baru di empat kabupaten itu.” Jelasnya awali wawancara kami.
Namun Djainuddin optimis pernyataan itu tidak akan berpengaruh terhadap animo masyarakat kepada PPP. Alasannya karena secara nasional Partai PPP sudah lolos persyaratan KPU RI, sehingga tidak akan berpengaruh terhadap partai dalam pileg 2019 ini. Karena pembekuan hanya di empat kabupaten yang tidak memiliki calon dan belum terbentuk sekretariat baru. Sedang diwilayah lain di NTT yang ada calon masalah laporan awal dana kampanye caleg sudah beres sehingga tidak akan berpengaruh apa-apa dalam moment pileg 2019. Karena secara aturan administrasi PPP sudah memenuhi pesyaratan KPU RI. Namun tetap KPU harus memberikan klarifikasi spesifik alasan dan locus pencoretan.
“Walau Kondisi ini tidak akan berpengaruh terhadap moment politik 2019 ini. Karena pencoretan kepengurusan adalah di empat kabupaten yang tidak memiliki caleg dan tidak memasukkan laporan awal dana kampanye saja. Yaitu Sumba Barat, Sabu Raijua, Ngada dan Manggarai, sedamgkan bagi kabupaten lain dan kota Kupang tidak ada pengaruh. Karena secara nasional PPP sudah lolos persyaratan KPU RI, jadi tidak akan berpengaruh apa-apa. Namun KPU Provinsi NTT harus tetap memberikan klarifikas jelas tentang locus dan alasan pencoretan sesuai spesifikasi alasan setiap partai. ” Tandasnya meyakinkan.
Bagi seluruh kabupaten yang ada kepengurusan dan ada calonnya, dan DPW PPP NTT sudah memasukkan laporan dana kampanye sejak awal, Djainudin jamin ahwa kepesertan caleg pada pileg 2019 tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada alasan kepesertaan caleg PPP digugurkan.
Namun, statemen KPU NTT lewat pemberitaan media hari ini yang digoreng-goreng, bisa menimbulkan interpretasi lain yang munculkan keraguan pada partai PPP maupun partai lain yang masuk dalam daftar pencoretan.
Djainuddin bahkan menekankan perlunya tanggung jawab dari KPU Provinsi NTT untuk menjelaskan secara komprehensif lewat pemberitaan media kabupaten mana saja yang dicoret dan alasan mendasar.
“Jadi KPU Provinsi NTT perlu memjelaskan secara komprehensif dan bertanggung jawab secara jelas locus pencoretan dimana saja dan alasan mendasar pencoretan apa sesuai kondisi partai. Karena masalah yang menjadi alasan mendasar pencoretan bisa beda. Seperti PPP misalnya, bukan hanya karena tidak memasukkan laporan dana kampanye sejak awal, tapi karena memang di keempat kabupaten yang dicoret tidak ada calon. Sehingga kepengurusannya sudah dibekukan sejak 2018.
“Bagaimana mau melaporkan dana kampanye jika calon legislatif tidak ada. Dan jika tidak ada caleg untuk apa ada kepengurusan di daerah ini?. Sehingga masyarakat awan akan ngerti titik masalahnya sehingga tidak menimbulkan interpretasi di masyarakat atau timbulkan keraguan di hati masyarakat NTT terhadap kapabilitas PPP atau partai lain.” Tandasnya lagi menganjurkan.
Kondisi tidak ada calon legislatif pada PPP menurut Djainudin terjadi akibat sudah hampir empat tahun ada turbulensi internal dalam kepengurusan partai akibat adanya dualisme kepemimpinan. Sehingga demi menjaga solidnya kepengurusan internal partai, maka kepengurusan di beberapa kabupaten yang dianggap bisa menimbulkan masalah verifikasi awal karena kepengurusannya mengikuti Jan Syarif ini saya sebagai ketua DPW PPP Provinsi NTT membekukan kepengurusannya. Sehingga memang disana tidak ada kepengurusannya tidak ada.
Sehingga harus kembali distresimg juga bahwa KPU sebenarnya tidak mencoret karena memang disana tidak ada kepengurusan karena tidak ada caleg. Dan hal ini menurut Djainuddin harus di jelsskan secara komprehensif dan bertanggung jawab oleh KPU Provinsi sebagai penyelenggara pemili serentak 2019.
Kepada KPU Provinsi NTT, Djainuddn menyatakan bahwa “KPU sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab terhadap perhelatan politik, karena sebagai penyelenggara pemilu KPU hendaknya dalam mengeluarkan sebuah pernyataan dna keputusan harus dengan data valid locus dan alasan mendasar kepada media, harus benar-benar komprehensif. Karena sebagai penyelenggara, apapun yang dinyatakan oleh KPU akan sangat berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat terhadap partai. Sehingga setiap penyataan dan keputusan Lembaga Penyelenggara pemilu ini harus benar-benar akura, sesuai fakta dan data real setiap partai. Guna membrrikan interpertasi kepada masayarakat harus dijelaskan secara rinci lokus dan alasan mendasar setiap partai. Karena ini akan merugikan partai bersangkutan. Karena bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap partai. Khsusus PPP harus dijelaskan secara rinci alasan dan locus secara spesifik. Ini rancu menurut saya. Dan tolong beritakan pernyataan saya ini karena saya punya data terkait PPP. Saya besok akan gelar jumpa pers dengan rekan media seluruhnya untuk klairifikasi hal ini. KPU Provinsi NTT harus bertanggung jawab dengan pernyataan terkait keputusan mereka yang sudah dilansir media Timex agar kepercayaan masyarakat kepada PPP dan partai lain kembali ada.” Tuntutnya.
“Sebagai anggota DPRD Kota Kupang dan ketua DPW PPP Djainuddin sampaikan dan meminta kepada masyarakat sebagai pemilih agar memilih calon wakil rakyat yang punya komitmen kerakyatan, betul-betul berintegritas dan kapabel. Jangan yang bisa bayar. Karena itu akan membuat anda menderita selama lima tahun.
Dan sebagai ketua DPW PPP Provinsi NTT, Djainuddin meminta dengan tegas baik kepada pengurus, dan juga para caleg untuk tetap berjuang lalukan penetrasi sampai kepada jantung masyarakat demi pemenangan pada 17 April 2019.” Ujarnya diakhir wawancara kami.■■Juli br
